(Image source: www.kaskus.co.id)
Blogspot. Yang mulia Pak Presiden SBY, kenapa
sekarang terlihat begitu “gundah” atas kemenangan opsi Pilkada Tidak
Langsung sidang paripurna DPR pada dini hari 26 September 2014 yang
lalu? Bukankah RUU Pilkada itu usulan Pemerintah yang sudah lebih 2
tahun dibahas di DPR? Bukankah kemenangan itu berarti kehebatan usulan
yang diamini oleh lebih banyak anggota DPR yang se-ide? Jadi bukankah
seharusnya Bapak bangga atas kemenangan tersebut? Bukankah kata orang
hebat: “Biarpun langit runtuh keyakinan atas suatu kebenaran harus
tetap dipertahankan”? Jadi apa yang sesungguhnya membuat Bapak kecewa? Janganlah membuat banyak rakyat awam menjadi bingung, bingung
karena kemenangan bukankah seharusnya di syukuri?
Lebih 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar RUU Pilkada usulan
Pemerintah diwacanakan di DPR, kalau tidak menganggap benar, kenapa
tidak pernah coba ditarik? Justru utamanya dari Partai Demokrat hanya
Bapak SBY saja yang mendukung Pilkada Langsung (Plus 6 anggota DPR yang
“mbalelo”), dan itupun mulai Bapak suarakan ketika begitu banyak menuai
demo penolakan dari banyak rakyat. Jadi sebetulnya Bapak itu lebih
mengutamakan citra atau kebenaran kayakinan diri sendiri?
Polemik walk-out partai Demokrat di sidang paripurna lebih menggelikan
bagi mereka yang tidak mudah geram karena emosi. Ketika Demokrat
mewacanakan kesepuluh perubahan Pilkada Langsung harus diakomodasi
secara musyawarah mufakat tanpa kecuali. Mana mungkin bisa terjadi?
Bukankah Koalisi Merah Putih (KMP) sudah pasti tidak setuju? Itu wacana
paling menggelikan abad ini dalam perpolitikan, seperti wacana
mengharuskan matahari terbit dari barat. Maka ketika PDIP, PKB dan
Hanura memberikan dukungan di Sidang Paripurna terbuka yang disaksikan
seluruh rakyat Indonesia, lalu Demokrat justru ijin walk-out, pembuat
skenario itu sungguh kurang lihai membuat ending cerita. Jadi salahkah
kalau banyak rakyat mengatakan Demokrat sedang bersandiwara?
Sepertinya belum ada yang mempertanyakan dan juga menerangkan, KALAU
DEMOKRAT “SEJATINYA” BERKEHENDAK PILKADA LANGSUNG, LALU
WALK-OUT DARI SIDANG PARIPURNA, JALAN TIKUS MANA YANG DIMAKSUD UNTUK MENCAPAI KEHENDAK SEJATI
TERSEBUT? Bagaimana caranya? Sungguh itu membuat gatal
kepala, karena logikanya, bahkan kalau toh seandainya PDIP, PKB dan
Hanura tidak memberi dukungan, Demokrat-lah yang seharusnya ikut mereka
demi kehendak sejati tersebut. Percayalah lebih terhormat menatap
dengan gagah dari pada bersandiwara yang pasti tidak mungkin bisa
sempurna. Acting tidak mungkin 100 persen sama dengan realita, dan
kebohongan lebih capek karena harus diikuti kebohongan-kebohongan
lanjutannya.
Lalu Bapak masih lagi berpolemik: Kecewa - Tidak mau tanda tangan RUU -
Akan menggugat ke MA atau ke MK - Bahkan akan terus mengupayakan untuk
Pilkada Langsung walau tidak jadi Presiden lagi - Konsultasi dengan
Ketua MK. Itu semua bukankah tidak ada maknanya selain mencoba mengais
tambahan citra ditengah pusaran polemik? Dan dari tokoh-tokoh partai
Demokrat, seperti biasa ucapan politisi, tidak ada satupun yang
menyalahkan Pemimpinnya, inisiatif mengambil alih walk-out adalah
perintah Ketua Fraksi. Logikanya setelah bersedia menjadi bumper demi
kehormatan Ketua bagaimana mungkin akan ada pemecatan? Tapi supaya tampak serius tidak ada sandiwara, berilah surat peringatan saja.
Yang penting semuanya selamat, Pemimpinnya masih terhormat dan biarkan
rakyat berpolemik sendiri, sebentar lagi juga sudah melupakan,
bukankah begitu enaknya berpolemik di Negeri ini? Walau akhir dari
polemik dramatisasi itu toh ternyata: “Sebagai Pemerintah harus
menyetujui semua proses “demokratisasi” yang sudah terjadi.”
Banyak yang sedang menanti pembuktian “bonus” kemenangan opsi Pilkada
Tidak Langsung, apakah betul dari Demokrat juga akan mendapat bonus
jabatan seperti yang sedang beredar gosip-nya? Ayo kita nantikan
sekalian membuktikan apakah betul adanya transaksi bagi-bagi jatah hasil
jerih payah?
Waktu Pilpres kemarin itu, terlihat nyata adanya dua kubu yang jelas
memberi dukungan ke-masing-masing jagoannya, setidaknya itu
menggambarkan adanya keberpihakan, adanya kelompok rakyat yang saling
menginginkan kemenangan jagoannya. Sedang tentang RUU Pilkada pada
sidang paripurna, seandainya demo oleh rakyat yang terjadi di-seantero
negeri bukan hanya yang menolak Pilkada Tidak Langsung, pasti akan lebih
elok untuk KMP umumnya dan juga ‘Demorat didalamnya’. Itulah sebabnya,
apakah tidak berminat sekalian menggalang demo tandingan demi citra
positif KMP? Karena kalau yang tampak semua rakyat menolak dengan
melakukan demo, kemenangan anggota DPR dari KMP itu sebetulnya mewakili
siapa? Rakyat mana yang Anda-Anda wakili dan menyambut dengan gembira
kemenangannya? Bukankah DPR masih kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat?
Napsu, kalap, atau memang demi kebaikan rakyat? Ketika Anda sekalian
anggota DPR yang “terhormat” tidak bisa meyakinkan kebaikan yang Anda
pilih kepada rakyat, kenapa masih mengaku Perwakilan Rakyat? Mau Anda
bawa kemana Negeri ini? Sepertinya kok lebih rela terjadi
gonjang-ganjingnya Negara dari pada melupakan keserakahan Anda. Padahal
katanya tak ada satupun fatsal yang memberi tugas anggota DPR untuk
memilih Kepala Daerah?
Dan sesungguhnya, dari pengamatan kacamata saya sebagai rakyat jelata
atas gonjang-ganjing RUU Pilkada ini, KMP plus Demokrat “minus” SBY
semuanya tampak senang atas kemenangan opsi Pilkada Tidak Langsung. Itu
sekedar pengamatan saya, tidak ingin memaknai yang lain, apalagi
menebak tentang kehebatan SBY. Maaf kalau ada yang tidak suka artikel
ini, setidaknya anggaplah sebagai salah satu sudut pandang dan
uneg-uneg rakyat jelata. (SPMC SW, September 2014)
(Image source: ikkareskyanisam.blogspot.com)
(Image source: news.liputan6.com)
Blogspot. Opsi Pilkada Tidak Langsung menang di sidang Paripurna DPR pada dini hari tadi,
karena DPR mengakunya ejawantah rakyat, entah rakyat mana yang gembira
menyambut kemenangan tersebut, sepertinya tidak nampak di
pemberitaan-pemberitaan media, kecuali tentu saja tokoh-tokoh politik Koalisi Merah Putih (KMP) itu sendiri.
Dari Amerika, Pak SBY mengaku kecewa, entah apa maksudnya kalau di
bandingkan dengan yang dilakukan Partai Demokrat walk out di sidang
paripurna tersebut? Padahal banyak yang menganggap, walk out-nya
Demokrat pasti dapat restu SBY? Berarti apakah memang itu strategi atau
titahnya sudah tidak dituruti? Ketika Partai PDIP, PKB dan Hanura
bersedia mengikuti usulan Demokrat, harusnya terjadi voting dua kali,
yang pertama adalah memperjuangkan voting persetujuan usulan dari
Partai Demokrat untuk bisa diterima di sidang paripurna tersebut, tapi
anehnya justru balik badan dan meninggalkan sidang. Terlalu jelas
terbaca bahwa itu menimbulkan persepsi Demokrat justru kaget ketika
mendapat dukungan, masuk akal yang dikatakan tokoh dari PDIP menanggapi
keluarnya partai Demokrat dari sidang Paripurna.
Ketua harian Partai Demokrat Syarief Hasan justru sangat lucu ketika
beralibi usulan Partai Demokrat tidak disetujui tanpa bermaksud
memperjuangkannya, juga mengatakan Ketua Sidang sudah mengetuk palu
yang sempat membuat sidang paripurna “meriah” itu. Kok seperti
kekanak-kanakan gitu, dan kenapa anggota DPR dari Demokrat tidak ikut
protes tentang hal itu? Atau saya kurang cermat melihat?
RUU tentang Pilkada tersebut konon ceritanya sudah dibahas di DPR hampir
3 tahun, tidak perlu dibahas lagi tentang balik kanannya semua partai
yang tadinya menolak setelah kekalahan Pilpres. Yang jadi pertanyaan
rakyat yang merasa hak-nya dirampas, RUU tersebut adalah usulan dari
Pemerintah dan itu berarti kepanjangan tangan dari Demokrat. Jadi
sebetulnya Demokrat justru tetap konsisten, konsisten mendukung secara
lihai kembali ke RUU hasil usulan Pemerintahannya bukan? Sungguh luar
biasa ya, menang tanpa melakukan apapun juga? “Salut atas
ke-lihai-annya.”
Hasil voting yang memenangkan opsi Pilkada oleh DPRD adalah 226
berbanding 135 yang memilih Pilkada Langsung. Sebelum dimulai voting,
seharusnya sudah sangat jelas akan kalah, dan terus terang saya juga
tidak paham kenapa itu dibiarkan tetap berlangsung oleh PDIP? Rasanya
itu adalah hitungan sederhana bukan?
Berpolitik memang harus lihai, dan cepat mengkalkulasi, kalau sudah tahu
pasti kalah, setidaknya jangan biarkan lawan menikmati kemenangan
dengan mudah, syukur kalau bisa buat lawan tidak jadi menang. Ketika
Demokrat walk out, dan Mbak Puan minta waktu 15 menit untuk koordinasi,
dan terlihat juga berkoordinasi dengan Pramono Anung, saya justru
mengharap hasil koordinasinya adalah mengajak PKB juga Hanura dan juga
yang setuju dengan pilihan Pilkada Langsung untuk ikut walk out seperti
yang dilakukan oleh Demokrat. Karena kalau semua pendukung walk out,
berarti tersisa di sidang Paripurna adalah 226 anggota DPR yang setuju
Pilkada oleh DPRD, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sidang
paripurna tersebut menjadi “kuorum” dan sah atau tidak? Bukankah lebih
bagus berpolemik seperti itu dari pada sudah pasti kalah? Siapa tahu
kalau dinyatakan tidak kuorum dan tidak sah, bahasan RUU Pilkada
tersebut akan dilimpahkan ke DPR periode berikutnya? (SPMC SW September 2014)
.
Catatan:
Total Anggota DPR Periode ini adalah 560.
(Image source: www.portalkbr.com)
(Image source: indoku.co.id)
Blogspot. KETIKA ribut TNI vs POLRI, “padahal” itu
se-iprit yang terkabarkan karena DISPARITAS harga BBM yang sangat rawan
diselewengkan. Masihkah itu dibiarkan, bukankah sudah sangat sering
terberitakan yang serupa dan melibatkan banyak macam oknum aparat
Negara?
KETIKA Harga Gas ELPIJI 12 Kg naik, rakyat
berbondong-bondong pindah ke Gas Melon ukuran 3 Kg, saya tidak yakin
kalau hal itu tidak dipahami sebelumnya.
KETIKA anggota DPR tetap dilantik walau statusnya
tersangka, itu sudah pernah terjadi, dan kita semua ternyata memilih
jadi lebih dungu dari pada keledai. Ditambah banyaknya anggota DPR yang
menggadaikan “surat pengangkatannya”, supaya cepat lunas,
jangan-jangan itulah salah satu sebab kenapa ngotot mau Pilkada tidak
langsung? Paling lucu mendengarkan argumentasi para tokoh politik yang
ingin Pilkada lewat DPRD saja, katanya KPK lebih mudah ngawasi 50
anggota DPRD dari pada rakyat yang begitu banyak? Logika keblinger dan
sudah berhasil mempesona para lawan tokoh politik yang ternyata banyak
terpana dan tidak bisa menjawab. Padahal, ibarat satu kolam berisi 50
ekor ikan, dan kolam yang lain berisi 500 ribu ekor ikan, di kolam mana
yang mudah menangkap ikan? Kalau sama-sama berkehendak, bukankah
menangkap “serangan fajar” lebih gampang dibanding menangkap anggota
DPRD yang sudah tahu diawasi dan pastinya akan lebih licik entah pakai
calo tingkat berapa? Yang jadi masalah adalah tegaknya hukum untuk
bidang politik sepertinya hanya kaya wacana dan miskin implementasi.
Kenapa tidak melihat dengan mata hati nurani, apakah ketika waktoe itoe
akan diubah menjadi Pilkada Langsung juga ada demo yang begini banyak
oleh rakyat? Jadi sebetulnya DPR itu singkatannya apa? Atau
jangan-jangan walau singkatannya tetap sama, tapi persepsinya jadi
“Dewan Penipu Rakyat”? Atau Pemeras? Dan ngenesnya, mau jadi
Penipu/Pemeras dengan membekali ilmu kekebalan, bukankah begitu salah
satu usulan UU MD3? Sepertinya kita semua digiring menuju jurang
kenistaan oleh ke-egois-an, dan jengkelnya, kita digiring tokoh-tokoh
yang telah kita pilih sendiri dalam Pileg. Kalau ada yang merasa tidak
ikut memilih, itulah bukti nyata bahwa Golput-pun juga terkena imbasnya.
Kalau alasan banyaknya korupsi saat ini, seandainya ada KPK saat itu,
jangan-jangan 100 persen Kepala Daerah hasil pemilihan DPRD waktu itu
tertangkap semua karena korupsi. Cari alibi/pembenaran/pembanding kok
yang lucu-lucu dan tampak sangat egois. Lalu supaya tampak mendapat
dukungan, hari ini Koalisi Merah Putih (KMP) mengerahkan massa untuk
demo di gedung DPR menuntut Pilkada Tidak Langsung, pada
sebelum-sebelumnya selalu tereak UU MD3 tidak ada urusannya dengan KMP.
Piye toh?! Banyak yang kalap, atau saya yang salah tangkap makna?
Dijaga sangat banyak aparat supaya tidak terjadi bentrok, dan lebih
seru dengan pengaturan waktu orasi.
KETIKA kabut asap melanda lagi, kejadian rutin yang
semakin meyakinkan kita, ternyata mengelola Negara tidak semudah
teorinya. Atau memang tidak becus? Pada setiap kejadian kabut asap,
pihak POLRI selalu mengumumkan berhasil menangkap pembakar-nya, lalu
tidak dengar lagi kelanjutannya, siapa dibalik itu semua, apa
hukumannya? Terus kalau itu semua ternyata tidak pernah menjerakan
pelaku pembakarnya, kenapa tidak pernah merubah aturan mainnya? Kenapa?
Sepertinya kita semua tidak peduli karena terlalu egois, padahal itu
jelas-jelas merugikan Negara, bukankah kita juga mendengar tentang
adanya penyewaan alat pemadam kebakaran dari Luar Negeri yang tentu
saja tidak murah? Belum kalau tidak dikorupsi? Dan bagaimana dengan
kerugian kesehatan masyarakat? Apakah menunggu sampai kiamat baru
selesai dengan sendirinya soal kabut asap? Memang di Negara majupun
juga pernah terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap, baik
itu di Amerika maupun di Australia, tapi tidak kejadian rutin yang
sengaja dicipta demi kepraktisan dan ke-egoisan! Jangan-jangan itulah
benang merahnya, kenapa banyak rakyat yang tidak setuju kita punya
Nuklir untuk pembangkit listrik sekalipun, lha mencegah asap yang rutin
terjadi saja tidak becus ……
KETIKA Mapram/Perploncoan/Ospek masih terjadi dan
menelan korban entah itu ditingkat SMU maupun Univesitas, kenapa tidak
dilarang saja? Apakah begitu yakin bahwa hal tersebut tetap diadakan
karena banyak manfaat? Logika apa lagi yang ingin tetap dipertahankan?
Padahal sepintas yang pernah saya dengar menurut ilmu pendidikan baik
dirumah maupun disekolah, mengajarkan dengan kekerasan akan
menghasilkan kekerasan juga. Sungguh menjengkelkan menuntaskan masalah
itu saja tidak becus. Kalau dikasih peraturan bahwa
mapram/perpeloncoan/ospek atau diselubungkan dengan istilah-istilah
lain seperti ‘masa perkenalan’ dan lain-lain adalah dilarang diadakan
dengan sanksi pemecatan dengan tidak hormat Kepala Sekolah atau
Rektor-nya, saya kok yakin tidak akan ada lagi. Tapi harus benar dan
tegas implementasinya.
KETIKA ada demo tolak penggusuran ditempat yang
terlarang mendirikan bangunan atau memang bukan haknya, apa lagi dengan
alasan belum ada sosialisasi atau uang ke-rohim-an belum sesuai,
sungguh memprihatinkan. Dan itu juga terjadi dengan pengosongan rumah
dinas yang ditinggali oleh para pensiunan yang tidak mau pindah karena
merasa sudah menempati rumah puluhan tahun lamanya. Ternyata banyak
diantara kita yang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana
yang salah. Karena seringnya kita mendengar tentang hal itu semua,
berarti para pengambil kebijakan tidak pernah belajar tentang hal itu.
Apa susahnya pengawasan mendirikan bangunan ditempat yang terlarang
dilakukan oleh Lurah misalnya, sehingga tidak terjadi sudah sangat
banyak dan berpuluh tahun baru ditertibkan. Bukankah seharusnya sebagai
Lurah menguasai wilayah tugasnya? Dan para Pensiunan harusnya segera
meninggalkan rumah dinas segera setelah memasuki masa pensiun, tanpa
kecuali. Yang sering terjadi adalah ewuh pekewuh, apalagi kalau yang
pensiun punya jabatan, sehingga mantan anak buah tidak enak kalau harus
mengusirnya, dan terjadilah berpuluh tahun tinggal dirumah dinas,
sampai ganti pemimpin di instansi tersebut yang merasa tidak pernah
hutang budi, lalu terjadilah pengusiran yang diributkan itu.
Sungguh banyak hal yang bisa dilakukan dan segera membuat Negara ini
hebat kalau aturan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hukum
ditegakkan dengan tegas, bukan hanya diwacanakan saja. Dan untuk semua
hal yang bersifat umum, percayalah tidak akan berhasil kalau itu
bersifat himbauan atau mendua! Jadi jangan mengharap adanya ketertiban
dengan himbauan. Jangan buang sampah sembarangan! Jangan melanggar
peraturan lalu lintas atau tertiblah berlalu lintas! Jangan Mencuri!
Jangan Korupsi! Dan seabrek “jangan” lainnya, bahkan masih
diembel-embeli dengan sumpah jabatan segala. Terbukti tidak bermanfaat
bukan? Begitu juga yang terjadi dengan mendua, maksud saya adalah
disparitas harga untuk umum, contohnya BBM dan Gas Elpiji, sami mawon
hasilnya, tidak akan berhasil! Percayalah, dan ayolah segera akhiri
hal-hal itu, sekali lagi himbauan dan mendua tidak akan ada gunanya
untuk umum. Yang bisa berhasil adalah tindakan tegas sesuai UU dan hindari keputusan mendua. (SPMC SW, September 2014)
.
Catatan:
Untuk urusan BBM dan Gas ELPIJI 12 Kg, masalah akan lebih sederhana
kalau menghilangkan subsidi BBM dan harga Gas Elpiji 12 Kg tidak perlu
dinaikkan.
(Image source: mautauaja.info)
Blogspot. Rencana judul Artikel ini adalah: “Dari Hartati Murdaya Sampai Oknum Polri Tertangkap Di Malaysia”
EGOIS adalah satu kata yang menggambarkan itu semua,
dan Revolusi Mental ternyata sangat mendesak untuk dilaksanakan,
utamanya terhadap para penyelenggara Negara!
KETIKA doeloe heboh pembebasan bersyarat atas Schapelle
Leigh Corby yang sempat dijuluki Ratu Mariyuana dari Australia, aneka
macam tafsir gosip banyak sekali bermunculan: Ada yang menggosipkan
karena teman kuliah anaknya pemimpin ; Menerima uang suap ; Mafia
peradilan ; Mendapat tekanan dari Pemerintah Asing ; Barter pesakitan ;
Dan mungkin masih banyak lagi yang saya tidak ingat atau memang tidak
tahu. Tapi yang pasti pemberitaannya sempat heboh beberapa pekan,
termasuk ungkapan kegeraman oleh beberapa mantan penegak hukum yang
pernah mengadili kasus-kasus sejenis. Padahal beberapa tahun sebelumnya
Pemerintah pernah mencanangkan “Perang Melawan Narkoba”, salahkah
rakyat menilai “Tidak satunya pekataan dan perbuatan?” Atau bolehkah
itu dikelompokkan kedalam satu kata EGOIS? Merasa paling benar sendiri,
karena pemegang hak yang memang diperbolehkan. Rakyat silahkan
mengkritisi, the show must go on ….
KETIKA Menkumham memberikan kebebasan bersayarat kepada
terpidana Hartati Murdaya padahal gosip yang beredar waktunya belum
klop, dan banyak rakyat tahu bahwa yang bersangkutan adalah mantan
Anggota Dewan Penasehat Partai yang konon gosipnya pernah memberikan
dukungan dana. Kenapa tidak mempedulikan perasaan rakyat, apakah karena
kekuasaan akan segera berakhir takut tidak sempat membalas budi? Kalau
memang merasa benar, kenapa tidak jumpa pers saja untuk menerangkan
duduk masalah dan pertimbangannya? Kalau toh memang dibenarkan karena
punya kekuasaan atau hak khusus, apakah memang penggunaannya tidak
peduli walau harus mencederai perasaan rakyat? Atau berpikir, sebodo
amat ini adalah hak gue, emangnya apa urusannya ama lu? Bukankah itu
semua menggambarkan “dimatikannya perasaan” pengambil kebijakan dan
lupa introspeksi padahal itu men-stikma EGOIS, keinginan pribadi atau
tak mampu menolak keinginan pembisik?
KETIKA doeloe ada anaknya menteri terlibat kecelakaan
dan menimbulkan korban tewas, lalu pengadilan digelar, berujung akhir
dinyatakan bersalah, tapi tidak dipenjarakan. Pertimbangannya adalah
sudah adanya islah dengan pihak keluarga korban. Bagaimana kalau
seandainya yang mengalami bukan anaknya Menko? Atau bukan orang mampu
yang mampu ber-islah karena pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kalau semua itu benar dan layak, semoga rakyat tidak mengeluh lagi
atas tegaknya hukum di NKRI yang tajam kebawah dan tumpul keatas.
Terima sajalah nasib, salahnya sendiri kenapa tidak menajdi orang kaya
dan punya banyak pengaruh, orang miskin tidak boleh protes. Jadi kalau
dalam kasus ini boleh tidak dikelompokkan ke EGOIS ya?
KETIKA dua oknum POLRI yang masih aktif tertangkap di
Malaysia karena masalah narkoba, apakah kita harus bersedih, berduka,
geram? Kemudian terkorek khabar beredar tentang “kenakalan” oknum
tersebut. Berita yang beredar adalah kemungkinan ancaman hukuman
pancung, serem amat …… Pasti membuat banyak pihak di NKRI ini yang akan
kerepotan sehubungan masalah tersebut. Kalau misalnya keputusan
tersebut benar terjadi, akankah Pemerintah Indonesia memohonkan ampun?
Pasti kebagian tugasnya Pemerintah baru ya? Dan saya tak paham
protokoler hubungan antar Negara, apakah permohonan-permohonan semacam
itu juga akan mempengaruhi kasus-kasus lain, tentang TKI misalnya? Atau
kita jadi ewuh tereak kalau misalnya ada pengakuan hak intelektual
atas suatu karya atau budaya Negeri ini oleh mereka karena kita merasa
sudah hutang budi atas permohonan ampun tersebut? Bagaimana kalau hal
tersebut menyangkut batas wilayah? Dan pasti akan sangat panas kalau
permohonan ampun tersebut justru ditolak oleh Permerintah Malaysia, dan
hukum pancung tetap dilaksanakan. Campur aduk antara geram dan jengkel
atas penolakan ditambah sebel karena ulah oknum “nakal”, atau
jangan-jangan penolakan itu akan memunculkan rasa solidaritas dan
pemahaman baru karena dipicu rasa malu dan balas dendam. Siapa tahu
kita akan melakukan hal yang sama atas semua bandar narkoba yang
tertangkap di Negara ini, utamanya tentu saja oknum dari Malaysia
…karena dendam yang membara …..bukankah itu justru akan positif untuk
anak cucu kita, berkurangnya ancaman narkoba. Mencoba berlogika
positif, supaya tidak tampak EGOIS …… Dibalik itu semua, padahal saya
yakin se yakin-yakin-nya, masalah Narkoba di NKRI ini sudah sangat
gawat dan memprihatinkan, tak ada satu lembagapun yang bersih dari
Narkoba, termasuk lembaga yang harusnya memberantas Narkoba itu
sendiri. Bukankah tertangkapnya oknum Polri merupakan bukti nyata?
Apalagi kalau nantinya terbukti merupakan bagian dari Sindikat Mafia
Narkoba International. Oknum Pemberantas yang ternyata merangkap
Anggota Sidikat, EGOIS yang sangat menyedihkan atau membuat geram? Jadi
jangan terlalu berharap bahwa Narkoba akan segera sirna di Negeri ini.
KETIKA waktu itu menyelengarakan Konvensi untuk
menentukan jagoan yang direncanakan akan dimajukan dalam bursa Capres,
banyak tokoh yang dipandang hebat harus ikut bergabung, termasuk
“memanggil” pulang jagoan yang didatangkan dari Amerika. Setelah kini
semuanya berlalu dan ternyata rencana tersebut tidak berhasil, sang
tokoh dijadikan Wamenlu, tentu saja dengan men-Dubes-kan Wamenlu yang
sedang menjabat, semuanya senang karena Kabinet akan segera berakhir.
Balas jasa atau apa maknanya? Apakah sebegitu penting kebutuhannya?
Padahal hanya tinggal berapa lama jangka waktu yang ada? Mungkin itu
dianggap pengeluaran uang receh, makanya jadi Presiden kalau mau bisa
banyak membantu teman atau kroni. Bolehkah hal itu dikelompokkan ke
EGOIS yang manis? Apakah Presiden Jokowi nanti juga akan banyak
melakukan hal semacam itu, membalas budi kroni walau sebetulnya jabatan
itu tidak ada juga tidak apa-apa?
KETIKA Menteri ESDM Jero Wacik dinyatakan tersangka
oleh KPK, walau sebetulnya tidak mengagetkan karena banyak yang sudah
menduga ketika Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap dan ngoceh
dalam pemeriksaan dan di Pengadilan, tapi beritanya toh tetap heboh.
Lalu Alvin Lie mantan anggota DPR dari PAN dalam dialog jarak jauh di
Kompas TV semalam, mengingatkan bahwa Pak SBY adalah juga mantan
Menteri ESDM, dan seharusnya paham betul tentang Mafia Migas, apalagi
juga dikatakan Don(Bos) Mafia Migasnya ditenggarai masih sama bahkan
sejak ORBA, bukankah itu pernyataan sederhana yang berimplikasi sangat
mendalam? Lalu saya “menerawang”, maaf mungkin imajinasinya kelewatan,
Sang Don Mafia Migas tidak akan tersentuh, maksimal di stop
kegiatannya. Apa lagi juga beredar GOSIP, pada Pilpres kemarin sang Don
Mafia juga ikut memberi sumbangan untuk Capres Jokowi? Dasar saya
mengatakan tidak akan tertangkap adalah: Bukankah kalau
ditangkap lalu ternyata mengeluarkan tetralogi cerita yang ternyata
pemeran utamanya adalah semua pejabat Negeri yang pernah memimpin,
ancaman CHAOS bukan tidak mungkin toh? Bagaimana hayo kalau itu
yang terjadi, apakah akan dinyatakan Pemerintahan yang lalu adalah
tidak sah? Tambah runyam toh? Bisa gawat kalau ternyata semua
Pemerintahan yang pernah terjadi adalah tidak sah karena ternyata Don
Mafia Migas terlibat didalamnya. Jadi rasanya bisa stop aktifitas Mafia
Migas adalah maksimal. Pemberian stempel Mafia dibubuhkan, sangat
banyak diantara kita yang membayangkan seperti di-film-film gangster
bahwa Mafia itu suka memeras dengan ancaman, kejam dan sadis, tapi
menyimak cerita yang ada tentang Mafia Migas, justru sang Mafia yang
sepertinya diperas lalu dilindungi, jadi sebetulnya Mafia-nya itu yang
mana? Bukankah logika umum adalah yang memeras dan melindungi?
Bagaimana menurut Anda? Khusus masalah ini, saya tidak bisa mengatakan
EGOIS walau sebetulnya bisa saja dikaitkan, egois untuk menang
kompetisi sebagai Pemimpin walau apapun caranya.
KETIKA saya mengakhiri mengutarakan ketika-ketika yang
lain sehubungan dengan EGOIS, itu memang karena sedang tidak ingat lagi
apa yang lainnya dan beruntung karena artikel ini jadi tidak terlalu
panjang. Giliran Anda dipersilahkan mengutarakan sesuai persepsi Anda,
dan saya menunggu khabar untuk mengunjungi artikel tersebut. Maaf kalau
artikel ini tampak sangat tendensius, tapi bukankah Penguasa yang
biasanya layak mendapat sorotan dan kritik? Setidaknya itulah suara
rakyat, karena memang saya adalah salah satu rakyat jelata di Negeri
ini. (SPMC SW, September 2014)
(Image source: indopolitika.com)
(Image source:
nasional.kompas.com)
Blogspot. KPK mengawali tangkap tangan Rudi
Rubiandini lalu terkenal dengan sebutan kasus SKK Migas, berikut
terseretnya Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, Sutan Bhatoegana, dan
kini telah ditetapkan sebagai tersangka Bos Kementrian ESDM, Jero
Wacik.
Jadi sebetulnya sebutan Mafia Migas itu ditujukan kepada siapa?
Kalau ternyata akhirnya yang menghuni hotel prodeo kebanyakan adalah
pejabat-pejabat-nya itu sendiri? Memang ada pengusaha migas yang
“diperas” atau “menyuap” yang tersangkut kasusnya, tapi kalau hanya itu
kejadiannya, apakah sebutan Mafia untuk para pengusaha migas itu bukan
terlalu berlebihan? Karena ternyata justru pejabat-pejabatnya-lah yang
setidaknya tergambar menciptakan kong-kali-kong dengan memeras atau
meminta imbalan dengan janji-janji kemudahan atau ijin khusus sebagai
kewenangan sang pejabat. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada mafia
migas, tapi lebih mengharap dapat terungkap lebih dari itu lalu
terbongkar dan tertangkapnya “hantu” mafia migas tersebut. Bukankah
kejadian-kejadian tersebut tidak berbeda modus dengan import daging
sapi?
Alasan penetapan tersangka Jero Wacik oleh KPK adalah kerugian
Negara yang mendekati 10 Milyar dengan modus misalnya menciptakan
kegiatan-kegiatan fiktif untuk mendapat tambahan anggaran yang dianggap
kurang yang diterima dari APBN.
Dari semua kejadian banyak Menteri yang akhirnya menjadi penghuni
hotel prodeo, walaupun Presiden tidak pernah menghalangi atau
meng-intervensi kasus hukumnya, apakah Pak SBY tidak pernah merasa
gagal? Setidaknya merasa gagal memilih orang-orang bersih sebagai
pembantu-pembantu-nya maksud saya.
Semoga kejadian tersebut meng-inspirasi Presiden terpilih Pak
Jokowi, bahwa politik dagang sapi sangat rentan merugikan Negara pada
umumnya, dan mencemarkan Pemerintahan itu sendiri. Ternyata NKRI BAHAYA
LATEN KORUPSI. (SPMC SW, September 2014)
.jpg)
