"WACANA POLITIK ALA WARUNG KAKI-LIMA"

                                                       Copas dari chirpstory.com

Blogspot. Dimulai dari Pilpres yang dimenangkan oleh Presiden Jokowi saat ini, tontonan pertemuan Jokowi dan Prabowo, lalu epik tersebut diakhiri ketika Prabowo menghadiri pelantikan Presiden Jokowi, seolah-olah masalah tersebut sudah berakhir, rakyat kebanyakan bertepuk tangan gembira. Itulah drama perpolitikan dalam perebutan pucuk pimpinan Negeri ini.

Tapi apakah betul semuanya sudah berakhir dengan menggembirakan? Melihat kenyataan yang ada saat ini, utamanya di Rumah Perwakilan Rakyat, ternyata “perang saudara” justru baru hangat-hangat-nya. Dan obrolan dari warung kopi kaki-lima menyiratkan bahwa semua peristiwa itu justru diawali jauh sebelum Pilpres itu sendiri terjadi. Menurut mereka, seandainya Jokowi tidak dimajukan jadi Capres, hampir pasti Prabowo-lah yang jadi Presiden saat ini, dan sepertinya memang itu masuk akal, bahkan pemenang ke dua Pemilu Legislatif saja mau mendukung Prabowo dalam Pilpres yang lalu bukan? Tapi menurut gosip mereka, masalah pokoknya adalah Prabowo sudah berkampanye untuk menginginkan kursi ke-Presidenan sekitar 3 sampai 5 tahun sebelumnya, dan itu butuh biaya yang tidak sedikit, bahkan ada yang menggosipkan total pengeluaran sampai dengan Pilpres yang lalu tidak kurang dari 15 Triliun! Ah …..dasar gosip! Walau saya sudah nyeletuk, kekayaannya saja tidak ada segitu, apakah itu tidak dugaan lebai? Lalu ada juga yang nyeletuk, memang dana kampanye hanya dari calon saja, itu juga merupakan sarana judi investasi para big boss bro, dan apakah semua yang dilaporkan tentang harta kekayaan itu pasti akurat? Wow wow wow …. membuat saya sejenak termenung ….. siapa yang berani sangat yakin bahwa dugaan data dana kampanye itu salah?

Harta - Tahta - Wanita, memang luar biasa, dan sepertinya akan tetap abadi kebenarannya bukan? Dan tidak salah kalau “harta” disebut yang pertama karena itu menggambarkan betapa pentingnya harta. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang!

Lalu menyikapi perang saudara di Rumah Perwakilan Rakyat, menurut saya pribadi, itu semua diawali oleh UU MD3, dan MK punya andil didalamnya. Alasan yang paling utama oleh MK dalam menolak gugatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah karena UU MD3 tidak berlawanan dengan UUD. Padahal harusnya dengan memberlakukan UU MD3 yang sekarang ini, semestinya MK bisa menerka bahwa keributan itu pasti akan terjadi. Jadi dengan UU MD3 yang sekarang, siapapun diposisi yang pasti kalah juga pasti akan melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh KIH. Jadi masih menurut pendapat saya, apa yang dilakukan KIH tidaklah luar biasa, itu hanya mencerminkan adanya aturan main yang tidak berkeadilan. Itulah gambaran Indonesia sampai saat ini, tokoh politiknya sangat egois, hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, dan bahkan sangat egois-nya, juga meng-atas namakan rakyat untuk menutupi keserakahannya. Luar biasa!

Tidak semua yang tidak berlawanan dengan UUD pasti benar, seandainya MK lebih bijak bersikap, mencermati waktu dan tujuan UU MD3 dibuat, seharusnya tidak terjadi gonjang-ganjing ini. Bukankah sangat jelas bahwa UU MD3 dibuat justru oleh mereka yang telah bersekutu dahulu, dan manfaat dari UU MD3 adalah dari keberhasilan membentuk sekutu tersebut. Maka ketika ada 2 anggota MK yang menyatakan dissenting opinion, justru saya pikir merekalah yang lebih bijak mengambil sikap. Kalau seandainya MK bersikap dan memutuskan bahwa UU MD3 boleh diberlakukan untuk periode DPR yang akan datang (Mulai 2019) itu pasti lebih adil, karena semua partai dapat mempersiapkan diri, sekaligus menguji apakah Koalisi Merah Putih (KMP) juga akan tetap mendukung UU MD3 tersebut?

Ketika MK memutuskan gugatan Pilpres dan tetap menetapkan kemenangan Capres Jokowi-JK, pihak KIH pasti menganggap adil dan KMP bisa jadi merasa tidak adil. Dan ketika MK menolak gugatan UU MD3, apakah gugatan tentang UU MD3 juga masih ada kaitannya? Karena dari semua pengamat maupun tokoh politik, hal itu selalu dihitung akumulasinya sampai saat ini dengan skor berapa untuk KMP dan berapa untuk KIH, seperti pertandingan bola saja.

Menurut saya, dalam kasus gugatan Pilpres, MK bisa mendapatkan bukti fisik dokumen atas pembuktian gugatan, dan walaupun peristiwanya tampak besar dan wah, terlebih dengan sorotan pemberitaan yang sangat luar biasa, harusnya itu tidak ada masalah tentang muatan keadilan didalamnya, dan memang itulah yang terjadi. Tapi tentang UU MD3, itu adalah hal yang sangat berbeda, UU MD3 itu ibaratnya adalah aturan permainan dan pesertanya adalah semua anggota DPR, dan maaf ….menurut saya, MK lupa  mempertimbangkan, bahwa aturan permainan apapun juga permainan itu, baik itu dibidang olah raga sekalipun, maka ketika salah satu peserta permainan TIDAK mungkin bisa memenangkan pertandingan karena persekutuan yang tersisa tidak mungkin bisa menang dalam pertandingan, maka aturan tersebut pastilah tidak bermuatan keadilan! Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah para anggota MK yang memutuskan kelayakan UU MD3 tersebut tidak merasa terusik hati nuraninya menyaksikan perang saudara yang ada di Rumah Perwakilan Rakyat saat ini? Karena itu semua pencetusnya adalah UU MD3!

Mencermati debat-debat yang ada, ketika tokoh-tokoh partai dari KMP mengatakan, bukankah jabatan Ketua Komisi hanyalah sebagai pengatur lalu lintas saja, begitu mereka sering meng-umpamakan. Herannya kalau mereka beranggapan begitu, kenapa tidak mau memberikan saja kepada KIH? Pembodohan, memang bodoh beneran atau egois? Banyak sekali para tokoh kalau berpendapat lupa membalikkan keadaan, lupa memberlakukan pernyataannya sendiri untuk semisal diberlakukan kepada dirinya sendiri, dan itulah awal dari malapetaka yang banyak terjadi dinegeri ini. EGOIS yang keterlaluan!

Tidak sedikit para pengamat yang juga seolah-olah menyalahkan KIH kurang bisa bernegosiasi, utamanya mereka hampir gamblang mengatakan PDIP terlalu kaku dalam berpolitik. Dan saya tidak yakin bahwa pengamat tersebut sejatinya tidak memihak siapapun! Karena kalau saya diposisi KMP, saya juga pasti akan melakukan seperti yang dilakukan KMP saat ini, selalu berwacana menyalahkan pihak lain karena memang punya bekal kitab suci UU MD3 yang pasti memenangkannya karena memang sakti mandra-guna! Sisi itulah yang sering kali tidak dapat dirasakan oleh banyak pengamat. Setidaknya begitu menurut anggapan saya, maaf kalau salah dan kurang berkenan. Dan jangan anggap saya pasti membela PDIP dengan membabi-buta, karena dalam hal Pemerintah saat ini memberikan bantuan tunai kepada rakyat melalui Kartu Keluarga Sejahtera / Kartu Chip / SIM Card Uang Elektronik, apa makna bedanya dengan BLT yang dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya dan yang sangat ditentang oleh PDIP waktu itu, bahkan masih terngiang ditelinga, mendidik rakyat jadi pengemis! Mungkin Politik tidak boleh disikapi dengan ksatria ya, harus seperti bunglon gitu?

Paling memalukan, atau memang tidak punya malu? Ketika tokoh “hebat” dari partai KMP mengatakan: Seharusnya PDIP dan kawan-kawan (kata lain dari KIH) memasukkan nama saja untuk dicalonkan sebagai pimpinan komisi, lalu ayo kita negosiasikan, semuanya bisa kita rundingkan toh … Kurang lebih begitu yang disuarakan ke-para Jurnalis yang saya tonton di-tipi-tipi berita. Lalu saya teringat sidang paripurna yang sampai menggulingkan 2 meja itu. Mungkin banyak yang terlupa membandingkan antara pernyataan tersebut dan peristiwa ricuh paripurna itu. Bukankah semua sudah tahu kalau PPP sedang ada masalah di internalnya, lalu ketika ada yang menyerahkan nama yang mengatas namakan PPP pada sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang tak mempedulikan protes dan hal itu digunakan senjata untuk mengesahkan bahwa mereka sudah punya 6 fraksi untuk membetuk pimpinan-pimpinan komisi. Persis anak kecil yang memperebutkan mainan dan lari ngacir setelah mendapatkannya. Bagaimana mungkin KIH percaya diminta menyetorkan nama lalu semuanya bisa dirundingkan? Sungguh mereka lupa ngaca, menganggap semuanya bisa dibodohin, mau dikarungin saja, terus diberangus supaya tidak bisa berkata-kata lagi karena kalah tanda bukti. Dan sebagai salah satu rakyat jelata, saya kok asyik saja melihat dualisme DPR saat ini. Ayo jangan mau dibodohin, tapi jangan lupa, ketika KIH tidak suka dengan UU MD3, maka jangan gunakan UU MD3 tersebut walaupun suatu ketika kalian justru berkesempatan memenangkan pertandingan via UU MD3 itu, jangan balas ketidak adilan dengan ketidak adilan, walaupun memang harus menolak diperlakukan tidak adil. Dan yang ingin saya tanyakan karena alpha mencermati, apakah PPP sudah mendapat jatah ketua komisi karena namanya sudah dicatut sebagai penggenap? Karena kalau tidak dapat jatah, jadi ngeri kalau ada yang menjulukinya benar-benar perampok bukan?

Saya juga mencermati, banyak tokoh dari KMP yang mengatakan, bukankah di Kabinet kita juga tidak mempermasalahkan, kita tidak minta jatah harus masuk anggota Kabinet. Maka sekarang legowolah, biar kita menjadi penyeimbang Pemerintahan yang kuat. Itu salah satu lagi ke-egoisan yang diwacanakan, terlalu egois sampai lupa malu dan lupa makna DPR dan Pemerintahan (Kabinet). Apakah lupa bahwa Kabinet itu dibentuk oleh Presiden, dan ada hak prerogatif didalamnya? Dan hak pembentukan Kabinet oleh Presiden tersebut bukanlah hal baru, tapi sudah begitulah adanya sejak dulu. Sedangkan Lembaga DPR adalah rumah untuk para wakil rakyat yang tercermin melalui semua partai yang disyaratkan perolehan suaranya melalui Pemilu Legislatif. Jadi kalau KMP mau menyapu bersih semua jabatan di lembaga yang namaya DPR, bahkan suara terbanyak sekalipun tidak mendapat jatah, keadilannya dimana? Hati nurani saya tidak dapat membenarkan hal semacam itu terjadi walau mereka menggunakan pembenaran melalui UU MD3 yang bahkan sudah dikuatkan oleh MK. Percayalah gonjang-ganjing itu akan tetap terjadi, karena memang para perumus UU MD3 tidak bermaksud untuk membuat aturan main yang ber-keadilan. Jadi seandainya penggunaan UU MD3 tersebut memihak KIH, saya sangat yakin KMP pun juga akan melakukan hal serupa yang dilakukan oleh KIH saat ini. Dan itu waras!

Kalau kita memperhatikan peraturan di sepak bola, tidak ada yang protes karena memang adil. Tapi kenapa justru Bangsa ini tidak bisa membuat UU semacam itu? Ketika membuat UU yang sering kali di-ubah, itu pasti mencerminkan tidak memuat keadilan secara universal didalamnya, bahkan sangat mungkin UU yang dibuat untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya, lalu pada waktu-waktu mendatang akan diubah lagi supaya tetap bisa memenangkan kelompoknya sendiri. Selayaknya hal semacam itu jangan disebut UU tapi TTME saja. (SPMC SW, Nopember 2014)
.
——————-  
CATATAN:

TTME= TATA TERTIB MENCAPAI ke-EGOISAN

Kalau harus terpaksa membiarkan KMP menyapu bersih semua jabatan yang ada di DPR, saran saya agar KIH menjadi oposisi di dalam oposisi saja, dan itu akan lebih efektif kalau mau bekerja sama dengan Kabinet (para Menteri). Oposisi di dalam oposisi adalah oposisi didalam anggota DPR, buatlah agar KMP tidak berkutik, awasi segala macam penyimpangan dari A sampai Z, dari absensi sampai tertidur, bahkan juga lawatan ke LN. Beritakan melalui media massa agar mereka menyesal telah memonopoli jabatan. Pastikan mereka juga berpuasa seperti KIH, puasa untuk tidak korupsi, maka kalian akan dinilai hebat oleh rakyat yang akan memilih Anda di Pileg mendatang. Kupasannya ada di artikel berikut:
.  
“MANTRA SAKTI U/. MELUMPUHKAN KUBU PRABOWO DI PARLEMEN”. (RAHASIA JOKOWI)
.
http://t.co/6z2xrRp90f
.
——————–

"BESOK, SOLAR MASIH DISUBSIDI, PREMIUM TIDAK!" (INFO A1)

gyman-yp.blogspot.com

Blogspot. Keadaan yang paling menarik perhatian masyarakat umum saat ini adalah: “Rencana kenaikan BBM”, hal itu mengalahkan perhatian tentang DPR yang bahkan sudah mewacanakan "pimpinan DPR Tandingan" karena mosi tidak percaya dan sedang mencari celah hukum untuk melantik Ketua-Ketuanya.

Beredar wacana BBM akan naik awal Nopember, tapi apakah itu besok bisa terjadi? Semoga Pemerintah sekarang tidak mengulangi polemik-polemik merugikan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni terlalu lama berpolemik, kalau mau naik, ya segera saja dinaikkan, supaya tidak terjadi penimbunan BBM oleh warga, dan tidak terlalu lama antrian panjang di POM BENSIN. Selain itu biasanya harga-harga barang akan ikut naik justru sebelum BBM-nya itu sendiri dinaikkan, lalu akan naik lagi setelah BBM-nya benar dinaikkan. Jadi semakin cepat akan semakin baik, atau tidak perlu berwacana kalau memang tidak jadi menaikkan harga BBM, besok naik juga lebih baik dari pada terlalu lama.

pertamax7.com

 

Kabarnya Pemerintah akan menaikkan BBM 3.000 rupiah per-liter, itu berarti kalau Premium 6.500,- menjadi 9.500,- per liter, dan menurut perkiraan harga Premium tanpa subsidi adalah 10.500,- per liter, karena memang harga Bensin Super(Plus) maupun Pertamax(plus) yang memang tanpa subsidi ada dikisaran 12.000,- per liter.

Penyesuaian harga BBM di Negeri ini sudah sangat sering terjadi, dan itu terjadi karena adanya subsidi harga. Jadi dengan akan menaikkan harga BBM subsidi 3.000,- per liter, bukan berarti akan menyelesaikan masalah, tapi herannya kenapa hal itu tetap saja akan dilakukan?

Seandainya Premium benar dinaikkan 3.000,- , maka harganya menjadi 9.500,- sedang harga tanpa subsidi ada di kisaran 10.500,- , dan itu selisihnya hanya 1.000,-. Maka seandainya harga Premium dibuang subsidinya, lalu selanjutnya harganya dilepas mengambang sesuai harga pasar, justru Pemerintah telah berhasil menghilangkan satu akar masalah yang pasti akan muncul lagi dikemudian hari jika itu tidak dilakukan.

Lalu Pemerintah menaikkan harga Solar subsidi 2.000,- menjadi 7.500,- per liter, mengingat memang solar lebih banyak digunakan kendaraan angkutan umum dan mungkin juga perahu nelayan. Tapi jangan lupa mengumumkan bahwa harga solar-pun juga akan dinaikkan dalam periode mendatang, pengumuman tersebut juga bermaksud menepis kemungkinan hanya laris-nya penjualan mobil ber bahan bakar Solar dan masyarakat tidak menganggap Pemerintah berjanji Solar tidak akan dinaikkan. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah alasan pengumuman dinaikkannya harga BBM tersebut, sudah sangat bosan mendengar alasan bahwa uang hasil menaikkan harga BBM akan digunakan untuk: Pembangunan Daerah Tertinggal ; Menyejahterakan Orang Miskin ; Infrastruktur Pedesaan ;  Membantu Petani ; Membantu Nelayan ; Bantuan Langsung Tunai (BLT) ; dan lain-lain.

Coba kita bayangkan, kalau semua itu benar terjadi, semua janji dipenuhi, sudah berapa kali Pemerintah menaikkan harga BBM? Tapi kenyataannya setiap akan menaikkan harga BBM selalu saja alasannya itu-itu juga, bukankah itu berarti janji-janji Pemerintah tidak pernah dilaksanakan? Lalu kenapa Pemerintah yang sekarang juga menjanjikan hal yang serupa? Apakah dengan alasan karena berbeda Kepala Pemerintahannya? Lalu rakyat “diwajibkan” untuk harus mempercayai yang ini? Bukankah hal semacam itu juga dipikirkan oleh Pemerintahan sebelumnya ketika akan menaikkan harga BBM? Jadi apakah rakyat salah kalau meragukan kemungkinan terlaksannya janji-janji itu? Padahal kalau kita mengingat hasil Pilpres yang lalu, 71.107.184 suara (53,19 persen) berbanding 62.578.528 suara (46,81 persen), dan itu berarti ada lebih 46 persen masyarakat yang “berpotensi” menolak wacana apapun itu yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Jadi pasti akan banyak yang menolak bahkan “menggalang” demo untuk kenaikan harga BBM (Bukankah begitu sifat Oposisi? Hehehehe …) Dan pasti akan jadi bahan olok-olok’an kalau Pemerintah memberikan BLT mengingat Partai utama pendukung Pemerintah doeloe sangat anti tentang BLT tersebut.

Kalau kita mau merenungkan alasan-alasan yang diutarakan oleh Pemerintah baik yang sekarang maupun yang lalu-lalu, apa iya kalau tidak menaikkan harga BBM maka Pembangunan Daerah Tertinggal tidak dilakukan, Infrastruktur Pedesaan tidak akan pernah dilaksanakan? Dan seterusnya? Lalu apa fungsi Gubernur tiap Propinsi, para Bupati dan Walikota diseluruh Nusantara? Bukankah mereka para Kepala Daerah yang terkenal hebat, bersih, dan benar mau mengabdi, justru bisa membenahi wilayahnya masing-masing dan menyejahterakan rakyatnya tanpa harus menunggu menaikkan harga BBM?

Menurut saya, kalau ada demo menolak kenaikkan harga BBM, itu lebih karena Rakyat sudah sering tidak melihat bukti janji-janji Pemerintah ditepati. Juga apa ukurannya untuk semua rakyat dapat merasakan manfaat dari kenaikkan harga BBM? Bukankah kalau harga BBM naik, semua rakyat tanpa kecuali ikut merasakan dampaknya? Maka ketika Pemerintah mengatakan manaikkan BBM untuk menolong Nelayan, rakyat yang lain akan tereak: “Saya bukan Nelayan”, begitu juga wacana untuk menolong Petani. Tentu saja saya tidak bermaksud berwacana menolak membantu Nelayan atau Petani, tapi itu bukanlah alasan utama yang tepat untuk menaikkan harga BBM, maaf, setidaknya begitu menurut saya.
    indopos.co.id 

Jadi kalau mau hebat dan langsung dirasakan oleh seluruh rakyat, alasan yang benar adalah alasan-alasan yang berdampak langsung kesemua rakyat juga. Seperti misalnya, semua rakyat di-asuransikan kesehatannya, apapun penyakitnya akan ditanggung Pemerintah, kalau harus opname maka dengan fasilitas RS kelas 3 (misal), jadi kalau mau naik kelas perawatan, ya silahkan biaya sendiri. Saya sangat yakin rakyat akan mendukung hal itu, dan mungkin itu akan menghilangkan cerita berita di tipi-tipi betapa rakyat yang sudah miskin segera menjadi gembel karena ada salah satu keluarganya yang jatuh sakit, karena mereka menjual sawah / sapi / motor / rumah untuk membiayai pengobatannya, bahkan sering kali masih berhutang. Lalu ngenesnya, kebanyakan pengeluaran biaya berobat baru berhenti ketika si-pasien justru tidak tertolong. Itulah sebabnya, penjaminan kesehatan bagi seluruh warga negara adalah amat sangat penting, ayolah Pak Presiden lakukan hal itu dengan tidak perlu dicicil-cicil lagi dengan “Kartu Sehat”, berilah kejutan untuk seluruh rakyat, kejutan yang akan mencatatkan dalam sejarah: Menghilangkan momok rasa khawatir sebagian besar warga negaranya, momok dari ketakutan tidak punya biaya pengobatan. Mumpung ada alasan dan moment yang pas mendapatkan dana dari menaikkan harga BBM, dan itupun juga tidak menghabiskan dana tambahan yang akan diperoleh.

Saya tidak mengupas tentang alasan untuk “Gratis Biaya Sekolah”, karena menurut saya alokasi 20 persen dari APBN seharusnya cukup kalau tidak ada korupsi. Kalau mau hebat, justru bukan lagi bicara gratis biaya sekolah, tapi “WAJIB” sekolah! Untuk itu perlu meng-optimalkan fungsi Ketua RT / RW / Lurah / Camat dan seterusnya. Jadi mereka yang perlu mendata, lalu memantau dan mengingatkan orang tua anak untuk anaknya masuk sekolah kalau sudah tiba waktunya. Maka ketika anaknya tidak sekolah, jutru orang tua yang sudah diingatkan akan diberi hukuman penjara karena dianggap melanggar peraturan. Pelaksanaannya mirip Wajib Militer di Negara-Negara lain yang mewajibkannya. Percayalah Negara akan segera hebat pada genarasi yang akan datang, dan “Kartu Pintar” mungkin tidak perlu lagi, tapi silahkan bayar sendiri kalau mereka mau sekolah di sekolah swasta.

Semoga Pemerintah tidak lupa, apapun yang dinyatakan oleh Pemerintah, dalam hal ulasan artikel ini adalah tentang harga BBM, maka selayaknya itu berlaku bagi seluruh Indonesia, menjamin kesamaan harga BBM antara Jawa - Kalimantan - Papua - dan wilayah lain di Indonesia, itulah mungkin salah satu fungsi “Tol Laut” yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dan sesungguhnya itu semua langsung melaksanakan sila ke 5: Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SPMC SW. Oktober 2014)
.
—————–
ARTIKEL TERKAIT BBM:
.
“CURHAT JOKOWI KELELEP BBM DAN KENA JEBAKAN BATMAN APBN”
.
http://t.co/wYukqd2hWW
.
—————
.
LAGI, MIMPI NYATA KE-SURGA!
(Untuk ke-Surga-pun ternyata butuh BBM)
.
http://t.co/s9blIa7LyR
.
—————
.
MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
————————-

"MANTRA SAKTI U/. LUMPUHKAN KUBU PRABOWO DI PARLEMEN" (Rahasia Jokowi)

                                          article.wn.com

Blogspot. Saat ini anggota DPR sedang berebut jabatan “Ketua Komisi”, sementara itu DPR memutuskan belum ada perubahan tentang jumlah Komisi, yakni tetap 11. Jadi walaupun seolah-olah akan meng-akomodasi musyawarah-mufakat, sebaiknya jangan pernah berharap, tebakan saya itu hanya lips-service untuk tampak elok menornya dan menghindari wacana serakah, atau maksimal kalian akan diberi hadiah hiburan mendapat jatah ketua komisi kering-kerontang. Sementara Demokrat tampaknya sudah mulai malu tereak sebagai partai penyeimbang atau justru tidak punya malu? Itu berarti Koalisi Merah Putih (KMP) plus Demokrat tentu akan menyapu habis semua Ketua Komisi, maka pemilihannya akan tetap seperti pemilihan ketua DPR, jadi besar kemungkinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan gigit jari lagi, dan dengan dalih apapun, memang itulah yang dimau KMP, membalas sakit hati, atau memalukan sampai titik darah penghabisan, dan itu semua didukung oleh kumpulan mantra dalam primbon UU MD3 yang memang sakti mandra guna, dan akan sangat jantan seandainya UU MD3 tersebut TIDAK dirubah lagi menyesuaikan kebutuhannya lima tahun yang akan datang.


Yang unik adalah PPP, kasihan terombang-ambing dalam kegalauan nasibnya. Setelah di internal-nya sendiri “masih” gonjang-ganjing dan sesungguhnya itu adalah awal bencana “musibah” yang berkepanjangan. PPP dan Gerindra adalah cikal bakal adanya KMP, bahkan jalinan itu sudah terjadi pada masa kampanye Pemilu Legislatif, tapi ngenesnya tidak dapat jatah pimpinan ketua DPR, tergusur oleh Demokrat yang padahal dipermukaan tidak pernah menyatakan bergabung dengan KMP. Lalu ketika pemilihan Ketua MPR, PPP pun tetap tidak mendapat jatah, sehingga “terpaksa” harus gabung ke KIH demi memburu jabatan, dan ngenes sekali lagi juga kalah, sehingga PPP tetap belum mendapat jatah pimpinan. Kini PPP lebih realistis, lebih baik mendapat jatah Menteri yang sudah pasti dari pada dipermainkan bak boneka di KMP.

Untuk KIH kalau memang benar tulus ingin menyejahterakan rakyat, dan tetap mengawal agar para Menteri tidak korup yang membuat rakyat gedeg alias sangat muak, ide “gila” menurut saya adalah: Santai saja dalam pemilihan Ketua Komisi dan turunannya, lebih baik menggalang persatuan se-solit-solit-nya untuk persiapan menjadi pasukan intel atau pengawas. Maksudnya menjadi oposisi didalam oposisi, atau oposisi didalam tubuh DPR itu sendiri. Bukankah hal itu belum pernah dilakukan selama ini? Dan hal itu pasti hebat, karena itu berarti tidak ada jalan lain bagi Legislatif dan Eksekutif selain jalan untuk kesejahteraan rakyat.

                                                                tribunnews.com

Jadi kalau ada anggota DPR yang melenceng, seperti misalnya meminta uang THR kepada Menteri seperti yang pernah kita dengar sebelumnya, segera saja melaporkannya ke KPK, dan hal itu tentu lebih mudah dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Intinya adalah mengawasi anggota DPR yang mengarah ke arah tidak benar, termasuk meng-otak-atik masalah absen, kunjungan ke LN yang cenderung ber-foya-foya, juga termasuk penghamburan uang rakyat yang tidak semestinya, dan lain-lain kesalahan atau keburukan. Bukankah kalian tidak bisa dipecat bahkan oleh Ketua DPR sekalipun, silahkan mengkritisi kedalam tubuh DPR sendiri, utamanya terhadap kebobrokan anggota DPR dari KMP, untuk hal tersebut KIH sungguh butuh pasukan (anggota) DPR yang vokal dan idealis. Tapi itu tidak mudah karena berarti diri sendiri harus juga memberi contoh tentang kebaikan, dan rela “puasa” uang haram yang selama ini sering kali untuk bancaan. Tapi intinya adalah silahkan para anggota DPR berantem menegakkan kebaikan, gunakan media sebagai ajang saling mempermalukan, maka rakyat justru akan diuntungkan! Jadi KIH jangan mendiamkan saja setelah dikalahkan telak oleh KMP, ayo kalian balas dendam, setidaknya pastikan KMP yang walaupun sudah menjadi penguasa Legislatif harus juga “gigit jari”, dan itu berarti KIH akan tetap diuntungkan, karena akan dicatat sejarah sebagai Koalisi Bersih pendukung Pemerintahan yang menyejahterakan rakyat! (SPMC SW, Oktober 2014)

                                                                     waspada.co.id

———–

"PRESIDEN JOKOWI KETETERAN DILEMA KABINET"

                                               (Copas: lensaindonesia.com)  

Blogspot. Ketika nama-nama calon Menteri di kirim ke KPK juga ke PPATK untuk dilakukan screening, itu adalah hal bagus yang banyak sekali manfaatnya. Kemudian beredar kabar KPK memberi kategori kode warna untuk nama-nama yang potensi bermasalah, gosipnya ada Merah, Pink, Kuning, Kuning Muda, Biru atau Hijau.

Mengingat Pak Jokowi adalah orang Jawa, seperti pada umumnya, sangat mungkin Pak Jokowi akan ewuh pekewuh menolak calon Menteri yang diusulkan oleh Ketua-Ketua Partai pendukung maupun yang diusulkan oleh Wapres. Dan penilaian oleh KPK itulah salah satu jalan keluar yang bisa digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menolak titipan calon Menteri yang tidak sreg dihati.

Tapi ketika Wapres mengatakan bahwa calon Menteri yang mendapat warna Kuning karena adanya surat pengaduan oleh masyarakat seharusnya boleh menjadi Menteri, apa lagi kita menganut sistem azas praduga tak bersalah, sepertinya alasan tersebut betul dan wajar. Walau sebetulnya kalau mau tegas dalam ber-prinsif, seharusnya ya diganti yang lain saja, apa iya dari 250 Juta penduduk Indonesia cari ± 40 orang yang lebih layak tidak bisa ditemukan? Semoga apa yang diutarakan oleh Pak JK bukan karena nama-nama usulannya mendapat kode warna kuning oleh KPK, karena saya juga yakin KPK tidak akan memberi kode warna Kuning hanya karena surat kaleng dari masyarakat saja, bukankah masyarakat juga tidak tahu siapa-siapa nama yang dinominasikan?

Sangat mungkin Pak Jokowi juga akan menghadapi dilema yang jauh lebih masgul, seperti misalnya, bagaimana jika nama yang dijagokan sendiri juga dapat kode warna kuning atau bahkan merah dari KPK? Kalau boleh kita “andaikan”, bagaimana kalau misalnya nama Ibu Rini S. juga dapat kode warna yang tidak layak untuk jadi Menteri? Padahal beliau adalah Ketua Tim Transisi, pasti tidak mudah mengatasi masalah tersebut bukan? Terlebih lagi yang banyak orang tahu Ibu Rini S. adalah orang terdekat Ketua Partai yang sangat penting untuk Presiden Jokowi bukan? Dan saya percaya saat ini nama-nama yang sedang beredar di gosipkan mendapat warna tertentu dan tidak layak jadi Menteri adalah ulah para Jurnalis yang senang menciptakan heboh demi oplah, kecil kemungkinan KPK, Jokowi atau JK yang membocorkannya.

Maka kalau boleh berpendapat, sebaiknya Pak Jokowi tegas berprinsif saja, jangan jadikan Menteri siapapun juga yang mendapat penilaian bermasalah oleh KPK. Karena kalau prinsif itu dilanggar sendiri, untuk apa minta penilaian KPK? Standard ganda akan menimbulkan ketidak adilan, dan itu seperti memelihara api dalam sekam, hanya tinggal tunggu waktu saja untuk benar-benar membara. Bukankah Wapres dan utamanya KPK sendiri mengetahui siapa-siapa saja yang mendapat kode warna apa? Dan kabar itu tidak mungkin bisa ditutupi selamanya, apalagi kalau nanti dilain hari ada masalah terhadap Menteri tersebut. Walau memang pemilihan Menteri adalah hak prerogatif Presiden, tapi melanggar penilaian apa yang telah dimintakan sendiri adalah awal dari pemicu masalah. Semoga Pak Jokowi tidak mengabaikan itu. (SPMC SW, Oktober 2014)
——————–

Tambahan:

Pasti akan jadi berita heboh ketika Cak Imin menyatakan lebih memilih menjadi Ketua Partai dari pada jadi Menteri, kenapa tidak kemarin dulu menyatakan hal itu? Sasaran tembak bagi para Jurnalis untuk menghubungkannya dengan kode warna oleh KPK. Pasti gitu toh? Apalagi sebelumnya Pak Presiden sudah memberi jalan, boleh merangkap jadi Ketua Partai asal non aktif. Tak ada yang sempurna memang …..wkwkwkwk … (SW)

"SKENARIO KOMODO VERSI SBY HEBAT" | #TerimakasihSBY

                              (Image source: monster-animal.blogspot.com)

Blogspot. Yang Mulia Presiden SBY menjelang akhir masa jabatannya membuat Perpu untuk “mengikuti” kehendak rakyat, inti isi Perpu “menolak UU Pilkada Tidak Langsung.” Dan Perpu tersebut berlaku jika disetujui oleh DPR, itulah sebab jangan gembira dulu, perhatikan komposisi anggota DPR yang ada sebagai berikut:

10 Fraksi anggota DPR 2014~2019 adalah:

PDIP        : 109 orang *
Golkar     :   91 orang
Gerindra. :   73 orang
Demokrat:   61 orang
PAN.        :   49 orang
PKB.        :   47 orang *
PKS.        :   40 orang
PPP.         :   39 orang
Nasdem.  :   35 orang *
Hanura.   :   16 orang *
——————————
Total:         560 orang

KIH (Koalisi Indonesia Hebat) = 109 + 47 + 35 + 16 = 207 (*)  
KMP (Koalisi Merah Putih) = 91 + 73 + 49 + 40 + 39 = 292

Demokrat = 61

Seandainya KIH ditambah Demokrat jumlahnya menjadi 268, dan itu berarti masih kalah, alias Perpu-nya tidak laku.

Pertanyaannya adalah, masihkah rakyat dan KIH akan tertipu fata morgana, betapa hebat citra SBY, dalam sekejab celoteh twitter mengucapkan “TerimakasihSBY”. Kalau toh pada akhirnya Perpu tersebut tidak berhasil, setidaknya SBY sudah berhasil mengatrol citranya, menggambarkan bahwa sebetulnya beliau sama sejajar dengan keinginan rakyat, betul-betul merakyat! Menginginkan Pilkada Langsung!

Betulkah kenyataannya begitu? Apakah rakyat akan melupakan semua kenyataan sehubungan gonjang-ganjing opsi kemenangan Pilkada Tidak Langsung dan UU MD3? Tapi yang pasti sudah terbukti Demokrat mendapat hadiah atas kemenangan-kemenangan tersebut, mendapat jatah Wakil Ketua DPR.

Kalau Demokrat sebetulnya menghendaki Pilkada Langsung, bukankah sangat aneh ketika membuat usulan RUU tersebut via Mendagri dan kenyataannya selama hampir 3 tahun toh tidak pernah berusaha menarik usulan tersebut. Lalu ketika walk-out di sidang paripurna, itu terlihat sangat jelas mengkondisikan opsi Pilkada Tidak Langsung untuk menang, sekaligus membuktikan bahwa aslinya Demokrat tidak berkehendak untuk Pilkada Langsung. Dan protes rakyat yang menggelora hampir di seluruh Nusantara, justru coba dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menaikkan citra dengan wacana mulai dari pura-pura kecewa sampai menerbitkan Perpu yang juga sudah tahu persis liku-liku perjalanan dan bahkan apa nanti hasilnya.

KIH yang dipimpin PDIP sepertinya akan babak belur sekali lagi, walau secanggih apapun kalau kondisinya seperti saat ini, KIH betul-betul dikerjain habis-habisan, pengkondisian yang hebat, KIH akan dimanfaatkan menaikan citra Demokrat pada umumnya dan SBY pada khususnya.

Usulan saya, sebaiknya KIH jangan terlalu bernafsu menerkam umpan Perpu yang seolah-olah juga memihak KIH, dan itu tidak mudah, karena ketika KIH menolak memberi dukungan, Demokrat akan segera ber-koar-koar KIH utamanya PDIP justru tidak memihak Pilkada Langsung! Bukankah rakyat juga akan ikut menghujat KIH utamanya PDIP?

Seandainya para tokoh KIH segera mencermati keadaan itu, mengutarakan keadaan yang sebenarnya kepada rakyat termasuk hitung-hitungan-nya, bila perlu jumpa pers secara bersama semua ketua partai KIH. Lalu meminta Demokrat mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari KMP, minimal dari PAN yang sesama Ketua Partai-nya ada hubungan Keluarga. Karena logikanya, jika Demokrat tidak bisa mendapat dukungan dari KMP untuk meloloskan Perpu, jelas itu adalah skenario sandiwara untuk menaikkan citra pesangon akhir masa jabatan. Dan sangat jelas Demokrat telah ikut KMP secara permanen, salah satu indikator yang tampak nyata adalah, justru Demokrat yang dapat jatah Wakil Ketua DPR, bukannya PPP yang padahal sudah ikut tanda tangan KMP sebagai anggota permanen? Jadi tidak usah terlalu diharapkan lagi tentang apapun dikemudian hari, lebih baik kalau berkoalisi dengan rakyat.

Jika nanti Ketua MPR dikasih jatahnya ke PPP, itu semacam lokir dipapan catur supaya terlihat salah bocornya dokumen bagi-bagi jatah. Tapi kalau tetap didapat Demokrat, setidaknya semacam pengusiran halus PPP yang sudah curiga termasuk yang kesetiaannya dipertanyakan. Kalau PPP keluar dari KMP, semoga KIH tidak menangkapnya, biarkan saja menjadi pemain bebas, toh hal itu juga sudah dikalkulasi oleh KMP suaranya tidak mempengaruhinya. Lagi pula untuk apa lagi kalau saat-saat sudah selesai hajatan besarnya tapi baru datang? Apalagi disuguhi kue Menteri, semoga itu tidak pernah terjadi!

Dan perasaan saya, Perpu tersebut akan kalah karena bukankah Demokrat sudah mendapat jatah Wakil Ketua DPR, apa lagi kalau Senin nanti mendapat jatah Ketua MPR, sebaiknya jangan berterimaksih terlebih dahulu terhadap SBY supaya tidak kecewa. Mereka bahkan mungkin sudah menghitung dengan cermat walau seolah-olah PAN akan ikut Demokrat, tapi kalau voting untuk Perpu yang menang tetap KMP. Itulah taktik hebat bukan lagi sekelas kadal atau buaya, tapi sudah sekelas komodo yang punya tambahan ilmu bunglon. Karena pertanyaan pokoknya adalah, apa iya KMP rela Pilkada Langsung? (SPMC SW, Oktober 2014)
.

Catatan:
Mohon maaf kalau dari Partai Demokrat dan utamanya SBY tidak berkenan artikel ini, karena sejatinya memang saya termasuk yang akan kecewa kalau Perpu ternyata hanya episode akhir sandiwara.

Bukankah hal-hal itu juga dikuatkan dengan data seperti misalnya, apa yang dilakukan oleh SBY terhadap walk-out oleh anggota DPR dari fraksi Demokrat kalau memang itu bukan perintahnya? Termasuk sandiwara-sandiwara yang akan terjadi atas nasib Perpu kali ini.

Walau sebenarnya saya terka episode Perpu kali ini adalah episode “sandiwara-dagelan” terakhir sebelum bongkar panggung karena habisnya kontrak, tidak masalah kalau saya ternyata salah, dan setidaknya tidak kecewa kalau memang episode penutup justru adalah yang paling lucu. (SW)
———————

"DEMOKRAT HANTAR SBY JAWARA STAND-UP COMEDY" | #ShameByYou

                            (Image source: www.kaskus.co.id)


Blogspot. Yang mulia Pak Presiden SBY, kenapa sekarang terlihat begitu “gundah” atas kemenangan opsi Pilkada Tidak Langsung sidang paripurna DPR pada dini hari 26 September 2014 yang lalu? Bukankah RUU Pilkada itu usulan Pemerintah yang sudah lebih 2 tahun dibahas di DPR? Bukankah kemenangan itu berarti kehebatan usulan yang diamini oleh lebih banyak anggota DPR yang se-ide? Jadi bukankah seharusnya Bapak bangga atas kemenangan tersebut? Bukankah kata orang hebat: “Biarpun langit runtuh keyakinan atas suatu kebenaran harus tetap dipertahankan”? Jadi apa yang sesungguhnya membuat Bapak kecewa? Janganlah membuat banyak rakyat awam menjadi bingung, bingung karena kemenangan bukankah seharusnya di syukuri?

Lebih 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar RUU Pilkada usulan Pemerintah diwacanakan di DPR, kalau tidak menganggap benar, kenapa tidak pernah coba ditarik? Justru utamanya dari Partai Demokrat hanya Bapak SBY saja yang mendukung Pilkada Langsung (Plus 6 anggota DPR yang “mbalelo”), dan itupun mulai Bapak suarakan ketika begitu banyak menuai demo penolakan dari banyak rakyat. Jadi sebetulnya Bapak itu lebih mengutamakan citra atau kebenaran kayakinan diri sendiri?

Polemik walk-out partai Demokrat di sidang paripurna lebih menggelikan bagi mereka yang tidak mudah geram karena emosi. Ketika Demokrat mewacanakan kesepuluh perubahan Pilkada Langsung harus diakomodasi secara musyawarah mufakat tanpa kecuali. Mana mungkin bisa terjadi? Bukankah Koalisi Merah Putih (KMP) sudah pasti tidak setuju? Itu wacana paling menggelikan abad ini dalam perpolitikan, seperti wacana mengharuskan matahari terbit dari barat. Maka ketika PDIP, PKB dan Hanura memberikan dukungan di Sidang Paripurna terbuka yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, lalu Demokrat justru ijin walk-out, pembuat skenario itu sungguh kurang lihai membuat ending cerita. Jadi salahkah kalau banyak rakyat mengatakan Demokrat sedang bersandiwara?

Sepertinya belum ada yang mempertanyakan dan juga menerangkan, KALAU DEMOKRAT “SEJATINYA” BERKEHENDAK PILKADA LANGSUNG, LALU WALK-OUT DARI SIDANG PARIPURNA, JALAN TIKUS MANA YANG DIMAKSUD UNTUK MENCAPAI KEHENDAK SEJATI TERSEBUT? Bagaimana caranya? Sungguh itu membuat gatal kepala, karena logikanya, bahkan kalau toh seandainya PDIP, PKB dan Hanura tidak memberi dukungan, Demokrat-lah yang seharusnya ikut mereka demi kehendak sejati tersebut. Percayalah lebih terhormat menatap dengan gagah dari pada bersandiwara yang pasti tidak mungkin bisa sempurna. Acting tidak mungkin 100 persen sama dengan realita, dan kebohongan lebih capek karena harus diikuti kebohongan-kebohongan lanjutannya.

Lalu Bapak masih lagi berpolemik: Kecewa - Tidak mau tanda tangan RUU - Akan menggugat ke MA atau ke MK - Bahkan akan terus mengupayakan untuk Pilkada Langsung walau tidak jadi Presiden lagi - Konsultasi dengan Ketua MK. Itu semua bukankah tidak ada maknanya selain mencoba mengais tambahan citra ditengah pusaran polemik? Dan dari tokoh-tokoh partai Demokrat, seperti biasa ucapan politisi, tidak ada satupun yang menyalahkan Pemimpinnya, inisiatif mengambil alih walk-out adalah perintah Ketua Fraksi. Logikanya setelah bersedia menjadi bumper demi kehormatan Ketua bagaimana mungkin akan ada pemecatan? Tapi supaya tampak serius tidak ada sandiwara, berilah surat peringatan saja. Yang penting semuanya selamat, Pemimpinnya masih terhormat dan biarkan rakyat berpolemik sendiri, sebentar lagi juga sudah melupakan, bukankah begitu enaknya berpolemik di Negeri ini? Walau akhir dari polemik dramatisasi itu toh ternyata: “Sebagai Pemerintah harus menyetujui semua proses “demokratisasi” yang sudah terjadi.”

Banyak yang sedang menanti pembuktian “bonus” kemenangan opsi Pilkada Tidak Langsung, apakah betul dari Demokrat juga akan mendapat bonus jabatan seperti yang sedang beredar gosip-nya? Ayo kita nantikan sekalian membuktikan apakah betul adanya transaksi bagi-bagi jatah hasil jerih payah?

Waktu Pilpres kemarin itu, terlihat nyata adanya dua kubu yang jelas memberi dukungan ke-masing-masing jagoannya, setidaknya itu menggambarkan adanya keberpihakan, adanya kelompok rakyat yang saling menginginkan kemenangan jagoannya. Sedang tentang RUU Pilkada pada sidang paripurna, seandainya demo oleh rakyat yang terjadi di-seantero negeri bukan hanya yang menolak Pilkada Tidak Langsung, pasti akan lebih elok untuk KMP umumnya dan juga ‘Demorat didalamnya’. Itulah sebabnya, apakah tidak berminat sekalian menggalang demo tandingan demi citra positif KMP? Karena kalau yang tampak semua rakyat menolak dengan melakukan demo, kemenangan anggota DPR dari KMP itu sebetulnya mewakili siapa? Rakyat mana yang Anda-Anda wakili dan menyambut dengan gembira kemenangannya? Bukankah DPR masih kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat? Napsu, kalap, atau memang demi kebaikan rakyat? Ketika Anda sekalian anggota DPR yang “terhormat” tidak bisa meyakinkan kebaikan yang Anda pilih kepada rakyat, kenapa masih mengaku Perwakilan Rakyat? Mau Anda bawa kemana Negeri ini? Sepertinya kok lebih rela terjadi gonjang-ganjingnya Negara dari pada melupakan keserakahan Anda. Padahal katanya tak ada satupun fatsal yang memberi tugas anggota DPR untuk memilih Kepala Daerah?

Dan sesungguhnya, dari pengamatan kacamata saya sebagai rakyat jelata atas gonjang-ganjing RUU Pilkada ini, KMP plus Demokrat “minus” SBY semuanya tampak senang atas kemenangan opsi Pilkada Tidak Langsung. Itu sekedar pengamatan saya, tidak ingin memaknai yang lain, apalagi menebak tentang kehebatan SBY. Maaf kalau ada yang tidak suka artikel ini, setidaknya anggaplah sebagai salah satu sudut pandang dan uneg-uneg rakyat jelata. (SPMC SW, September 2014)

                             (Image source: ikkareskyanisam.blogspot.com)

"WALAU DEMOKRAT WALK OUT, DIA PEMENANG SEJATINYA" | #ShameOnYouSBY

          (Image source: news.liputan6.com)

Blogspot. Opsi Pilkada Tidak Langsung menang di sidang Paripurna DPR pada dini hari tadi, karena DPR mengakunya ejawantah rakyat, entah rakyat mana yang gembira menyambut kemenangan tersebut, sepertinya tidak nampak di pemberitaan-pemberitaan media, kecuali tentu saja tokoh-tokoh politik Koalisi Merah Putih (KMP) itu sendiri.

Dari Amerika, Pak SBY mengaku kecewa, entah apa maksudnya kalau di bandingkan dengan yang dilakukan Partai Demokrat walk out di sidang paripurna tersebut? Padahal banyak yang menganggap, walk out-nya Demokrat pasti dapat restu SBY? Berarti apakah memang itu strategi atau titahnya sudah tidak dituruti? Ketika Partai PDIP, PKB dan Hanura bersedia mengikuti usulan Demokrat, harusnya terjadi voting dua kali, yang pertama adalah memperjuangkan voting persetujuan usulan dari Partai Demokrat untuk bisa diterima di sidang paripurna tersebut, tapi anehnya justru balik badan dan meninggalkan sidang. Terlalu jelas terbaca bahwa itu menimbulkan persepsi Demokrat justru kaget ketika mendapat dukungan, masuk akal yang dikatakan tokoh dari PDIP menanggapi keluarnya partai Demokrat dari sidang Paripurna.

Ketua harian Partai Demokrat Syarief Hasan justru sangat lucu ketika beralibi usulan Partai Demokrat tidak disetujui tanpa bermaksud memperjuangkannya, juga  mengatakan Ketua Sidang sudah mengetuk palu yang sempat membuat sidang paripurna “meriah” itu. Kok seperti kekanak-kanakan gitu, dan kenapa anggota DPR dari Demokrat tidak ikut protes tentang hal itu? Atau saya kurang cermat melihat?

RUU tentang Pilkada tersebut konon ceritanya sudah dibahas di DPR hampir 3 tahun, tidak perlu dibahas lagi tentang balik kanannya semua partai yang tadinya menolak setelah kekalahan Pilpres. Yang jadi pertanyaan rakyat yang merasa hak-nya dirampas, RUU tersebut adalah usulan dari Pemerintah dan itu berarti kepanjangan tangan dari Demokrat. Jadi sebetulnya Demokrat justru tetap konsisten, konsisten mendukung secara lihai kembali ke RUU hasil usulan Pemerintahannya bukan? Sungguh luar biasa ya, menang tanpa melakukan apapun juga? “Salut atas ke-lihai-annya.”


Hasil voting yang memenangkan opsi Pilkada oleh DPRD adalah 226 berbanding 135 yang memilih Pilkada Langsung. Sebelum dimulai voting, seharusnya sudah sangat jelas akan kalah, dan terus terang saya juga tidak paham kenapa itu dibiarkan tetap berlangsung oleh PDIP? Rasanya itu adalah hitungan sederhana bukan?

Berpolitik memang harus lihai, dan cepat mengkalkulasi, kalau sudah tahu pasti kalah, setidaknya jangan biarkan lawan menikmati kemenangan dengan mudah, syukur kalau bisa buat lawan tidak jadi menang. Ketika Demokrat walk out, dan Mbak Puan minta waktu 15 menit untuk koordinasi, dan terlihat juga berkoordinasi dengan Pramono Anung, saya justru mengharap hasil koordinasinya adalah mengajak PKB juga Hanura dan juga yang setuju dengan pilihan Pilkada Langsung untuk ikut walk out seperti yang dilakukan oleh Demokrat. Karena kalau semua pendukung walk out, berarti tersisa di sidang Paripurna adalah 226 anggota DPR yang setuju Pilkada oleh DPRD, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sidang paripurna tersebut menjadi “kuorum” dan sah atau tidak? Bukankah lebih bagus berpolemik seperti itu dari pada sudah pasti kalah? Siapa tahu kalau dinyatakan tidak kuorum dan tidak sah, bahasan RUU Pilkada tersebut akan dilimpahkan ke DPR periode berikutnya? (SPMC SW September 2014)
.
Catatan:
Total Anggota DPR Periode ini adalah 560.

                              (Image source: www.portalkbr.com)

"TEGASLAH BERSIKAP, AKU PATAH HATI KAMU MENDUA" || #KETIKA

(Image source: indoku.co.id)

Blogspot. KETIKA ribut TNI vs POLRI, “padahal” itu se-iprit yang terkabarkan karena DISPARITAS harga BBM yang sangat rawan diselewengkan. Masihkah itu dibiarkan, bukankah sudah sangat sering terberitakan yang serupa dan melibatkan banyak macam oknum aparat Negara?

KETIKA Harga Gas ELPIJI 12 Kg naik, rakyat berbondong-bondong pindah ke Gas Melon ukuran 3 Kg, saya tidak yakin kalau hal itu tidak dipahami sebelumnya.

KETIKA anggota DPR tetap dilantik walau statusnya tersangka, itu sudah pernah terjadi, dan kita semua ternyata memilih jadi lebih dungu dari pada keledai. Ditambah banyaknya anggota DPR yang menggadaikan “surat pengangkatannya”, supaya cepat lunas, jangan-jangan itulah salah satu sebab kenapa ngotot mau Pilkada tidak langsung? Paling lucu mendengarkan argumentasi para tokoh politik yang ingin Pilkada lewat DPRD saja, katanya KPK lebih mudah ngawasi 50 anggota DPRD dari pada rakyat yang begitu banyak? Logika keblinger dan sudah berhasil mempesona para lawan tokoh politik yang ternyata banyak terpana dan tidak bisa menjawab. Padahal, ibarat satu kolam berisi 50 ekor ikan, dan kolam yang lain berisi 500 ribu ekor ikan, di kolam mana yang mudah menangkap ikan? Kalau sama-sama berkehendak, bukankah menangkap “serangan fajar” lebih gampang dibanding menangkap anggota DPRD yang sudah tahu diawasi dan pastinya akan lebih licik entah pakai calo tingkat berapa? Yang jadi masalah adalah tegaknya hukum untuk bidang politik sepertinya hanya kaya wacana dan miskin implementasi. Kenapa tidak melihat dengan mata hati nurani, apakah ketika waktoe itoe akan diubah menjadi Pilkada Langsung juga ada demo yang begini banyak oleh rakyat? Jadi sebetulnya DPR itu singkatannya apa? Atau jangan-jangan walau singkatannya tetap sama, tapi persepsinya jadi “Dewan Penipu Rakyat”? Atau Pemeras? Dan ngenesnya, mau jadi Penipu/Pemeras dengan membekali ilmu kekebalan, bukankah begitu salah satu usulan UU MD3? Sepertinya kita semua digiring menuju jurang kenistaan oleh ke-egois-an, dan jengkelnya, kita digiring tokoh-tokoh yang telah kita pilih sendiri dalam Pileg. Kalau ada yang merasa tidak ikut memilih, itulah bukti nyata bahwa Golput-pun juga terkena imbasnya. Kalau alasan banyaknya korupsi saat ini, seandainya ada KPK saat itu, jangan-jangan 100 persen Kepala Daerah hasil pemilihan DPRD waktu itu tertangkap semua karena korupsi. Cari alibi/pembenaran/pembanding kok yang lucu-lucu dan tampak sangat egois. Lalu supaya tampak mendapat dukungan, hari ini Koalisi Merah Putih (KMP) mengerahkan massa untuk demo di gedung DPR menuntut Pilkada Tidak Langsung, pada sebelum-sebelumnya selalu tereak UU MD3 tidak ada urusannya dengan KMP. Piye toh?! Banyak yang kalap, atau saya yang salah tangkap makna? Dijaga sangat banyak aparat supaya tidak terjadi bentrok, dan lebih seru dengan pengaturan waktu orasi.

KETIKA kabut asap melanda lagi, kejadian rutin yang semakin meyakinkan kita, ternyata mengelola Negara tidak semudah teorinya. Atau memang tidak becus? Pada setiap kejadian kabut asap, pihak POLRI selalu mengumumkan berhasil menangkap pembakar-nya, lalu tidak dengar lagi kelanjutannya, siapa dibalik itu semua, apa hukumannya? Terus kalau itu semua ternyata tidak pernah menjerakan pelaku pembakarnya, kenapa tidak pernah merubah aturan mainnya? Kenapa? Sepertinya kita semua tidak peduli karena terlalu egois, padahal itu jelas-jelas merugikan Negara, bukankah kita juga mendengar tentang adanya penyewaan alat pemadam kebakaran dari Luar Negeri yang tentu saja tidak murah? Belum kalau tidak dikorupsi? Dan bagaimana dengan kerugian kesehatan masyarakat? Apakah menunggu sampai kiamat baru selesai dengan sendirinya soal kabut asap? Memang di Negara majupun juga pernah terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap, baik itu di Amerika maupun di Australia, tapi tidak kejadian rutin yang sengaja dicipta demi kepraktisan dan ke-egoisan! Jangan-jangan itulah benang merahnya, kenapa banyak rakyat yang tidak setuju kita punya Nuklir untuk pembangkit listrik sekalipun, lha mencegah asap yang rutin terjadi saja tidak becus ……

KETIKA Mapram/Perploncoan/Ospek masih terjadi dan menelan korban entah itu ditingkat SMU maupun Univesitas, kenapa tidak dilarang saja? Apakah begitu yakin bahwa hal tersebut tetap diadakan karena banyak manfaat? Logika apa lagi yang ingin tetap dipertahankan? Padahal sepintas yang pernah saya dengar menurut ilmu pendidikan baik dirumah maupun disekolah, mengajarkan dengan kekerasan akan menghasilkan kekerasan juga. Sungguh menjengkelkan menuntaskan masalah itu saja tidak becus. Kalau dikasih peraturan bahwa mapram/perpeloncoan/ospek atau diselubungkan dengan istilah-istilah lain seperti ‘masa perkenalan’ dan lain-lain adalah dilarang diadakan dengan sanksi pemecatan dengan tidak hormat Kepala Sekolah atau Rektor-nya, saya kok yakin tidak akan ada lagi. Tapi harus benar dan tegas implementasinya.

KETIKA ada demo tolak penggusuran ditempat yang terlarang mendirikan bangunan atau memang bukan haknya, apa lagi dengan alasan belum ada sosialisasi atau uang ke-rohim-an belum sesuai, sungguh memprihatinkan. Dan itu juga terjadi dengan pengosongan rumah dinas yang ditinggali oleh para pensiunan yang tidak mau pindah karena merasa sudah menempati rumah puluhan tahun lamanya. Ternyata banyak diantara kita yang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena seringnya kita mendengar tentang hal itu semua, berarti para pengambil kebijakan tidak pernah belajar tentang hal itu. Apa susahnya pengawasan mendirikan bangunan ditempat yang terlarang dilakukan oleh Lurah misalnya, sehingga tidak terjadi sudah sangat banyak dan berpuluh tahun baru ditertibkan. Bukankah seharusnya sebagai Lurah menguasai wilayah tugasnya? Dan para Pensiunan harusnya segera meninggalkan rumah dinas segera setelah memasuki masa pensiun, tanpa kecuali. Yang sering terjadi adalah ewuh pekewuh, apalagi kalau yang pensiun punya jabatan, sehingga mantan anak buah tidak enak kalau harus mengusirnya, dan terjadilah berpuluh tahun tinggal dirumah dinas, sampai ganti pemimpin di instansi tersebut yang merasa tidak pernah hutang budi, lalu terjadilah pengusiran yang diributkan itu.

Sungguh banyak hal yang bisa dilakukan dan segera membuat Negara ini hebat kalau aturan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hukum ditegakkan dengan tegas, bukan hanya diwacanakan saja. Dan untuk semua hal yang bersifat umum, percayalah tidak akan berhasil kalau itu bersifat himbauan atau mendua! Jadi jangan mengharap adanya ketertiban dengan himbauan. Jangan buang sampah sembarangan! Jangan melanggar peraturan lalu lintas atau tertiblah berlalu lintas! Jangan Mencuri! Jangan Korupsi! Dan seabrek “jangan” lainnya, bahkan masih diembel-embeli dengan sumpah jabatan segala. Terbukti tidak bermanfaat bukan? Begitu juga yang terjadi dengan mendua, maksud saya adalah disparitas harga untuk umum, contohnya BBM dan Gas Elpiji, sami mawon hasilnya, tidak akan berhasil! Percayalah, dan ayolah segera akhiri hal-hal itu, sekali lagi himbauan dan mendua tidak akan ada gunanya untuk umum. Yang bisa berhasil adalah tindakan tegas sesuai UU dan hindari keputusan mendua. (SPMC SW, September 2014)
.
Catatan:
Untuk urusan BBM dan Gas ELPIJI 12 Kg, masalah akan lebih sederhana kalau menghilangkan subsidi BBM dan harga Gas Elpiji 12 Kg tidak perlu dinaikkan.

"MENCEGAH NEGARA CHAOS, AYO SELAMATKAN DON MAFIA MIGAS! (OPINI GILA)" || #KETIKA

                  (Image source: mautauaja.info)



Blogspot. Rencana judul Artikel ini adalah: “Dari Hartati Murdaya Sampai Oknum Polri Tertangkap Di Malaysia”

EGOIS adalah satu kata yang menggambarkan itu semua, dan Revolusi Mental ternyata sangat mendesak untuk dilaksanakan, utamanya terhadap para penyelenggara Negara!

KETIKA doeloe heboh pembebasan bersyarat atas Schapelle Leigh Corby yang sempat dijuluki Ratu Mariyuana dari Australia, aneka macam tafsir gosip banyak sekali bermunculan: Ada yang menggosipkan karena teman kuliah anaknya pemimpin ; Menerima uang suap ; Mafia peradilan ; Mendapat tekanan dari Pemerintah Asing ; Barter pesakitan ; Dan mungkin masih banyak lagi yang saya tidak ingat atau memang tidak tahu. Tapi yang pasti pemberitaannya sempat heboh beberapa pekan, termasuk ungkapan kegeraman oleh beberapa mantan penegak hukum yang pernah mengadili kasus-kasus sejenis. Padahal beberapa tahun sebelumnya Pemerintah pernah mencanangkan “Perang Melawan Narkoba”, salahkah rakyat menilai “Tidak satunya pekataan dan perbuatan?” Atau bolehkah itu dikelompokkan kedalam satu kata EGOIS? Merasa paling benar sendiri, karena pemegang hak yang memang diperbolehkan. Rakyat silahkan mengkritisi, the show must go on ….

KETIKA Menkumham memberikan kebebasan bersayarat kepada terpidana Hartati Murdaya padahal gosip yang beredar waktunya belum klop, dan banyak rakyat tahu bahwa yang bersangkutan adalah mantan Anggota Dewan Penasehat Partai yang konon gosipnya pernah memberikan dukungan dana. Kenapa tidak mempedulikan perasaan rakyat, apakah karena kekuasaan akan segera berakhir takut tidak sempat membalas budi? Kalau memang merasa benar, kenapa tidak jumpa pers saja untuk menerangkan duduk masalah dan pertimbangannya? Kalau toh memang dibenarkan karena punya kekuasaan atau hak khusus, apakah memang penggunaannya tidak peduli walau harus mencederai perasaan rakyat? Atau berpikir, sebodo amat ini adalah hak gue, emangnya apa urusannya ama lu? Bukankah itu semua menggambarkan “dimatikannya perasaan” pengambil kebijakan dan lupa introspeksi padahal itu men-stikma EGOIS, keinginan pribadi atau tak mampu menolak keinginan pembisik?

KETIKA doeloe ada anaknya menteri terlibat kecelakaan dan menimbulkan korban tewas, lalu pengadilan digelar, berujung akhir dinyatakan bersalah, tapi tidak dipenjarakan. Pertimbangannya adalah sudah adanya islah dengan pihak keluarga korban. Bagaimana kalau seandainya yang mengalami bukan anaknya Menko? Atau bukan orang mampu yang mampu ber-islah karena pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau semua itu benar dan layak, semoga rakyat tidak mengeluh lagi atas tegaknya hukum di NKRI yang tajam kebawah dan tumpul keatas. Terima sajalah nasib, salahnya sendiri kenapa tidak menajdi orang kaya dan punya banyak pengaruh, orang miskin tidak boleh protes. Jadi kalau dalam kasus ini boleh tidak dikelompokkan ke EGOIS ya?

KETIKA dua oknum POLRI yang masih aktif tertangkap di Malaysia karena masalah narkoba, apakah kita harus bersedih, berduka, geram? Kemudian terkorek khabar beredar tentang “kenakalan” oknum tersebut. Berita yang beredar adalah kemungkinan ancaman hukuman pancung, serem amat …… Pasti membuat banyak pihak di NKRI ini yang akan kerepotan sehubungan masalah tersebut. Kalau misalnya keputusan tersebut benar terjadi, akankah Pemerintah Indonesia memohonkan ampun? Pasti kebagian tugasnya Pemerintah baru ya? Dan saya tak paham protokoler hubungan antar Negara, apakah permohonan-permohonan semacam itu juga akan mempengaruhi kasus-kasus lain, tentang TKI misalnya? Atau kita jadi ewuh tereak kalau misalnya ada pengakuan hak intelektual atas suatu karya atau budaya Negeri ini oleh mereka karena kita merasa sudah hutang budi atas permohonan ampun tersebut? Bagaimana kalau hal tersebut menyangkut batas wilayah? Dan pasti akan sangat panas kalau permohonan ampun tersebut justru ditolak oleh Permerintah Malaysia, dan hukum pancung tetap dilaksanakan. Campur aduk antara geram dan jengkel atas penolakan ditambah sebel karena ulah oknum “nakal”, atau jangan-jangan penolakan itu akan memunculkan rasa solidaritas dan pemahaman baru karena dipicu rasa malu dan balas dendam. Siapa tahu kita akan melakukan hal yang sama atas semua bandar narkoba yang tertangkap di Negara ini, utamanya tentu saja oknum dari Malaysia …karena dendam yang membara …..bukankah itu justru akan positif untuk anak cucu kita, berkurangnya ancaman narkoba. Mencoba berlogika positif, supaya tidak tampak EGOIS …… Dibalik itu semua, padahal saya yakin se yakin-yakin-nya, masalah Narkoba di NKRI ini sudah sangat gawat dan memprihatinkan, tak ada satu lembagapun yang bersih dari Narkoba, termasuk lembaga yang harusnya memberantas Narkoba itu sendiri. Bukankah tertangkapnya oknum Polri merupakan bukti nyata? Apalagi kalau nantinya terbukti merupakan bagian dari Sindikat Mafia Narkoba International. Oknum Pemberantas yang ternyata merangkap Anggota Sidikat, EGOIS yang sangat menyedihkan atau membuat geram? Jadi jangan terlalu berharap bahwa Narkoba akan segera sirna di Negeri ini.

KETIKA waktu itu menyelengarakan Konvensi untuk menentukan jagoan yang direncanakan akan dimajukan dalam bursa Capres, banyak tokoh yang dipandang hebat harus ikut bergabung, termasuk “memanggil” pulang jagoan yang didatangkan dari Amerika. Setelah kini semuanya berlalu dan ternyata rencana tersebut tidak berhasil, sang tokoh dijadikan Wamenlu, tentu saja dengan men-Dubes-kan Wamenlu yang sedang menjabat, semuanya senang karena Kabinet akan segera berakhir. Balas jasa atau apa maknanya? Apakah sebegitu penting kebutuhannya? Padahal hanya tinggal berapa lama jangka waktu yang ada? Mungkin itu dianggap pengeluaran uang receh, makanya jadi Presiden kalau mau bisa banyak membantu teman atau kroni. Bolehkah hal itu dikelompokkan ke EGOIS yang manis? Apakah Presiden Jokowi nanti juga akan banyak melakukan hal semacam itu, membalas budi kroni walau sebetulnya jabatan itu tidak ada juga tidak apa-apa?

KETIKA Menteri ESDM Jero Wacik dinyatakan tersangka oleh KPK, walau sebetulnya tidak mengagetkan karena banyak yang sudah menduga ketika Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap dan ngoceh dalam pemeriksaan dan di Pengadilan, tapi beritanya toh tetap heboh. Lalu Alvin Lie mantan anggota DPR dari PAN dalam dialog jarak jauh di Kompas TV semalam, mengingatkan bahwa Pak SBY adalah juga mantan Menteri ESDM, dan seharusnya paham betul tentang Mafia Migas, apalagi juga dikatakan Don(Bos) Mafia Migasnya ditenggarai masih sama bahkan sejak ORBA, bukankah itu pernyataan sederhana yang berimplikasi sangat mendalam? Lalu saya “menerawang”, maaf mungkin imajinasinya kelewatan, Sang Don Mafia Migas tidak akan tersentuh, maksimal di stop kegiatannya. Apa lagi juga beredar GOSIP, pada Pilpres kemarin sang Don Mafia juga ikut memberi sumbangan untuk Capres Jokowi? Dasar saya mengatakan tidak akan tertangkap adalah: Bukankah kalau ditangkap lalu ternyata mengeluarkan tetralogi cerita yang ternyata pemeran utamanya adalah semua pejabat Negeri yang pernah memimpin, ancaman CHAOS bukan tidak mungkin toh? Bagaimana hayo kalau itu yang terjadi, apakah akan dinyatakan Pemerintahan yang lalu adalah tidak sah? Tambah runyam toh? Bisa gawat kalau ternyata semua Pemerintahan yang pernah terjadi adalah tidak sah karena ternyata Don Mafia Migas terlibat didalamnya. Jadi rasanya bisa stop aktifitas Mafia Migas adalah maksimal. Pemberian stempel Mafia dibubuhkan, sangat banyak diantara kita yang membayangkan seperti di-film-film gangster bahwa Mafia itu suka memeras dengan ancaman, kejam dan sadis, tapi menyimak cerita yang ada tentang Mafia Migas, justru sang Mafia yang sepertinya diperas lalu dilindungi, jadi sebetulnya Mafia-nya itu yang mana? Bukankah logika umum adalah yang memeras dan melindungi?  Bagaimana menurut Anda? Khusus masalah ini, saya tidak bisa mengatakan EGOIS walau sebetulnya bisa saja dikaitkan, egois untuk menang kompetisi sebagai Pemimpin walau apapun caranya.

KETIKA saya mengakhiri mengutarakan ketika-ketika yang lain sehubungan dengan EGOIS, itu memang karena sedang tidak ingat lagi apa yang lainnya dan beruntung karena artikel ini jadi tidak terlalu panjang. Giliran Anda dipersilahkan mengutarakan sesuai persepsi Anda, dan saya menunggu khabar untuk mengunjungi artikel tersebut. Maaf kalau artikel ini tampak sangat tendensius, tapi bukankah Penguasa yang biasanya layak mendapat sorotan dan kritik? Setidaknya itulah suara rakyat, karena memang saya adalah salah satu rakyat jelata di Negeri ini. (SPMC SW, September 2014)

                              (Image source: indopolitika.com)

"JERO WACIK TERSANGKA, APAKAH PRESIDEN SBY GAGAL?"

(Image source: nasional.kompas.com)

Blogspot. KPK mengawali tangkap tangan Rudi Rubiandini lalu terkenal dengan sebutan kasus SKK Migas, berikut terseretnya Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, Sutan Bhatoegana, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka Bos Kementrian ESDM, Jero Wacik.

Jadi sebetulnya sebutan Mafia Migas itu ditujukan kepada siapa? Kalau ternyata akhirnya yang menghuni hotel prodeo kebanyakan adalah pejabat-pejabat-nya itu sendiri? Memang ada pengusaha migas yang “diperas” atau “menyuap” yang tersangkut kasusnya, tapi kalau hanya itu kejadiannya, apakah sebutan Mafia untuk para pengusaha migas itu bukan terlalu berlebihan? Karena ternyata justru pejabat-pejabatnya-lah yang setidaknya tergambar menciptakan kong-kali-kong dengan memeras atau meminta imbalan dengan janji-janji kemudahan atau ijin khusus sebagai kewenangan sang pejabat. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada mafia migas, tapi lebih mengharap dapat terungkap lebih dari itu lalu terbongkar dan tertangkapnya “hantu” mafia migas tersebut. Bukankah kejadian-kejadian tersebut tidak berbeda modus dengan import daging sapi?

Alasan penetapan tersangka Jero Wacik oleh KPK adalah kerugian Negara yang mendekati 10 Milyar dengan modus misalnya menciptakan kegiatan-kegiatan fiktif untuk mendapat tambahan anggaran yang dianggap kurang yang diterima dari APBN.

Dari semua kejadian banyak Menteri yang akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo, walaupun Presiden tidak pernah menghalangi atau meng-intervensi kasus hukumnya, apakah Pak SBY tidak pernah merasa gagal? Setidaknya merasa gagal memilih orang-orang bersih sebagai pembantu-pembantu-nya maksud saya.

Semoga kejadian tersebut meng-inspirasi Presiden terpilih Pak Jokowi, bahwa politik dagang sapi sangat rentan merugikan Negara pada umumnya, dan mencemarkan Pemerintahan itu sendiri. Ternyata NKRI BAHAYA LATEN KORUPSI. (SPMC SW, September 2014)

"CURHAT JOKOWI KELELEP BBM DAN KENA JEBAKAN BATMAN APBN"

                             (Image source: tribunnews.com)

Blogspot. Terungkap kenyataan Pak SBY menolak menaikkan harga BBM menjelang akhir Pemerintahannya. Wajar menurut saya, bahkan rasanya siapapun yang ada diposisinya juga akan melakukan hal itu, tentu saja siapapun ingin mengakhiri masa tugasnya dengan tidak meninggalkan jejak akhir yang kurang disuka rakyat.

Kurang bisanya membaca situasi tersebut justru menurut saya sangat disayangkan, karena sebelum adanya pertemuan Pak Presiden SBY dan Pak Presiden terpilih Jokowi di Bali pada Rabu, 27 Agustus 2014, banyak tokoh utamanya Pak JK Wapres terpilih dan juga anggota tim Kantor Transisi Jokowi - JK, juga banyak tokoh dari PDIP maupun NASDEM masih ditambah para pengamat yang semuanya menyuarakan agar Pemerintahan yang sekarang ikut menanggung beban untuk menaikkan harga BBM. Kenapa mesti memohon-mohon ke Pak SBY? Tidak perlu itu, akan membuat sejarah tidak bagus. Justru biarkan saja Pak SBY maunya apa,  transisi-transisi saja …..tidak perlu memohon-mohon. Hutang budi itu akan membayar plus bunganya lho, jangan lupa. Termasuk sepertinya Pak Jokowi dan koalisinya kok sangat sekali mengharap Koalisi Merah Putih bubar dan gabung ke koalisi Pak Jokowi, kalau begitu yang terjadi …..apa bedanya dengan pemerintahannya Pak SBY? Kalau mau berkoalisi, berkoalisi dengan rakyat saja, garansi tidak akan bubar jalan.

Melihat begitu banyaknya suara yang mengeluhkan tentang sempitnya APBN untuk ruang gerak Pemerintahan yang akan datang, termasuk tidak logisnya pos-pos anggaran yang justru ditambah dan pos-pos yang justru dikurangi. Memang susah diprediksi apa maksud dasar pemikirannya, dan selayaknya karena APBN 2015 penggunanya adalah pemerintahan yang akan datang, semestinya waktu penyusunan adalah melibatkan tim Presiden dan Wapres terpilih Jokowi - JK. Tapi kalau toh tidak dilibatkan, sebaiknya diurai saja sejelas-jelasnya dan dipublikasikan seluas-luasnya apa kesalahan dan logika yang dimaksudkan sehingga APBN yang dimaksud tergambar gamblang kekurang tepat-nya yang dimaksud. Tentu saja bertujuan melibatkan masyarakat secara luas untuk tujuan keberpihak’an atau keinginan revisi misalnya.

Waktu kampanye yang lalu Pak Jokowi menjanjikan tentang infrastruktur lebih merata, bantuan untuk nelayan, petani, pendidikan, kesehatan, tol laut, revolusi mental, dan lain-lain. Tapi dalam janji tersebut saya kok sepertinya tidak mendengar tentang kenaikan BBM untuk biaya itu semua. Jadi kalau Pak Jokowi nanti harus manaikan harga BBM dengan alasan untuk biaya program-program tersebut, saya garansi demo akan sangat marak dan panas, terlebih lagi sudah dapat diduga akan dikompori oleh partai-partai lawan yang memang sudah berencana untuk menghadang apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi - JK.

Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, siapapun pemimpin pemerintahan itu, setiap akan menaikkan harga BBM selalu berjanji untuk pembenahan infrastruktur, bantuan nelayan, petani, pedesaan, dan banyak sekali hal-hal indah yang lain termasuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itulah sebabnya kalau itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi seperti yang sudah tersirat bahwa beliau “siap tidak populer”, apa bedanya dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya?

Jadi apakah dilema harga BBM yang disubsidi ini akan menjadi ujian awal yang maha berat untuk Pemerintahan Jokowi - JK yang akan datang? Apakah akan menaikkan harga BBM lalu menuai demo yang pastinya akan melanda banyak wilayah di Negeri ini? Saya pikir inilah justru kesempatan luar biasa untuk Pak Jokowi tercatat dengan tinta emas dalam sejarah tokoh hebat Indonesia khususnya, dan Dunia pada umumnya.

Ayo Pak Jokowi, jangan kedepankan atau tonjolkan alasan infrastruktur, subsidi nelayan, petani, pembangunan pedesaan, dan lain-lain yang sudah sangat kuno itu. Jangan terjebak pada kubangan yang sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita sudah lebih 50 tahun memberi subsidi BBM, dan nyatanya Negeri ini tidak makmur juga, justru utangnya yang semakin menggunung. Menurut saya Bapak akan sangat hebat kalau langsung menghilangkan subsidi BBM, lalu gunakan uang itu untuk hal yang bisa langsung dirasakan rakyat. Kalau Bapak menghilangkan subsidi BBM, akan ada sekurangnya 400 Triliun anggaran extra, rakyat tidak akan protes kalau uang itu digunakan untuk membuat BUMN baru “Asuransi Rakyat Indonesia”, BUMN yang akan menjamin kesehatan seluruh rakyat tanpa kecuali, dibawah komisaris MENDAGRI, MENKES, MENSOS dan MENKO KESRA dengan kucuran dana dari APBN 60 triliun rupiah setiap tahunnya, itu adalah uang iuran kita anggap 300 juta penduduk dikali 200 ribu iuran setiap tahun. Jadi tidak usah repot-repot pakai “Kartu Indonesia Sehat” segala, semua penduduk di asuransikan kesehatannya tanpa kecuali. Tentu saja dengan standard yang telah ditentukan, kalau mau kelas lebih nikmat ya silahkan saja berobat di RS Swasta atau ke LN dengan biaya sendiri. Berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap?

Jadi ketika menaikkan harga BBM, langsung saja harganya dilepas tanpa subsidi lagi, seterusnya harga mengambang sesuai dengan harga pasar. Dan yang diargumenkan kepada rakyat adalah hal tersebut diatas, itulah hal pasti yang langsung mengena keseluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, tidak pilih kasih dan adil. Karena ketika Bapak ber-argumen membantu Nelayan, tidak semua rakyat kita adalah Nelayan, begitu juga ketika Bapak ber-argumen membantu Petani. Dan saya tidak bermaksud mengatakan tidak boleh membantu Nelayan atau Petani, tapi untuk kebijaksanaan umum akan lebih mengena dihati rakyat kalau yang dijangkau adalah keseluruhan rakyat, atau setidaknya secara umum rakyat secara keseluruhan dapat merasakan keadilan itu. Juga terlihat nyata langsung dirasakan bukan hanya sekedar janji yang sudah sangat membosankan, dan itu sebetulnya tidak salah rakyatnya, karena kalau selama ini janjinya betul ditepati, bukankah Negeri ini sudah sangat makmur?

Ada lagi yang layak dibantu, pengangguran yang kalau menurut statistik ada sekitar 7~8 juta orang, karena takutnya data itu kurang tepat, kita anggap 10 juta jiwa, maka kalau pengganguran itu diberi uang makan oleh Negara 100 ribu setiap minggunya, maka dana yang dibutuhkan setahun adalah 10 juta X 100 ribu X 56 minggu = 56 Triliun.

Terakhir yang layak dibantu adalah Manula, dan ini selayaknya merombak aturan pensiun yang sudah ada, semua manusia Indonesia “bisa” mendapat uang pensiun dengan persyaratan tertentu, hitungannya adalah per-jiwa bukan per keluarga, karena bagaimana kalau ternyata mereka bercerai kalau perkeluarga uang pensiunnya diberikan siapa? Selain memudahkan perhitungan, juga adil. Uang pensiun ini dirombak aturannya, termasuk penetapan nominal uang pensiun adalah 1 juta perjiwa Manula, kalau misalnya dengan persyaratan yang ketat Manula yang berhak mendapat uang pensiun adalah 10 juta orang, maka biaya uang pensiun setahun adalah: 1 juta X 10 juta X 12 = 120 Triliun.

Kelebihan uang extra yang 400 triliun tadi ditambah angggaran di APBN yang sudah dianggarkan, barulah digunakan memenuhi janji pembangunan infrastruktur, bantuan untuk Nelayan, Petani, Tol laut dan lain-lain. Saya yakin se-yakin-yakin-nya, kalau hal itu yang dilakukan, ditambah canggih meng-komunikasikan kepada rakyat, rasanya tidak ada alasan rakyat akan menolak harga BBM dinaikkan.

Tapi justru sangat tidak efektif kalau Pemerintahan berniat hanya menaikkan harga BBM tapi masih memberi subsidi. Karena ada banyak wacana yang mengatakan, sebaiknya harga BBM menjadi dikisaran 9000 rupiah saja per liter, atau juga ada yang mewacanakan subsidinya saja yang di-fix-kan diangka 2000 per liter, dan lain-lain. Kalau itu yang dilakukan, percayalah itu tetap saja memelihara “bara dalam sekam”, selain jangan-jangan efek gejolak ekonominya (inflasi) tidak beda jika BBM langsung dilepas tanpa subsidi lagi. Jadi intinya stop subsidi BBM, karena dengan mencabut subsidi BBM, aparat keamanan juga dihilangkan pekerjaan menjaga penyelundupan, tidak menuduh terlibat lho ya. Maaf, sekali lagi jangan sampai menghilangkan subsidi BBM dengan cara cicilan, karena kalau itu dilakukan, efek ekonomi(inflasi)nya dan juga sosialisasinya akan merepotkan dan lebih merugikan. Yang terpenting lainnya adalah keseragaman harga BBM diseluruh pelosok Nusantara, juga dari Aceh sampai Papua.

Hitungan BBM yang disubsidi per tahun kurang lebih dikisaran 48 juta kilo liter, itu sama dengan 48 milyar liter, dan itupun masih diwacanakan “kurang”, maka dalam waktu dekat akan segera menjadi 50 milyar liter mengingat penjualan kendaraan bermotor terus melaju dengan kencang. Apakah hal itu akan menjadi bencana? Tergantung dari mana sudut pandangnya, itulah sebabnya tidak pernah bosan saya mengatakan cabut subsidi-nya, karena hal itu sangat penting, penting untuk berpikir sebaliknya dari kata subsidi.

Pernahkah Anda berangan-angan bahwa banyak hal hebat yang bisa kita buat kalau itu dilakukan secara bersama-sama alias gotong-royong? Coba kita bayangkan, setelah harga BBM dilepas, lalu setahun kemudian kita minta sumbangan kepada rakyat pembeli BBM seratus rupiah saja perliternya, mungkin tidak terlalu terasa untuk pembelinya, paling hanya 300 rupiah untuk pengendara motor bebek yang biasanya mengisi 3 liter BBM, dan 3000 rupiah yang disumbangkan oleh pemilik mobil pribadi yang mengisi BBM biasanya ada dikisaran 30 liter, begitu seterusnya, apakah itu memberatkan? Rasanya kok tidak! Tapi kalau dikumpulkan selama 1 tahun, itu artinya 50 milyar liter X 100 rupiah, itu terkumpul 5 triliun rupiah. Bisa untuk membayar hutang LN Negeri ini supaya cepat lunas. Atau kalau mau membuat Jembatan Selat Sunda, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra sepanjang 29 KM dan waktu pengerjaan sekitar 10 tahun yang diperkirakan menelan biaya US$ 9 Billion atau kita anggap US$ 10 Billion, dikali kursnya 12 ribu = 120 Triliun rupiah. Bukankah jembatan tersebut bisa langsung dikerjakan tanpa harus menunggu uangnya terkumpul? Kekurangannya bisa saja dicarikan dari hal yang lainnya karena 10 tahun pengerjaan itu baru terkumpul 50 triliun. Bukan tidak mungkin kalau korupsi benar-benar dihukum mati pelakunya, rakyat juga rela harga BBM dinaikkan 250 rupiah supaya bisa membiayai pembuatan Jembatan Selat Sunda tersebut. Lebih “gila” lagi kalau seandainya setelah jembatan itu jadi, yang lewat tidak dipungut bayaran karena memang hasil swadaya sumbangan rakyat pembeli BBM. Dan kita juga masih bisa banyak berbuat “gila” lain yang akan segera mencengangkan Dunia, seperti misalnya membuat stadion sekelas Stadion Wembley – The Venue of Legends hanya dengan kumpulan uang Rp.100,- saja! Bukankah itu “Gila” yang membanggakan? Ayo kita laksanakan!

Pada intinya, banyak hal yang bisa kita lihat dari sudut positif, itulah sebabnya saya katakan kali ini justru kesempatan untuk Pak Jokowi, sangat beruntung kalau Pak SBY tidak mau menaikkan harga BBM, dan justru jangan ditekan-tekan untuk minta beliau menaikkan harga BBM. Kesempatan emas Pak Jokowi, hanya dibutuhkan keberanian, keberanian untuk berpihak kepada rakyat secara keseluruhan dan masuk akal. Tidak perlu Kartu Indonesia Sehat kalau itu berlaku untuk seluruh rakyat. Yang terpenting adalah jangan sampai salah memilih Mendagri, karena terbukti selama ini tidak berhasil mengidentifikasi seluruh Warga Negara Indonesia, padahal itulah kunci terpenting untuk menyejahterakan rakyat dan mengambil kebijaksanaan serta implementasinya supaya tidak amburadul, juga untuk kepentingan Pemilu dan lain-lain. Dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) adalah keniscayaan bagi seluruh manusia Warga Negara Indonesia.

Karena ternyata BBM ini sangat penting, memilih menteri ESDM dan MENKO EKUIN juga sangat penting, juga Direktur Pertamina. Sungguh kalau tidak ada korupsi Indonesia akan segera hebat! (SPMC. SW, Agustus 2014)

.
————–
Catatan:
Waktu paling tepat untuk melepas subsidi BBM adalah awal Januari 2015 dimulai pukul 00:00, sehingga sudah ada kesempatan semua Menteri menguasai pos-nya masing-masing. Dan ada kesempatan segera persiapan membuat BUMN “Asuransi Rakyat Indonesia”.
.
—————
Link-link artikel terkait.
.
LAGI, MIMPI NYATA KE-SURGA!
(untuk ke-surga-pun ternyata butuh BBM)
.
http://t.co/s9blIa7LyR
.
——————
.

MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
——————