"BESOK, SOLAR MASIH DISUBSIDI, PREMIUM TIDAK!" (INFO A1)

gyman-yp.blogspot.com

Blogspot. Keadaan yang paling menarik perhatian masyarakat umum saat ini adalah: “Rencana kenaikan BBM”, hal itu mengalahkan perhatian tentang DPR yang bahkan sudah mewacanakan "pimpinan DPR Tandingan" karena mosi tidak percaya dan sedang mencari celah hukum untuk melantik Ketua-Ketuanya.

Beredar wacana BBM akan naik awal Nopember, tapi apakah itu besok bisa terjadi? Semoga Pemerintah sekarang tidak mengulangi polemik-polemik merugikan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni terlalu lama berpolemik, kalau mau naik, ya segera saja dinaikkan, supaya tidak terjadi penimbunan BBM oleh warga, dan tidak terlalu lama antrian panjang di POM BENSIN. Selain itu biasanya harga-harga barang akan ikut naik justru sebelum BBM-nya itu sendiri dinaikkan, lalu akan naik lagi setelah BBM-nya benar dinaikkan. Jadi semakin cepat akan semakin baik, atau tidak perlu berwacana kalau memang tidak jadi menaikkan harga BBM, besok naik juga lebih baik dari pada terlalu lama.

pertamax7.com

 

Kabarnya Pemerintah akan menaikkan BBM 3.000 rupiah per-liter, itu berarti kalau Premium 6.500,- menjadi 9.500,- per liter, dan menurut perkiraan harga Premium tanpa subsidi adalah 10.500,- per liter, karena memang harga Bensin Super(Plus) maupun Pertamax(plus) yang memang tanpa subsidi ada dikisaran 12.000,- per liter.

Penyesuaian harga BBM di Negeri ini sudah sangat sering terjadi, dan itu terjadi karena adanya subsidi harga. Jadi dengan akan menaikkan harga BBM subsidi 3.000,- per liter, bukan berarti akan menyelesaikan masalah, tapi herannya kenapa hal itu tetap saja akan dilakukan?

Seandainya Premium benar dinaikkan 3.000,- , maka harganya menjadi 9.500,- sedang harga tanpa subsidi ada di kisaran 10.500,- , dan itu selisihnya hanya 1.000,-. Maka seandainya harga Premium dibuang subsidinya, lalu selanjutnya harganya dilepas mengambang sesuai harga pasar, justru Pemerintah telah berhasil menghilangkan satu akar masalah yang pasti akan muncul lagi dikemudian hari jika itu tidak dilakukan.

Lalu Pemerintah menaikkan harga Solar subsidi 2.000,- menjadi 7.500,- per liter, mengingat memang solar lebih banyak digunakan kendaraan angkutan umum dan mungkin juga perahu nelayan. Tapi jangan lupa mengumumkan bahwa harga solar-pun juga akan dinaikkan dalam periode mendatang, pengumuman tersebut juga bermaksud menepis kemungkinan hanya laris-nya penjualan mobil ber bahan bakar Solar dan masyarakat tidak menganggap Pemerintah berjanji Solar tidak akan dinaikkan. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah alasan pengumuman dinaikkannya harga BBM tersebut, sudah sangat bosan mendengar alasan bahwa uang hasil menaikkan harga BBM akan digunakan untuk: Pembangunan Daerah Tertinggal ; Menyejahterakan Orang Miskin ; Infrastruktur Pedesaan ;  Membantu Petani ; Membantu Nelayan ; Bantuan Langsung Tunai (BLT) ; dan lain-lain.

Coba kita bayangkan, kalau semua itu benar terjadi, semua janji dipenuhi, sudah berapa kali Pemerintah menaikkan harga BBM? Tapi kenyataannya setiap akan menaikkan harga BBM selalu saja alasannya itu-itu juga, bukankah itu berarti janji-janji Pemerintah tidak pernah dilaksanakan? Lalu kenapa Pemerintah yang sekarang juga menjanjikan hal yang serupa? Apakah dengan alasan karena berbeda Kepala Pemerintahannya? Lalu rakyat “diwajibkan” untuk harus mempercayai yang ini? Bukankah hal semacam itu juga dipikirkan oleh Pemerintahan sebelumnya ketika akan menaikkan harga BBM? Jadi apakah rakyat salah kalau meragukan kemungkinan terlaksannya janji-janji itu? Padahal kalau kita mengingat hasil Pilpres yang lalu, 71.107.184 suara (53,19 persen) berbanding 62.578.528 suara (46,81 persen), dan itu berarti ada lebih 46 persen masyarakat yang “berpotensi” menolak wacana apapun itu yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Jadi pasti akan banyak yang menolak bahkan “menggalang” demo untuk kenaikan harga BBM (Bukankah begitu sifat Oposisi? Hehehehe …) Dan pasti akan jadi bahan olok-olok’an kalau Pemerintah memberikan BLT mengingat Partai utama pendukung Pemerintah doeloe sangat anti tentang BLT tersebut.

Kalau kita mau merenungkan alasan-alasan yang diutarakan oleh Pemerintah baik yang sekarang maupun yang lalu-lalu, apa iya kalau tidak menaikkan harga BBM maka Pembangunan Daerah Tertinggal tidak dilakukan, Infrastruktur Pedesaan tidak akan pernah dilaksanakan? Dan seterusnya? Lalu apa fungsi Gubernur tiap Propinsi, para Bupati dan Walikota diseluruh Nusantara? Bukankah mereka para Kepala Daerah yang terkenal hebat, bersih, dan benar mau mengabdi, justru bisa membenahi wilayahnya masing-masing dan menyejahterakan rakyatnya tanpa harus menunggu menaikkan harga BBM?

Menurut saya, kalau ada demo menolak kenaikkan harga BBM, itu lebih karena Rakyat sudah sering tidak melihat bukti janji-janji Pemerintah ditepati. Juga apa ukurannya untuk semua rakyat dapat merasakan manfaat dari kenaikkan harga BBM? Bukankah kalau harga BBM naik, semua rakyat tanpa kecuali ikut merasakan dampaknya? Maka ketika Pemerintah mengatakan manaikkan BBM untuk menolong Nelayan, rakyat yang lain akan tereak: “Saya bukan Nelayan”, begitu juga wacana untuk menolong Petani. Tentu saja saya tidak bermaksud berwacana menolak membantu Nelayan atau Petani, tapi itu bukanlah alasan utama yang tepat untuk menaikkan harga BBM, maaf, setidaknya begitu menurut saya.
    indopos.co.id 

Jadi kalau mau hebat dan langsung dirasakan oleh seluruh rakyat, alasan yang benar adalah alasan-alasan yang berdampak langsung kesemua rakyat juga. Seperti misalnya, semua rakyat di-asuransikan kesehatannya, apapun penyakitnya akan ditanggung Pemerintah, kalau harus opname maka dengan fasilitas RS kelas 3 (misal), jadi kalau mau naik kelas perawatan, ya silahkan biaya sendiri. Saya sangat yakin rakyat akan mendukung hal itu, dan mungkin itu akan menghilangkan cerita berita di tipi-tipi betapa rakyat yang sudah miskin segera menjadi gembel karena ada salah satu keluarganya yang jatuh sakit, karena mereka menjual sawah / sapi / motor / rumah untuk membiayai pengobatannya, bahkan sering kali masih berhutang. Lalu ngenesnya, kebanyakan pengeluaran biaya berobat baru berhenti ketika si-pasien justru tidak tertolong. Itulah sebabnya, penjaminan kesehatan bagi seluruh warga negara adalah amat sangat penting, ayolah Pak Presiden lakukan hal itu dengan tidak perlu dicicil-cicil lagi dengan “Kartu Sehat”, berilah kejutan untuk seluruh rakyat, kejutan yang akan mencatatkan dalam sejarah: Menghilangkan momok rasa khawatir sebagian besar warga negaranya, momok dari ketakutan tidak punya biaya pengobatan. Mumpung ada alasan dan moment yang pas mendapatkan dana dari menaikkan harga BBM, dan itupun juga tidak menghabiskan dana tambahan yang akan diperoleh.

Saya tidak mengupas tentang alasan untuk “Gratis Biaya Sekolah”, karena menurut saya alokasi 20 persen dari APBN seharusnya cukup kalau tidak ada korupsi. Kalau mau hebat, justru bukan lagi bicara gratis biaya sekolah, tapi “WAJIB” sekolah! Untuk itu perlu meng-optimalkan fungsi Ketua RT / RW / Lurah / Camat dan seterusnya. Jadi mereka yang perlu mendata, lalu memantau dan mengingatkan orang tua anak untuk anaknya masuk sekolah kalau sudah tiba waktunya. Maka ketika anaknya tidak sekolah, jutru orang tua yang sudah diingatkan akan diberi hukuman penjara karena dianggap melanggar peraturan. Pelaksanaannya mirip Wajib Militer di Negara-Negara lain yang mewajibkannya. Percayalah Negara akan segera hebat pada genarasi yang akan datang, dan “Kartu Pintar” mungkin tidak perlu lagi, tapi silahkan bayar sendiri kalau mereka mau sekolah di sekolah swasta.

Semoga Pemerintah tidak lupa, apapun yang dinyatakan oleh Pemerintah, dalam hal ulasan artikel ini adalah tentang harga BBM, maka selayaknya itu berlaku bagi seluruh Indonesia, menjamin kesamaan harga BBM antara Jawa - Kalimantan - Papua - dan wilayah lain di Indonesia, itulah mungkin salah satu fungsi “Tol Laut” yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dan sesungguhnya itu semua langsung melaksanakan sila ke 5: Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SPMC SW. Oktober 2014)
.
—————–
ARTIKEL TERKAIT BBM:
.
“CURHAT JOKOWI KELELEP BBM DAN KENA JEBAKAN BATMAN APBN”
.
http://t.co/wYukqd2hWW
.
—————
.
LAGI, MIMPI NYATA KE-SURGA!
(Untuk ke-Surga-pun ternyata butuh BBM)
.
http://t.co/s9blIa7LyR
.
—————
.
MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
————————-

"MANTRA SAKTI U/. LUMPUHKAN KUBU PRABOWO DI PARLEMEN" (Rahasia Jokowi)

                                          article.wn.com

Blogspot. Saat ini anggota DPR sedang berebut jabatan “Ketua Komisi”, sementara itu DPR memutuskan belum ada perubahan tentang jumlah Komisi, yakni tetap 11. Jadi walaupun seolah-olah akan meng-akomodasi musyawarah-mufakat, sebaiknya jangan pernah berharap, tebakan saya itu hanya lips-service untuk tampak elok menornya dan menghindari wacana serakah, atau maksimal kalian akan diberi hadiah hiburan mendapat jatah ketua komisi kering-kerontang. Sementara Demokrat tampaknya sudah mulai malu tereak sebagai partai penyeimbang atau justru tidak punya malu? Itu berarti Koalisi Merah Putih (KMP) plus Demokrat tentu akan menyapu habis semua Ketua Komisi, maka pemilihannya akan tetap seperti pemilihan ketua DPR, jadi besar kemungkinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan gigit jari lagi, dan dengan dalih apapun, memang itulah yang dimau KMP, membalas sakit hati, atau memalukan sampai titik darah penghabisan, dan itu semua didukung oleh kumpulan mantra dalam primbon UU MD3 yang memang sakti mandra guna, dan akan sangat jantan seandainya UU MD3 tersebut TIDAK dirubah lagi menyesuaikan kebutuhannya lima tahun yang akan datang.


Yang unik adalah PPP, kasihan terombang-ambing dalam kegalauan nasibnya. Setelah di internal-nya sendiri “masih” gonjang-ganjing dan sesungguhnya itu adalah awal bencana “musibah” yang berkepanjangan. PPP dan Gerindra adalah cikal bakal adanya KMP, bahkan jalinan itu sudah terjadi pada masa kampanye Pemilu Legislatif, tapi ngenesnya tidak dapat jatah pimpinan ketua DPR, tergusur oleh Demokrat yang padahal dipermukaan tidak pernah menyatakan bergabung dengan KMP. Lalu ketika pemilihan Ketua MPR, PPP pun tetap tidak mendapat jatah, sehingga “terpaksa” harus gabung ke KIH demi memburu jabatan, dan ngenes sekali lagi juga kalah, sehingga PPP tetap belum mendapat jatah pimpinan. Kini PPP lebih realistis, lebih baik mendapat jatah Menteri yang sudah pasti dari pada dipermainkan bak boneka di KMP.

Untuk KIH kalau memang benar tulus ingin menyejahterakan rakyat, dan tetap mengawal agar para Menteri tidak korup yang membuat rakyat gedeg alias sangat muak, ide “gila” menurut saya adalah: Santai saja dalam pemilihan Ketua Komisi dan turunannya, lebih baik menggalang persatuan se-solit-solit-nya untuk persiapan menjadi pasukan intel atau pengawas. Maksudnya menjadi oposisi didalam oposisi, atau oposisi didalam tubuh DPR itu sendiri. Bukankah hal itu belum pernah dilakukan selama ini? Dan hal itu pasti hebat, karena itu berarti tidak ada jalan lain bagi Legislatif dan Eksekutif selain jalan untuk kesejahteraan rakyat.

                                                                tribunnews.com

Jadi kalau ada anggota DPR yang melenceng, seperti misalnya meminta uang THR kepada Menteri seperti yang pernah kita dengar sebelumnya, segera saja melaporkannya ke KPK, dan hal itu tentu lebih mudah dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Intinya adalah mengawasi anggota DPR yang mengarah ke arah tidak benar, termasuk meng-otak-atik masalah absen, kunjungan ke LN yang cenderung ber-foya-foya, juga termasuk penghamburan uang rakyat yang tidak semestinya, dan lain-lain kesalahan atau keburukan. Bukankah kalian tidak bisa dipecat bahkan oleh Ketua DPR sekalipun, silahkan mengkritisi kedalam tubuh DPR sendiri, utamanya terhadap kebobrokan anggota DPR dari KMP, untuk hal tersebut KIH sungguh butuh pasukan (anggota) DPR yang vokal dan idealis. Tapi itu tidak mudah karena berarti diri sendiri harus juga memberi contoh tentang kebaikan, dan rela “puasa” uang haram yang selama ini sering kali untuk bancaan. Tapi intinya adalah silahkan para anggota DPR berantem menegakkan kebaikan, gunakan media sebagai ajang saling mempermalukan, maka rakyat justru akan diuntungkan! Jadi KIH jangan mendiamkan saja setelah dikalahkan telak oleh KMP, ayo kalian balas dendam, setidaknya pastikan KMP yang walaupun sudah menjadi penguasa Legislatif harus juga “gigit jari”, dan itu berarti KIH akan tetap diuntungkan, karena akan dicatat sejarah sebagai Koalisi Bersih pendukung Pemerintahan yang menyejahterakan rakyat! (SPMC SW, Oktober 2014)

                                                                     waspada.co.id

———–

"PRESIDEN JOKOWI KETETERAN DILEMA KABINET"

                                               (Copas: lensaindonesia.com)  

Blogspot. Ketika nama-nama calon Menteri di kirim ke KPK juga ke PPATK untuk dilakukan screening, itu adalah hal bagus yang banyak sekali manfaatnya. Kemudian beredar kabar KPK memberi kategori kode warna untuk nama-nama yang potensi bermasalah, gosipnya ada Merah, Pink, Kuning, Kuning Muda, Biru atau Hijau.

Mengingat Pak Jokowi adalah orang Jawa, seperti pada umumnya, sangat mungkin Pak Jokowi akan ewuh pekewuh menolak calon Menteri yang diusulkan oleh Ketua-Ketua Partai pendukung maupun yang diusulkan oleh Wapres. Dan penilaian oleh KPK itulah salah satu jalan keluar yang bisa digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menolak titipan calon Menteri yang tidak sreg dihati.

Tapi ketika Wapres mengatakan bahwa calon Menteri yang mendapat warna Kuning karena adanya surat pengaduan oleh masyarakat seharusnya boleh menjadi Menteri, apa lagi kita menganut sistem azas praduga tak bersalah, sepertinya alasan tersebut betul dan wajar. Walau sebetulnya kalau mau tegas dalam ber-prinsif, seharusnya ya diganti yang lain saja, apa iya dari 250 Juta penduduk Indonesia cari ± 40 orang yang lebih layak tidak bisa ditemukan? Semoga apa yang diutarakan oleh Pak JK bukan karena nama-nama usulannya mendapat kode warna kuning oleh KPK, karena saya juga yakin KPK tidak akan memberi kode warna Kuning hanya karena surat kaleng dari masyarakat saja, bukankah masyarakat juga tidak tahu siapa-siapa nama yang dinominasikan?

Sangat mungkin Pak Jokowi juga akan menghadapi dilema yang jauh lebih masgul, seperti misalnya, bagaimana jika nama yang dijagokan sendiri juga dapat kode warna kuning atau bahkan merah dari KPK? Kalau boleh kita “andaikan”, bagaimana kalau misalnya nama Ibu Rini S. juga dapat kode warna yang tidak layak untuk jadi Menteri? Padahal beliau adalah Ketua Tim Transisi, pasti tidak mudah mengatasi masalah tersebut bukan? Terlebih lagi yang banyak orang tahu Ibu Rini S. adalah orang terdekat Ketua Partai yang sangat penting untuk Presiden Jokowi bukan? Dan saya percaya saat ini nama-nama yang sedang beredar di gosipkan mendapat warna tertentu dan tidak layak jadi Menteri adalah ulah para Jurnalis yang senang menciptakan heboh demi oplah, kecil kemungkinan KPK, Jokowi atau JK yang membocorkannya.

Maka kalau boleh berpendapat, sebaiknya Pak Jokowi tegas berprinsif saja, jangan jadikan Menteri siapapun juga yang mendapat penilaian bermasalah oleh KPK. Karena kalau prinsif itu dilanggar sendiri, untuk apa minta penilaian KPK? Standard ganda akan menimbulkan ketidak adilan, dan itu seperti memelihara api dalam sekam, hanya tinggal tunggu waktu saja untuk benar-benar membara. Bukankah Wapres dan utamanya KPK sendiri mengetahui siapa-siapa saja yang mendapat kode warna apa? Dan kabar itu tidak mungkin bisa ditutupi selamanya, apalagi kalau nanti dilain hari ada masalah terhadap Menteri tersebut. Walau memang pemilihan Menteri adalah hak prerogatif Presiden, tapi melanggar penilaian apa yang telah dimintakan sendiri adalah awal dari pemicu masalah. Semoga Pak Jokowi tidak mengabaikan itu. (SPMC SW, Oktober 2014)
——————–

Tambahan:

Pasti akan jadi berita heboh ketika Cak Imin menyatakan lebih memilih menjadi Ketua Partai dari pada jadi Menteri, kenapa tidak kemarin dulu menyatakan hal itu? Sasaran tembak bagi para Jurnalis untuk menghubungkannya dengan kode warna oleh KPK. Pasti gitu toh? Apalagi sebelumnya Pak Presiden sudah memberi jalan, boleh merangkap jadi Ketua Partai asal non aktif. Tak ada yang sempurna memang …..wkwkwkwk … (SW)

"SKENARIO KOMODO VERSI SBY HEBAT" | #TerimakasihSBY

                              (Image source: monster-animal.blogspot.com)

Blogspot. Yang Mulia Presiden SBY menjelang akhir masa jabatannya membuat Perpu untuk “mengikuti” kehendak rakyat, inti isi Perpu “menolak UU Pilkada Tidak Langsung.” Dan Perpu tersebut berlaku jika disetujui oleh DPR, itulah sebab jangan gembira dulu, perhatikan komposisi anggota DPR yang ada sebagai berikut:

10 Fraksi anggota DPR 2014~2019 adalah:

PDIP        : 109 orang *
Golkar     :   91 orang
Gerindra. :   73 orang
Demokrat:   61 orang
PAN.        :   49 orang
PKB.        :   47 orang *
PKS.        :   40 orang
PPP.         :   39 orang
Nasdem.  :   35 orang *
Hanura.   :   16 orang *
——————————
Total:         560 orang

KIH (Koalisi Indonesia Hebat) = 109 + 47 + 35 + 16 = 207 (*)  
KMP (Koalisi Merah Putih) = 91 + 73 + 49 + 40 + 39 = 292

Demokrat = 61

Seandainya KIH ditambah Demokrat jumlahnya menjadi 268, dan itu berarti masih kalah, alias Perpu-nya tidak laku.

Pertanyaannya adalah, masihkah rakyat dan KIH akan tertipu fata morgana, betapa hebat citra SBY, dalam sekejab celoteh twitter mengucapkan “TerimakasihSBY”. Kalau toh pada akhirnya Perpu tersebut tidak berhasil, setidaknya SBY sudah berhasil mengatrol citranya, menggambarkan bahwa sebetulnya beliau sama sejajar dengan keinginan rakyat, betul-betul merakyat! Menginginkan Pilkada Langsung!

Betulkah kenyataannya begitu? Apakah rakyat akan melupakan semua kenyataan sehubungan gonjang-ganjing opsi kemenangan Pilkada Tidak Langsung dan UU MD3? Tapi yang pasti sudah terbukti Demokrat mendapat hadiah atas kemenangan-kemenangan tersebut, mendapat jatah Wakil Ketua DPR.

Kalau Demokrat sebetulnya menghendaki Pilkada Langsung, bukankah sangat aneh ketika membuat usulan RUU tersebut via Mendagri dan kenyataannya selama hampir 3 tahun toh tidak pernah berusaha menarik usulan tersebut. Lalu ketika walk-out di sidang paripurna, itu terlihat sangat jelas mengkondisikan opsi Pilkada Tidak Langsung untuk menang, sekaligus membuktikan bahwa aslinya Demokrat tidak berkehendak untuk Pilkada Langsung. Dan protes rakyat yang menggelora hampir di seluruh Nusantara, justru coba dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menaikkan citra dengan wacana mulai dari pura-pura kecewa sampai menerbitkan Perpu yang juga sudah tahu persis liku-liku perjalanan dan bahkan apa nanti hasilnya.

KIH yang dipimpin PDIP sepertinya akan babak belur sekali lagi, walau secanggih apapun kalau kondisinya seperti saat ini, KIH betul-betul dikerjain habis-habisan, pengkondisian yang hebat, KIH akan dimanfaatkan menaikan citra Demokrat pada umumnya dan SBY pada khususnya.

Usulan saya, sebaiknya KIH jangan terlalu bernafsu menerkam umpan Perpu yang seolah-olah juga memihak KIH, dan itu tidak mudah, karena ketika KIH menolak memberi dukungan, Demokrat akan segera ber-koar-koar KIH utamanya PDIP justru tidak memihak Pilkada Langsung! Bukankah rakyat juga akan ikut menghujat KIH utamanya PDIP?

Seandainya para tokoh KIH segera mencermati keadaan itu, mengutarakan keadaan yang sebenarnya kepada rakyat termasuk hitung-hitungan-nya, bila perlu jumpa pers secara bersama semua ketua partai KIH. Lalu meminta Demokrat mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari KMP, minimal dari PAN yang sesama Ketua Partai-nya ada hubungan Keluarga. Karena logikanya, jika Demokrat tidak bisa mendapat dukungan dari KMP untuk meloloskan Perpu, jelas itu adalah skenario sandiwara untuk menaikkan citra pesangon akhir masa jabatan. Dan sangat jelas Demokrat telah ikut KMP secara permanen, salah satu indikator yang tampak nyata adalah, justru Demokrat yang dapat jatah Wakil Ketua DPR, bukannya PPP yang padahal sudah ikut tanda tangan KMP sebagai anggota permanen? Jadi tidak usah terlalu diharapkan lagi tentang apapun dikemudian hari, lebih baik kalau berkoalisi dengan rakyat.

Jika nanti Ketua MPR dikasih jatahnya ke PPP, itu semacam lokir dipapan catur supaya terlihat salah bocornya dokumen bagi-bagi jatah. Tapi kalau tetap didapat Demokrat, setidaknya semacam pengusiran halus PPP yang sudah curiga termasuk yang kesetiaannya dipertanyakan. Kalau PPP keluar dari KMP, semoga KIH tidak menangkapnya, biarkan saja menjadi pemain bebas, toh hal itu juga sudah dikalkulasi oleh KMP suaranya tidak mempengaruhinya. Lagi pula untuk apa lagi kalau saat-saat sudah selesai hajatan besarnya tapi baru datang? Apalagi disuguhi kue Menteri, semoga itu tidak pernah terjadi!

Dan perasaan saya, Perpu tersebut akan kalah karena bukankah Demokrat sudah mendapat jatah Wakil Ketua DPR, apa lagi kalau Senin nanti mendapat jatah Ketua MPR, sebaiknya jangan berterimaksih terlebih dahulu terhadap SBY supaya tidak kecewa. Mereka bahkan mungkin sudah menghitung dengan cermat walau seolah-olah PAN akan ikut Demokrat, tapi kalau voting untuk Perpu yang menang tetap KMP. Itulah taktik hebat bukan lagi sekelas kadal atau buaya, tapi sudah sekelas komodo yang punya tambahan ilmu bunglon. Karena pertanyaan pokoknya adalah, apa iya KMP rela Pilkada Langsung? (SPMC SW, Oktober 2014)
.

Catatan:
Mohon maaf kalau dari Partai Demokrat dan utamanya SBY tidak berkenan artikel ini, karena sejatinya memang saya termasuk yang akan kecewa kalau Perpu ternyata hanya episode akhir sandiwara.

Bukankah hal-hal itu juga dikuatkan dengan data seperti misalnya, apa yang dilakukan oleh SBY terhadap walk-out oleh anggota DPR dari fraksi Demokrat kalau memang itu bukan perintahnya? Termasuk sandiwara-sandiwara yang akan terjadi atas nasib Perpu kali ini.

Walau sebenarnya saya terka episode Perpu kali ini adalah episode “sandiwara-dagelan” terakhir sebelum bongkar panggung karena habisnya kontrak, tidak masalah kalau saya ternyata salah, dan setidaknya tidak kecewa kalau memang episode penutup justru adalah yang paling lucu. (SW)
———————