"TERNYATA KISRUH PILPRES KARENA HIPNOTIS" || #KETIKA

                (Image source: healthpositiveinfo.com)


"ADA KETERLIBATAN ASING, MK-PUN DISUAP! AYO BENTUK PANSUS MK!"
(Rencana judul sebelum artikel selesai dibuat)

Blogspot. KETIKA itu Capres No.1 meluncurkan Quick Count tandingan untuk menyaingi Quick Count yang ada, dan digunakan mendukung klaim kemenangannya. Maka dengan begitu tampak punya pijakan yang meyakinkan, sambil tereak: "Yang terpenting adalah tanggal 22 Juli nanti kita buktikan Quick Count mana yang benar". Ditambah dukungan partai koalisi yang juga tereak: "Kami sudah menyebarkan 2juta relawan yang memantau dan sekaligus mencatat semua rekapitulasi di TPS seluruh Indonesia." Sambil menggambarkan betapa militannya relawan-relawan yang dimilikinya. Menjelang sampai dengan tanggal 22 yang dijanjikan, Real Count partai kubu koalisi yang menyebut memiliki pendukung fanatik tersebut masih yakin berdasar hitungan mereka, Capres no.1 menang. Lalu sekitar jam 14 siang tanggal 22 Juli 2014, ada pidato kejutan dari Capres no.1 "Mengundurkan diri dari proses penghitungan Pilpres yang sedang berlangsung di KPU". Sungguh absurd menurut saya.

PERTANYAANNYA ADALAH:
- Dari segitu banyak Quick Count yang ada, kanapa hanya Quick Count yang "dituduh" kelompoknya saja yang menyatakan Capres no.1 menang, lalu kenapa klaim pernyataan yang tujuannya untuk umum tapi memakai dasar Quick Count yang jelas memihaknya? Rasionalnya dimana? Demokratisnya dimana? Demokratis kok pakai ukurannya sendiri.

- Katanya tunggu pengumuman KPU untuk pembuktiannya, dan akan mematuhi apapun hasil keputusan KPU, lalu pada tgl 21 Juli, dimana posisi Capres No.1 masih unggul lebih 1 juta suara, tidak ada klaim kecurangan. Dan saya lihat berita di tipi yang dihadiri kedua kubu, sama-sama tidak mempermasalahkan. Bahkan kubu Capres No.2 yang posisinya tertinggal menyatakan masih sesuai dengan hasil hitungan mereka. Walau tetap meyakini rekapitulasi propinsi yang belum selesai dikupas akan dapat menyalip suara Capres No.1. Lalu kenapa tanggal 22 Juli sekitar Jam 14 siang tiba-tiba menyatakan "Mengundurkan diri" dan menuduh KPU curang dan sebagainya? Apakah kecurangannya baru ditemukan tanggal 22 itu? Waktu ribut Quick Count, semua diminta tunggu pembuktiannya tanggal 22, setelah sampai tanggal 22 maka KPU yang dituduh curang, dan mengundurkan diri dari keikutsertaan rekapitulasi yang sedang berlangsung. Saya menduga setelah ini MK juga akan kebagian cacian: "Memihak Capres No.2 - Pro Jokowi - Disuap - Adanya keterlibatan asing - Tidak netral - Tidak adil - dan lain-lain."

KETIKA Quick Count RRI hasilnya ternyata juga tidak memenangkan Capres no.1, maka akan membentuk Pansus di DPR guna mengusut karena RRI dibiayai oleh APBN, tapi ketika sebelumnya RRI juga melakukan Quick Count pada Pemilu Legislatif, maka tidak ada masalah. Apakah salah kalau banyak rakyat memberi label koalisi itu penuh dengan tokoh-tokoh yang tidak rasional? Kalau Pansus tersebut bergulir dan kenyataan hasilnya benar sesuai dengan hasil akhir KPU, lalu yang dipermasalahkan apanya? Dananya? Memangnya RRI bisa langsung ambil dana sendiri dari laci APBN? Bukankah itu berarti memang dananya sudah dialokasikan oleh Negara? Sungguh saya kurang dapat memahami ukuran rasionalitas yang digunakan, maaf mungkin bisa jadi saya yang kurang paham permasalahan. Tapi setidaknya kalau ada kesalahan dengan yang dilakukan RRI, ujungnya adalah kesalahan Pemerintah, dan Pemerintahan ini tentu ada komandannya bukan?

KETIKA juga ada pernyataan akan dibentuk PANSUS Pilpres, tentu saja paling utama adalah menyelidiki kecurangan KPU, saya berharap ini betul dilaksanakan, supaya tidak hanya terkesan gertak sambal. Pasti seru menyaksikan prosesnya, apalagi kalau melibatkan Pemerintah sebagai pihak yang paling disorot dalam pelaksanaan Pilpres. Ayo segera lakukan, supaya makin seru keadaan, siapa tahu juga akan menuai caci maki rakyat atas anggota DPR yang terlibat didalamnya. Sekalian menguji kewarasan kita semua, semoga tidak ada anggota DPR yang menjadi korbannya. Setidaknya akan menunjukkan kepada kita semua, Partai apa saja yang layak kita beri dukungan selanjutnya. Saya justru kawatir Pansus ini tidak jadi terjadi, maaf. Jangan lupa setelah ini bisa jadi juga akan ada Pansus MK wkwkwkwk...

KETIKA peristiwa-peristiwa itu terjadi, sepertinya kemenangan adalah upaya keharusan yang tidak boleh diubah, pantang menyerah sebodo amat rakyat gelisah, dan usaha meyakinkan rakyat akan adanya kecurangan adalah jalan pintas yang tersisa, walau saya berdoa semoga tidak banyak rakyat yang terprovokasi. Berjuta macam gosip sudah dilempar, sayangnya banyak yang sudah saya lupa, jadi saya hanya bisa menuliskan beberapa saja: Jokowi korupsi bus karatan(bawa buktinya ke KPK kalau ada) ; Adanya Keterlibatan Asing(memang asing punya hak suara?) ; Ratusan triliun uang cash masuk dari luar negeri untuk penyuapan Pilpres(duit semua atau capur daun? Padahal bawa uang cash sejumlah tertentu antar Negara harus ada ijinnya. Kalau pembuat gosipnya tahu, apa iya aparat keamanannya tidak tahu? Kalu gitu kenapa tidak dilaporkan?) ; JK membayar 10 T untuk bisa jadi Cawapres (kekayaannya saja jauh dari itu) ; Ketua KPU iparnya JK(memang hanya ketua KPU saja yang kerja?) ; Apa lagi ya? Maaf sudah tidak ingat. Sebetulnya gosip-gosip itu adalah bagian dari upaya kemenangan, saya dapat memahami. Tapi kalau pertandingannya sudah selesai, dan gosip-gosip itu "misalnya" masih terus ditiupkan, apa tujuan mulianya? Apakah supaya rakyat terprovokasi? Atau .....jangan-jangan Capres-nya sendiri yang termakan gosip, sampai lupa menyadari antara gosip dan kenyataan, bingung membedakan gosipnya sendiri berubah diyakini sebagai kebenaran, kebenaran mutlak yang harus disebarkan, supaya semua pendukungnya juga terhipnotis meyakini kebenaran gosip-gosip itu. Semoga ada yang menepuk membangunkan kesadaran itu. Kasihan kalau harus berlarut-larut, apakah kini itu merupakan zona nyamannya, justru disadarkanpun lebih memilih terhipnotis saja. Itulah sebabnya saya katakan kasihan. Dan yang pasti itu semua hanya ocehan saya yang tidak punya makna apa-apa. Jadi jangan dimasukkan hati ya .... Sering kali kalau saya merancu jadi lupa titik koma, ngocehnya suka susah dipahami. Jadi mohon maaf kalau Anda tidak paham.

KETIKA saya tiba-tiba juga teringat pembicaraan di banyak tipi beberapa waktu yang lalu, waktu menjelang Pemilu Legislatif akan dan sedang dimulai, bukankah waktu itu marak di promosikan orang-orang yang bisa membantu menjadikan Anggota DPR ; Walikota ; Bupati ; Gubernur ; Presiden, saya yakin banyak pembaca yang ingat bukan? Orang tersebut ingat saya tidak mau disebut dukun, jadi apa ya sebutannya? Terserah Anda sajalah, tapi ingat saya tarif untuk jadi Presiden adalah 1T Rupiah, dan hebatnya ingat saya bergaransi, lalu yang ingin iseng saya tanyakan, kenapa dulu tidak pakai jasanya saja kalau prinsipnya harus menang? Saya harap tidak ada yang iseng memberi tanggapan "sudah pakai jasanya kok" .....nanti penjual jasa itu tidak laku lagi lho! (SPMC SW, Juli 2014)

LHO, KOK ADA NAMA PASTOR DI SUSUNAN KABINET-KERJA JOKOWI-JK

                   (Image source: travelsworlds.com)


Blogspot. Pak Presiden Jokowi akan membentuk Kabinet untuk Pemerintahannya yang akan datang, yang tidak kalah pentingnya dari pembentukan Kabinet, pasti sangat hebat kalau tidak lupa membuat perjanjian tertulis dengan Menteri-Menteri yang akan menjabat, termasuk isi perjanjiannya adalah: Perjanjian tentang dilarangnya anak / ortu / mertua /  saudara / ipar / sepupu / keponakan Menteri untuk terlibat bisnis apapun yang berhubungan dengan Kementrian yang dipimpinnya, tentu saja harus ada sanksi pengunduran diri-nya. Apakah hal itu melanggar HAM? Kalau perjanjian itu dilakukan diawal dan disetujui oleh calon Menteri, saya tidak melihat pelanggaran itu, lalu saya teringat kehebatan Pak Hoegeng mantan Kapolri, dan menyayangkan kasus Videotron yang melibatkan anaknya Menteri Syarief Hasan. Dan hal tersebut tentu sangat elok kalau juga dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan tentu saja harus terus terang dibicarakan atau dibuat hitam-putih-nya, bukan atas dasar yang penting TST saja. Juga bersedia di screening terlebih dahulu oleh KPK atas kebersihan diri semua kandidatnya.

Bagi Presiden, melaksanakan tugas selama satu periode kepresidenan bukanlah perkara mudah, terutama sekali kalau ingin menjadi Presiden hebat, Presiden yang akan dicatat dengan tinta emas sejarah bahkan sejarah bangsa-bangsa di Dunia. Rakyat kita adalah bhinneka, dan itu tidak mudah penanganannya, godaan untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu dalam banyak hal mungkin dianggap wajar, apa lagi dengan iming-iming dukungan baik secara politik maupun di-elu-elu-kan. Walau godaan tampaknya menguntungkan secara sesaat, semoga Pak Jokowi tetap berani berpegang pada konstitusi. Hasil akhir adalah yang terpenting, dan itu akan dinilai oleh sejarah, tegaknya Negara ini setara Negara-Negara demokrasi di Dunia. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi kiblat Negara demokrasi di Asia. Rakyatnya MAKMUR dan BERMARTABAT.

Sungguh dalam bayangan saya menjadi Presiden yang hebat tidaklah semudah yang terlihat, awal dari itu semua adalah susunan Kabinet yang akan dibentuknya. Sebelum pembuktian kerja Kabinetnya, para pengamat dan banyak tokoh akan mencermati siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri, dan itu pasti akan heboh, bukan tidak mungkin mereka-mereka yang sudah memberi stempel “Presiden Boneka” maupun yang mencurigai “Politik Dagang Sapi” akan sangat menghubung-hubungkan kewilayah tersebut atas siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri.

Ada kuisioner yang melibatkan partisipasi masyarakat umum jika berkenan memberi masukkan siapa-siapa Menteri yang diusulkan, Anda bisa cari via Google “Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)” dan mengisinya. Saya sudah ikut mengisinya, berikut nama-nama yang saya nominasikan(kalau ada yang sehati dengan maksud Anda, silahkan diisikan juga ke KAUR biar rame dan punya bobot, TQ ya):

1. Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI):
Prof. ANIES R BASWEDAN

2. Menteri Luar Negeri (MENLU):
Prof. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., Ph.D.

3. Menteri Pertahanan (MENHAN):
Jend. (Purn) RYAMIZARD RYACUDU

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM):
Prof. DR. SALDI ISRA, SH., MPA
(Prof. DR. M. Mahfud MD, SH, SU.)

5. Menteri Keuangan (MENKEU):
Ir. RADEN PARDEDE, Ph.D

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MEN-ESDM):
DR. RIZAL RAMLI, Ph.D

7. Menteri Perindustrian (MENPERIN):
Prof. RHENAL KASALI, SE

8. Menteri Perdagangan (MENDAG):
AVILIANI, SE, MSi

9. Menteri Pertanian (MENTAN):
Prof. DR. Ir. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

10. Menteri Kehutanan (MENHUT):
M. ARIEF BUDIMAN, Ph.D

11. Menteri Perhubungan (MENHUB):
TJAHJO KUMOLO, SH

12. Menteri Kelautan dan Perikanan (MEN-KP):
Laksamana (Purn) TEDJO EDHY PURDIJANTO

13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MENAKERTRANS):
RIEKE DIAH PITALOKA

14. Menteri Pekerjaan Umum (MENPU):
Prof. YOHANES SURYA, Ph.D

15. Menteri Kesehatan (MENKES):
Dr. WARSITO PURWO TARUNO

16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD):
Prof. DR. KEN KAWAN SOETANTO

17. Menteri Sosial (MENSOS):  
Pastor BENNY SUSETYO Pr.

18. Menteri Agama (MENAG):
DR. IMAM B. PRASODJO, Ph.D

19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (MENPAREKRAF):
Prof. JOSAPHAT TETUKO SRI SUMANTYO, Ph.D

20. Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO):
Prof. DR. KHOIRUL ANWAR

21. Menteri Sekretariat Negara (MENSETNEG):
Prof. DR. MARGARITO KAMIS, SH, M.Hum.

22. Menteri Riset dan Teknologi (MENRISTEK):
Prof. NELSON TANSU, Ph.D

23. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MEN-KUKM):
MUHAIMIN ISKANDAR, S.IP., M.IKom.

24. Menteri Lingkungan Hidup (KEMEN-LH):
Drs. AKBAR FAISAL, M.Si

25. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MEN-PPPA):
Dra. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

26. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB):
DR.Ir. PRAMONO ANUNG, MM

27. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (MEN-PDT):
MARWAN JAFAR, SE, SH, BBA

28. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MEN-PPN):
DR. KURTUBI, SE, MSp, MSc

29. Menteri Badan Usaha Milik Negara (MEN-BUMN):
Prof. Dr.(H.C.) DAHLAN ISKAN

30. Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA):
ENGGARTIASTO LUKITA

31. Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA):
MARUARAR SIRAIT, S.IP.

32. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MENKO POLHUKAM):
Jend. (Purn) LUHUT PANDJAITAN

33. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (MENKO EKUIN):
DR. ICHSANUDDIN NOORSY, BSc, SH, MSi

34. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat(MENKO KESRA):
DR. CORNELIS LAY

35. Sekretariat Kabinet (SETKAB):
ANDI WIDJAJANTO, S.Sos., M.Sc.
—————
Dewan Penasehat Politik:
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI ;
Prof. J.E. SAHETAPY ;
Prof. IKRAR NUSA BHAKTI.

Tim Penasehat dan Juru Bicara Presiden Bidang Politik:
Prof. TJIPTA LESMANA (Koordinator semua juru bicara) ;
DR. J KRISTIADI.

Tim Penasehat dan Juru Bicara Presiden Bidang Umum:
EEP SAEFULLOH FATAH ;
FADJROEL RACHMAN ;
ADIAN NAPITUPULU ;
BUDIMAN SUDJATMIKO.
—————–
Membentuk Kabinet Pemerintahan tentu tidak semudah tentang pemilihan hanya figur-figur yang disuka atau sekedar balas jasa bukan? Kalau hanya itu pertimbangannya, justru mengabaikan kesempatan yang begitu mulia telah Allah berikan atas kemenangan kompetisi melelahkan dan melibatkan banyak rakyat yang sangat ingin keadaan segera berubah. Siapa, Mengapa, Kenapa adalah pertanyaan mendasar tentang calon Menteri yang akan dipilih, dan apa tantangan pekerjaan atau goal yang ingin dicapai sebaiknya diutarakan didepan sebagai pertimbangan kesediaan sang Calon atas kesanggupannya memikul beban. Itu versi kaca-mata saya, bagaimana menurut Anda? Dan jabatan WAMEN, menurut saya hanya penghamburan uang Negara untuk membalas jasa, kalau memang dibutuhkan karena beban pekerjaan, itulah sebabnya jangan pilih Menteri yang terlalu tua, yang muda-muda juga tidak kalah hebatnya.

Begitu juga alasan dan pertimbangan kenapa saya menominasikan nama-nama diatas, berikut adalah pertimbangan, dan tentu saja tidak semuanya. Semua Kementerian memang sangat penting, tapi ada beberapa yang paling sensi saat ini, antara lain adalah:

Kementerian AGAMA: Ada uang ummat puluhan triliun disana(bahkan akan mencapai ratusan triliun), sungguh rawan untuk diselewengkan, dan itu terbukti mantan Menterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal secara nurani, itu sangat mencederai seluruh ummat, menjelekkan citra Agama mayoritas, dan sungguh sangat disayangkan. Itulah sebabnya, mungkin akan lebih bijak kalau menunjuk Menteri Agama bukan dari orang Politik, karena hal itu sangat rawan karena tokoh politik bukan tidak mungkin akan tersandera kepentingan oleh partainya. Dan saya menominasikan DR. IMAM B. PRASODJO, Ph.D.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Janji Pak Presiden waktu kampanye adalah “Revolusi Mental”, dan untuk menyonsong kemakmuran rakyat yang bermartabat, memang Kementerian ini sangat penting. Banyak yang mengira Anies Baswedan layak diposisikan sebagai Menteri Pendidikan, dan sayapun juga berpendapat begitu. Tapi ada tokoh hebat anak Bangsa ini yang juga patut dipertimbangkan dijadikan Mendikbud, Prof. DR. Ken Kawan Soetanto, lahir di Surabaya, masih di Jepang, konon Kementrian Pendidikan Jepang menjadikan beliau sebagai penasehat, kalau mereka saja begitu menaruh hormat untuk memanfaatkan kehebatannya, bukankah sangat layak kalau yang bersangkutan diberi tugas mencerdaskan Bangsa sendiri? Ingat saya beliau mendapatkan 4 gelar Doktor pada bidang ilmu yang sangat berbeda, dan hal itu menjadikannya tokoh langka di dunia. Sangat sayang kalau tidak diminta bantuannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan saya menominasikan Prof. DR. KEN KAWAN SOETANTO, tokoh yang saya maksud tersebut sebagai MENDIKBUD.

Kementerian Dalam Negeri: Dalam tatanan kenegaraan Mendagri kalau tidak salah ada diurutan ke tiga setelah RI-1 dan RI-2. Jadi Mendagri sebetulnya juga sangat penting bukan? Ada kabar beredar, bagi mereka yang sudah mempunyai E-KTP, hati-hati jangan sampai hilang, karena konon khabarnya kalau hilang tidak bisa diganti, bisanya diganti dengan kembali ke-model yang lama. Dan saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, takutnya menyebarkan gosip yang belum tentu benar, karena KTP saya memang tidak hilang. Tapi seandainya kependudukan negeri ini tercatat dengan baik, “semua” penduduk punya NIK (Nomor Identitas Kependudukan) sejak lahir, saya yakin pelaksanaan Pemilu juga termasuk yang akan sangat terbantu. Datanya sangat berguna untuk mengentaskan kemiskinan. Perlu orang cerdas untuk menangani itu, dan memang sangat penting Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. ANIES R BASWEDAN.

Kementerian Pekerjaan Umum: Jarang yang membicarakan, padahal perlu revolusi pemikiran, cobalah sejenak menengok mumpung lagi musimnya mudik. Kenapa proyek pembenahan jalan hanya gencar dilakukan saat-saat menjelang musimnya orang mudik? Kejadian menjengkelkan yang sudah membudaya dan dianggap sudah sepatutnya begitu. Percayalah, perlu pemecahan yang berbeda, entah kualitas atau metode-nya. Bukankah Ahok pernah memotong anggarannya PU-DKI 30 persen ya? (lupa), bukan tidak mungkin adanya banyak penyimpangan rutin pada Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. YOHANES SURYA, Ph.D, jangan Anda pikir tidak nyambung ya, percayalah perlu orang yang mau berpikir hebat untuk merubah budaya korupsi yang sudah membudaya.

Kementerian ESDM dan Menko EKUIN: Perlu kerja sama yang erat, bahu-membahu demi kepentingan Indonesia dan memberantas mafia migas yang konon sangat menggurita. Selain RR mantan kepala SKK MIGAS yang sudah dipenjarakan, bukan tidak mungkin akan menyeret yang lain. Itulah sangat penting menunjuk Menteri yang mumpuni dan “gila”, gila Idealisme kejujuran dan gila keberanian memberantas mafia, untuk itu mereka-mereka harus bersih supaya ada landasan “berani gila”. Siapa tahu dengan menempatkan mereka sebagai Menteri, Indonesia akan segera keluar dari keterpurukan? Dan saya memperhatikan Rizal Ramli dan Ichsanuddin Noorsy suaranya cukup nyaring, walau Rizal Ramli pernah diberi kesempatan, banyak yang mengatakan Presiden-nya ketika itu diminta untuk memecat beliau. Sekalian kita buktikan apakah betul Presiden Jokowi hanya tunduk pada Konstitusi RI? Dan juga membuktikan Menteri-Menteri tersebut betul berani atau hanya nyaring bersuara. Dan saya ada rasa optimis dengan Presiden Jokowi mengingat waktu jadi Gubernur DKI katanya juga pernah menolak pinjaman asing ketika ada indikasi “akan di-dekte”. Segera waktunya pembuktian, dan semoga kita bisa bersabar karena semua itu tidak semudah membalikkan tangan, karena mereka yang sudah terbiasa menikmati uang haram, tentu akan dengan segala cara menghalangi. Dan saya menominasikan DR. RIZAL RAMLI, Ph.D sebagai Menteri ESDM, dan DR. ICHSANUDDIN NOORSY, BSc, SH, MSi sebagai MENKO EKUIN.

Nama-nama tokoh lain yang dituliskan sepertinya sangat asing ditelinga kita, mereka adalah orang-orang sukses yang sudah tidak butuh korupsi lagi, karena mereka adalah orang-orang yang sudah bisa sukses tanpa butuh jabatan. Yang saya maksud adalah:

Prof. DR. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, Bupati Bantaeng, Makasar, sepertinya dari partai kompetitor, tapi lupakan saja partainya, kita sedang ingin membangun Indonesia. Ini usulan yang paling tidak populer bukan?

Muhammad Arief Budiman, Ph.D lahir di Yogya, 28 September 1970, tinggal di Amerika.

DR. Warsito Purwo Taruno lahir di Purwokerto, 15 Februari 1960.
 
Pastor Benny Susetyo Pr. Sepertinya ini usulan nekat, tapi beliau adalah orang Indonesia asli, lahir di Malang, 10 Oktober 1968. Saya rasa tidak ada yang salah dengan seorang Pastor, kalau sama-sama berkenan, saya justru yakin akan sangat jauh dari yang namanya korupsi.

Prof. Josaphat TS Sumantyo, Ph.D lahir di Bandung, 25 Juni 1970, tinggal di Jepang(?)

Prof. DR. Khoirul Anwar lahir di Kediri 1978, tinggal di Jepang.

Prof. Nelson Tansu, Ph.D lahir di Medan, 20 Oktober 1977, tinggal di Amerika, hebat di bidang Matematika-Elektro-Fisika.
————-
Pemilihan Menteri jangan lupa memperhatikan “kebudayaan” korupsi yang sudah terjadi, karena korupsi bahkan sangat mungkin bukan dilakukan oleh Menteri, tapi oleh pejabat-pejabat dibawahnya. Bukankah begitu yang banyak terjadi di Dirjen Pajak, Kementrian ESDM? Juga di tempat-tempat lainnya. Itulah sebabnya, kejujuran saja tidaklah cukup untuk seorang Menteri, akan lebih hebat kalau juga cerdik membabat habis korupsi dilingkungan kerjanya. Dan itu tidak mudah! Karena yang sudah sering terjadi adalah justru sang Menteri yang tercebur kekubangan korupsi itu sendiri, lalu sesudahnya menyalahkan menjadi korban sistem! Sungguh kebangetan, kenapa tidak memperbaiki kalau memang sistemnya tidak benar, memang begitulah sifat-sifat maling bukan?

Penetapan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi kalau akhirnya Menteri yang dipilih ternyata gagal menjalankan tugas atau bahkan menjadi maling, setidaknya rakyat juga akan menilai bahwa Presiden telah salah, tidak becus atau gagal memilih anggota Kabinetnya. Jadi semoga Pak Presiden memilih anggota Kabinet sendiri bukan karena di-dekte orang lain, karena tanggung jawab akhir ada dipundak Presiden.

Mencermati keadaan dan sangat melelahkannya Pilpres yang baru saja berlangsung, dan ada indikasi masih akan berbuntut panjang, Pak Jokowi sangat perlu penasehat yang cerdas dalam berkomunikasi, yang bukan saja hanya bertujuan menyenangkan Presiden, tapi juga kritis memberi masukkan atas keadaan yang sebenarnya, itulah sebabnya diatas juga saya ajukan Penasehat-Penasehat yang cukup kredibel menurut saya.

Akhirnya sekali lagi SELAMAT Pak Presiden, dan juga selamat bekerja mengemban tugas yang amat berat, saya mendoakan Bapak berhasil, tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya sekaligus juga akan mengkritisi Bapak dikemudian hari. (SPMC SW, JULI 2014)
.
(Maaf, artikel ini panjang karena gabungan dari dua artikel sebelumnya, TQ)
.
—————–
.  
Catatan:
Demi kembalinya persatuan dan kesatuan Bangsa, tidak terlalu salah kalau harus memilih Menteri bahkan dari Partai mantan kompetitor.

Pilihan bagus adalah: Prof. DR.Ir.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr., Bupati Bantaeng, Makasar.

Pilihan “gendheng” adalah: Prof. DR. M. Mahfud MD, SH, SU., dan yang terakhir ini adalah catatan paling gendheng yang pernah saya usulkan dalam artikel. Sepertinya memang sangat ngawur, tapi sungguh tidak ngelindur, dan penjabarannya akan sangat panjang kalau harus ditulis disini. Maaf.

Dan kalau memilih Menteri dari Partai mantan kompetitor, sebaiknya tidak perlu dinegosiasikan untuk minta dukungan di Parlemen, selain akan ada berita miring, kalau memang kebijakan berpihak demi kepentingan seluruh rakyat, tidak perlu khawatir. Nawaitu Lillahi Ta’ala aja Pak Presiden. (SW)

HUH! GUE BILANG APE? ... JOKOWI WARISKAN PEMIMPIN KAFIR TOH!?

                            (Image source: azizna.blogspot.com)

Blogspot. Selamat atas terpilihnya Jokowi-JK menjadi Presiden & Wapres ke 7 RI. Pada kompetisi Pilpres kali ini, karena memang tidak dikriteriakan untuk kemungkinan menang bersama, maka menang atau kalah tidak dapat dihindarkan bagi perserta kompetisinya. Menerima kekalahan dengan kebesaran hati jauh lebih susah dari pada merayakan kemenangan, dan itu terbukti dengan pernyataan Capres No.1 kemarin “Penarikan diri dari proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres”. Kalau ternyata ada ketidak puasan atau menganggap adanya kecurangan, MK adalah salurannya. Dan akan sangat elok kalau pengaduan ke MK-nya disertai bukti dan logika yang mumpuni akan kemungkinan merubah keadaan, bukan karena emosi yang semakin memperlihatkan “tidak bisa menerima kekalahan”. Contohnya …. ketika membawa bukti bahwa adanya pemilih yang hanya menunjukkan KTP tanpa adanya form A-5, bukankah UU-nya hanya memungkinkan pemilihan ulang di TPS tersebut maksimal 10 hari dari hari resmi pemungutan suara? Berarti itu basi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, apakah yang ikut coblosan dengan hanya berbekal KTP tersebut sudah pasti memilih lawan? Mohon jangan lupa instropeksi kedalam, sudah jujurkah dalam Pilpres kali ini? Termasuk jujur dalam kampanye, karena membohongi diri sendiri sama dengan membohongi Tuhan bukan? Dan biasanya yang tidak jujur adalah mereka yang lupa malu dan lupa berlogika, bahkan lupa bahwa sebetulnya sudah sangat memalukan-pun tapi tidak merasa. Lupa KEBANGETAN!

Bagi pemenang Pilpres, melaksanakan tugas selama satu periode kepresidenan bukanlah perkara mudah, terutama sekali kalau ingin menjadi Presiden hebat, Presiden yang akan dicatat dengan tinta emas sejarah bahkan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Rakyat kita adalah bhineka, dan itu tidak mudah penanganannya, godaan untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu dalam banyak hal mungkin dianggap wajar, apa lagi dengan iming-iming dukungan baik secara politik maupun di-elu-elu-kan. Walau godaan tampaknya menguntungkan secara sesaat, semoga Pak Jokowi tetap berani berpegang pada konstitusi. Hasil akhir adalah yang terpenting, dan itu akan dinilai oleh sejarah, tegaknya Negara ini setara Negara-Negara demokrasi di dunia. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi kiblat Negara demokrasi di Asia.

Sungguh dalam bayangan saya menjadi Presiden yang hebat tidaklah semudah yang terlihat, awal dari itu semua adalah susunan Kabinet yang akan dibentuknya. Sebelum pembuktian kerja Kabinetnya, para pengamat dan banyak tokoh akan mencermati siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri, dan itu pasti akan heboh, bukan tidak mungkin mereka-mereka yang sudah memberi stempel “Presiden Boneka” maupun yang mencurigai “Politik Dagang Sapi” akan sangat menghubung-hubungkan kewilayah tersebut atas siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri.

Semua Kementerian memang sangat penting, tapi ada beberapa yang paling sensi saat ini, antara lain adalah: Kementerian AGAMA: Ada uang ummat puluhan triliun disana(bahkan akan mencapai ratusan triliun), sungguh rawan untuk diselewengkan, dan itu terbukti mantan Menterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal secara nurani, itu sangat mencederai seluruh ummat, menjelekkan citra Agama mayoritas, dan sungguh sangat disayangkan. Itulah sebabnya, mungkin akan lebih bijak kalau menunjuk Menteri Agama bukan dari orang Politik, karena hal itu sangat rawan karena tokoh politik bukan tidak mungkin akan tersandera kepentingan oleh partainya. Dan saya menominasikan DR. IMAM B. PRASODJO, Ph.D.

Kementerian ESDM dan Menko EKUIN: Perlu kerja sama yang erat, bahu-membahu demi kepentingan Indonesia dan memberantas mafia migas yang konon sangat menggurita. Selain RR mantan kepala SKK MIGAS yang sudah dipenjarakan, bukan tidak mungkin akan menyeret yang lain. Itulah sangat penting menunjuk Menteri yang mumpuni dan “gila”, gila Idealisme kejujuran dan gila keberanian memberantas mafia. Dan saya menominasikan DR. RIZAL RAMLI, Ph.D sebagai Menteri ESDM, dan DR. ICHSANUDDIN NOORSY, BSc, SH, MSi sebagai MENKO EKUIN.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Janji Pak Presiden waktu kampanye adalah “revolusi mental”, dan untuk menyonsong kemakmuran rakyat yang bermartabat, memang Kementerian ini sangat penting, lalu ada anak bangsa yang masih tinggal di Jepang dan Kementerian Pendidikan Jepang-pun menempatkan beliau sebagai penasehatnya, kalau mereka saja begitu menaruh hormat untuk memanfaatkan kehebatannya, bukankah sangat layak kalau yang bersangkutan diberi tugas mencerdaskan Bangsa sendiri? Dan saya menominasikan Prof. DR. KEN KAWAN SOETANTO, tokoh yang saya maksud tersebut sebagai MENDIKBUD.

Kementerian Dalam Negeri: Ada kabar beredar, bagi mereka yang sudah mempunyai E-KTP, hati-hati jangan sampai hilang, karena konon khabarnya kalau hilang tidak bisa diganti, bisanya diganti dengan kembali ke-model yang lama. Dan saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, takutnya menyebarkan gosip yang belum tentu benar, karena KTP saya memang tidak hilang. Tapi seandainya kependudukan negeri ini tercatat dengan baik, “semua” penduduk punya NIK (Nomor Identitas Kependudukan) sejak lahir, saya yakin pelaksanaan Pemilu juga termasuk yang akan sangat terbantu. Perlu orang cerdas untuk menangani itu, dan memang sangat penting Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. ANIES R BASWEDAN.

Kementerian Pekerjaan Umum: Jarang yang membicarakan, padahal perlu revolusi pemikiran, cobalah sejenak menengok mumpung lagi musimnya mudik. Kenapa proyek pembenahan jalan hanya gencar dilakukan saat-saat menjelang musimnya orang mudik? Kejadian menjengkelkan yang sudah membudaya dan dianggap sudah sepatutnya begitu. Percayalah, perlu pemecahan yang berbeda, entah kualitas atau metode-nya. Bukankah Ahok pernah memotong anggarannya PU-DKI 30 persen ya? (lupa), bukan tidak mungkin adanya banyak penyimpangan rutin pada Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. YOHANES SURYA, Ph.D, jangan Anda pikir tidak nyambung ya, percayalah perlu orang yang mau berpikir hebat untuk merubah budaya korupsi yang sudah membudaya.

Yang tidak kalah pentingnya dari pembentukan Kabinet oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasti sangat hebat kalau tidak lupa membuat perjanjian tertulis dengan Menteri-Menteri yang akan menjabat, termasuk isi perjanjiannya adalah: Perjanjian tentang dilarangnya anak / ortu / mertua /  saudara / ipar / sepupu / keponakan Menteri untuk terlibat bisnis apapun yang berhubungan dengan Kementrian yang dipimpinnya, tentu saja harus ada sanksi pengunduran diri-nya. Apakah hal itu melanggar HAM? Kalau perjanjian itu dilakukan diawal dan disetujui oleh calon Menteri, saya tidak melihat pelanggaran itu, lalu saya teringat kehebatan Pak Hoegeng mantan Kapolri, dan menyayangkan kasus Videotron yang melibatkan anaknya Menteri Syarief Hasan. Dan hal tersebut tentu sangat elok kalau juga dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan tentu saja harus terus terang dibicarakan atau dibuat hitam-putih-nya, bukan atas dasar yang penting TST saja.

Pemilihan Menteri jangan lupa memperhatikan “kebudayaan” korupsi yang sudah terjadi, karena korupsi bahkan sangat mungkin bukan dilakukan oleh Menteri, tapi oleh pejabat-pejabat dibawahnya. Bukankah begitu yang banyak terjadi di Dirjen Pajak? Juga di tempat-tempat lainnya. Itulah sebabnya, kejujuran saja tidaklah cukup untuk seorang Menteri, akan lebih hebat kalau juga cerdik membabat habis korupsi dilingkungan kerjanya. Dan itu tidak mudah! Karena yang sudah sering terjadi adalah justru sang Menteri yang tercebur kekubangan korupsi itu sendiri, lalu sesudahnya menyalahkan menjadi korban sistem! Sungguh kebangetan, kenapa tidak memperbaiki kalau memang sistemnya tidak benar, memang begitulah sifat-sifat maling bukan?

Penetapan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi kalau akhirnya Menteri yang dipilihnya ternyata gagal menjalankan tugas atau bahkan menjadi maling, setidaknya rakyat juga akan menilai bahwa Presiden telah salah, tidak becus atau gagal memilih anggota Kabinetnya. Jadi semoga Pak Presiden memilih anggota Kabinet sendiri bukan karena di-dekte orang lain, karena tanggung jawab akhir ada dipundak Presiden.

Akhirnya sekali lagi SELAMAT Pak Presiden, dan juga selamat bekerja mengemban tugas yang amat berat, saya mendoakan Bapak berhasil, tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya sekaligus juga akan mengkritisi Bapak dikemudian hari.

Tidak lupa SELAMAT juga untuk Pak Basuki, Anda memang “ditakdirkan” jadi Gubernur DKI, saya yakin Indonesia akan lebih baik dengan adanya RI-1 Jokowi dan DKI-1 Basuki. Bravo! (SPMC SW, Juli 2014)
.
——————–  
Catatan:
Demi kembalinya persatuan dan kesatuan Bangsa, tidak terlalu salah kalau harus memilih Menteri bahkan dari Partai mantan kompetitor.

Pilihan bagus adalah: Prof. DR.Ir.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr., Bupati Bantaeng, Makasar.

Pilihan “Gendheng” adalah: Prof. DR. M. Mahfud MD, SH, SU., dan yang terakhir ini adalah catatan paling gendheng yang pernah saya usulkan dalam artikel. Sepertinya memang sangat ngawur, tapi sungguh tidak ngelindur, dan penjabarannya akan sangat panjang kalau harus ditulis disini. Maaf.

Dan kalau memilih Menteri dari Partai mantan kompetitor, sebaiknya tidak perlu dinegosiasikan untuk minta dukungan di Parlemen, selain akan ada berita miring, kalau memang kebijakan berpihak demi kepentingan seluruh rakyat, tidak perlu khawatir. Nawaitu Lillahi Ta’ala aja Pak Presiden. (SW)
.  
“INILAH RENCANA SUSUNAN KABINET KEDUA CAPRES”
.
 http://t.co/8JOGcpAcid
.
——————
.
BASUKI, Selain KRISTEN, CINA Lu !
.
http://t.co/0duYoZiEvW
.
——————————

"TIDAK BECUS REKAPITULASI PILPRES, PADAHAL CUKUP SEHARI DAN PASTI JUJUR"

 

                   (Image source: jurnal3.com)

Blogspot. Kisruh rekapitulasi suara pemilu jadi polemik, banyak sekali terjadi manipulasi, akibatnya banyak tempat mengadakan pemungutan suara ulang, tapi saya belum dengar apa tindakan hukum atas terjadinya manipulasi itu, kalau tidak pernah ada yang dihukum karena terjadinya manipulasi, siapa yang takut melakukan manipulasi? Aneh sekali menurut saya, apakah penyelenggaraan pemungutan suara semuanya pakai tenaga sukarela? Yang tidak perlu digaji sehingga tidak bisa dimintai pertanggung jawaban? Bukankah dengan terjadinya pemungutan suara ulang itu berarti ada biaya lagi, berarti negara sudah dirugikan bukan? Bagaimana dengan kerugian kredibilitas Pemilu itu sendiri? Negeri ini sebetulnya Negeri hukum atau Negeri apa? Memprihatinkan.

Seharusnya data dari C1 hasil penghitungan dari TPS sudah cukup memadai sebagai data paling elemen yang di-input ke-komputer, selanjutnya rekapitulasi dilakukan oleh komputer, kalau itu dilakukan saya pikir tidak akan sekisruh saat ini. Jadi data C1 yang dari TPS di-input sebagai record, tentu saja datanya dilengkapi dengan menggunakan KODE-POS ditambah 3 digit nomor TPS dalam wilayah kode-pos yang sama dan itu merupakan key-index-nya. Itulah File C1 yang berisi 516.142 record sesuai jumlah TPS seluruh Indonesia. Ditambah dengan pembuatan beberapa tabel sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya Tabel Kode Pos, Tabel Penanggung Jawab TPS, Tabel Password, Tabel Konfirmasi, dan lain-lain. Sepertinya tidak terlalu susah membuat program rekapitulasinya. Mau dibuat rekapitulasi per-wilayah maupun per-Propinsi dan rekapitulasi nasional juga tidak susah bukan? Hari gini rekapitulasinya manual, seperti kembali ke zaman sabak saja.

Mungkin banyak yang mempertanyakan bagaimana caranya memasukkan data C1-nya, dan itu perlu sedikit trik, bisa saja data C1-nya dikumpulkan per wilayah Kabupaten misalnya, lalu di-key-in oleh satu orang yang ditunjuk oleh KPU disetiap Kabupatennya. Untuk menjaga netralitas, perwilayah Kabupaten bukan berarti harus melibatkan Bupati atau jabatan pemerintahan bukan?

Setelah itu File C1 bisa di akses oleh umum untuk melakukan pemeriksaan (Inquiry), utamanya oleh para saksi masing-masing TPS apakah datanya sudah dimasukkan dengan benar atau belum, dan itu bisa dikasih hak untuk konfirmasi yang hanya sekali dengan batasan program secara otomatis. Bila perlu data tersebut bisa di copy oleh masing-masing team sukses untuk diproses sendiri menggunakan programnya sendiri sebagai pembanding atau diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten kalau ingin memprosesnya.

Percayalah, setelah semua data C1 masuk, hanya perlu beberapa saat saja untuk memprosesnya, dan lebih aman dari manipulasi seperti yang sekarang ini begitu heboh. Memang perlu pembenahan data C1-nya terutama supaya bisa dilakukan rekapitulasi sesuai kebutuhan, dan pembuatan program key-input-nya supaya bisa share.

Tentang Kotak untuk sarana Pemilu yang sering kali saya lihat diangkut kemana-mana itu, saya terus terang saja juga heran, kenapa harus begitu ya? Apa tidak bisa dikasih stiker segel yang lebar dan ada tanda tangan saksi, lalu dititipkan di kantor polisi terdekat? Jadi tiap kantor polisi disumbang untuk bikin satu ruangan khusus untuk isi kotak suara kalau memang tidak ada tempatnya, dan kotak suara itu juga bisa dipakai Pilkada atau Pemilu lainnya. Kalau Kepala Polisi setempat yang ditempati kotak suara diultimatum oleh atasannya: “Akan dipecat kalau sampai segel box terbuka.” Saya kok yakin akan aman, bukankah mereka lebih jelas system komandonya? Selain itu kalau C1 sudah di buat banyak rangkap dan diberikan oleh saksi yang lebih dari satu, bukankah sebetulnya Kertas Suara untuk pencoblosan tidak terlalu penting lagi? Desain data C1 memang sangat penting supaya tidak mudah dimanipulasi, dan memenuhi kaidah cross-check sehingga secara system akan sangat membantu, dan itu tidak sulit.

Dan saya kok jadi gregetan memperhatikan keadaan saat ini, terutama kenapa harus dilakukan manual untuk rekapitulasinya, bukankah itu rawan dituding supaya bisa dikotak-katik? Saya tidak percaya kalau mereka semua tidak bisa mencarikan jalan keluar untuk proses komputerisasi tersebut. SUNGGUH! (SPMC SW, Juli 2014)
.
——————-
.
Catatan:
Ada 414 Kabupaten di Indonesia, mungkin perlu 500 orang untuk input data C1, karena DKI dan mungkin beberapa tempat perlu lebih banyak tenaga.

Seandainya semua manusia di Indonesia dikasih nomor penduduk sejak lahir, pasti lebih mudah lagi penyelenggaraan Pemilunya. Dan itu semua tidak susah, tapi sepertinya dibuat susah supaya …….? (SW)
————

"ISRAEL JUMAWA, PALESTINA KEBANGETAN, AKU SOTOY"

                   (Image source: www.atjehcyber.net)


Blogspot. Selama berpuluh tahun ini sudah puluhan kali Israel membombardir Palestina, rakyat sipil selalu jadi korban, banyak rakyat dibanyak negara unjuk rasa mengecam kekejaman Israel. Dan pemberitaan-pemberitaan di tipi-tipi Indonesia menampilkan demo-demo hampir diseluruh kota besar di Indonesia, juga utamanya kota-kota yang punya universitas, mengalahkan demo di negara sekitar Palestina itu sendiri, kepedulian yang luar biasa, dan juga otomatis dengan aksi penggalangan dana, ” #SAVE PALESTINE ; #PEDULI PALESTINA “

Konon peperangan terbuka kali ini diawali peristiwa pihak Hamas pada 12 Juni 2014 menculik dan membunuh tiga remaja Israel di Tepi Barat, lalu Israel melakukan operasi penangkapan kepada setiap warga Palestina yang dianggap terlibat dengan penculikan itu. Dan kemudian ada remaja Palesina yang juga meninggal karena diculik, pertikaian berkembang terus, Hamas menggunakan roket, lalu Israel membalasnya dengan brutal, dan terjadilah korban sipil yang sekarang dihebohkan banyak masyarakat dunia.

Dalam pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang bersangkutan mengaku menerima himbauan dari banyak kepala pemerintahan di Dunia juga dari Ketua PBB untuk menghentikan penyerangan, tapi mengabaikannya.

Itulah inti pemberitaan-pemberitaan yang beredar, dan maaf saya juga coba mencermati dari sudut berbeda. Tapi inti yang ingin saya utarakan adalah “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.” Dan untuk mencapai itu, sepertinya Palestina sudah gagal berpuluh-puluh tahun ini.

Seandainya Palestina bisa mengendalikan Hamas yang terkenal militan, saya percaya keadaan tidak se absurd sekarang. Menurut saya, mestinya di Palesitina itu bersatu terlebih dahulu. Apapun kelompok yang ada di Palestina wajib bersatu-padu kalau ingin perjuangan memerdekan Bangsa Palestina lebih cepat tercapai. Karena sudah sangat jelas, ketika Hamas meluncurkan roket menyerang Israel, Israel akan membalas dengan ratusan kali inkalasi besarnya serangan, dan itu juga sudah terjadi beberapa puluh kali kejadian dimasa lalu, bahkan kali ini ditegaskan sendiri oleh Perdana Menteri Israel yang menyebabkan korban sipil sangat banyak itu.

Selama ini kita sering mendengar doktrin dari kelompok tertentu, bahkan sangat banyak yang berprinsif, Israel atau Yahudi wajib dimusnahkan. Bagaimana kalau posisinya dibalik, dan kita diciptakan atau terlahir di Bangsa Yahudi atau Israel yang dimaksud tersebut? Bukankah kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai apa? Dan seterusnya…..   Menilik posisi Israel yang dikelilingi negara-negara yang sangat ingin melumatnya, itulah salah satu sebab Israel melakukan tindakan brutal, sekaligus menunjukkan kepada lawan maupun calon lawan, jangan senggol saya, karena saya pasti akan membantai kalian. Ketika ada begitu banyak kumpulan manusia membenci kita, hukum alamnya adalah akan mempertahankan diri, bahkan secara extrim, kalau sangat terdesak atau kalah bukan tidak mungkin akan pakai nuklir yang dimilikinya. Maka ketika ada warga negaranya di culik, itu sudah cukup alasan untuk mereka berbuat brutal. Terlebih dengan adanya serangan roket oleh Hamas, maka semakin menjadilah ke-jumawaan-nya. Dan ketika melihat pemberitaan di-tipi-tipi yang mengatakan: “… padahal roket yang diakibatkan oleh Hamas hanya mengenai Pom Bensin, dan itupun juga tidak ada yang meninggal, hanya luka-luka, kenapa Israel begitu membabi-buta membalas dan membunuh banyak masyarakat sipil? …….” Saya melihat esensi yang berbeda tentang hal itu. Apa pihak Hamas tidak memperhitungkan bahwa serangan roketnya tidak akan berakibat buruk bagi Israel? Kenapa tetap melakukan kalau sudah jelas seribu persen tidak bermakna? Padahal Hamas melakukan hal tersebut juga sudah berpuluh kali, sama hitungannya dengan perlakuan brutal oleh Israel, karena memang itulah pencetusnya. Kebangetan atau memang sengaja kebangetan? Juga untuk rakyat yang menggunakan batu melawan senjata? Apakah itu bukan pengorbanan yang sia-sia? Sangat sedih juga mendengar berita bahwa ada kelompok dari Indonesia sini yang minta ijin untuk jihad, padahal yang ke Mindanau atau latihan di Afganistan tidak pernah minta ijin? Terus kalau mau jihad, caranya bagaimana? Mau perang pakai apa? Yang rasional sajalah.

Yang pasti, dalam artikel ini saya tidak hendak mempermasalahkan agama, jadi mohon tidak membenturkan apapun agama Anda. Tapi mencoba melihat dari sudut logika sambil menyodorkan perkiraan maupun kenyataan yang siapa tahu membuat kita bersama melihat dari prespektif lain, karena jika hanya menghujat dan mencaci maki saya pikir itu tidak bermanfaat, utamanya membuat capek diri kita sendiri.

Membantu Palestina memang wajib, terlebih Palestina belum sebenarnya merdeka. Tapi harus cerdas dalam membantu, coba kita bayangkan kalau kita menuruti nafsu, melumat Israel atau Yahudi seperti kegeraman banyak orang mendoktrin kita. Lalu apa yang terjadi? Pernahkah Anda membayangkan prosesnya? Seandainya kita anggap mampu menindas Israel, apa bedanya kita(Palestina) dengan Israel yang sekarang? Bukankah kita(Palestina) juga akan dikutuk masyarakat dunia, seperti sekarang ini masyarakat dunia mengutuk Israel? Jadi intinya bukan kehendak untuk memerangi, tapi kehendak untuk menghentikan peperangan, itulah esensi yang terpenting dalam hal mencapai kemerdekaan Palestina.

Serangan Israel kepada Palestina menurut pencermatan saya adalah dimulainya pihak Israel diserang terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang merupakan bagian dari Palestina, sekecil apapun serang itu, sudah cukup alasan bagi Israel untuk bertindak brutal. Dan itu tentu saja dilakukan oleh Israel bukan tanpa perhitungan, karena dengan kerusakan hebat akibat serangan Israel, membuat rakyat Palestina tidak pernah berhenti untuk selalu berbenah diri, akibatnya rakyat Palestina tidak pernah siap berbuat lebih selain hanya berbenah. Jadi bisa jadi serangan yang dilakukan Hamas justru dinanti oleh Israel sebagai alasan untuk memporak-parandakan Palestina. Atau karena menganggap bahwa Pemerintahan Resmi Palestina tidak mampu mengendalikan kelompok-kelompok didalamnya, maka Israel menyerang kebeberapa tempat. Dan itupun tidak menutup kemungkinan akan menyerang tempat apapun yang bahkan sudah ditetapkan oleh PBB sebagai wilayah yang tidak boleh diserang dalam peperangan, misalnya menyerang tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain. Hal yang akan sangat tergantung dari informasi yang didapat Israel, maka jika tempat-tempat tersebut diinfokan merangkap tempat menimbun senjata atau markas militan, pasti akan diserang juga. Itulah sebabnya Rumah Sakit dari rakyat Indonesia yang sudah dibangun dan dikomandani oleh Mer-C semoga tidak diisyukan merangkap sarang militan, karena memang murni untuk Rumah Sakit.

Sekaligus mengingatkan, sebaiknya saluran bantuan dikoordinasikan semacam yang dilakukan oleh Mer-C, karena kalau bantuan akhirnya hanya untuk beli roket, dan ditembakkan ke Israel, ngenesnya selain bisa ditangkis oleh Israel, selebihnya jadi tontonan warga Israel semacam kita nonton peluncuran kembang api di Ancol atau di Monas menjelang tahun baru. Bukankah penyaluran bantuan oleh banyak negara juga dilakukan dengan cara begitu, dikoordinasi sendiri ….. Itulah yang juga terjadi pada bantuan di Aceh ketika terjadi Tsunami dulu.

Jalan terbaik untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel menurut saya adalah mengendalikan Hamas untuk tidak menyerang Israel, sehingga tidak ada alasan bagi Israel untuk melakukan serangan yang brutal tersebut. Bagaimana caranya? Jika saja seluruh simpatisan didunia menghentikan bantuan yang disalurkan ke Hamas, justru perdamaian akan segera terjadi. Menghentikan bantuan untuk Hamas bukan berarti menghentikan bantuan untuk Palestina, tapi seperti yang ditulis diatas, penyalurannya harus mirip yang dikomandani Mer-C, implementasi langsung dengan supervisi, supaya tidak dibelikan senjata untuk perang, karena seberapa besarpun bantuan untuk senjata perang, akan diserang terlebih dahulu oleh Israel sebelum menjadi kekuatan yang menakutkannya. Bisa jadi itupulalah sebabnya Amerika selalu mengontrol negara sekitar tidak boleh membuat nuklir, bahkan menghendaki semua negara tidak boleh punya nuklir, tapi Amerika sendiri memproduksinya, dan membiarkan Israel memilikinya. Begitulah kenyataan hukum dunia yang memang tidak pernah adil bukan? Dan yang tidak boleh dilupakan, pedagang senjata itu mirip setan, selalu mengharap peperangan terjadi.

Mengenai pencaplokan wilayah oleh Israel dan lain-lain, bisa ditunda dulu untuk dibicarakan, yang terpenting adalah merdeka dalam arti yang sebenarnya, bersatu seluruh rakyatnya, menjadi anggota PBB dan lain-lain. Lalu sesudah itu melalui jalur PBB baru memperjuangkan hak-hak yang seharusnya. Dalam kasus Palestina ini, begitu menurut pendapat saya, tapi itu tidak akan pernah bisa terwujud jika doktrin “lenyapkan Israel atau Yahudi” tidak dihilangkan. Dan cara militan tidak akan mendamaikan mereka yang sedang berperang, bahkan di negara manapun seandainya itu terjadi. (SPMC SW, Juli 2014)
.
———————-
.  
Catatan:
Beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi pencetus penggalangan dana untuk Palestina, walau lingkupnya sangat kecil, kalau ada pembaca yang kebetulan masih ingat dan ikut berpartisipasi, apa kabar kalian semua? Maaf kalau pembaca yang lain menganggap ini “riya”, walau sebetulnya bukan itu maksud saya, karena saya sebetulnya sudah melupakan kronologi-nya, tahun berapa tepatnya, termasuk berapa banyak nominal yang sempat kami kumpulkan. Siapa tahu artikel ini sensi menurut beberapa orang, bukan tidak mungkin akan menuai caci-maki. Itulah sebab saya memasang bumper setidaknya supaya tahu posisi saya ada dimana. Wasallam… (SW)

(Apakah artikel ini harus saya hapus? Kalau banyak yang menghendaki …. apa boleh buat ….)

"DUA PRESIDEN NEGERI PELAWAK, SIAPA SUTRADARA BADUTNYA??"

                     (Image source: tempo.co)

Blogspot. Kedua Capres memploklamirkan kemenangan dengan berpegang hasil quick count masing-masing. Apa yang salah dengan hal itu? Sepertinya memang tidak ada yang salah, jalan terbaik memang menuggu pengumuman resmi KPU yang akan diumumkan tanggal 22 Juli 2014. Dan …..akan sangat rawan kalau ternyata hasilnya tidak sesuai praduga banyak orang, itulah sebabnya menurut analisa saya, sebaiknya KPU bertindak adil, dan semua tokoh bahkan kedua Capres maupun tim sukses masing-masing kubu juga sudah menyerukan hal itu, memohon KPU adil dan tidak mudah diprovokasi, tidak curang, tidak memihak, dan lain-lain yang intinya seperti itu.

Pada banyak kasus, yang masih hangat berkaca pada kasus AM mantan ketua MK, sebaiknya KPU tidak lupa bahwa pada kali ini betul-betul dibutuhkan “extra adil” dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara. Karena sering kali kita semua lupa dan merasa sudah adil, padahal adil itu adalah dapat diverifikasi atas keadilan yang sudah dilakukan. Harus ada tolok ukurnya. Dalam kasus kedua Capres sudah klaim menang, maka siapapun yang akan dinyatakan menang oleh KPU, maka pihak yang dikalahkan besar kemungkinan akan protes atau menuntut dijalur hukum, dan hal itu masih boleh dilakukan, tapi bagaimana kalau ada yang memprovokasi sehingga terjadi bentrok di akar rumput yang biasanya sangat mudah diadu domba?

Itulah sebabnya saya katakan KPU harus “extra adil”, dan hal itu bisa dilakukan jika KPU tidak melupakan ilmu manajemen yang benar. Contoh kongkritnya adalah, pada “setiap tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilakukan”, bahkan untuk memulai buka kotak suara sekalipun, jangan lupa menyertakan saksi dari kedua kubu Capres, jangan dimulai sebelum saksi kedua kubu hadir karena hal itu rawan fitnah. Dan memang keadilan secara menajeman adalah keadilan yang harus bisa dibuktikan, bukan hanya disuarakan, apa lagi ditereakkan: “Percayalah saya, karena saya orang yang adil!” Bukankah begitu yang tejadi pada banyak kasus di MK, keadilannya sering kali tidak dapat dibuktikan dan itu sangat rawan untuk diselewengkan oleh oknum bukan? Walau “seandainya” KPU diberi kewenangan oleh UU untuk boleh melakukan tahapan rekapitulasi sendiri, tapi karena adanya dua klaim ini, dan kenyataan yang ada selisih perolehan suara dintara keduanya tidak terlalu jauh berbeda, sebaiknya KPU tidak menggunakan kewenangan tersebut. Karenanya KPU wajib tidak melupakan membuat daftar hadir saksi-saksi yang memang sah yang mewakili kubu masing-masing Capres dan didokumentasi dengan baik sebagai bukti telah berlaku adil. Terlebih lagi saat ini hampir semua HP ada fasilitas kamera-nya, maka jangan lupa foto bersama sebelum melakukan aktivitas. Percayalah hal yang sepertinya sepele tersebut sangat berguna menepis gugatan ketidak adilan nantinya.

Terlepas dari itu semua, mencermati pernyataan Hanta Yuda pendiri Poltracking lembaga yang melakukan quick count dan beberapa hari sebelumnya sudah diiklankan oleh suatu tipi yang akan melakukan publikasi hasil quick count-nya, tapi setelah hari H-nya, pihak tipi secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut, dan mengganti dengan 3 lembaga survei lain yang semua ternyata memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, apapun pembenaran alasan tersebut, percayalah hal itu menabrak norma-norma kepatutan, terlebih lagi tipi tersebut tidak mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Sudah terlalu banyak blunder yang dilakukan oleh tipi tersebut, termasuk berita penolakan kehadiran Fadjroel Rachman dalam acara debat yang diadakan tipi tersebut, padahal yang bersangkutan mewakili kubu Jokowi-JK secara resmi.

Terlalu banyak hal yang sudah dilakukan oleh kubu Prabowo-Hatta yang sebetulnya justru kontra produktif, termasuk pernah saya dengar perlakuan kurang patut terhadap jurnalis-jurnalis karena menganggap tidak memihaknya. Sungguh itu semua strategi yang kurang cerdas, kalau memang berita baik, kenyataan baik, kenapa harus takut dengan jurnalis yang dianggap tidak memihak? Bukankah itu kesempatan untuk mengiklankan kebaikan dengan gratis? Lalu kalau ada pernyataan begitu, kubu Prabowo-Hatta langsung menanggapinya: “METRO TV juga melakukan begitu”. Kenyataan bahwa Metro TV memihak kubu Jokowi-JK memang iya dan tidak bisa dibantah, tapi nuansanya berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh TVONE, lalu dibantah lagi, yang menilai pro Jokowi ya tentu saja begitu. Jadi debat-kusir yang tidak ada habisnya bukan? Dan untuk menguatkan logika saya, kenyataannya kemarin harga saham TVONE dan MNC group mengalami penurunan harga karena sentimen negatif tersebut.

Cobalah kita telisik lebih dalam lagi, siapa pemilik atau aktor utama lembaga-lembaga survei LSN ; JSI ; PUSKAPTIS ; IRC yang semuanya memenangkan kubu Prabowo-Hatta. Pasti akan disanggah, memang kalau punya sendiri pasti tidak betul? Bukankah itu juga debat-kusir yang tidak berujung?

Mencermati Tim Sukses kubu Prabowo juga terdapat banyak orang hebat, banyak yang bergelar Profesor, Doktor, Master dan lain-lain ….. Bahkan yang memimpin tim sukses adalah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U. yang dulu terkenal dengan kredibilitasnya, rasanya tidak percaya kalau semua ini terjadi.

Menurut saya yang sangat awam dalam politik dan juga survei atau tetek-bengek lainnya, maka ketika ada lembaga survei yang begitu banyak dan gencar ditayangkan oleh TVONE sebelum pemungutan suara dilakukan dan semua itu memenangkan Capres Prabowo-Hatta, walau tampak aneh tapi saya masih bisa memahami itu adalah strategi kampanye untuk penggiringan masa, atau mencoba menarik masa yang masih mengambang. Tapi kalau strategi yang sama dilakukan untuk Quick Count, saya rasa itu adalah nalar yang kebablasan. Apa maksud dan tujuannya? Bukankah Quick Count bertujuan memprediksi penghitungan suara supaya mengetahui lebih cepat tentang hasil yang akan diumumkan? Datanya adalah sesuatu yang pasti, sedangkan suvei untuk menerka keinginan masa yang rentan berubah karena banyak faktor. Dan berdasarkan sejarah kenyataan yang ada, hasil dari quick count tidak pernah ada yang bertolak belakang antara quick count yang satu terhadap quick count yang dilakukan oleh lembaga lain. Karena dasarnya sama, datanya sama, metodenya sama, jadi yang menentukan adalah nurani kejujuran.

Yang sangat saya sayangkan adalah, ketika Kubu Prabowo-Hatta klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count lembaga survei yang memihaknya dan yang hanya ditayangkan oleh tipi pendukungnya, padahal ada total 12 lembaga survei yang melakukan quick count. Bukankah sangat lucu kalau itu dilakukan, kenapa tidak mengambil hasil quick count dari lembaga yang netral? Atau meyakini bahwa 8 lembaga lain selain dari pihaknya adalah pasti memihak kubu Jokowi-JK? Kalau tidak percaya dengan hasil quick count Litbang Kompas, kenapa tidak ambil quick count CSIS, kalau toh juga tidak percaya, bukankah ada quick count RRI? Nalar yang menimbulkan tanda tanya, apakah itu semua karena kalap terobsesi kemenangan walau bagaimanapun caranya? Padahal lebih elegan kalau tidak menyatakan sebagai pemenang, tapi belum bisa mengakui kemenangan kubu lain. Yang terjadi sekarang adalah, menyusahkan apapun keputusan yang akan diterbitkan oleh KPU, juga rakyat mencurigai akan melakukan kecurangan, lalu rakyat yang bernalar pendek takutnya tersulut karena geram dengan kenyataan, dan itu sudah ada buktinya, baru saja saya lihat berita ada pelemparan bom molotov di kantor JSI, salah satu lembaga survei yang melakukan quick count yang memihak Prabowo-Hatta. Berharap tidak ada lagi rakyat yang terprovokasi, dan aparat keamanan sigap mengambil sikap, jangan biarkan anarkis oleh siapapun.

Seperti bertanding bola yang maunya diwasiti sendiri, sungguh itu sangat bluder, dan saya masih bingung memahami ketua tim sukses Mahfud MD yang justru dalam pidatonya ikut klaim kemenangan tersebut. Pak Mahfud sepertinya sedang terbius obsesi kemenangan, sampai lupa menanyakan hati nurani, pertanyaan saya adalah, seandainya posisinya dibalik, Kubu Jokowi yang melakukan apa yang sedang beliau lakukan sekarang, bagaimana akan me-respon? Dan yang saya khawatirkan adalah, kalau sampai terjadi bentrok di akar rumput, lalu terjadi korban, apakah orang-orang hebat tersebut tidak merasa bersalah? Semoga saja hal itu tidak terjadi, walau itu menggambarkan dengan sangat jelas, pendidikan tinggi tidak menjamin orang-orang itu bermoral, dan itulah perlunya revolusi mental yang digagas Jokowi dan juga sudah sering saya tuliskan diartikel-artikel saya semenjak menulis di kompasiana ini. Saya mohon maaf karena artikel saya ini pasti dirasa menghakimi salah satu pihak, tapi saya bersedia menanggapi tanggapan-tanggapan yang berlogika, bukan hanya asal menghujat tanpa nalar yang membumi. Kalau toh ternyata saya ada salah, saya bersedia meralat artikel ini demi kebaikan bersama. Semoga kejadian ini menjadi yurisprudensi untuk menentukan kebaikan-kebaikan dimasa mendatang. Dan percayalah, keputusan apapun yang akan diambil sehubungan masalah ini, juga masalah-masalah lain sehubungan Pilpres, akan berlalu begitu saja, tidak akan ada yang terseret menghuni hotel prodeo, itulah sebabnya tidak ada yang takut untuk berbuat melanggar hukum, apa lagi kalau hanya melanggar moral, dan itu sangat menyedihkan bukan? (SPMC SW, Juli 2014)
.
—————————
Catatan :
Dibawah ini hasil Copas dari BBM yang beredar, apakah datanya benar?
———
Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia yg telah mensukseskan Pilpres 2014 dgn aman & damai ;Ternyata lembaga survey Wowo : • 1. LSN milik Mahfud MD, • 2. JSI milik Didik J.Rachbini partai PAN, • 3. Puskaptis milik Husin Yazid partai PKS.• 4. IRC milik Harry Tanoe
————

"TIONGHOA EKSODUS, SUKSES STRATEGI PERANG SUN TZU" || PILPRES 9 Juli 2014

 

            (Image source: isdiyonopejuangpendidikan.blogspot.com)
 

Blogspot. Ada tipi yang sangat gencar menayangkan hasil survei persentase kepemilihan Capres, ada beberapa yang sempat saya cari tahu dengan bantuan Oom Google, ada yang dibuat oleh orang dari kader partai yang diunggulkan, atau aliansi lembaga survei yang memang dikontrak untuk itu. Semua hasil surveinya memenangkan capres nomor satu, tapi kalau memang itu bukan hasil setingan, harusnya pemberitaannya juga disiarkan oleh tipi-tipi lain yang lebih netral bukan? Dan itu tidak terjadi. Saya pikir itu termasuk dalam kelompok strategi penggiringan opini bagi mereka yang masih belum memutuskan untuk memilih siapa. Lalu pertanyaannya, apakah berhasil? Survei dan debat tidak menarik bagi rakyat pedesaan, mereka lebih suka nonton sinetron dari pada hal-hal semacam itu. Dan karena orang kota atau yang lebih berwawasan banyak paham tentang trik semacam itu, maka hasilnya tidak sebanyak yang dibayangkan. Tapi strategi itu tetap dilakukan karena memang itulah yang paling aman, terlebih kita semua adalah pelupa, jadi besok lusa juga sudah tidak tahu lembaga survei apa saja yang sudah melakukan “ketololan” tersebut. Itulah sebab semakin banyak yang melakukannya dengan tidak punya rasa malu, hal yang tidak terlalu sulit bagi mereka yang bahkan cukup sedikit paham tentang statistik, memakai topeng keilmuan bertujuan menipu rakyat, memprihatinkan!

Ketika Presiden banyak sekali menghimbau agar Pilpres tgl 9 Juli besok bisa berjalan dengan tenang, adil dan lain-lain yang sangat klasik, melankolik dan seterusnya ….. Sementara Panglima TNI Jendral Moeldoko memberi jaminan kepada rakyat, sungguh membingungkan saya utamanya. Setahu saya Presiden-lah yang melantik Panglima, dan bukankah Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Kenapa sebagai Presiden “tidak berani” memberi jaminan seperti Panglimanya? Semoga itu bukanlah hal yang disengaja, karena itu punya dampak yang luar biasa, apa lagi kalau dikaitkan dengan keadaan saat ini, saat menjelang pencoblosan besok. Ketika konon Presiden menghimbau setelah mencoblos sebaiknya rakyat dirumah saja, sepertinya normatif, tapi dampaknya bisa negatif, karena tidak sedikit rakyat akan berpikir ….kalau tidak ada masalah bukankah seharusnya Presiden tidak menghimbau? Ditambah hembusan gosip yang sangat cepat sekali menyebar via dunia maya, entah via SMS, BBM, Twitter, Facebook, dan lain-lain bahwa kalau Capres tertentu kalah maka akan terjadi kerusuhan. Maka hasilnya sangat luar biasa, semua penerbangan ke LN beberapa hari ini dan beberapa hari yang akan datang ludes, banyak yang sudah “ngungsi”, utamanya warga keturunan. Itulah keberhasilan strategi politik gosip dengan metode ditakut-takuti atau ancaman, utamanya karena trauma masa lalu yang sangat menyakitkan bagi warga keturunan. Seandainya Presiden memberi jaminan keamanan bukan himbauan, mungkin hasilnya akan berbeda, sekali lagi semoga itu bukan kesengajaan. Karena dengan terjadinya migrasi sementara tersebut, sebanyak yang migrasi itu pulalah suara kubu Jokowi berkurang (yang punya hak pilih), karena saya yakin 100 persen mereka yang terpaksa melancong adalah suara untuk Jokowi. Dan itulah saya katakan dalam hal ini strategi mereka berhasil. “Bukankah lebih baik musuh tidak mendapatkan suara tersebut karena sudah pasti mereka juga tidak akan memberi suara kepada kita?!” Lalu ….masih ada kelanjutannya ….. Siapa tahu surat suara yang tidak terpakai tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemenangan pihak penggagas strategi ancaman gosip? Jadi menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi kecurangan adalah sangat penting, maka himbauan untuk segera pulang dan tidak keluar rumah harap tidak mengabaikan pengawasan, apalagi kalau secara tidak sengaja kita mengatakan, ah …pasti sudah ada yang mengawasi …., berabe-kan kalau semua berpikir begitu? Kelengahan akan memudahkan perbuatan curang, dan hal itulah yang paling rawan, jangan sampai sudah kehilangan potensi suara, tapi justru mendapati kekalahan karena kelengahan. Mengenaskan. Ayo semuanya mengawasi supaya terjadi kejujuran dalam Pilpres ini, “siapapun” yang berbuat curang harus diungkap, karena bukankah kita memang ingin punya Presiden yang tidak suka kecurangan?

Strategi terhadap rakyat pedesaan tentu saja akan dilakukan dengan cara berbeda, ada 3 macam strategi yang bisa dijalankan, “menangkap” sogok’an lawan, politik uang yang ditangkap biasanya cukup besar hasil tangkapnya, harap dicermati …..bisa jadi itu sengaja dilakukan sendiri, lalu ditangkap sendiri, dan kemudian dipublikasikan. Bukankah mencetak atribut lawan politik sangat mudah dilakukan, bahkan seragam partai lawan juga sangat mudah dibuat bukan? Apa lagi kalau yang tertangkap satu mobil …..sepertinya kok bodo sekali ya yang melakukan usaha penyuapan? Saya curiga itu justru settingan untuk menjatuhkan martabat lawan, sebaiknya kalau terjadi hal semacam itu segera diusut dan betul-betul diusut. Karena berdasarkan pencermatan saya ….biasanya justru tidak ada kabarnya, tidak pernah dengar lagi hukuman seberat apa dijatuhkan kepada yang dituduh melakukan politik uang tersebut. Kalau sudah begitu …..bukankah sangat pantas kalau curiga itu adalah setingan? Semoga aparat keamanan adil mengungkap siapapun pelakunya harus ditindak. Karena bukan tidak mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak.

Yang kedua untuk strategi di pedesaan dan daerah terpencil adalah, benar-benar poltiltik uang. Pembelian suara, tapi dilakukannya biasa door to door. Bukan pengiriman bantuan satu truk ke pondok pesantren misalnya ….. Apa dipikir kalau benar dilakukan akan se-goblok itu caranya? Kita sering kali lupa berlogika …..

Cara ketiga adalah teror, dan rakyat yang lugu biasanya takut menghadapi teror atau ancaman, dan teror juga bermacam-macam, bisa fisik atau fasilitas, dan Anda sudah tahu cara-caranya bukan? Maaf soalnya saya takut terlalu panjang artikelnya, atau jangan-jangan saya tidak tahu menerangkannya …. wkwkwkw (SPMC SW, Juli 2014)

——————————

Catatan:

Sejujurnya saya tidak paham apa saja Strategi Perang Sun Tzu yang terkenal itu, dan saya pakai judul artikel ini karena sangat mengharap Anda sekalian membaca dan sangat berterimakasih jika berkenan memberi tanggapan, serta mohon maaf kalau Anda sekalian merasa terjebak.

 Juga mohon maaf kepada siapa saja yang tidak berkenan atas artikel ini, karena kupasan ditujukan untuk “menerka” dan memahami yang sedang terjadi, agar eksodus tidak semakin menjadi-jadi, berapa banyak devisa itu terhambur begitu saja? Wassallam. (SW)