Sunday, August 28, 2016

"SAKTINYA PAWANG HUJAN ATAU KEBETULAN TIDAK HUJAN?"



"SAKTINYA PAWANG HUJAN ATAU KEBETULAN TIDAK HUJAN?"
.
Opini Kira ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Mumpung blom lama berlalu, mumpung suasananya masih engga beda jauh, setidaknya Anda tahu bahwa bulan Agustus 2016 ini masih sangat sering hujan deras bahkan Jakarta juga sempat kebanjiran. Panas sebentar, lalu tidak lama kemudian mendung dan hujan lebat, begitulah kenyataannya hari-hari ini bukan?
.
Setiap 17 Agustus adalah hajatan besar untuk memperingati kemerdekaan negara tercinta. Pada hajatan 17 Agustus 2016 kemaren ada sedikit perbedaan beritanya, lebih heboh karena ada soal kewarganegaraan salah satu peserta Paskibraka yang sudah terpilih melalui beragam seleksi sebelumnya, dan juga sudah ikut latihan sekitar 5 bulan. Ada-ada saja, padahal wong ya sudah jelas, begitu diklarifikasi bahwa anak tersebut (Gloria) belum cukup umurnya untuk harus memilih kewarganegaraannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU, kenapa begitu lambat memutuskan? Sehingga anak tersebut terpaksa hanya boleh ikut "main" di babak kedua kalau diibaratkan permainan bola. Dan dalam benak saya langsung tersirat, jajaran Kementrian Pemuda dan Olah Raga khususnya, atau Istana Negara lingkup lebih besarnya, tidak memiliki tim yang benar-benar ahli hukum sehingga bisa memberi masukkan atau tempatnya bertanya. Masihkah kurang peka dan kurang contoh masalah karenanya?
.
Kalau ada yang berkenan menyampaikannya kepada Pak Presiden Jokowi, tolong disampaikan tentang hal itu, tentang kurang paiawainya tim hukum yang ada saat ini, setidaknya begitulah versi kacamata saya. Terlalu lambat dalam mengambil keputusan, dan itu tanda kurang sigapnya tim pembantu Presiden dalam bidang hukum, maaf.
.
Saya jadi cerita ngalor ngidul, padahal awalnya hanya ingin menyampaikan soal yang berkaitan dengan upacara peringatan kemerdekaan RI.
.
TAHUKAH ANDA BETAPA HEBATNYA PAWANG HUJAN ISTANA? BUKANKAH KENYATAANNYA PAS 17 AGUSTUS ITU TIDAK HUJAN? Padahal hari sebelumnya hujan dan hari sesudahnya juga hujan, kemaren lusa hujan, kemaren juga hujan, tadi juga hujan. Dan saya percaya tidak terjadi hujan pada 17 Agustus 2016 itu bukan hanya faktor kebetulan, tapi juga karena adanya permohonan (dari pawang hujan). Juga pada 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya, tapi mengingat biasanya Agustus adalah termasuk kemarau, dan mungkin kita susah mengingatnya keadaan yang sudah lama, maka itu dari awal tadi saya nyatakan ingatlah kejadian terakhir saja (17 Agustus 2016).
.
Dalam ingatan saya, maaf kalau salah ingat, ketika waktu itu kemarau panjang lalu banyak tokoh doa bersama untuk minta hujan dan tidak berhasil. Terus pada kali lain ada juga Pak Wapres menggalang banyak tokoh untuk doa bersama juga minta hujan, tapi yang diprakarsai Pak Wapres lumayan berhasil walau hari itu tidak terjadi hujan, ingat saya setidaknya dalam sepuluh hari dari doa permohonan hujan itu memang terjadi hujan. Tapi harap dicatat, memang waktu itu ramalan cuacanya keadaan sudah memasuki musim penghujan.
.
Jadi yang ingin saya utarakan adalah, mengalihkan waktu hujan atau menunda sesaat waktu hujan adalah lebih mungkin dan lebih terbukti sering berhasil, dari pada memohon yang memang belum musimnya. Jadi kali lain sebaiknya kalau mau berdoa memohon sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, jangan lupa logika rasionalnya. Berilah ruang atau alasan agar Tuhan juga punya alasan untuk mengabulkan doa Anda. Ketika Anda memohon "sesuatu" tapi Anda sendiri tidak berusaha untuk mendapatkan "sesuatu" itu, apa alasan Tuhan untuk mengabulkan doa Anda?
.
Apakah itu artinya saya tidak percaya mujizat? Percaya! Tapi menurut pengamatan saya, mujizat itu justru banyak terjadi untuk hal-hal yang tidak pernah Anda mohonkan sebelumnya. Atau juga karena doa permohonan yang disertai perjuangan untuk memperolehnya. Bagaimana menurut Anda? (#SPMCSW, Minggu, 28 Agustus 2016)
.
.
Sumber gambar:
kumpulanluccu.blogspot .com

Monday, August 15, 2016

MANTAN MENTERI ESDM ARCHANDRA TAHAR, "JADI PEMAIN BOLA SAJA"



MANTAN MENTERI ESDM ARCHANDRA TAHAR,
"JADI PEMAIN BOLA SAJA"

.
Opini galau (‪#‎SPMC‬) Suhindro Wibisono.
.
.
Pak Presiden Jokowi yang terhormat, saya protes atas pemberhentian Menteri ESDM Archandra Tahar yang baru dilantik 27 Juli 2016. Saya memang tidak paham UU kewarganegaraan, tapi saya protes karena menurut logika saya, pemberhentian sebagai Menteri itu sungguh kurang tepat.
.
Saya anggap benar bahwa Archandra Tahar memiliki dua paspor atau dua kewarganegaraan yaitu warga negara Amerika dan warga negara Indonesia. Tapi mengingat kewarganegaraan Amerika itu bisa didapatkan oleh yang bersangkutan disana dan Amerika tidak mempermasalahkan yang bersangkutan masih memiliki Paspor RI terbukti bahwa Paspornya tidak diminta oleh pihak Amerika, bukankah artinya Archandra Tahar tidak melakukan kesalahan menurut Amerika?
.
Lalu khabarnya Archandra Tahar juga sudah melakukan proses penghapusan kewarganegaraan Indonesianya tapi belum tuntas sehingga Paspornya juga belum ditarik oleh Indonesia, sehingga statusnya memang masih berwarga negara ganda. Mengenai Indonesia tidak membolehkan orang dewasa mempunyai dua kewarganegaraan, kenyataannya Archandra Tahar saat itu memang tidak tinggal di Indonesia. Kalau paspornya otomatis dianggap tidak laku, lalu kalau gitu ketika kemaren dulu kembali ke Indonesia itu menggunakan paspor apa? Kalau masih bisa digunakan bukankah artinya masih berlaku?
.
Saya protes karena memang penunjukkan Menteri adalah hak prerogatif Presiden, dan itu artinya Bapaklah yang memilih bersangkutan. Karena pertanyaannya adalah, apakah Bapak tidak mendapat masukkan dari staf ahli tentang legalnya administrasi jika akan mendatangkan anak bangsa yang sudah bermukim diluar negeri selama 20 tahun?
.
Saya hanya membayangkan posisi yang bersangkutan di Amerika sana, pastilah orang penting dan sedang aktif dengan segala jabatannya, lalu Bapak Presiden memanggilnya pulang ke tanah air untuk mengemban tugas menjadi Menteri, lalu setelah semuanya diletakkan dan tentunya sudah digantikan oleh orang lain, walau Bapak sudah menyatakan diberhentikan dengan hormat, apakah posisi yang bersangkutan bisa kembali seperti semula? Termasuk memperoleh kewarganegaraan Amerikanya lagi jika memang sudah dikembalikan semua seperti yang saya lihat ditipi-tipi keterangan dari Archandra Tahar?
.
Dan itu semua terjadi hanya karena Bapak kurang kompeten membaca hal-hal itu sebelumnya, saya mohon maaf atas tuduhan itu, tapi saya hanya membayangkan hal itu jika terjadi pada saudara atau famili saya tentulah menyakitkan, utamanya bagi yang bersangkutan, istri dan anak-anaknya.
.
Bapak adalah Presiden RI dan mempunyai kewenangan lebih, kalau Bapak yakin bahwa Archandra Tahar bermanfaat bagi bangsa ini, kenapa tidak memperjuangkannya?
.
Saya pernah dengar bahwa pemain bola yang jelas warga negara asing dan tidak ada kaitan dengan negara ini bisa dengan mudah mendapat WNI, apakah pemain bola itu jauh lebih penting dari anak negeri yang juga masih pegang paspor Indonesia untuk diperjuangkan? Memangnya adakah pemain bola asing itu yang jika masih laku di Eropa, Amerika, Autralia, dan negara-negara maju lain, mau bermain bola di Indonesia? Karena setahu saya mereka mau kesini justru karena sudah terbuang dari negara-negara itu, dan orang-orang itu bisa dengan mudah menjadi warga negara Indonesia, sungguh ngenes. (maaf jika salah data dan salah duga)
.
Sama dengan Gloria yang ditolak untuk menjadi anggota Paskibraka (17 Agustus lusa) yang justru UU menyatakan bahwa yang bersangkutan masih boleh dianggap WNI karena belum umur 18 tahun dan tentunya sekolah dan besar di negara ini karena ibunya adalah WNI, salahnya dimana? Kalau setiap yang diprotes warga/pengamat/LSM/dll. menjadi tidak bisa terlaksana, apa jadinya?
.
Terobosan harusnya berani diperjuangkan, juga ada pengecualian, terlebih oleh Presiden demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara (bukan untuk kepentingan pribadi) kecuali memperjuangkan seorang buronan teroris, bandar narkoba, koruptor, dan sejenisnya ..... (‪#‎SPMCSW‬, 15 Agustus 2016)
.
.
CATATAN:
Kepada Presiden NKRI Pak Jokowi, mohon maaf atas artikel protes secara terbuka ini.
.
Sumber gambar:
horasnews .com

Friday, August 12, 2016

"DIKHIANATI PARTAI, AHOK & TEMAN AHOK GIGIT JARI"



"DIKHIANATI PARTAI,
AHOK & TEMAN AHOK GIGIT JARI"

.
Opini "JIKA" ala (#SPMC) Suhindro Wibisono.
.
.
JIKA Risma didampingi Sandiaga,
Djarot ngenes gigit jari,
itu sebab terakhir banyak memberi tanggapan,
"Jangan ganggu Risma yang sedang kerja di Surabaya"
.
JIKA Risma didampingi Djarot,
memang kelasnya Djarot hanya wakil,
bisa jadi Sandiaga juga hanya wakil,
dampingi Rizal Ramli usulan Demokrat.
.
JIKA PDIP tidak mau Sandiaga,
sangat mungkin akan ada tiga pasang,
Ahok~Heru ; Risma~Djarot ; Rizal~Sandiaga,
Partai yang bertarung adalah:
(Golkar, Hanura, Nasdem) VS (PDIP) VS (Gerindra, PKS, Demokrat)
Partai lain akan ngekor PDIP atau Gerindra terserah calon mana disuka, mau aman mungkin Demokrat gabung ke Ahok,
tapi saya tetap jagokan Basuki Tjahaja Purnama dan pasangannya.
.
JIKA PDIP mau Sandiaga,
koalisi besar terjadi lawan petahana,
ini jauh lebih seru dan menggairahkan.
Andai terjadi tiga pasang calon,
tapi Ahok menang satu putaran,
betapa ngenesnya partai-partai,
artinya rakyat DKI belum percaya partai,
juga telanjangi kebohongan partai-partai,
bunyi survei internal semua partai lawan,
"RAKYAT MENGHARAP PEMIMPIN YANG LEBIH BAIK",
bukankah maknanya "TIDAK SUKA AHOK"?
Saya pertanyakan "rakyat mana disurvei semua partai itu"?
.
JIKA ramalan saya terjadi,
Ahok menang tanpa dukungan PDIP,
jangan salahkan rakyat pada Pileg mendatang,
PDIP akan merasakan efeknya di DKI dan Surabaya khususnya,
memang begitulah hukum perjudian dalam politik,
kemenangan menuai gemuruh tepuk tangan dan banyak kawan,
kekalahan menuai kesunyian dalam kesendirian,
semoga tidak ada yang disesalkan.
.
JIKA satu saja partai dari tiga partai pendukung Ahok mengundurkan diri,
apa yang Anda pikir akan terjadi?
Versi saya,
PDIP justru sangat diuntungkan,
betapa besar jasanya dimata rakyat,
karena menyelamatkan Ahok dengan memajukan sebagai Cagub dukungannya,
karena Ibu Mega sejatinya sudah kepencut Ahok.
.
JIKA itu terjadi,
walau gondok sebesar kedondong,
tokoh-tokoh PDIP apa berani keluar dari partainya?
Yang ada mungkin mereka akan amnesia bersama,
yang tidak punya malu berbalik mendukung Ahok,
yang isin HP-nya untuk sementara tidak menjawab panggilan pewarta yang mau wawancara.
Jadi sangat kecil kemungkinan partai pendukung Ahok berani ingkar janji,
Ahok tetaplah magnet utama Pilkada DKI 2017.
.
JIKA Ahok jadi Gubernur lagi,
harapan saya tetaplah menjadi diri sendiri,
hitung-hitung nada tinggi Anda adalah ruang kompensasi bagi mereka yang tidak bisa korupsi lagi,
biarkan mereka punya alasan untuk tetap memaki sebagai sarana penghilang stress karena tidak bisa bancaan APBD lagi.
.
JIKA MENURUT RASA SAYA,
SEJATINYA TIDAK ADA YANG SALAH DENGAN ANDA DALAM BERKOMUNIKASI PAK BASUKI,
HANYA ORANG SAKIT DAN TIDAK PUNYA NALAR WARAS YANG TUDUH ANDA HANYA BISA CACI MAKI,
MEMANG ADA SATU HAL "SEPELE" DAN SUDAH MEMBUDAYA DINEGERI INI YANG ANDA TENTANG,
ITULAH KESALAHAN TERBESAR ANDA,
ANDA BERANI LAWAN OKNUM DPRD DAN JAJARAN PEMPROV DKI YANG SUDAH SANGAT LAMA KORUPSI,
SEBELUMNYA MEMANG APA YANG TIDAK DIKORUPSI DI NEGERI INI?
SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DARI LAHIR SAMPAI MATI SEMUANYA BUSUK PENUH KORUPSI,
ANDA ADALAH "ORANG ANEH" DINEGERI INI,
PROMO KEBERSIHAN ANDA MENIMBULKAN EFEK TANDA TANYA BESAR TENTANG KEBERSIHAN MANTAN-MANTAN PEJABAT SEBELUMNYA?
JADI JANGAN KAGET KALAU BASUKI TJAHAJA PURNAMA DIMUSUHI,
AGAR TAMPAK SEOLAH TUDUHAN DARI PARA TOKOH PRO RAKYAT JELATA,
TUDUHANNYA "TIDAK BERADAB KARENA TIDAK SANTUN DAN TIDAK BERETIKA",
PADAHAL SEJATINYA HANYA TUDUHAN YANG DATANG DARI KELOMPOK OKNUM JENGKEL PENGGARONG UANG RAKYAT YANG KENA IMBAS KUCURAN UANG HARAMNYA DIHENTIKAN AHOK ("BASUKI TJAHAJA PURNAMA") GUBERNUR DKI JAKARTA SAAT INI. (#SPMCSW, Jumat, 12 Agustus 2016)
.
.
Sumber gambar:
temanahok .com

Tuesday, August 9, 2016

YUK NGRASANI PDIP ....


YUK NGRASANI PDIP ....
.
Puisi Opini ala (‪#‎SPMC‬) Suhindro Wibisono.
.
.
(4)
Supaya tidak rancu
Saya kasih tahu dulu
Saya sering pilih PDIP dalam pemilu
Tapi saya tidak terikat masa lalu
.
(5)
Hampir semua tokoh PDIP tolak Ahok
Macam-macam dalih tolak Ahok
Mulai dari tidak daftarnya Ahok
Hasil survei internal tentang Ahok
"Rakyat menolak kepemimpinan Ahok"
.
(6)
Mayoritas tokoh PDIP tolak petahana
Gerbong kereta partai siap melaju ke utara
Walau Ibu Ketua punya hak veto utama
Perintahkan gerbong ke selatan suka-suka
Semoga Ibu Mega tidak calonkan petahana
Rusak citra PDIP kalau itu terlaksana
.
(7)
Kebetulan aku juga ingin nonton uji nyali
Buktikan kedigdayaan partai-partai
Rakyat DKI suka partai atau suka Basuki
Sekalian ingin uji dan bukti
Hasil Teman Ahok "kerja rodi"
Sejuta lebih perolehan copy KTP DKI
Betul rakyat sukarela atau ngibuli?
.
(8)
Dan aku menduga siapapun lawannya
Juaranya Basuki Tjahaja Purnama
Jika Risma maju didampingi Sandiaga
Artinya koalisi besar terlaksana
Lawan Heru dampingi petahana
Kalah menang harus terima lapang dada
Jangan ada dendam diantara semua
Agar pemerintahan sebagaimana mestinya
.
(9)
Dalam ajang kontes menang kalah
Pasti ada menang atau kalah
Yang kalah jangan salahkan Gusti Allah
Menangpun jangan jumawa langkah
Kalah menang jangan banyak berkilah
Ahok kalah saya akui prediksi saya salah
Ahok menang saya tuding partai lawan bermasalah
Catut nama rakyat dalam survei tuk berulah
"Rakyat butuh pemimpin LEBIH BAIK" ternyata sampah!?
.
(#SPMC SW, Selasa, 9 Agustus 2016)
.
.
4~9 baris per bait.
.
Sumber gambar:
sijorikepri .com

Saturday, August 6, 2016

"LAWAN ARUS LAGI, AHOK 'JUDICIAL REVIEW' TOLAK HARUS CUTI KAMPANYE"

"LAWAN ARUS LAGI,
AHOK 'JUDICIAL REVIEW' TOLAK HARUS CUTI KAMPANYE"

.

Opini kritik ala (‪#‎SPMC‬) Suhindro Wibisono.
.
.
Ahok ajukan judicial review untuk tidak harus ikut cuti bagi pejabat aktif dan yang ikut Pilkada, semoga Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review tersebut, dan saya tidak menyalahkan Anda menuduh saya “cinta buta” kepada Ahok karena harapan saya tersebut.
.
Saya memang tidak memahami UU yang di judicial review tersebut, saya hanya berlogika saja ...... bukankah makna yang namanya “cuti” itu biasanya hak yang dapat dituntut oleh pemilik hak jika yang seharusnya memberi ijin cuti tapi tidak mengijinkan, karena melanggar UU hak cuti. Tapi kalau cuti itu adalah keharusan yang harus diambil oleh pejabat, saya pikir UU itu pasti rada janggal. Kalau perusahaan yang mengadakan cuti masal, ya memang karyawan harus cuti, wong perusahaannya tutup, kalau engga mau cuti memang mau kerja dimana? Lha ini kan UU tentang pemerintahan, dan pemerintahan kan juga terus berlangsung walau musim kampanye?
.
Kalau Ahok tidak mau ambil cuti, ya harusnya justru di apresiasi, bukan malah dipolemikkan dan disalahkan karena melanggar UU, bikin UU kok yang serba aneh begitu. Apa lagi adanya ancaman diskualifikasi jika tidak ambil cuti, itu lebih aneh lagi. Kalau Ahok tidak mengambil hak cuti, ya itu resikonya Ahok sendiri bukan? Kalau khawatir Ahok menyalahgunakan sarana negara untuk kampanye karena tidak cuti itu artinya tidak boleh kampanye, ya kan bisa diberitahukan sebelumnya rambu-rambu tersebut, yang walaupun sangat mungkin Ahok sudah memahaminya.
.
Bukankah ada komite pengawas kampanye, kalau Ahok kampanye pada jam-jam kerja sementara Ahok tidak mengambil cuti, bukankah Ahok juga bisa disemprit? Bila perlu didiskualifikasi jika memang sudah melanggar dan patut untuk menerima hukuman itu. Beritahukan juga kalau memang tidak boleh menerima wartawan yang sehubungan kampanye pada jam kerja ketika ada wartawan yang sengaja tanya-tanya, dengan begitu rambu-rambunya semakin jelas jika Ahok nantinya sudah melanggar batas.
.
Yang aneh lagi adalah, bukankah dengan Ahok tidak mengambil cuti, itu artinya Ahok mau kerja dan lebih mementingkan tanggung jawab atas pekerjaannya? Dan bukankah dengan begitu negara tidak perlu membayar mahal untuk pejabat yang akan diangkat sebagai pelaksana tugas yang akan menggantikan Ahok? Konon khabarnya masa cuti kampanye itu hampir mencapai 4 bulan, “kalau saya tidak salah data” terhitung 26 Oktober 2016 s/d. 11 Februari 2017.
.
Saya sungguh mendukung keberanian Ahok untuk tidak ikut ambil cuti, semoga MK berani waras mengabulkan judicial review itu .............. atau seluruh tokoh sudah berkoalisi dan harus berpendapat Ahok pasti salah dan harus disalahkan? Wallahuallam ........ (#SPMC SW, Kamis, 04 Agustus 2016.)
.
.
Sumber gambar:
www.zonalima .com

Tuesday, August 2, 2016

"NASIB SANDIAGA UNO TERGATUNG PDIP"




"NASIB SANDIAGA UNO TERGATUNG PDIP"
.
Opini Logika ala (‪#‎SPMC‬) Suhindro Wibisono.
.
.
Nyimak berita politik satu dua hari ini, ketika Sandiaga Uno terberitakan resmi dideklarasikan oleh Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur DKI pada Pilkada 2017 yang akan datang, lalu kemaren resmi PKS juga memberi dukungan pada Sandiaga Uno, aneh justru saya tidak melihat adanya kepastian disitu.
.
Gerindra punya 15 suara, PKS punya 11 suara, akumulasi keduanya cukup untuk memajukan calon karena syaratnya hanya 22 suara. Tapi kenapa tidak kedua partai secara bersamaan mengumumkan pencalonan Sandiaga Uno? Bukankah kedua partai tersebut yang paling akrab menjalin shohib? Itulah keutamaan cermatan saya bahwa Sandiaga Uno belom tentu dicalonkan oleh Gerindra, dan sangat tergantung dengan arah angin PDIP.
.
Andai PDIP "bisa" membujuk Ibu Risma (Walkot Surabaya) untuk maju ikut Pilkada DKI, dan menganggap butuh rakyat pemilih fanatik Gerindra dan PKS, sangat mungkin Sandiaga Uno hanya akan dijadikan Cawagub. Keberuntungan Sandiaga Uno adalah karena Gerindra dan PKS bukanlah partai pendukung Pemerintahan Jokowi-JK, saya pikir Ibu Mega pasti sudah mengkalkulasi hal itu, sehingga PDIP sangat kecil kemungkinan mau gabung mereka. Jadi ada kemungkinan Sandiaga Uno bisa maju sebagai Cagub.
.
PDIP sedang berhitung untuk cari calon, mengajukan Risma berarti membuang suara di Jatim, kalau menang di DKI pasti rakyat mengampuni, tapi kalau kalah, PDIP akan membayar mahal. Kemungkinan bisa seru lawan Ahok kalau bisa menggabungkan dengan Ridwan Kamil, tapi apa mau Ridwan Kamil dijadikan Cawagub mendampingi Risma? Dan yang dekat untuk bisa mencalonkan Ridwan Kamil adalah Gerindra. Kalau itu terjadi artinya Sandiaga Uno akan gigit jari. Dan kalkulasi saya PDIP tidak akan berani mengajukan Risma kalau tidak didampingi oleh wakil yang akan mendongkrak probabilita bisa menandingi Ahok. Menujuk Djarot sebagai Cawagub mendampingi Risma tidak banyak pengaruhnya, dan akan kesusahan menggandeng Gerindra dan PKS karena apa mungkin Gerindra dan PKS diminta memberi dukungan gratis? Kalau mau PDIP harus mengajukan sendiri, bukankah suaranya cukup? Itu artinya ada kemungkinan akan ada 3 calon Cagub DKI bukan?
.
Ahok
Sandiaga Uno
Pasangan Risma dan Djarot (Sandiaga Uno)?


Lalu bagaimana dengan Demokrat yang punya 10 suara, plus PAN 2 suara, PKB 10 suara dan PPP 6 suara, kalau mereka sanggup berkoloni itu artinya bisa mencalonkan satu Cagub sendiri lagi. Tapi seandainya saya ada di posisi Demokrat, saya akan segera umumkan gabung dengan Nasdem, Hanura dan Golkar untuk dukung Ahok. Pertimbangannya adalah, selain tidak punya calon sendiri yang mumpuni, kalau toh mau mencalonkan Yusril, apakah PKB dan PPP setuju dengan calon tersebut? Karena kalau Demokrat tidak segera menyatakan gabung dukung Ahok, kalau keduluan PDIP yang menyatakan mendukung Ahok juga, Demokrat hanya akan jadi penonton saja. Karena rasa saya, PDIP dan Demokrat itu susah untuk bisa gabung, apalagi ini untuk urusan Cagub DKI, yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat, yang punya APBD besar, yang juga sangat menjadi perhatian langsung dari Ketua Umum partai, lain kalau hanya mau mencalonkan Walkot atau Bupati didaerah yang jauh dari pusat segalanya sono. Jadi sekali lagi kalau Demokrat ingin menyusahkan PDIP, saran saya segeralah gabung memberi dukungan Ahok. Kalau PKB dan PPP sangat mungkin hanya akan mengekor PDIP, sedang PAN bisa saja ikut Demokrat tapi juga bisa ikut PDIP anut grubyuk saja, maklum hanya punya 2 suara, maka sangat menggelikan ketika waktu itu PAN sok mau bersuara akan mencalonkan pilihannya sendiri.
.
Jika Demokrat gabung dukung Ahok lebih dulu, sangat mungkin PDIP akan mengajukan calon sendiri, bisa jadi mengajukan Rizal Ramli mantan Menko Maritim dan Cawagubnya Djarot. Itu lebih rasional karena tidak membuang suara di Jawa Timur dengan mengajukan Risma, padahal Risma sangat mungkin bisa terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur yang akan datang. Dan kemungkinan Rizal Ramli akan mau karena sudah sangat ingin menggagalkan Reklamasi yang sempat ribut dengan Ahok, dan itu juga bisa dimaknai untuk membuktikan apakah reklamasi itu sejatinya didukung oleh warga DKI atau ditentang. Saya pribadi pro reklamasi, bukan karena saya suka Ahok, tapi reklamasi adalah hal yang wajar dilakukan oleh banyak negara di dunia. Sangat ngenes ketika kita tidak setuju reklamasi, sementara ketika itu Singapura melakukan reklamasi justru pakai pasir yang dibeli murah dari Indonesia. Kalau ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan reklamasi, ya silahkan diawasi dan dibenarkan, tapi menolak reklamasi jelas hanya karena asal menetang Ahok saja, dan itu terlalu picik menurut saya, maaf.


PDIP sedang galau bahkan cenderung ngenes, maaf begitulah pengamatan saya, hal itu tercermin pada hampir semua tokoh partainya yang kompak menghujat dan menyatakan "lawan Ahok", sementara Ketumnya (Ibu Mega) punya hak prerogatif untuk boleh menentukan siapa saja menjadi Cagub DKI pada Pilkada DKI 2017 mendatang.
.
Apakah tidak sangat memalukan andai akhirnya Ibu Mega justru juga mendukung Ahok? Ketika di tipi tokoh PDIP menyatakan bahwa "Ahok hanya merasa sok kenal dengan Ibu Mega, padahal tidak ada bukti apa-apa atas klaimnya", ndilalah malamnya Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Ahok, Mbak Puan semobil ke Senayan pada hajatannya Golkar. Bikin ngakak saja.
.
Saya pernah membuat artikel agar meminta Ahok menjadi member PDIP saja sekalian, kalau itu terjadi, siapa da lawan pada Pileg 2019 mendatang? Partai apa yang sanggup menandingi jurkam Jokowi-Ahok saat ini dinegeri ini? Tapi saya memahami hal itu memang tidaklah mudah, bagaimana caranya meminta Ahok masuk PDIP? Kalau Ibu Mega yang minta tentu saja ada rasa ewuh-pekewuh bukan?(gengsi) Tapi ketika ingat Ahok pernah menyatakan bahwa juga meminta Ibu Mega agar PDIP ikut memberi dukungan padanya, bukankah itu kesempatan sekalian menyatakan: "oke, kalau mau minta dukungan PDIP, masuk saja menjadi anggotanya". Jangan lupa menjadikan Ahok juga member, itu ibarat membesarkan macan, dibutuhkan pawang yang piawai. Tapi apakah Ahok juga pasti mau? Walahuallam .... (#SPMC SW, Selasa, 2 Agustus 2016)
.
.
Sumber gambar:
www.youtube .com