TOLAK KARTU INDONESIA SEHAT
TOLAK KARTU INDONESIA PINTAR
TOLAK KARTU JAKARTA SEHAT
TOLAK KARTU JAKARTA PINTAR
TOLAK - TOLAK - TOLAK - TOLAK !
-------------------------------
Opini Nekat ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
.
Kalau tidak salah ingat, ketika Ahok jadi Bapati Belitung pernah membebaskan uang biaya kesehatan, juga uang biaya sekolah, lalu saat ini bukankah sudah ada beberapa Kepala Daerah melakukan hal serupa, termasuk ingat saya Bupati Bantaeng, juga KJS dan KJP untuk DKI, maaf saya tidak hafal/tau Kepala Daerah mana lagi yang membebaskan uang sekolah dan biaya kesehatan warganya, tapi saya yakin itu ada!
.
Masih tentang sila kelima dari Pancasila kita yang adalah juga landasan kita bernegara "KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA", seharusnya kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat TIDAK perlu dibuat lagi! Termasuk juga KJS, KJP maupun kartu-kartu serupa yang diterbitkan oleh Kepala Daerah lainnya.
.
Gini maksud saya, seharusnya pemerintah pusat membantu membuatkan gedung sekolahnya juga rumah sakitnya, sedangkan pengoperasiannya, gaji guru untuk sekolahan dan gaji dokter untuk rumah sakit menjadi tanggung jawab APBD daerah setempat. Dan secara teknis detailnya untuk hal-hal lain bisa dirumuskan bagaimana sebaiknya. Tapi harusnya bisa, bukankah buktinya ada kepala daerah yang bisa menggratiskan untuk warganya? Jadi pemerintah pusat bisa membantu bagi daerah yang benar-benar minus, membantu pengaturan penyebaran guru atau dokternya melalui kementrian yang sesuai, termasuk juga distribusi obat-obatan yang dibutuhkan.
.
Tidak harus membuat RS yang terlalu mewah, bila perlu sengaja dibuat satu ruang untuk minimal tiga pasien sampai dengan lima pasien. Inti yang ingin saya sampaikan tentang masalah kesehatan rakyat adalah hapus saja Kartu Sehat, cukup pakai KTP saja, bagi warga negara kalau mau mendapat "gratis" pengobatan standard ya dipersilahkan berobat di wilayah masing-masing atau dimanapun di seluruh Indonesia, asal mau di rumahsakit pemerintah, kalau ingin lebih mewah dan lebih nyaman ya dipersilahkan ke RS swasta dengan berbayar sendiri.
.
Menurut saya sebaiknya pemerintah bisa membuat perusahaan asuransi khusus untuk kesehatan (BUMN), pemegang sahamnya adalah kementrian kesehatan, kementrian sosial, kementrian dalam negeri, semua pemerintahan provinsi (semua gubernur), lalu semua anggaran yang menyangkut kesehatan masyarakat selama ini duitnya dimasukkan kesitu semua. Kalau disumbang dari jatah APBD daerah-daerah yang memang mengalokasikan dana kesehatan warganya, bukankah kira-kira hampir mencukupi dananya? Perusahaan asuransi itu ketika dibuat akan langsung menjadi perusahaan asuransi terbesar didunia, karena langsung punya anggota sekitar 250juta jiwa (rakyat NKRI). Ya, semua warga negara diasuransikan saja DAN GRATIS, kalau asuransi massal semacam itu, biaya iurannya adalah sekitar 250 ribu perjiwa pertahunnya, jadi 250jt X 250rb = 62.500.000.000.000,- (62,5T) per tahun. Garansi perusahaan yang akan dibuat tidak akan rugi ..... Dan pemerintahan akan langsung terkenal di dunia, semoga Pak Jokowi berani mengimplementasikannya. Coba bayangkan betapa besar pengaruhnya dengan kehidupan masyarakat, dan betapa besarnya derap pembangunan RS RS di seluruh pelosok Indonesia, akan menyerap berapa tenaga kerja dokter, perawat dan lain-lain?
.
Tentu saja implementasinya tidak bisa sim-salabim langsung akan “lancar-jaya”, mengingat KIS ; KJS bukankah juga banyak terdapat keluhan-keluhan? Bukankah itu juga bagian dari implementasi sila ke 5 Pancasila kita, kalau tidak berani memulai kapan lagi bisa terlaksana? Kalau "perusahaan" asuransi itu langsung digelontori dana segitu tiap tahunnya (± 62,5T), bukankah bisa langsung membuat RS RS secara bersamaan di seluruh NKRI? Maka dalam waktu sekitar 3 tahun kedepan NKRI adalah negara yang akan diperbincangkan diseluruh belahan dunia, sangat mungkin Presidennya mendapat penghargaan nobel.
.
Kalau ingin menaikkan taraf hidup rakyat, pendidikan adalah salah satu jalan paling rasional. Sama metodenya seperti dengan menangani soal kesehatan, hanya kalau masalah pendidikan jangan membuat perusahaan, tapi Kartu Pintar tidak perlu dibuat, dan semua anak "WAJIB" sekolah di wilayah tinggalnya masing-masing dan GRATIS, wajibnya sampai minimal SLTP, dan gratisnya sampai SLTA, kalau mampu menggratiskan sampai kuliah ya lebih bagus. Jangan anak-anak dikasih ATM untuk beli buku, seragam, dan lain-lain. Setiap tahun seragam dibagikan gratis disekolahnya saja, juga buku-buku pegangan, bila perlu tiap hari waktu istirahat anak-anak diberi makanan bergizi, bisa berganti-ganti, hari ini kacang hijau, besok susu, lusa telor rebus, berikutnya kolak singkong/ketela, satu buah pisang, dll terserah kreasinya wilayah masing-masing.
.
Sekolah gratis adalah sekolah milik negara, jadi negara tidak ngasih subsidi ke sekolah swasta, baik swasta berbasis agama atau partikelir apapun itu namanya. Terserah rakyat mau sekolah dimana, tapi jika ada yang tidak sekolah, diwajibkan untuk sekolah, dan itulah tugas RT sampai Lurah untuk menyisir wilayah tugasnya masing-masing jika ada anak yang tidak sekolah. Jika anak-anak diwajibkan sekolah diwilayahnya masing-masing dan sekolahannya juga diadakan, bukankah transportnya jadi dekat dan lebih mudah dikoordinirnya? Juga bisa pakai sepeda tergantung kondisi wilayahnya agar anak-anak secara otomatis berolahraga, dan itu akan menyehatkan bukan?
.
Kalau dua hal itu dilaksanakan oleh pemerintah, saya hakul yakin 10 tahun lagi NKRI sudah akan menjelma menjadi negara hebat, tapi untuk melaksanakan itu semua, yang tidak kalah pentingnya adalah data kependudukan yang akurat. Bagaimana menurut Anda? Apakah mimpi saya terlalu muluk dan mengawang-awang yang tidak rasional? (#SPMCSW, Sabtu, 7 Januari 2017)
.
.
Sumber gambar:
Membangun Pendidikan Bangsa
----------
TOLAK KARTU INDONESIA PINTAR
TOLAK KARTU JAKARTA SEHAT
TOLAK KARTU JAKARTA PINTAR
TOLAK - TOLAK - TOLAK - TOLAK !
-------------------------------
Opini Nekat ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
.
Kalau tidak salah ingat, ketika Ahok jadi Bapati Belitung pernah membebaskan uang biaya kesehatan, juga uang biaya sekolah, lalu saat ini bukankah sudah ada beberapa Kepala Daerah melakukan hal serupa, termasuk ingat saya Bupati Bantaeng, juga KJS dan KJP untuk DKI, maaf saya tidak hafal/tau Kepala Daerah mana lagi yang membebaskan uang sekolah dan biaya kesehatan warganya, tapi saya yakin itu ada!
.
Masih tentang sila kelima dari Pancasila kita yang adalah juga landasan kita bernegara "KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA", seharusnya kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat TIDAK perlu dibuat lagi! Termasuk juga KJS, KJP maupun kartu-kartu serupa yang diterbitkan oleh Kepala Daerah lainnya.
.
Gini maksud saya, seharusnya pemerintah pusat membantu membuatkan gedung sekolahnya juga rumah sakitnya, sedangkan pengoperasiannya, gaji guru untuk sekolahan dan gaji dokter untuk rumah sakit menjadi tanggung jawab APBD daerah setempat. Dan secara teknis detailnya untuk hal-hal lain bisa dirumuskan bagaimana sebaiknya. Tapi harusnya bisa, bukankah buktinya ada kepala daerah yang bisa menggratiskan untuk warganya? Jadi pemerintah pusat bisa membantu bagi daerah yang benar-benar minus, membantu pengaturan penyebaran guru atau dokternya melalui kementrian yang sesuai, termasuk juga distribusi obat-obatan yang dibutuhkan.
.
Tidak harus membuat RS yang terlalu mewah, bila perlu sengaja dibuat satu ruang untuk minimal tiga pasien sampai dengan lima pasien. Inti yang ingin saya sampaikan tentang masalah kesehatan rakyat adalah hapus saja Kartu Sehat, cukup pakai KTP saja, bagi warga negara kalau mau mendapat "gratis" pengobatan standard ya dipersilahkan berobat di wilayah masing-masing atau dimanapun di seluruh Indonesia, asal mau di rumahsakit pemerintah, kalau ingin lebih mewah dan lebih nyaman ya dipersilahkan ke RS swasta dengan berbayar sendiri.
.
Menurut saya sebaiknya pemerintah bisa membuat perusahaan asuransi khusus untuk kesehatan (BUMN), pemegang sahamnya adalah kementrian kesehatan, kementrian sosial, kementrian dalam negeri, semua pemerintahan provinsi (semua gubernur), lalu semua anggaran yang menyangkut kesehatan masyarakat selama ini duitnya dimasukkan kesitu semua. Kalau disumbang dari jatah APBD daerah-daerah yang memang mengalokasikan dana kesehatan warganya, bukankah kira-kira hampir mencukupi dananya? Perusahaan asuransi itu ketika dibuat akan langsung menjadi perusahaan asuransi terbesar didunia, karena langsung punya anggota sekitar 250juta jiwa (rakyat NKRI). Ya, semua warga negara diasuransikan saja DAN GRATIS, kalau asuransi massal semacam itu, biaya iurannya adalah sekitar 250 ribu perjiwa pertahunnya, jadi 250jt X 250rb = 62.500.000.000.000,- (62,5T) per tahun. Garansi perusahaan yang akan dibuat tidak akan rugi ..... Dan pemerintahan akan langsung terkenal di dunia, semoga Pak Jokowi berani mengimplementasikannya. Coba bayangkan betapa besar pengaruhnya dengan kehidupan masyarakat, dan betapa besarnya derap pembangunan RS RS di seluruh pelosok Indonesia, akan menyerap berapa tenaga kerja dokter, perawat dan lain-lain?
.
Tentu saja implementasinya tidak bisa sim-salabim langsung akan “lancar-jaya”, mengingat KIS ; KJS bukankah juga banyak terdapat keluhan-keluhan? Bukankah itu juga bagian dari implementasi sila ke 5 Pancasila kita, kalau tidak berani memulai kapan lagi bisa terlaksana? Kalau "perusahaan" asuransi itu langsung digelontori dana segitu tiap tahunnya (± 62,5T), bukankah bisa langsung membuat RS RS secara bersamaan di seluruh NKRI? Maka dalam waktu sekitar 3 tahun kedepan NKRI adalah negara yang akan diperbincangkan diseluruh belahan dunia, sangat mungkin Presidennya mendapat penghargaan nobel.
.
Kalau ingin menaikkan taraf hidup rakyat, pendidikan adalah salah satu jalan paling rasional. Sama metodenya seperti dengan menangani soal kesehatan, hanya kalau masalah pendidikan jangan membuat perusahaan, tapi Kartu Pintar tidak perlu dibuat, dan semua anak "WAJIB" sekolah di wilayah tinggalnya masing-masing dan GRATIS, wajibnya sampai minimal SLTP, dan gratisnya sampai SLTA, kalau mampu menggratiskan sampai kuliah ya lebih bagus. Jangan anak-anak dikasih ATM untuk beli buku, seragam, dan lain-lain. Setiap tahun seragam dibagikan gratis disekolahnya saja, juga buku-buku pegangan, bila perlu tiap hari waktu istirahat anak-anak diberi makanan bergizi, bisa berganti-ganti, hari ini kacang hijau, besok susu, lusa telor rebus, berikutnya kolak singkong/ketela, satu buah pisang, dll terserah kreasinya wilayah masing-masing.
.
Sekolah gratis adalah sekolah milik negara, jadi negara tidak ngasih subsidi ke sekolah swasta, baik swasta berbasis agama atau partikelir apapun itu namanya. Terserah rakyat mau sekolah dimana, tapi jika ada yang tidak sekolah, diwajibkan untuk sekolah, dan itulah tugas RT sampai Lurah untuk menyisir wilayah tugasnya masing-masing jika ada anak yang tidak sekolah. Jika anak-anak diwajibkan sekolah diwilayahnya masing-masing dan sekolahannya juga diadakan, bukankah transportnya jadi dekat dan lebih mudah dikoordinirnya? Juga bisa pakai sepeda tergantung kondisi wilayahnya agar anak-anak secara otomatis berolahraga, dan itu akan menyehatkan bukan?
.
Kalau dua hal itu dilaksanakan oleh pemerintah, saya hakul yakin 10 tahun lagi NKRI sudah akan menjelma menjadi negara hebat, tapi untuk melaksanakan itu semua, yang tidak kalah pentingnya adalah data kependudukan yang akurat. Bagaimana menurut Anda? Apakah mimpi saya terlalu muluk dan mengawang-awang yang tidak rasional? (#SPMCSW, Sabtu, 7 Januari 2017)
.
.
Sumber gambar:
Membangun Pendidikan Bangsa
----------
No comments:
Post a Comment