TERJERUMUS "MIKUL DUWUR MENDEM JERO" (?)
.
.
Opini Nyinyir Idealis ala: (#SPMC) Suhindro Wibisono.
.
Selasa malam 24 Mei 2016 nonton ILC di TVONE, debat kusir pro kontra
gelar pahlawan untuk mantan Presiden Soeharto, tentu saja ada yang pro
dan kontra, karena kalau tidak ada yang pro dan kontra pasti tidak ada
perdebatan itu bukan?
.
Kedua kelompok (pro vs kontra) "makna
inti" alasannya adalah "DENDAM", yang pro berwacana "Jangan Dendam" yang
kontra mengingat semua trauma akibat Pemerintahan Presiden Soeharto,
kata singkatnya adalah "Dendam".
.
Secara psikologi perorangan
alias individu yang trauma, istilah populer sekarang "gagal move on",
jelas tidak bagus untuk orang tersebut secara pribadi. Trauma atau
dendam atas perlakuan buruk tidak sama akibatnya terhadap semua orang.
Bagi yang pendendam (biasanya kepribadian introvet) sangat mungkin
sampai mati juga tidak akan bisa melupakannya walau sudah mendapat
pengobatan "trauma healing" sekalipun. Itulah sebab pencegahan atas
perbuatan yang mengakibatkan trauma seharusnya sangat diutamakan, jangan
heran kalau misalnya perbuatan "pemerkosaan" akan dikutuk oleh banyak
orang, karena percaya atau tidak perbuatan itu akan mengakibatkan korban
mengalami trauma, bahkan sangat mungkin trauma seumur hidup bagi
korbannya. Jadi saya sangat setuju perbuatan yang mengakibatkan trauma
selayaknya dikutuk dan hukumannya diperberat, bahkan untuk
perbuatan-perbuatan sadis sangat layak pelakunya dihukum mati saja. Sori
jadi ngelantur nyerong wacana.
.
Ketika Pak Mahfud MD sebagai
nara sumber terakhir di ILC Selasa malam mewacanakan "baginya semua
presiden layak diberikan gelar pahlawan" dengan alasan tentu saja yang
positif-positif sambil mengutarakan bahwa semua presiden juga melakukan
hal yang negatif, jadi intinya lupakan saja negatifnya, maka gelar
pahlawan itu layak disandang bagi semua mantan presiden (NKRI tentu
saja) jika sudah meninggal dunia.
.
Dan wacana Pak Mahfud MD
itulah yang membuat saya ingin menulis artikel ini. Karena saya
renungkan mungkin Pak Mahfud lupa bahwa negara ini adalah negara hukum,
maaf ya kalau menganggap Pak Mahfud lupa walaupun beliau adalah Profesor
Hukum, karena bukankah beliau juga lupa ketika mengira Gus Dur masih
hidup dalam pembicaraannya Selasa malam itu?
.
Negara hukum
adalah negara yang memperlakukan semua warga negaranya setara dihadapan
hukum. Maka ketika orang besar / orang kaya / orang penting / orang
vvip, oleh rakyat terbaca atau dimaknai tidak boleh diadili dihadapan
hukum, apakah sejatinya benar NKRI adalah negara hukum? Hal itu termasuk
"pameran" jalannya persidangan hukum yang sudah dapat ditebak oleh
rakyat hasil akhirnya, atau pengadilan korupsi puluhan milyar yang hasil
putusannya hanya berbeda sedikit dengan para maling sapi atau maling
jemuran, seolah memberi "hiburan" kepada rakyat bahwa semua sama
dihadapan hukum.
.
Sementara ini yang "hanya boleh" diadili baru
pejabat yang terlibat korupsi, dan itupun juga masih dengan
pertimbangan klasik yang sangat di pegang erat oleh para pengambil
keputusan "MIKUL DUWUR MENDEM JERO". Karena kata "keramat" itu awalnya
diwacanakan oleh orang nomor satu, maka seolah-olah hal itu juga
dikeramatkan hanya berlaku untuk orang nomor satu saja. Mikul Duwur
Mendem Jero, menurut rasa saya ya seharusnya tidak untuk diperlakukan
pada urusan pemerintahan, kalau menjadi Presiden lalu seolah kebal
hukum, apa iya negeri ini termasuk negara hukum?
.
Bukankah
menjadi Presiden itu lebih diharapkan sebagai pengabdian terhadap negara
dan seluruh rakyat? Jika Presiden dan semua tokoh bahkan seluruh rakyat
sudah dikondisikan "Mikul Duwur Mendem Jero" bagi orang nomor satu,
yang konotasinya lebih dimaknai untuk menjaga dan selalu terjaga
kehormatan orang nomor satu (plus nomor 2), bukankah hal itu sangat
membahayakan dan bahkan cenderung tidak sehatnya bernegara itu sendiri?
.
Presiden pertama NKRI kita semua tahu ditetapkan menjalani tahanan
rumah, apakah pernah diadili di pengadilan? Presiden kedua NKRI juga
ditetapkan oleh MPR untuk diusut kesalahannya, apakah lalu pernah
diadili di pengadilan? (Maaf kalau salah ingat data). Ketika Presiden
dilengserkan, bukankah itu artinya punya kesalahan, kalau tidak salah
kenapa dilengserkan, kalau salah kenapa tidak pernah diadili? "Mikul
Duwur Mendem Jero", sungguh menyesatkan kalau dianggap dalil dan
diberlakukan untuk urusan bernegara, utamanya berlaku untuk paket
Presiden dan Wapres. Bagaimana kalau yang menjadi Presiden kebetulan
orang yang licik, serakah, dan piawai, lalu menyadari sesadar-sadarnya
bahwa maksimal yang dapat dilakukan terhadap dirinya adalah
"dilengserkan" dan tidak akan ada pengadilan karena "Mikul Duwur Mendem
Jero" itu tadi?
.
Korsel, Jepang, Amerika dan banyak negara lain
lagi, pernah mengadili (mantan) Pemimpinnya, apakah negara-negara itu
menjadi tidak punya kehormatan lagi? Dengan makna lain, apakah negara
kita menjadi lebih terhormat karena Pemimpinnya belum pernah ada yang
diadili? Apakah bukan menjadi terbalik? Atau apakah tidak mengesankan
bahwa kita adalah Bangsa yang munafik? Bangsa yang tidak paham apa makna
negara hukum karena kenyataannya hukum di negara ini dikuasai
kepentingannya oleh para politisi maupun para penegak hukum itu sendiri,
hukumnya digadaikan sedemikian rupa sehingga lupa apa makna negara
hukum itu, dan ngenes pelakunya adalah tokoh-tokoh yang justru sangat
paham tentang hukum. Atau memang sejatinya kita adalah Bangsa yang
sangat serakah yang masih diperparah dengan egois? Lalu kalau itu
kenyataannya tentang Bangsa kita, dan masih berprinsip melanggengkan
"Mikul Duwur Mendem Jero", apakah tidak membuat negara ini semakin lama
dalam keterpurukan?
.
Apakah Presiden yang sedang berkuasa
berani mengadili atau mengungkap kesalahan Presiden sebelumnya? Saya
tahu memang mengadili bukan ranahnya Presiden, tapi bukankah sudah bukan
rahasia lagi bahwa Presiden juga punya "kesaktian" untuk meredam
lajunya kasus yang sedang bergulir? Itulah sebab kenapa Presiden Pertama
tidak pernah diadili, juga Presiden kedua, dan seterusnya kalau memang
dilengserkan. EWUH PEKEWUH karena Mikul Duwur Mendem Jero.
.
Pemimpin negara di NKRI sebutannya Presiden, adalah pemimpin
pemerintahan yang sedang berlangsung, tanggung jawab akhir pemerintahan
memang ada di pundak Presiden, karena bukankah Presiden yang memilih dan
melantik semua Menteri, Kepala Kepolisian, pimpinan ABRI dan lembaga
tinggi negara lainnya, termasuk semua Gubernur diwilayah NKRI? Memang
bukan berarti semua kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang dilantik
dan disumpah oleh Presiden atas nama Negara dan Bangsa menjadi tanggung
jawab Presiden. Tapi jika kita tengok kebelakang kejadian mengerikan
secara masal yang terdekat adalah kerusuhan Mei'98, kejadian terparah
utamanya terjadi di ibu kota negara dan tidak ada pimpinan penanggung
jawab keamanan yang diadili untuk dijebloskan kedalam penjara, apa
sebetulnya tugas dan tanggung jawab Gubernur DKI, Kapolda Metrojaya,
Kapolres, dan lain-lain itu? Kalau mereka dianggap tidak ada yang
bersalah padahal kejadian mengerikan itu nyata ada, bukankah itu artinya
kesalahan ada di pundak pemimpin negara?
.
Andai Presiden
pertama pernah diadili, lalu jika terbukti bersalah putusannya dijatuhi
hukuman, dan atas pertimbangan jasa-jasa terhadap negara maka
kesalahannya diampuni (grasi) oleh Presiden kedua, bukankah itu akan
lebih terhormat? Bagaimana mungkin mengangkat seseorang menjadi Pahlawan
Bangsa, sementara kasusnya sendiri tidak pernah diselesaikan oleh
pengadilan? Saya setuju dan paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna,
maka juga tidak ada pahlawan yang sempurna, tapi ketika seorang
presiden dilengserkan lalu tanpa diadili dan ditetapkan sebagai
pahlawan, jelas itu bukan jalan terbaik untuk perjalanan sejarah Bangsa
ini, adili dulu lalu ampuni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
positif yang pernah dilakukan sang tokoh terhadap Bangsa dan Negara,
baru kemudian silahkan ditetapkan sebagai pahlawan kalau memang layak,
tapi "garansi" bahwa semua Presiden layak dijadikan pahlawan, jelas itu
wacana yang kurang wise. Atau apakah label pahlawan justru bermaksud
untuk menghapus semua dosa yang pernah dilakukan oleh Pimpinan? Sekali
lagi menurut saya, pendapat bahwa semua Presiden yang sudah meninggal
sudah selayaknya dijadikan pahlawan, justru beraroma sangat kuat
terhadap motto "MIKUL DUWUR MENDEM JERO" yang sangat menjerumuskan kita
kelembah TIDAK terhormatnya kita sebagai Bangsa. Hayo perlakukan semua
warga negara sama didepan hukum, tak peduli walau iya adalah seorang
presiden, itulah baru negara yang hebat dan menjunjung tinggi martabat.
Karena jika hukum tajam kebawah tumpul keatas, itu maknanya negara yang
sejatinya tidak menjunjung tinggi HAM, padahal perlakuan penghormatan
HAM adalah ukuran mutlak suatu negara itu terhormat atau tidak, karena
HAM adalah ukuran mutlak kehidupan manusia yang dijunjung tinggi
negara-negara beradap didunia. ( #SPMC SW, Kamis, 26 Mei 2016 )
.
.
Sumber gambar:
www.goodnewsfromindonesia .org
"HAYO KERJA RODI Teman Ahok, JANGAN SAMPAI DIKADALIN"
.
.
Opini “tolak bala” ala #SPMC Suhindro Wibisono.
.
BENAR-BENAR BERNALAR GILA, WACANA UNTUK MENGGUGURKAN BALON PASANGAN
GUBERNUR DAN WAGUB DARI PERSEORANGAN (INDEPENDEN) JIKA MENEMUKAN 10 SAJA
COPY KTP PENDUKUNG ADALAH KTP ABAL-ABAL, DAN ITU SANGAT RAWAN
DISELUNDUPAN OLEH MUSUH, BUKANKAH FORMULIR DUKUNGAN AHOK DISEBARKAN
BEGITU MASSIF DAN SIAPA SAJA BOLEH MINTA TANPA PERLU PENCATATAN DATA
SIAPA YANG MINTA, DAN JUMLAH YANG DIMINTAPUN JUGA BEBAS-BEBAS SAJA ...
.
MENANGKAL WACANA DUKUNGAN KTP ABAL-ABAL MAKA CALON PERSEORANGAN AKAN
DIDISKUALIFIKASI, BERIKUT WACANA SAYA MENGHADAPINYA .........
. Teman Ahok,
Jangan lupa "rekapitulasi" yang diserahkan sebagai bukti juga tertulis
nama semua copy KTP yang memberikan dukungan, dan rekap itu HARUS di
foto copy sebagai pegangan, jadi setidaknya kalau ada pernyataan
dukungan menggunakan copy KTP palsu, cari dulu di rekap itu untuk
mencocokkan, betulkah itu copy KTP dukungan yg memang di kirim oleh Teman Ahok?? Siapa tahu diselundupkannya belakangan?? Jadi Teman Ahok bisa menolak klaim jika nama yang dimaksud tidak ada di rekap itu.
.
Setidaknya merupakan filter dan perisai, sambil juga waktu merekap juga
mengamati dan meneliti dukungan copy KTP yang diberikan warga, jika
meragukan dipinggirkan dulu saja, jangan disertakan untuk dikirim ke KPU
sebagai syarat dukungan ..... bukankah dukungannya sudah melebihi?
. Teman Ahok,
Waktu rekapitulasi yang saya maksud sebetulnya juga memerlukan waktu
yang lama, semoga sudah dimulai ya, jangan lupa di rekap itu setidaknya
disebutkan nama dan nomor KTP. Lalu yang ingin saya tanyakan, sepintas
saya pernah ingat untuk mencocokan KTP tsb asli atau palsu, adakah
aplikasi atau Web milik Dinas Kependudukan yang bisa di akses dengan
kita memasukkan nomor KTP maka data KTP-nya akan keluar, bukankah kalau
ada di Dinas Kependudukan itu artinya KTP-nya asli?? Jangan lupa butuh
waktu yang cukup lama untuk melakukan itu semua ..................
segera ya.
. Teman Ahok,
Ada lagi yang ingin saya usulkan, buatlah stempel khusus, stempel
khusus "verifikasi", jadi yang telah kalian verifikasi, dan akan
disertakan sebagai bukti dukungan warga, formulir yang "Teman Ahok"
sebarkan untuk warga isi itu, yang ditempeli copy KTP pendukungnya, dan
yang akan dikirim sebagai syarat dukungan itu, HARAP DIBELAKANG
FORMULIRNYA DIBUBUHI STEMPEL VERIFIKASI YANG SAYA MAKSUD DAN TANDATANGAN
PETUGAS YANG SUDAH MELAKUKAN VERIFIKASI.
.
Jadi kalau mau
pesan/buat stempel verifikasi sebaiknya jumlahnya disesuaikan siapa saja
yang nantinya akan ditugaskan, karena kalau hanya bikin satu pastinya
tidak memadai, lalu gunakan pulpen tinta seragam untuk tanda tangan
petugasnya, misalnya warna hijau, pink atau ungu, jangan warna hitam,
merah dan biru yang adalah warna standard. Jadi beli pulpennya juga
sekalian dan dibagikan kepada petugas yang diberi tugas (satu warna
seragam lho ya). Jangan lupa kumpulkan dalam satu formulir kosong contoh
tanda tangan petugas verifikasi, siapa namanya, dan nomor hp-nya
sebagai pegangan pimpinan "Teman Ahok" jika sewaktu-waktu diperlukan
untuk keperluan cross check.
.
AHOK sepertinya sudah “dianggap”
iblis oleh mereka yang merasa harus menyingkirkan dari tampuk kekuasaan,
sementara rakyat menganggap AHOK adalah malaikat, adu “anggapan vs
menganggap” itulah yang sedang terjadi, berbagai trik disodorkan oleh
mereka yang menganggap Ahok adalah iblis untuk meraih kemenangan,
berbagai rekayasa untuk menjadikan AHOK menjadi tersangka dalam banyak
kasus belum membuahkan hasil.
.
GUBERNUR AHOK (BASUKI TJAHAJA
PURNAMA) MEMANG FENOMENAL, SANG WAKTU SEDANG MEMAHAT LEGENDA SEJARAHNYA,
dan sekaligus rakyat dapat mengamati, karena sejatinya pengelompokan
secara alami sedang terjadi, para maling biasanya akan nyaman berkomplot
dengan maling juga, para bandit juga nyaman berkomplot sesama bandit
untuk mengalahkan sang jagoan, tapi itu adalah cerita film yang
diskenariokan, sedangkan ini adalah kenyataan. Fenomenanya memang
begitu, tapi hasil akhirnya yang belum diketahui, itulah sebab
dibutuhkan dukungan oleh rakyat, mau memilih sang jagoan atau para mafia
penggarong yang bahagia dengan nyolong uang rakyat yang terkumpul dalam
APBD DKI, APBD terbanyak di negeri ini. APBD yang sudah setengah abad
dijadikan bancaan untuk para penggarong dan yang diselamatkan Gubernur
Ahok untuk dijadikan sistemnya menjadi terbuka dan mudah dipelototi oleh
rakyat agar tidak mudah dicolong oleh tikus-tikus bertopeng pejabat
yang justru bertugas sebagai pengawas maupun pengelola APBD itu sendiri,
dan untuk itu memang butuh waktu agar sistemnya terlaksana sebagaimana
mestinya.
.
AHOK MEMANG FENOMENAL YANG AKAN MELEGENDA, DAN SAYA
BELUM PERNAH MELIHAT ADA TOKOH DIPERLAKUKAN SEPERTI AHOK, DITOLAK JUSTRU
KARENA KEJUJURANNYA, LALU DIBUMBUI PENOLAKAN KARENA SARA.
.
Lalu saya pingin tanya, apakah tokoh-tokoh negeri ini sebetulnya banyak
yang sudah sakit jiwa? Atau nuraninya yang sakit? Atau apakah memang
sejatinya kita adalah bangsa pendengki? Bangsa egois? Maaf, itu hanya
tanya-tanya dalam benak yang saya tuliskan agar banyak yang tahu isi
benak saya yang galau atas kenyataan negeri ini. ( #SPMC SW, Selasa, 24
Mei 2016 )
.
.
Sumber gambar:
Diberi Agus Jumadi (TQ).
APA MUNGKIN RAKYAT MAU JUJUR BAYAR PAJAK?
.
.
Opini "minta info": #SPMC Suhindro
Wibisono.
.
Maaf saya tidak paham persyaratan perhitungan perpajakan, berapa persen
sesungguhnya potongan pajak yang harus dibayar untuk karyawan penerima gaji,
berapa persen harus bayar pajak ketika belanja di supermarket, berapa persen
bayar pajak ketika makan di resto, berapa persen bayar pajak ketika beli motor,
berapa persen bayar pajak ketika naik bus, berapa persen bayar pajak ketika
naik pesawat, berapa persen harus bayar pajak ketika beli mobil, berapa persen
harus bayar pajak untuk semua pengeluaran ketika menggunakan uang untuk
pembelanjaan, baik belanja barang maupun belanja jasa.
.
Memang semua ada aturannya, ada ketetapannya berapa-berapanya besaran pajak
yang harus dibayar, dan uang pungutan itulah yang "juga" digunakan
pemerintah sebagai penyelengara negara untuk melaksanakan keberlangsungan roda
pemerintahan yang rencana peruntukannya sudah dibuat sebelumnya dan di setujui
oleh DPR, itulah cerita bagian dari RAPBN menjadi APBN. Betapa sulitnya
pengawasan penerimaan uang pajak dari usaha swasta tanpa pembukuan secara
langsung yang terkomputerisasi, contohnya pajak resto laris yang tidak
menggunakan komputer, pajak salon, dan sebagainya. Itulah sebab perpajakan itu
sangat rawan diselewengkan, baik oleh oknum pegawai pajak yang memang bertugas
memungut pajak, maupun oknum pengusaha swasta yang memang seharusnya membayar
pajak karena telah mengumpulkan pungutan uang pajak dari para pelanggannya.
Pembenahan hal itu memang sangat sulit, jadi jangan heran kalau banyak dari
mereka (oknum-oknum itu) yang tertangkap aparat karena telah main mata
kongkalikong menyelewengkan uang pajak, oknum pengusaha ingin mengurangi uang
pajak, oknum pegawai pajak ingin minta bagian dari pengurangan yang seharusnya
dibayarkan untuk negara itu. Kerja sama yang saling menguntungkan dari para
oknum, ingat belum tentu kesalahan awal adalah oknum pengusahanya lho ya,
karena bisa saja oknum pegawai pajak yang mengajarkan kongkalikong itu. Dan
sesungguhnya andai oknum pengusaha mau nyogok agar bayarnya pajak dikurangi
tapi pegawai pajak tidak mau disogok, bukankah hal persekongkolan itu tidak
bisa terjadi? Konon paling gawat dari urusan perpajakan adalah ASUMSI, asumsi
tidak ada pengusaha yang dianggap jujur melakukan pembayaran pajak, bahkan
andai sudah jujur juga tetap "diasumsi" tidak jujur, jadi dari pada
begitu banyak pengusaha yang akhirnya menyerah dalam situasi dilematis,
membayar konsultan pajak yang dibelakang itu semua ada persetujuan dari oknum
pegawai pajak untuk kalkulasi perpajakannya. Semuanya justru merasa
diuntungkan, dan negara yang penerimaan keuangannya dari pajak berkurang karena
dibuat bancaan oleh oknum pegawainya sendiri yang nota bene digaji dengan uang
negara dan oknum pembayar pajak. Dan negara adalah milik seluruh rakyat sebagai
warga negara secara keseluruhan. DRAMA MENYEBALKAN!
.
Semoga itu hanya cerita usang yang salah karena ngawur ala saya yang tidak
paham apa-apa tentang perpajakan, karena awalnya saya justru hanya ingin tanya
besaran pajak yang harus dibayar oleh seoarang karyawan sebagai penerima gaji.
Kok menurut rasa saya potongannya menjadi dobel walau memang sebenarnya sudah
benar sesuai aturan. Dikasih contoh saja ya ....
.
Saya mengabaikan aturan perhitungan tentang potongan-potongan sebelum kena
pajak karena beranak berapa, dan lain-lain karena memang ini hanya ilustrasi
secara kasar saja. Andai saya karyawan dengan gaji 10 juta, anggap harus bayar
pajak 15% = 1,5 juta, jadi gaji saya tinggal 8,5 juta, untuk makan di resto
tiap hari sekeluarga dalam sebulan 150 ribu X 30 = 4,5 juta, sudah "termasuk"
dikenakan pajak "misal" 15% = 675 ribu. Belanja untuk keperluan
harian keluarga sebulan, bayar uang sekolah swasta anak, dan keperluan lainya 4
juta, juga sudah "termasuk" dikenakan pajak "misal" 15% =
600 ribu. Bukankah itu ceritanya menjadi:
Gaji 10 juta
Bayar pajak = 1.500.000 + 675.000 + 600.000 = 2.775.000.
Artinya 15% dari penerimaan awal, dan sisanya 8,5 juta dikenakan pajak lagi 15%
karena dibelanjakan.
.
Singkatnya,
gaji...... : 10.000.000
Pajak... : 2.775.000
.
Persentase pajak yang dikenakan adalah:
2.775.000
---------------- X 100% = 27,75%
10.000.000
.
Jadi aslinya pajak yang dikenakan dari penghasilan yang kita terima itu
27,75% bukan? Saya tanya lho, karena saya memang tidak paham apa-apa.
.
Pengampunan pajak lagi rame diwacanakan, tujuannya agar dana para milyader bisa
ditarik ke negeri ini, sengaja saya tuliskan para milyader bukan para
pengusaha, karena bukan tidak mungkin memang yang punya dana banyak di LN bukan
hanya para pengusaha tapi juga para oknum koruptor.
.
Lalu wacana pengampunan pajak tersebut menuai pro dan kontra, seperti biasa
tentang apapun di negeri ini, justru para jurnalis, baik jurnalis berita cetak,
dumay, utamanya tipi yang mengaduk-aduk berita agar pro-kontra itu semakin
eksis. Padahal ya apa masalahnya kalau pengampunan pajak itu diberlakukan,
ketidak adilan itulah yang sering digembar-gemborkan.
.
Bagaimana kalau urusan perpajakan ini di rampingkan saja? Contoh kalkulasi yang
saya ceritakan diawal sekalian juga disederhanakan, jangan dikenakan pajak lagi
bagi penerimaan awal alias pajak penghasilan tenaga kerja, bukankah kalau uang
gaji itu dibelanjakan maka akan dikenakan pajak? Berarti juga menambah
penghasilan gaji karyawan yang tentu saja akan menambah daya beli rakyat, usaha
semakin bergairah, roda ekonomi semakin lancar berputar. Tapi pajak gaji tenaga
kerja asing harus tetap dikenakan dan pajak bunga simpanan juga tetap berlaku.
Kalau pemerintah mampu sedemikian rupa menarik/menghipun pajak tanpa adanya
penyelewengan kongkalikong oknum pengusaha dan oknum pegawai pajak, saya kok
yakin penghasilan dari pajak karena menghapus pajak penerimaan gaji
pegawai/karyawan tidak akan mengurangi penerimaan keuangan negara dari sektor
pajak. Itu semua butuh kejujuran dan kepiawaian, dan untuk mendukung hal itu
dibutuhkan manajemen yang mumpuni, bukan manjemen yang hanya berbasis
"kepercayaan", karena sesungguhnya kepercayaan itu bukan termasuk
sistem tapi amanah, dan manusia itu punya sifat serakah yang luar biasa yang
hanya bisa dikendalikan oleh sistem yang baik dan nurani. Karena nurani juga
bukan wilayah manajemen, maka satu-satunya pengendali adalah manajemen.
.
Saya juga tidak paham penjualan export itu prosedurnya bagaimana, juga
pengenaan pajaknya. Itulah sebab saya juga akan ngawur lagi berwacana. Ketika
andai saya menjual barang dagangan keluar negeri melalui export senilai 1M,
lalu saya sudah membayar pajaknya 15% ketika akan melakukan export tersebut
(andai ketentuannya begitu), bukankah artinya saya tidak punya tunggakan lagi
terhadap negara? Lalu kalau uang hasil penjualan itu saya pakir diluar negeri,
masalahnya dimana? Atau sangat mungkin ketentuannya bukan begitu, export dulu
baru beberapa waktu kemudian bayar pajaknya, bukankah itu hanya masalah
administrasi saja? Jadi kalau sekarang pemerintah berwacana menghapus uang
pajak agar dana para milyader mengalir ke negeri ini, itu untuk menghilangkan
pajak yang mana? Kenapa digembar-gemborkan adanya ketidak adilan? Pajak
penghasilan apa yang belum dibayar oleh mereka yang mermarkir dananya diluar
negeri? Karena mereka yang memarkir dananya di LN, bukankah artinya mereka juga
kehilangan kesempatan untuk mendapat bunga bank didalam negeri yang biasanya
lebih besar? Maaf ya, saya memang tidak paham apa-apa dan bermaksud mendapat
ulasan dari ahlinya, ulasan sederhana agar mudah saya pahami. Adakah yang
berkenan memberi pencerahan itu? Suwun. ( #SPMC SW, Kamis, 19 Mei 2016)
.
.
Sumber gambar:
drise-online .com
.
.
TAMBAHAN WACANA:
.
Ketika para TKW kita yang kerja diluar negeri dan membawa masuk uang asing (
Dolar, Riyal, Ringgit, Won, dll ), bukankah dibilangnya pahlawan devisa? Apakah
juga harus dipajakin lagi? Kalau tidak dipajakin dengan alasan jumlahnya
sedikit padahal kalau dikali banyak hasilnya juga banyak, bukankah itu artinya
sama saja dengan para milyader yang membawa masuk uang kedalam negeri? Jadi ya
mestinya menurut rasa saya jangan dibedakan.
.
Bagaimana kalau uang itu uang hasil penjualan barang terlarang, bukankah
dikhawatirkan cuci uang? Lha ngapain kita yang terlalu pusing? Kalau uang
tersebut tidak dicurigai oleh asal negara dimana uang itu tersimpan, kenapa
mesti kita yang cari-cari seolah tidak butuh devisanya bertambah?
.
Bagaimana kalau uang itu uang hasil judi, mestinya ya sebodo amat lah, yang
penting uang itu bukan uang bermasalah dari negeri asal uang itu datang, dan
tidak perlu dipajakin karena memang bukankah sudah dikenai pajak dari
didapatnya uang tersebut? Jangan terkesan mempersulit atau terkesan ngiri kalau
ada orang punya uang sehingga harus dipajakin padahal seharusnya tidak perlu
kena pajak, kecuali punya bukti bahwa uang itu hasil dari korupsi dari negeri
ini.
.
Ketika semua uang itu akhirnya masuk didalam negeri, bukankah kalau disimpan di
bank akan mendapat bunga bank dan bunganya itu dikenakan pajak sebagai
pengasilan pajak negara, kalau diinvestasikan bukankah juga akan menciptakan
lapangan kerja dan seterusnya .....? (SW)
.
PELAT GANJIL GENAP,
GARANSI GAGAL TOTAL!!
===================
.
(Pak Ahok, jangan ambil kebijakan itu)
.
Opini #SPMC : Suhindro Wibisono
.
"Jika" Pemprov DKI benar ambil kebijakan kendaraan yang boleh jalan
sesuai hari apa untuk nomor polisi kendaraan genap atau nomor ganjil,
saya garansi kebijakan itu akan gagal total.
.
Pak Ahok, jangan
lupa belajar kegagalan negara lain yang pernah coba melakukan hal itu,
seingat saya Filiphina pernah gagal total. Dan kegagalannya "mungkin"
begini:
.
1. Yang kaya akan beli mobil baru lagi.
2. Yang setengah kaya (menengah) akan beli mobil bekas.
3. Lalu oknum Polisi (atau yang mengeluarkan/memberi nomor kendaraan)
akan memperdagangkan nomor-nomor itu agar sesuai ganjil-genap-nya dengan
yang diinginkan oleh pemilik mobil.
.
Dan kalau di berlakukan
di DKI Jakarta, sangat mungkin hampir separonya akan pakai nomor palsu,
resikonya kecil, probabilita adanya operasi pemeriksaan nomor kendaraan
sangat jarang. Bagaimana mau diadakan operasi, akan seperti apa macetnya
menghentikan banyak kendaraan di jalanan DKI? Kalau terjadi kecelakaan
ternyata nomornya tidak sesuai, memang apa hukum terberatnya yang pernah
terjadi? Ini negeri "gila" bung, mereka anggap "apes" saja kalau itu
semua terjadi. Itulah sebab saya garansi kebijakan itu akan GAGAL
TOTAL!!
.
Kebijakan "Ganjil-Genap" adalah kebijakan yang akan
sangat disenangi oleh produsen mobil dan "oknum" Polisi nakal. Coba
bayangkan kalau ada satu atau beberapa mobil yang nomornya genap pada
hari jadwalnya nomor ganjil, sementara kendaraan itu ada di
tengah-tengah kemacetan yang luar biasa? Mau di stop justru malah bikin
macet toh? Sudah dibayangkan belum, andai menerima surat keluhan warga
gara-gara ada keluarganya warga yang meninggal karena mau antar kerumah
sakit tidak bisa jalan karena plat nomornya tidak sesuai? Lalu mobil
dari luar kota bagaimana, apakah juga tidak boleh lewat karena nomornya
tidak sesuai hari ganjil genapnya? Masih akan sangat banyak lagi
kemungkinan-kemungkinan lain Pak Ahok, mohon jangan diberlakukan
kebijakan ganjil-genap tersebut, karena kebijakan tersebut justru akan
menambah jumlah kendaraan di DKI Jakarta, bukan menguranginya. Belum
kalau nanti ada fitnah bahwa kebijakan itu "dibisikin" oleh juragan
produsen mobil.
.
Kalau mau serius mengurangi jumlah kendaraan
agar jalanan tidak terlalu padat dan macet, caranya adalah mengumumkan
dari sekarang, bahwa pemilik mobil harus punya garasi dan hal itu akan
diberlakukan 1 tahun atau 2 tahun lagi, terserah bagaimana
pertimbangannya. Pengumumannya yang harus disegerakan agar rakyat bisa
bersiap-siap, yang mau benerin rumahnya agar punya garasi jadi punya
waktu, yang rencana mau beli mobil bisa mikir ulang, dan pemerintah juga
punya waktu mempersiapkan angkutan umum yang lebih banyak di banyak
jurusan dengan lebih baik, sekaligus bertepatan dengan selesainya
angkutan massal MRT / LRT. Jadi pemberlakuannya disesuaikan dengan
kesiapan Pemprov DKI, bukankah itu lebih adil dan bagus untuk semuanya?
.
Membatasi nomor genap-ganjil atau melarang orang membeli mobil adalah
sangat tidak etis kalau tidak boleh dibilang melanggar HAM, tapi
mensyaratkan harus punya garasi untuk setiap kendaraan yang dimilikinya,
bukankah sudah seharusnya dan layak?
.
Pernahkah Pak Ahok
jalan-jalan masuk kampung di DKI bakdo magrib atau malam hari? Berderet
mobil warga diparkir dipinggir jalan, banyak yang menyita kiri dan kanan
jalan, sehingga jalanan yang seharusnya luas menjadi sangat sempit.
Kalau kebijakan pemilik mobil harus punya garasi dilaksanakan, perkiraan
saya setidaknya kendaraan di DKI Jakarta akan berkurang 30~40 persen.
Membuat peraturan itu memang gampang, tapi melaksanakannya yang tidak
gampang, kecuali kerja sama dengan PM (Polisi Militer), kepolisian dan
ABRI, karena bukankah tidak lucu kalau pada saat waktu penertiban tiba
lalu ada mobilnya anggota ABRI / Polisi yang justru tidak mau
ditertibkan dan yang menertibkan juga takut? Mumpung Pak Ahok terkenal
tegas, sangat mungkin akan berhasil melaksanakannya.
.
Tapi
rencana itu memang sangat rawan penolakan warga, kecuali yakin dapat
menyediakan sarana angkutan umum ketika waktunya tiba. Harus benar-benar
dikalkulasi apalagi menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang. Apakah pak
Ahok berani? (SPMC SW , Minggu, 15 Mei 2016)
.
.
Catatan:
Artikel dengan wacana "Pemilik kendaraan harus punya garasi", seingat
saya juga pernah saya tulis pada April 2013 yang lalu (SW).
.
Sumber gambar:
Metro.news.viva .co .id
"NESTAPA PDIP AKIBAT GERAM TERPENDAM PADA AHOK"
.
.
Opini SPMC versi "Rasa Saya" oleh: Suhindro Wibisono
.
.
(Kejutan)
"MELAWAN AHOK, PDIP PILIH Prof. NURDIN ABDULLAH (Bupati Bantaeng)"
.
.
PDIP menjaring Balon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017, supaya terlihat
serius dan keren para Balon (bakal calon) di test dahulu, ada banyak
macam testnya termasuk didalamnya test psikologi, wawasan, motifasi,
dll. Biaya test-nya Rp. 5 juta perpeserta, itulah yang juga ingin saya
rumpi disini, tentu saja versi saya ya, versi orang ndeso yang tidak
paham pakem apa-apa selain menurut "rasa saya", sori untuk semuanya,
utamanya juga untuk PDIP.
.
Pemprov DKI yang dipimpin oleh
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru saja memboyong 4 piala
penghargaan dari 7 yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), piala dianugrahkan saat acara penutupan
Musrenbangnas 2016, di Istana Negara pada Rabu, 11 Mei 2016. Dan empat
penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta adalah: Terbaik I Kategori
Provinsi dengan Perencanaan Terbaik ; Terbaik I Kategori Provinsi dengan
Perencanaan Inovatif ; Terbaik I Kategori Tingkat Pencapaian Millenium
Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015 ; Terbaik I Kategori
Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015. Kalau
ada yang menyatakan bahwa itu semua bukan karena kepemimpinan Gubernur
Ahok, lalu karena kepemimpinan siape bos? Nggreges dan mbrebes mili ya
melihat kenyataan kehebatan Ahok? Wong sudah menggalang persatuan untuk
fitnah menjatuhkan kok malah terungkap kehebatan. Saya rasa itu mungkin
pencapaian yang pertama kali diperoleh oleh Pemprov di negeri ini. Sori
kalau ngawur karena mungkin ada Pemprov yang pernah menyamai bahkan
melebihi? Perolehan penghargaan yang sekaligus membuat "galau" para
bakal penantang Ahok pada kompetisi Pilkada Gubernur DKI 2017 yang akan
datang, semakin "hopeless" untuk bisa menang bagi Balon Gubernur DKI
2017.
.
Nama Balon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017 yang masih (pernah) beredar adalah:
Ridwan Kamil (pernah)
Ahmad Dhani
H. Lulung (PPP, Wakil Ketua DPRD DKI)
Adhyaksa Dault (mantan Menpora)
Mischa Hasnaeni Moein
Menteri Susi P (pernah)
Sandiaga Uno
Yusril Ihza Mahendra
Tri Rismaharini (Risma) (?)
Djarot (Wagub DKI saat ini)
Sanusi (pernah)
M.Taufik (Gerindra)
Suyoto (Bupati Bojonegoro)
Dessy Ratnasari
Muhammad Idrus (PKS)
Yoyok (Bupati Batang)
DLL
.
Dari semua nama yang beredar itu, yang ada "kemungkinan" seru untuk
tanding lawan Ahok & Heru (Ahok Heru sudah menyatakan maju lewat
jalur independen / perseorangan) untuk Pilkada DKI 2017 yang akan
datang, menurut saya hanya nama Risma jika dipasangkan dengan Yoyok atau
Ridwan Kamil+Yoyok.
.
Ridwan Kamil+Risma, kecil kemungkinan
bisa terlaksana, siapa yang mau dijadikan Cawagubnya? Keduanya sama-sama
kecil kemungkinan untuk mau jadi nomor 2, lagian ngapain untuk jadi
nomor dua kalau didaerahnya saat ini sudah jadi nomor satu? Berbeda
dengan Yoyok, karena Yoyok masa kerjanya sudah akan berakhir dan juga
merasa banyak belajar dari Risma, jadi Yoyok besar kemungkinan untuk
bersedia menjadi nomor 2 jika dipasangkan untuk Risma maupun untuk
Ridwan Kamil.
.
Karena Ridwan Kamil sudah menyatakan tidak akan
maju untuk Pilkada DKI 2017, maka kita lupakan saja tokoh yang satu itu,
walau saya melihatnya itu adalah pilihan realistis yang waras oleh RK,
taruhannya adalah "anak dipangku dilepaskan", sementara besar
kemungkinan kekalahan berdasarkan data yang ada waktu keputusan tersebut
diambil oleh RK, jadi memang RK mengambil keputusan yang paling waras
saat itu.
.
Calon yang lain lupakan saja, menurut "rasa saya"
tidak akan menang lawan inkamben Ahok, termasuk Profesor Yusril IM.
Memang apa pengalaman hebatnya YIM untuk layak jadi Gubernur? Bukankah
yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai Capres dan tidak laku,
bahkan partai pimpinannya saja (PBB) tidak mendapat suara untuk dapat
duduk di DPR/D, masih menurut rasa saya, nama yang bersangkutan kadarnya
mirip-mirip dengan Prof. AR, sama-sama hebat karena sama-sama Profesor,
tapi tidak lebih dari itu. Padahal ujarnya pada Februari lalu ingat
saya sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai untuk mencalonkan dirinya
maju sebagai Cagub, mana buktinya? Yusril IM apakah tidak malu jika
diposisikan sebagai Balon Wagub oleh PDIP? Jadi itulah sebabnya bisa
punya tiket untuk maju saja menurut saya masih susah kalau harus lewat
PDIP, kecuali PDIP secara internal hanya ingin posisi Cawagub, apakah
itu mungkin sebagai pemilik suara mayoritas di DPRD DKI? Apa PDIP tidak
malu? Logika warasnya apa ketika sebagai "pemimpin" suatu partai (maaf,
apakah partainya YIM sudah dibubarkan atau belum?) lalu melamar sebagai
kandidat Cagub lewat partai lain? Tentu saja beda seandainya yang
bersangkutan diminta atau dipinang oleh partai lain untuk maju, dan
karena tidak punya kendaraan jadi masih elok pinjam kendaraan partai
lain yang memintanya, bukan dengan cara "memohon" kalau tidak boleh saya
katakan "mengemis", banyak sekali tokoh-tokoh kita yang sudah
meninggalkan "logika waras" dengan melupakan rasa malu bahkan sangat
memalukan tapi tidak bisa dirasakan sendiri, out of control, maruk,
kebas, atau memang kita semua sudah banyak yang menjadi monster? Jangan
lupa, untuk menjadi pemimpin rakyat bukan hanya dilihat dari pendidikan,
tapi terlebih juga adalah rekam jejak. Dan rekam jejak itu bercerita
tentang sangat banyak hal yang terlalu sangat panjang kalau harus diurai
satu persatu disini, itulah cara ngeles saya untuk menutupi ketidak
tahuan yang ingin saya utarakan, sori, karena semuanya memang hanya
versi "rasa saya".
.
PDIP jelas salah kalkulasi kalau harus
memajukan Risma untuk melawan Ahok, boleh saja PDIP punya prisip
"petugas partai" atau "harus bersedia ditugaskan dimana saja" jika
partai menghendaki. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal-hal itu tidak
terkesan kediktatoran? Lalu unsur demokratisnya didalam partai itu
dimana?
.
Petugas Partai atau "harus bersedia ditugaskan dimana
saja", apakah iya harus mengutamakan tameng kepentingan partai? Lalu
sejatinya kepentingan partai itu apa? Bukankah kepentingan partai adalah
seaspirasi kepentingan rakyat (setidaknya rakyat pemilihnya)? Lalu
apakah seandainya menugaskan Risma itu demi rakyat atau demi keegoisan
partai? Menurut saya, yang terpenting kalau ingin memajukan Risma untuk
ikut Pilkada DKI 2017 adalah mendengarkan suara keinginan Risma sendiri,
itu adalah porsi terpentingnya, karena Risma memang sudah bukan hanya
menjadi "petugas partai" saja yang bisa di tugaskan kemanapun sesuai
keinginan partai. Sangat berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo ketika
ditugaskan untuk maju menjadi Cagub Jawa Tengah waktu itu, karena memang
waktu itu Ganjar Pranowo sedang tidak memegang jabatan publik, dan yang
terpenting GP bersedia maju. Jadi alasan rasional dan masuk akal adalah
unsur terpenting dari Balon itu sendiri, tentu saja partai boleh
memberi dukungan dan bujukan, tapi bukan tekanan yang menjurus
pemaksaan, apa lagi pemaksaan yang menjurus mencederai keinginan rakyat
utamanya rakyat konstituen PDIP itu sendiri. Kalau rakyat yang memang
dasarnya bukan penyuka PDIP tentu akan semakin bertepuk tangan ketika
PDIP terkesan ngawur dan salah kaprah bukan?
.
Ketika (andai)
Risma "dipaksa" maju untuk Pilkada DKI 2017, tentu saja unsur paksa itu
tidak akan tampak, karena Risma pasti juga tidak akan berani mengakui
bahwa iya dipaksa, karena itu citra yang sangat tidak bagus untuk masa
kampanyenya. Jadi pada akhirnya unsur paksa hanya akan diterima dan
ditanggung sendiri oleh Risma apapun hasil akhirnya, kalau menang ya
syukur, kalau kalah ya nasib. Kemenangan itu banyak saudaranya sedangkan
kekalahan itu yatim, tapi kalau sampai Risma maju dan kalah, PDIP juga
akan menerima getah, dituding punya agenda tersembunyi untuk
menyingkirkan Risma karena untuk maju sebagai Cagub DKI maka calon harus
melepaskan jabatannya, dan yang akan menggantikan adalah wakilnya, dan
wakilnya Risma saat ini dari PDIP juga. Bukankah pada periode pertama
sebagai Walikota Risma pernah berniat mengundurkan diri karena ada gosip
mendapat tekanan dari partainya? Kalau ditilik sejarahnya, Risma
orangnya mirip Ahok juga, keterikatan pada partai bukanlah yang utama.
Berikutnya jika kekalahan dengan mengajukan Risma tentu juga akan
berimbas suara "kecewa" khususnya dari rakyat Surabaya kepada PDIP, dan
Jatim lingkup besarnya, kecewa juga akan dituai dari rakyat DKI, dan
bukan tidak mungkin gabungan semua itu gaungnya juga sampai ke seluruh
negeri. Dan itu baru akan terasa pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang,
tapi PDIP boleh saja menghibur diri karena punya Jokowi sebagai jurkam
untuk kampanye 2019, dan semoga rakyat tidak dendam pada PDIP atau tidak
banyak partai yang lebih baik saat itu. Tapi menurut kalkulasi saya
NASDEM yang akan semakin berkibar, Hanura hanya sedikit kecipratan walau
juga sesama mendukung Ahok saat ini, jangan lupa NASDEM punya tipi yang
lebih waras dari "tipi beda" yang justru tidak mampu mengangkat
pemiliknya (ARB) walau sudah mengkampanyekan beberapa tahun sebelumnya
...... Ngenes, sekaligus memberi pelajaran kepada kita semua, pencitraan
tanpa fakta itu hanya akan menuai kehebatan kosong melompong, apa
dipikir semua rakyat masih terlalu bodoh? Itulah juga yang terjadi saat
ini, Ahok diserang oleh hampir semua tipi, semoga rakyat masih banyak
yang punya logika waras, sehingga dapat membedakan mana emas murni atau
hanya besi rongsokan yang disepuh emas!
.
Menurut tebakan saya
PDIP tidak akan memajukan Risma untuk ikut Pilkada DKI 2017, bukan juga
karena Risma dan Ahok pernah dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi
belum lama ini. Memangnya masih "model sendiko dawuh gusti?"
Pertimbangan Risma masih sewaras pertimbangan Ridwan Kamil, dan jangan
lupa Jokowi adalah juga kader PDIP yang tidak mungkin mengkhianati
partainya sendiri. Semuanya masih pakai pertimbangan logika waras, dan
bersyukur masih ada beberapa tokoh yang waras di negeri ini, dan semoga
kewarasan itu semakin banyak baranak pinak. Saya menyatakan Risma tidak
menjadi Cagub PDIP pada Pilkada DKI 2017 karena menerka memang Risma
tidak ingin maju, dan bukankah kenyataannya Risma tidak ikut test yang
diadakan PDIP untuk Balon Cagub yang mendaftar seperti yang contohnya
diikuti oleh Djarot (Wagub DKI saat ini), kalau tidak ikut test lalu
tiba-tiba nyodok dengan kartu truf dicalonkan, apa kata peserta lain?
Itulah sebab saya "yakin" Risma tidak akan ikut maju sebagai peserta
pertandingan yang akan datang.
.
Jadi sebetulnya apa yang
diharapkan oleh PDIP dengan mengadakan test Balon Gubernur DKI itu?
(diikuti 26 peserta?). Apalagi test itu dengan berbayar? Apakah tidak
semakin berakibat membenamkan diri ke lumpur jika nantinya semua yang
ikut test ternyata tidak ada yang diloloskan? Apakah juga sudah
dipikirkan orang sekelas Profesor Yusril atau Sandiaga Uno, jika
dinyatakan tidak lulus test? Siapa yang akan dipermalukan, Profesornya
atau partai penyelenggaranya? Yakin semua hal sudah dipertimbangkan oleh
para tokoh partai PDIP? Mau terkesan hebat dengan mengadakan test atau
justru menuai blunder? Hemmm .... Maaf Bu Mega, saya hanya milihat pakai
kacamata versi saya, dan berusaha menyampaikan apa adanya, tentu saja
sekali lagi versi "rasa saya". Menurut saya harusnya test itu
ditiadakan, dan nantinya siapa yang sreg untuk diusung baru dipanggil
untuk wawancara janji dan kontrak persetujuannya, karena apa artinya
test kalau ujung akhirnya semua terserah hak veto ketua partai? Kalau
mau ya dibalik, yang sreg betul mau dicalonkan saja yang di test, karena
test itu memang bukan test penjaringan beneran, karena test penjaringan
tentu tidak ada hak veto pimpinan. Kenapa harus menuai masalah yang
tidak perlu?
.
Kenapa harus malu kalau memang ingin mengusung
Ahok? Lakukan saja seperti apa yang dilakukan Nasdem, karena itu lebih
waras menyesuaikan keinginan rakyat utamanya membenarkan yang memang
benar. Kalau menurut Partai PDIP memang Ahok ada salah karena korupsi
misalnya, ya silahkan dilanjut menuju ke medan laga dengan konsekuensi
menang atau kalah. Tapi kalau menilai Ahok karena dianggap hanya bisa
mencaci-maki dan ucapan-ucapannya selalu kotor, itu artinya PDIP justru
termakan gosip murahan dan menjadi korban penggiringan berita, dan itu
justru sangat melas. Sekaligus mengingatkan saya pada Prof. Tjipta L.,
profesor komunikasi, yang juga pernah saya lihat di tipi sebagai salah
satu nara sumber yang menyatakan Ahok seolah hanya bisa bersuara kotor
atau caci-maki saja. Penilaiannya atas dasar apa Pak profesor? Pakar
komunikasi kok tampak seperti menjadi korban pemberitaan juga? Logika
warasnya bagaimana ketika menyatakan Gubernur Ahok isinya hanya
caci-maki saja? Kalau itu yang terjadi, pastinya Ahok sudah masuk rumah
sakit jiwa dong Pak Tjipta. Pasti hanya orang gila yang hanya
marah-marah tanpa sebab bukan? Apakah Bapak tidak paham hal yang
sesimpel itu saja? Atau apakah Bapak Tjipta dan semua tokoh partai PDIP
dapat membuktikan Ahok marah-marah tanpa sebab? Sehingga Ahok pantas
kita juluki sebagai orang gila? Yakin kalian semua memberi penilaian
tanpa bermaksud punya kepentingan? Andai Ahok tanpa pernah terlihat
marah dan lalu langsung melengserkan banyak anak buahnya? Bukankah itu
juga akan rawan fitnah? Bukankah itu juga akan rawan diplintir suatu
keanehan yang lain lagi? Kok aneh anak buah tidak pernah dipersalahkan
tiba-tiba dipecatin semua? Pasti itu Gubernur gila! Jadi itu semua
tergantung kepentingan keberpihakan bukan? Bapak - ibu!
.
Menurut saya sekali lagi ukurannya sangat jelas, buktikan Ahok pernah
marah-marah tanpa sebab, jadi jangan hanya melihat
pemberitaan-pemberitaan tipi yang hanya sepenggal yang terlihat
marah-marahnya saja, apa iya yang begitu saja tidak tahu, apa tidak
berpikir seandainya Bapak diminta harus selalu marah, dan dibolehkan
untuk marah, apa Bapak sanggup untuk hanya marah-marah terus sepanjang
harinya? Sanggupkah melakukan itu dalam waktu seminggu, sebulan,
setahun, ...... Apa mungkin belum masuk RS Jiwa kalau melakukan itu?
Ingat ketegasan adalah keharusan untuk memimpin rakyat, tanpa ketegasan
dan keadilan jangan berharap bisa menegakkan bernegara, dan itu semua
hanya bisa dilakukan oleh orang yang jujur. Tanpa dasar kejujuran,
bagaimana Anda berani tegas, tanpa kejujuran pada diri sendiri,
bagaimana mungkin Anda bisa adil? Hanya orang jujur yang berani lantang
menyuarakan kebenaran, karena tidak ada beban kemunafikan, beban rahasia
yang ditertawakan oleh orang lain karena mengetahui ketidak jujurannya.
Apakah Anda tidak nyengir seperti kuda sakit perut, ketika Anda
mengetahui bahwa orang yang pernah menerima suap dari Anda tiba-tiba
Anda lihat koar-koar untuk memberantas penyuapan atau korupsi? Kalau itu
yang terjadi, Anda pasti ceritakan betapa lucunya "badut" itu kepada
anak, istri/suami, saudara, sahabat Anda, lalu mereka yang mendapat
cerita dari Anda juga akan menceritakannya serupa kepada komunitasnya
masing-masing, yang akhirnya semua menjadi rahasia publik, TST! (tau
sama tau)
.
Dapatkah Anda membuktikan Ahok korupsi? Siapa yang
pernah atau dapat membuktikan Ahok terima duit dari kalian semua, baik
kalian sebagai pengusaha atau pejabat yang pernah menyuap Ahok? Yang
ingin menjatuhkannya banyak, tapi hanya gosip tanpa bukti! Bahkan bukti
Ahok menumpuk kekayaan saja tidak ada? Buktikan secara terbalik kekayaan
semua pejabat yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI kalau berani,
atau semua Gubernur diseluruh negeri ini kalau itu mungkin, berapa
banyak yang akan terbukti bersih, yang akan bisa membuktikan asal usul
harta kekayaannya? Sori, jadi terbawa emosi ngelantur kemana-mana. Maaf
juga kalau dianggap menyinggung Pak Tjipta sebagai profesor komunikasi,
juga kepada partai PDIP, tapi menyatakan pendapat masih boleh toh
dinegeri ini? Maaf kalau dianggap tidak sopan dalam penyampaian, karena
memang saya bukan pakar apa-apa dan hanya bisa menyampaikan berdasarkan
"rasa saya" saja.
.
Apakah mungkin PDIP gabung dengan Gerindra
untuk agar dapat mengalahkan Ahok? Apa yang tidak mungkin dalam politik?
Kepentingan adalah soko-gurunya. Sejujurnya munurut "rasa saya", kalau
gabung memang mungkin, tapi untuk mengalahkan Ahok? Hehehehe .. Kecil
kemungkinan itu bapak ibu saudara sekalian ..... (Sori)
.
Sepertinya saya pakai kacamata kuda, atau ngefans berat sama Ahok, atau
bahkan terkesan membabi-buta dalam membela Ahok, tuduhan itu memang
layak untuk saya dari Anda yang memang tidak suka Ahok, ayo kita kupas
lebih dalam ya landasan logikanya ....
.
Saya tidak kenal Ahok,
ketemu saja belum pernah, saya dilahirkan dinegeri ini, saya cinta
negeri ini sangat iya, karena saya cinta negeri ini, tentu saja saya
ingin negeri ini menjadi lebih baik, utamanya tidak digarong justru oleh
banyak pejabatnya. Kalau pengusaha yang berniat menggarong uang negara
atau menjarah kekayaan alam negeri ini, menurutku itu masih waras
logikanya, siapa yang tidak ingin cepat kaya? Apa lagi kalau ada jalan
pintas untuk menjadi kaya bukan? Itulah landasan dasar setiap manusia
yang ingin cepat kaya pada umumnya, keinginan instan untuk kaya raya,
jadi menurut saya masih tergolong waras walau tidak ideal, tidak elok,
menyebalkan dan tidak wise. Untuk mencegah ketamakan manusia-manusia
itu, oknum manusia-manusia pengusaha itu, itulah tugasnya pemerintahan
negera, baik dilingkup pusat maupun pemerintah daerah diseluruh negeri,
dan itu meliputi semua pegawai institusi dan instansi yang pegawainya
dibayar oleh uang negara, uang hasil pengumpulan pajak atau pungutan
maupun hasil alam negeri ini.
.
Bukankah sangat kebangetan
sekaligus memuakkan dan membuat banyak orang waras geregetan, pegawai
yang dibayar pakai uang negara, yang semua itu bertujuan menyejahterakan
seluruh rakyat, menjaga kepemilikan negara, JUSTRU menggarong uang dan
kepemilikan negara (milik seluruh rakyat negeri ini) baik itu secara
kelompok pegawai negara maupun kerjasama dengan swasta? Itu sungguh
sangat memilukan dan terlebih lagi semuanya itu dibawah sumpah dengan
mengatasnamakan Tuhannya masing-masing untuk janji akan berkelakuan
jujur! Tidak masalah swasta ingin berbuat curang, kalau penjaganya tidak
ikut berbuat curang, dan berani memberantas dengan tegas semua yang
berbuat curang! Dan ketegasan pemberantasan korupsi itulah yang
ditunjukkan oleh Gubernur Ahok yang ngenesnya justru ingin dijatuhkan
oleh begitu banyak orang yang justru juga mengaku paling waras dan
merasa lebih bersih dari Gubernur Ahok. Kenapa tidak menyeret saja ke
depan pengadilan kalau memang Ahok juga terlibat penggarongan uang
negara??
.
Pada prinsipnya, swasta tidak mungkin bisa menjarah
kekayaan negara jika tidak direstui oleh oknum pegawai negara itu
sendiri! Jadi jangan dibalik-balik, apalagi menyalahkan pihak swasta
yang tidak jujur. Yang ada memang justru swasta boleh saja dianggap
selalu mencari celah untuk tidak jujur agar pengawas (pegawai negara)
selalu waspada dan cermat dalam bekerja sebagai pengawas dan merangkap
juri keberlangsungan kepemerintahan itu sendiri, sehingga negara semakin
cepat mendekati cita-citanya, mengurangi atau kalau mungkin melenyapkan
pengiriman TKW / TKI sebagai buruh tanpa keahlian yang sangat melas
dibanyak negara, menyejahterakan semua rakyatnya. Langkah besar yang
tidak mudah, tapi harus ada progres untuk memulainya, dan awal dari
langkah itu adalah "stop" korupsi! Jadi kalau mau menjadi kaya raya,
atau utamanya tidak sanggup berlaku jujur, ya jangan jadi pegawai yang
dibayar pakai uang negara! PAGAR MAKAN TANAMAN, dan itu sangat memuakkan
bukan? Semoga negeri ini berani memberantas dengan tegas oknum yang
korupsi, baik melalui perubahan UU untuk mendukung itu, maupun
keberanian petugasnya. Sedih, tampaknya itu jauh panggang dari api.
NGENES!
.
Ide untuk PDIP kalau mau memaksakan Risma ikut
kompetisi Pilkada DKI 2017, meminta Presiden Jokowi memberikan jaminan
akan memberikan "job" (jika kalah), entah sebagai Menteri atau apa saja
sebagai ganti jabatan Walikota yang ditinggalkan, memang itu sepertinya
tidak elok, tapi tidak elok jika tersiar, kalau tidak tersiar toh tidak
apa-apa bukan? Apalagi kalau pada kenyataannya justru nantinya Risma
punya kinerja sebaik Menteri Susi ..... Hayo ..... Monggo saja ....
Karena menurut saya memang hanya pilihan salah satu nama dari: Risma,
Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prof. Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng)
sebagai Balon Gubernur untuk bisa ada greget jika melawan inkamben Ahok,
dan itupun harus didampingi oleh Balon Wagub dengan pilihan nama:
Yoyok, Suyoto, Yusril, Musthofa (Bupati Kudus), Enthus (Bupati Tegal),
Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Sandiaga Uno. Hanya kemungkinan
pasangan itu yang menurut saya akan seru kalau "dipertandingkan", walau
sejujurnya saya masih pegang Ahok-Heru sebagai jagoan saya, sori. (SPMC
SW, dibuat mulai Kamis, 12 Mei 2016, until after midnight, Jumat, 13 Mei
2016)
.
.
CATATAN PLUS TAMBAHAN:
Jangan lupa, judul
artikel adalah juga sarana untuk penglaris dagangan artikelnya, jadi
agar tidak terjebak pada sesuatu yang sesungguhnya satir, sarkas, ironi,
anti tesis, paradoks, harap biasakan baca artikelnya sebelum memberi
tanggapan. Dan kali ini entah yang keberapa saya sulit menemukan kata
yang pas untuk judul artikelnya, awalnya artikel ini hanya akan saya
beri judul:
(Kejutan)
"MELAWAN AHOK, PDIP PILIH Prof. NURDIN ABDULLAH (Bupati Bantaeng)"
.
Sori kalau judulnya tidak nyambung, karena judulnya memang sengaja
memprovokasi PDIP siapa tahu berminat atau malah segera kembali
merenungkan, rakyat kebanyakan sesungguhnya menginginkan Gubernur siapa?
Dan yang terpenting diatas semuanya itu, untuk kebaikan negara ini
apakah memang Ahok "sejatinya" banyak berlumur dosa sehingga tidak layak
menjadi pemimpin DKI? Semoga partai-partai utamanya PDIP bukan
mengambil keputusan karena "benci", karena memang partai diadakan untuk
menopang negara, bukan malah mengacak-acak kenegaraan dengan
keputusan-keputusan yang semakin menjauhkan negara dari kebaikan.
.
Apakah PDIP lupa begitu banyak tokoh (juga politisi) di negeri ini yang
justru tertangkap KPK karena korupsi? Lalu tokoh Ahok menurut PDIP
posisinya ada dimana? Karena saya banyak memperhatikan diskusi di
tipi-tipi, juga ada tokoh dari PDIP yang beranggapan seolah Ahok sudah
melakukan korupsi, sengaja melempar wacana agar rakyat awam berasumsi
Ahok adalah koruptor, apakah itu model kampanye yang sehat untuk negara
ini? Kalau memang Ahok korupsi, rakyat akan lebih suka kalau segera
ditetapkan sebagai tersangka lalu segera dijebloskan ke penjara, jangan
sampai ngenes seperti kasus Sanusi, justru OTT oleh KPK, dan sejatinya
itu semakin membuat rakyat jadi muak, muak kepada semua politisi. Saya
tidak mempermasalahkan sudah waktunya kampanye atau belum. (SW)
.
Sumber gambar:
www.jitunews .com
"KPK TAKUT TERSANGKAKAN AHOK, BUKTI PRESIDEN LINDUNGI !?"
.
.
Opini Amatan: SPMC Suhindro Wibisono
.
Kemarin, pada acara diskusi dengan tema "Fenomena Pilgub DKI 2017" di
Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, yang juga dihadiri Ahmad Dhani,
Hasnaeni "wanita emas", Boni Hargen, dll. Heboh ketika pulangnya
Hasnaeni menebar uang puluhan ribu .....
.
Ketika di tipi melihat pernyataan Ahmad Dhani yang intinya menyatakan
"Jika KPK sampai September nanti tidak berani menyatakan Ahok sebagai
tersangka atas kasus Sumber Waras atau Reklamasi ~ itu artinya Ahok
dilindungi Jokowi, saya sarankan semua kandidat Gubernur untuk
mengundurkan diri, saya juga akan mengundurkan diri ...."
.
Hehehehehehe ..... mendengar pernyataan tersebut saya langsung mbatin:
Emang ente jadi dicalonkan ama siape bro? Kok melas begitu rasa PD-nya,
kok lupa nengok kedalam, emangnya ente bisa maju sebagai Cagub? Pakai
kendaraan apa? Repot kalau banyak yang tidak peka dan merasa yang paling
hebat didunia .... Kalau yang begitu jadi Gubernur beneran, apa tidak
justru merusak negara?
.
Pernyataan Ahmad Dhani itu, apakah tidak sama saja dengan menyatakan:
"Jika matahari tidak terbit dari barat sampai September yad, itu artinya
Tuhan tidak sakti atau bahkan memang Tuhan tidak ada" (?) KEBACUT .....
Harusnya Ahmad Dhani dijadikan ketua KPK saja supaya "lebih" bisa
menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menyeret Ahok untuk dijebloskan
kepenjara. KOCAK dan tidak punya kemaluan .....
.
Begitu juga ketika semalam nonton JAKTV dalam acara PRO KONTRA yang
menghadirkan nara sumber dari PDIP - GERINDRA - PENGAMAT dan pembawa
acaranya adalah Rahma Sarita, kupasannya juga tentang Calon Gubernur DKI
2017. Agar sesuai dengan judul acara PRO KONTRA, lalu siapa yang "PRO"
kalau semua pembicara mengharapkan AHOK ditetapkan sebagai tersangka?
.
Kalau hampir semua tipi dalam negeri ini sudah begitu condong menyerang
Ahok, padahal katanya pemberitaan yang baik adalah "cover both side",
lalu nanti Ahok tetap terpilih menjadi Gubernur DKI, itu artinya rakyat
masih banyak yang waras dan menginginkan DKI semakin bersih, bersih dari
para penjarah, penjarah kelas bawah sampai penjarah berkedok pejabat.
Terus berkarya Pak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), masih banyak rakyat
waras ber KTP DKI menginginkan Anda tetap menjadi Gubernur DKI. GBU
(SPMC SW, Rabu, 11 Mei 2016)
.
.
CATATAN:
Judulnya dalam tanda petik ya, masih ada tanda tanyanya juga.
.
Sumber gambar:
www.youtube .com
"POLITISASI PEMBEBASAN SANDERA ALA INDONESIA"
.
.
Opini Amatan Berita: SPMC Suhindro Wibisono.
.
.
Sebagai warga negara dan rakyat biasa senang tahu berita bebasnya
saudara sebangsa kita, 10 WNI ABK Brahma12 tawanan kelompok bersenjata
pimpinan Abu Sayyaf di Philipina.
.
Tiga tipi beda sempat saya simak beritanya: KompasTV, MetroTV dan TVONE.
.
.
KompasTV
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak.
.
MetroTV
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak. "JUGA" kepedulian Owner
MetroTV, Yayasan Sukma, Media Grup dan Partai Nasdem yang telah mulai
ikut terlibat perundingan sejak 4 April 2016 dan menamainya "tim
kemanusiaan" yang anggotanya adalah juga Anggota Komisi Satu DPR dari
Nasdem: Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra, Victor Laiskodat, .....
(Maaf, anggota yang lain saya tidak tahu, dan jangan lupa ini versi
MetroTV). Jurnalis MetroTV dan tim kemanusiaan (Victor Laiskodat Ketua
Fraksi Nasdem di DPR) tampak ikut satu pesawat dengan para WNI yang
kembali ke tanah air. (Pakai pesawat bosnya?)
.
TVONE
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak. Mayjen TNI (Purn) Kivlan
Zein (sohibnya Prabowo partai Gerindra) sangkal keterlibatan tim yang
merasa ikut membebaskan (sangat jelas yang dimaksud adalah "Owner
MetroTV, Yayasan Sukma, dll itu") dengan menyatakan tanggal 27 April
2016 "mereka" baru masuk ke Philipina, mustahil waktu 4 hari dapat
membebaskan tawanan sandera. (Wawancara berita lewat telepon Minggu
malam 1 Mei 2016 yang saya lihat di TVONE)
.
.
Begitulah
"hebatnya" Indonesia, kasus penyanderaan WNI juga bisa dikaitkan keranah
politik, rebutan pahala dan saling cela, pamer pamrih agar banyak
rakyat memilih, sangkal pamrih agar tidak banyak rakyat memilih, semoga
hal itu tidak mempengaruhi proses pembebasan 4 tawanan lain WNI yang
masih disandera (ABK TB Henry). Pamrih, pencitraan atau kenyataan biar
sang waktu yang akan menelanjangi. (SPMC SW, 2 Mei 2016)
.
.
Sumber gambar:
nasional.kompas .com
