Blogspot. KETIKA periode yang lalu ada beberapa Menteri
di-”tersangka”-kan oleh KPK, banyak tokoh politik, pengamat, maupun
para pakar, seperti ada yang mengomando geger wacana agar Menteri yang
bersangkutan mengundurkan diri, sungguh itu adalah pemikiran rasional
dan sehat yang dirasa oleh banyak rakyat awam tentang politik, termasuk
saya misalnya.
KETIKA saat kemarin itu Komisi III DPR melakukan Fit
and Proper Test terhadap calon Kapolri atas usulan Presiden, sungguh
aneh bin ajaib, minus Demokrat semua koor meloloskan calon Kapolri
yang padahal sudah tahu sang calon telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh KPK. Apa gerangan yang terjadi? Mana bukti janji KMP yang akan
mengkritisi Pemerintah? Dan KIH yang katanya juga akan tetap
mengkritisi Pemerintah kalau ada ketidak benaran? Padahal dalam kasus
penunjukan Kapolri kali ini, saya kok sangat yakin Presiden akan legowo
saja seandainya hasil usulannya tidak lolos Fit and Proper Test.
Katanya ada 560 orang anggota DPR yang mewakili rakyat Indonesia, saya
kok curiga sebetulnya anggota DPR itu hanya ada kurang lebih selusin
saja. Yang utama mereka itu ya hanya ketua-ketua partai, jadi anggota
DPR yang lain itu sebetulnya hanya ekor. (atau mengekor?) Pembuktiannya
ketika dilakukan sidang Paripurna, semua seperti membebek menyetujui
dan memutuskan Pengangkatan Kapolri Baru dan Memberhentikan Kapolri
yang sekarang. Sumpeh bikin garuk-garuk kepala yang memang banyak
ketombe-nya, DPR itu sebetulnya mewakili rakyat yang mana? Kok tidak
punya rasa malu?
KETIKA melihat dan mendengar argumentasi mereka yang
tampak merasa paling benar dan hebat se-Indonesia, yang paling sering
dikumandangkan dengan nyaring adalah: — Azas praduga tidak bersalah ;
Apakah KPK akan menyatakan tersangka seandainya tidak ditetapkan
sebagai calon Kapolri? ; Bagaimana kalau setiap orang yang akan
dicalonkan memegang jabatan lalu di-tersangka-kan oleh penegak hukum?
Bukankah Negara ini akan mandeg? — Kata pakar yang sempat saya
lihat di tipi. Lalu juga ada pakar lain yang mengatakan: Presiden harus
tetap melantik Kapolri yang telah diputuskan oleh Paripurna DPR kalau
tidak ingin menuai badai ….. Padahal saya ingat dengan jelas, sang
pakar yang terakhir itu dulu menjagokan Capres yang lain. Jadi
sebetulnya itu mau menjerumuskan, menasehati, atau mengancam Presiden? Atau juga
biar tampak hebat?
KETIKA memperhatikan argumentasi-argumentasi yang serba
hebat itulah, saya menerka bahwa mereka beragumentasi sesuai dengan
sudut pandang yang diinginkan, tidak peduli argumentasinya itu tidak
sehat, menyesatkan, tidak konsisten, dan lupa malu. Saya setuju dengan
argumentasi “Azas praduga tidak bersalah”, itulah sebab beri
kesempatan yang bersangkutan menyelesaikan masalahnya, bukan tambah
memberi jabatan penting. Dulu yang sudah jadi Menteri diminta agar
mundur karena ditetapkan sebagai tersangka, sekarang meminta melantik
dan memberi jabatan kepada tersangka? Piye toh Kang? Apakah hal itu
tidak membingungkan banyak rakyat? Atau bodo amat? Apakah salah kalau
rakyat justru berpikir bahwa “kelompok” itu terjadi salah satunya
adalah karena punya kepentingan yang sama, lalu rakyat menyimpulkan
bahwa sesungguhnya anggota DPR itu adalah “kelompok” yang tidak pro
pemberantasan KKN, sehingga begitu ada kesempatan melemahkan KPK sebagai
Institusi pemberantas korupsi, lalu rame-rame menghujat dan
memojokkannya? Menuduhnya penegak hukum yang bermain politik, dan
lain-lain. Kalau sudah jelas seperti itu yang di tuduhkan atau
dikhawatirkan terhadap KPK, termasuk juga tuduhan KPK yang suka
menetapkan sebagai tersangka lalu tidak ada proses lebih lanjutnya,
kenapa justru tidak membicarakan dan mencari tahu masalah tentang itu
dengan mengundang KPK ke DPR? DPR itu punya hak untuk mengubah UU, lalu
kenapa tidak memberi batasan dan penalti kepada KPK bahwa memberikan
status tersangka kepada seseorang hanya boleh 3 bulan misalnya, jika
tidak bisa menindak lanjuti maka bebas demi hukum dan penanggung jawab
di KPK akan diberi sanksi hukuman tertentu, dan lain-lain …… Tapi
jangan menolak membantu KPK kalau ternyata kendala di KPK adalah karena
kurangnya tenaga penyidik.
KETIKA seseorang melihat sesuatu, juga termasuk melihat
masalah dan lalu pakai kacamata kuda, sudah pasti
mendahulukan ego-nya dan melupakan sudut pandang lain, padahal akan
sangat bijak kalau mau mengingat demi kemaslahatan rakyat banyak, bukan
mendahulukan keinginannya sendiri. Maka ketika banyak tokoh mengatakan
“Apakah KPK akan menetapkan tersangka jika seandainya yang
bersangkutan tidak dicalonkan sebagai Kapolri?” Cobalah lihat dari
sudut pandang positifnya, bukan memojokkan KPK-nya, saya juga sangat
yakin KPK sangat mungkin “belum” akan menetapkan yang bersangkutan
sebagai tersangka secepat itu. Tapi bukankah itu justru KPK
menyelamatkan kita semua sebagai rakyat, supaya kita punya penegak
hukum yang lebih baik, karena KPK tahu yang sesungguhnya, juga KPK
menyelamatkan Presiden yang pasti akan lebih dipermalukan melantik
pejabat yang ternyata bermasalah. Kenapa tiba-tiba para politisi itu
memikunkan diri, lupa reputasi KPK, termasuk lupa KPK tidak kenal
istilah Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3)? Lalu saya
garuk-garuk kepala lagi mengingat ada tokoh politik yang intinya
mengatakan “Lebih hebat dan terhormat Presiden melantik Kapolri
walaupun akhirnya ditersangkakan, dari pada membatalkan pilihannya
sendiri” Juga ada yang mengatakan “KPK justru akan lebih hebat kalau
men-tersangka-kan Kapolri dari pada 'calon' Kapolri, lalu sekarang dituduh ikut bermain
politik.” Huh, bener-bener pendapat yang tidak punya malu atau memang
memalukan? Seperti nonton film Pendekar Mabuk saja …. Sungguh itu semua
adalah sudut pandang, dan sekarang silahkan menimbang sudut pandang
mereka sungguh egois atau kebenaran demi kemaslahatan banyak rakyat?
Atau Anda juga semakin yakin bahwa DPR itu sesungguhnya bukan mewakili
rakyat, dan percaya bahwa “real” anggota DPR itu tidak lebih dari
selusin? Dan saya sangat miris mendengarkan ketua partai memberi
tanggapan, “kalau saya jadi Presiden, akan tetap melantik.” Tapi
beruntung Presiden Jokowi menangguhkan pelantikan, sesuatu yang masih
termasuk membanggakan, juga sekaligus mengkritisi pembuat artikel yang
mempertanyakan kenapa Presiden tetap memberhentikan Kapolri? Mungkin
mereka lupa, pemberhentian Kapolri itu adalah “amanat rakyat” yang
diwakili DPR melalui koor sidang Paripurna yang saya tidak sanggup
mencerna maknanya.
KETIKA semua itu terjadi, ada yang ingin saya utarakan
walaupun mustahil akan adanya perubahan ketata negaraan kita, utamanya
membenahi anggota DPR supaya tidak seratus persen mem-bebek. Kalau kita
mencermati hak anggota DPR yang salah satunya adalah independen karena
mewakili rakyat pemilihnya, itulah sebab kalau ada proses recall tidak
mudah, walaupun hampir pasti pihak anggota yang tidak segaris dengan
Partai (Ketum-nya) pasti akan kalah. Coba bayangkan berapa besar
biaya untuk bisa jadi anggota DPR, gosipnya ada yang sampai habis
puluhan milyar. Ngenes toh kalau harus di recall, tapi kalau akhirnya
jadi anggota DPR juga hanya untuk mem-bebek, bukankah itu juga ngenes?
Atau justru lebih baik membebek karena sudah habis duit banyak, dan
tidak ada garansi uang kembali kalau dipecat dari anggota DPR? Apalagi
kalau misalnya ada trik permainan partai karena ingin memasukkan tokoh
politik penting yang kalah mendulang suara Pemilu Legislatif dan
bermaksud mengorbankan pion yang dianggap tidak penting lalu
mencari-cari masalah supaya bisa di recall dan melakukan PAW
(penggantian antar waktu)?
KETIKA mengetahui kenyataan itu sudah umum tapi kenapa
tidak coba dicarikan jalan keluarnya? Seandainya anggota DPR dipastikan
tidak bisa dipecat atau tidak bisa dikeluarkan sebagai anggota DPR(kecuali melanggar hukum),
bisa jadi Dewan Perwakilan Rakyat justru akan benar-benar bisa(berani)
mewakili rakyat pemilihnya. Jadi peraturannya harus diubah, partai
tidak berhak memecat anggota DPR walau anggota-nya mbalelo, yang bisa
adalah dikeluarkan dari partai. Maka kalau itu yang terjadi,
anggota-anggota DPR yang dipecat oleh partainya diberi wadah sementara
di dalam DPR sampai periodenya berakhir, misalnya bisa saja diberi
nama tampungan “Kelompok Independen”, kalau ternyata isinya bertambah
banyak karena menampung depak’an semua partai yang ada, mereka bisa
membentuk ketua fraksi independen sendiri. Dengan begitu persentase
atau jumlah kursi anggota DPR oleh suatu partai tidak tetap, alias bisa
saja berkurang. Dan Partai tidak akan sembarangan mencalonkan
seseorang untuk maju jadi calon Anggota DPR, selain juga yang mbalelo
itu sejatinya lebih idealis dan rasional karena biasanya berani untuk
tidak mem-bebek bukan? Bukankah dengan begitu akan semakin menyehatkan
DPR, KARENA MENGURANGI KEDIKTATORAN KETUA UMUM PARTAI!
KETIKA ada masalah, biasanya semua meributkan
masalahnya, tidak berkehendak mencari jalan keluar supaya tidak terjadi
lagi. Pasti ada jalan keluar kalau benar mau mencari, dan berkehendak
demi kebaikan bersama. Karena yang saya amati pada banyak hal, lebih
karena tidak berkehendak untuk memperbaiki, sebab kalau serba baik
justru mungkin lebih tidak enak, tidak bisa dikotak-katik sekehendak
hati para pemegang kekuasaan bukan? Sama seperti membuat UU MD3, hanya
memikirkan keuntungan kelompoknya saja, jadi waktu bikin UU seperti
bermain catur, berstrategi, lalu nanti kalau perlu diubah lagi sesuai
kebutuhannya, kalau begitu seharusnya jangan diberi nama UU
(undang-undang!), menurut saya sangat aneh benegara seperti ini, banyak
hal ditempat-tempat penting yang justru manajemen-nya seperti
menajemen pedagang pasar pagi, hanya modal kepercayaan yang tentu saja
sangat rawan diselewengkan. Atau memang sengaja dibuat begitu? Maaf
kalau saya ngaco karena galau ditambah risau. (SPMC SW, Januari 2015)
%2B(11).jpg)
