KEBANGETAN! ~ LEBIH 400T ANGGARAN PER TAHUN MASIH AJA NGEMIS?
.
Opini Sosial ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, itulah bunyi sila kelima dari Pancasila yang adalah pedoman bernegara dan berbangsa kita sebagai satu kesatuan dari NKRI.
.
Itu saya copas ulang paragraf awal dari judul artikel "KEADILAN SOSIAL BUKAN PASTI KOMUNIS" yang pernah saya tulis 5 Januari 2017 lalu, penasaran ingin saya bahas lagi.
.
Karena menurut saya, Negara harusnya sudah bisa memulai mewujudkannya setahap demi setahap bunyi sila kelima itu, dan hal itu ternyata juga sangat ditentukan oleh pemimpin negara (Presiden). Sama seperti pemerintah memutuskan harga BBM sama di Papua dan di Jawa. Kebijakan semacam itulah yang bermuatan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
.
Pak Presiden, jika sudah dianggarkan bahwa 20 persen dari APBN untuk pendidikan, dan kita anggap saja APBN-nya 2000T, maka itu artinya seperlimanya, sekitar 400T setiap tahunnya. Dan itu bukan angka yang sedikit, seharusnya menurut rasa saya uang itu cukup untuk MEWAJIBKAN seluruh anak Indonesia bersekolah minimal sampai SLTA/SMU/SMK.
.
WAJIB belajar itu sudah sangat umum dan sudah sangat lama dilakukan oleh banyak negara, karena memang itulah jalan paling rasional untuk mengangkat derajat hidup seluruh rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara.
.
JADI KALAU BENAR 20% APBN "sudah" dianggarkan untuk pendidikan, dan masih terdengar suara-suara sumbang tentang kondisi buruknya gedung sekolah, gaji guru yang masih dibawah UMR, saya curiga ada masalah di pengelolaan anggaran untuk pendidikan tersebut.
.
Stoplah kebijakan untuk meminta sumbangan apapun dalihnya, apalagi kalau dikaitkan dengan pungutan sumbangan sukarela sehubungan dengan penerimaan murid baru, karena hal itu rawan penyelewengan, dan seolah memberi kesempatan untuk para guru (kepala sekolah) korupsi.
.
Hitungan kasarnya gini, ada sekitar 1.765.ribu sekian guru di Indonesia, anggaplah 2 juta guru, kepala sekolahnya kita anggap 10 persennya, maka ada 200 ribu. Secara kasar dan ngawur kita anggap kalkulasi gajinya setiap tahun adalah,
Guru
1.800.000 x 5 juta x 12 = 108.000.000.000.000,- (108T)
Kep Sek
200.000 X 10 juta x 12 =
24.000.000.000.000,- (24T)
Untuk gaji 2 juta guru tiap tahun 132T (108+24), itu kita sudah anggap gurunya ada 2 juta, tarohlah penggajiannya tidak bisa diseragamkan gitu, maka kita anggap saja 150T untuk gaji semua guru. Dan itu artinya masih ada dikisaran 250T untuk biaya pendidikan dan perawatan gedung setiap tahunnya. Jika dikelola dengan benar dan tidak ada penyelewengan, perkiraan saya cukup, bahkan untuk membuat sekolah-sekolah baru. Apalagi itu adalah dana yang akan didapat setiap tahun.
.
Jadi tidak perlu lagi membuat KIP (Kartu Indonesia Pintar) pak Presiden, tapi justru WAJIB belajar, wajib belajar itu maknanya adalah jika ada anak usia sekolah tapi anak tersebut tidak disekolahkan oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut justru harus dikenakan hukuman badan!
.
Jumlah anak usia sekolah ada dikisaran 58 juta, anggaplah 50 juta yang harus dibiayai oleh negara, karena sisanya mereka sekolah disekolah swasta yang tidak wajib dibiayai negara. Dan mengelola kebutuhan 50 juta anak, itu memang bukan hal yang simpel, tapi juga sekaligus menciptakan peluang untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, seperti misalnya, membuat pabrik kain sendiri, membuat pabrik sepatu sendiri, membuat percetakan buku sendiri, dengan begitu justru bisa menghemat biaya karena seragam sekolah dan sepatu, maupun buku bisa diadakan sendiri oleh negara. Karena jumlah pasti 50 juta pelanggan itu, justru itulah kepastian pekerjaan untuk pabrik-pabrik itu dapat bekerja sepanjang tahun, bukan hanya permusim jelang kenaikan sekolah saja.
.
Beli atau bikin pabrik kain saya rasa tidak lebih dari 1T termasuk konfeksinya (tukang jahit), untuk bikin pabrik sepatu dan percetakan, saya pikir cukuplah @0,5T. Jadi jangan kasih lagi anak-anak uang, tapi bebaskan saja semua biaya, ambil buku gratis setiap tahun ajaran baru juga setiap awal semester disekolah masing-masing. Begitu juga dengan seragam baru dan sepatu baru untuk setiap awal tahun ajaran baru, kasih juga tas sekolah dari kain setiap ajaran baru .....
.
Kalkulasi kira-kiranya adalah :
.
Seragam sekolah per siswa tiap semester (6 bulan)
.
3 baju putih,
2 celana (hitam & biru)
1 set pakaian OR
1 set pakaian pramuka
1 tas sekolah kain (1X setahun)
.
Untuk semua itu, harga pabrik perkiraan saya tidak lebih dari 200 ribu. Jadi 50 juta x 200 ribu = 10.000.000.000.000,- (10T). Untuk 1 tahun jadi X 2 = 20T
.
Sepatu @100 Ribu. 50 juta X 100 ribu = 5 T. Untuk 1 tahun jadi X 2 = 10T
.
Ngawurnya anggap saja buku setiap semester plus alat tulis adalah 250rb per siswa per semester (ingat harga pabrik), artinya 50jt x 250rb = 12.500.000.000.000,- untuk 1 tahun jadi X 2 = 25T
.
Biaya listrik sekolah, buat laboratorium komputer sebelum mampu memberikan hak pakai untuk seluruh siswa, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, jika benar anggarannya sudah 20 persen dari APBN, saya hakul yakin mencukupi uang tersebut untuk WAJIB sekolah bagi seluruh anak Indonesia.
.
Jadi PEMDA tidak perlu lagi membiayai anak sekolah, biar pemda memberi bea siswa untuk penduduknya yang kuliah saja.
.
Itulah salah satu implementasi KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ala saya agar negara ini segera sejahtera dan maju. Dan ternyata Presiden juga sangat menentukan untuk bangsa dan negara, jadi tidak salah jika pemilihan presiden itu sangat penting maknanya. MAAF KALAU SALAH DATA. (#SPMCSW, Minggu, 29 Januari 2017)
.
.
Sumber gambar:
LBH Jakarta
.
.
.
CATATAN:
Tadi untuk buat pabrik kain, konfeksi (tukang jahit), pabrik sepatu, percetakan, hanya butuh total 2T, anggaplah 5T
.
Pengeluaran Rutin per tahun:
Gaji guru ± 150T
Seragam ± 20T
Sepatu ± 10 T
Buku & Alat Tulis ± 25T
Total pengeluaran Rutin sebelum biaya operasional sekolah adalah 205T.
.
Perkiraan saya, walau belum memasukkan biaya operasional dan biaya perawatan sekolah, seharusnya kalau 20% dari APBN semestinya jauh dari cukup untuk WAJIB sekolah bagi seluruh rakyat pada usia sekolah.
.
Bahkan kalau mau kasih makanan sehat (tambahan) bagi seluruh siswa juga masih bisa. Misalnya tiap hari 1 telor ayam rebus, itu tidak lebih dari @2rb, ditambah kolak/bubur kacang hijau/bubur ketan hitam/buah pisang itu juga tidak lebih dari @3rb, jadi total perharinya @5rb
.
1 tahun = 52 Minggu, aktif masa sekolah dipotong semua liburan "sekitar" 40 minggu x 5 hari sekolah = 200 hari, jadi 200 x 5rb x 50jt = 50.000.000.000.000 (50T)
.
Jadi menurut saya, masalahnya ada di pengelolaannya saja, mungkin banyak bocornya. Korupsi adalah akar masalah paling krusial di negeri ini, jalas sangat menghambat kemajuan bangsa, hayo Pak Presiden, pilih orang hebat yang tidak korupsi untuk menangani alokasi 20 persen anggaran pendidikan, sayang sekali potensi didepan mata dan semuanya sudah ada ditangan justru tidak terasa dan masih banyak dikeluhkan rakyat. (SW)
.
.
.
Opini Sosial ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, itulah bunyi sila kelima dari Pancasila yang adalah pedoman bernegara dan berbangsa kita sebagai satu kesatuan dari NKRI.
.
Itu saya copas ulang paragraf awal dari judul artikel "KEADILAN SOSIAL BUKAN PASTI KOMUNIS" yang pernah saya tulis 5 Januari 2017 lalu, penasaran ingin saya bahas lagi.
.
Karena menurut saya, Negara harusnya sudah bisa memulai mewujudkannya setahap demi setahap bunyi sila kelima itu, dan hal itu ternyata juga sangat ditentukan oleh pemimpin negara (Presiden). Sama seperti pemerintah memutuskan harga BBM sama di Papua dan di Jawa. Kebijakan semacam itulah yang bermuatan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
.
Pak Presiden, jika sudah dianggarkan bahwa 20 persen dari APBN untuk pendidikan, dan kita anggap saja APBN-nya 2000T, maka itu artinya seperlimanya, sekitar 400T setiap tahunnya. Dan itu bukan angka yang sedikit, seharusnya menurut rasa saya uang itu cukup untuk MEWAJIBKAN seluruh anak Indonesia bersekolah minimal sampai SLTA/SMU/SMK.
.
WAJIB belajar itu sudah sangat umum dan sudah sangat lama dilakukan oleh banyak negara, karena memang itulah jalan paling rasional untuk mengangkat derajat hidup seluruh rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara.
.
JADI KALAU BENAR 20% APBN "sudah" dianggarkan untuk pendidikan, dan masih terdengar suara-suara sumbang tentang kondisi buruknya gedung sekolah, gaji guru yang masih dibawah UMR, saya curiga ada masalah di pengelolaan anggaran untuk pendidikan tersebut.
.
Stoplah kebijakan untuk meminta sumbangan apapun dalihnya, apalagi kalau dikaitkan dengan pungutan sumbangan sukarela sehubungan dengan penerimaan murid baru, karena hal itu rawan penyelewengan, dan seolah memberi kesempatan untuk para guru (kepala sekolah) korupsi.
.
Hitungan kasarnya gini, ada sekitar 1.765.ribu sekian guru di Indonesia, anggaplah 2 juta guru, kepala sekolahnya kita anggap 10 persennya, maka ada 200 ribu. Secara kasar dan ngawur kita anggap kalkulasi gajinya setiap tahun adalah,
Guru
1.800.000 x 5 juta x 12 = 108.000.000.000.000,- (108T)
Kep Sek
200.000 X 10 juta x 12 =
24.000.000.000.000,- (24T)
Untuk gaji 2 juta guru tiap tahun 132T (108+24), itu kita sudah anggap gurunya ada 2 juta, tarohlah penggajiannya tidak bisa diseragamkan gitu, maka kita anggap saja 150T untuk gaji semua guru. Dan itu artinya masih ada dikisaran 250T untuk biaya pendidikan dan perawatan gedung setiap tahunnya. Jika dikelola dengan benar dan tidak ada penyelewengan, perkiraan saya cukup, bahkan untuk membuat sekolah-sekolah baru. Apalagi itu adalah dana yang akan didapat setiap tahun.
.
Jadi tidak perlu lagi membuat KIP (Kartu Indonesia Pintar) pak Presiden, tapi justru WAJIB belajar, wajib belajar itu maknanya adalah jika ada anak usia sekolah tapi anak tersebut tidak disekolahkan oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut justru harus dikenakan hukuman badan!
.
Jumlah anak usia sekolah ada dikisaran 58 juta, anggaplah 50 juta yang harus dibiayai oleh negara, karena sisanya mereka sekolah disekolah swasta yang tidak wajib dibiayai negara. Dan mengelola kebutuhan 50 juta anak, itu memang bukan hal yang simpel, tapi juga sekaligus menciptakan peluang untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, seperti misalnya, membuat pabrik kain sendiri, membuat pabrik sepatu sendiri, membuat percetakan buku sendiri, dengan begitu justru bisa menghemat biaya karena seragam sekolah dan sepatu, maupun buku bisa diadakan sendiri oleh negara. Karena jumlah pasti 50 juta pelanggan itu, justru itulah kepastian pekerjaan untuk pabrik-pabrik itu dapat bekerja sepanjang tahun, bukan hanya permusim jelang kenaikan sekolah saja.
.
Beli atau bikin pabrik kain saya rasa tidak lebih dari 1T termasuk konfeksinya (tukang jahit), untuk bikin pabrik sepatu dan percetakan, saya pikir cukuplah @0,5T. Jadi jangan kasih lagi anak-anak uang, tapi bebaskan saja semua biaya, ambil buku gratis setiap tahun ajaran baru juga setiap awal semester disekolah masing-masing. Begitu juga dengan seragam baru dan sepatu baru untuk setiap awal tahun ajaran baru, kasih juga tas sekolah dari kain setiap ajaran baru .....
.
Kalkulasi kira-kiranya adalah :
.
Seragam sekolah per siswa tiap semester (6 bulan)
.
3 baju putih,
2 celana (hitam & biru)
1 set pakaian OR
1 set pakaian pramuka
1 tas sekolah kain (1X setahun)
.
Untuk semua itu, harga pabrik perkiraan saya tidak lebih dari 200 ribu. Jadi 50 juta x 200 ribu = 10.000.000.000.000,- (10T). Untuk 1 tahun jadi X 2 = 20T
.
Sepatu @100 Ribu. 50 juta X 100 ribu = 5 T. Untuk 1 tahun jadi X 2 = 10T
.
Ngawurnya anggap saja buku setiap semester plus alat tulis adalah 250rb per siswa per semester (ingat harga pabrik), artinya 50jt x 250rb = 12.500.000.000.000,- untuk 1 tahun jadi X 2 = 25T
.
Biaya listrik sekolah, buat laboratorium komputer sebelum mampu memberikan hak pakai untuk seluruh siswa, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, jika benar anggarannya sudah 20 persen dari APBN, saya hakul yakin mencukupi uang tersebut untuk WAJIB sekolah bagi seluruh anak Indonesia.
.
Jadi PEMDA tidak perlu lagi membiayai anak sekolah, biar pemda memberi bea siswa untuk penduduknya yang kuliah saja.
.
Itulah salah satu implementasi KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ala saya agar negara ini segera sejahtera dan maju. Dan ternyata Presiden juga sangat menentukan untuk bangsa dan negara, jadi tidak salah jika pemilihan presiden itu sangat penting maknanya. MAAF KALAU SALAH DATA. (#SPMCSW, Minggu, 29 Januari 2017)
.
.
Sumber gambar:
LBH Jakarta
.
.
.
CATATAN:
Tadi untuk buat pabrik kain, konfeksi (tukang jahit), pabrik sepatu, percetakan, hanya butuh total 2T, anggaplah 5T
.
Pengeluaran Rutin per tahun:
Gaji guru ± 150T
Seragam ± 20T
Sepatu ± 10 T
Buku & Alat Tulis ± 25T
Total pengeluaran Rutin sebelum biaya operasional sekolah adalah 205T.
.
Perkiraan saya, walau belum memasukkan biaya operasional dan biaya perawatan sekolah, seharusnya kalau 20% dari APBN semestinya jauh dari cukup untuk WAJIB sekolah bagi seluruh rakyat pada usia sekolah.
.
Bahkan kalau mau kasih makanan sehat (tambahan) bagi seluruh siswa juga masih bisa. Misalnya tiap hari 1 telor ayam rebus, itu tidak lebih dari @2rb, ditambah kolak/bubur kacang hijau/bubur ketan hitam/buah pisang itu juga tidak lebih dari @3rb, jadi total perharinya @5rb
.
1 tahun = 52 Minggu, aktif masa sekolah dipotong semua liburan "sekitar" 40 minggu x 5 hari sekolah = 200 hari, jadi 200 x 5rb x 50jt = 50.000.000.000.000 (50T)
.
Jadi menurut saya, masalahnya ada di pengelolaannya saja, mungkin banyak bocornya. Korupsi adalah akar masalah paling krusial di negeri ini, jalas sangat menghambat kemajuan bangsa, hayo Pak Presiden, pilih orang hebat yang tidak korupsi untuk menangani alokasi 20 persen anggaran pendidikan, sayang sekali potensi didepan mata dan semuanya sudah ada ditangan justru tidak terasa dan masih banyak dikeluhkan rakyat. (SW)
.
.
No comments:
Post a Comment