"CURHAT JOKOWI KELELEP BBM DAN KENA JEBAKAN BATMAN APBN"

                             (Image source: tribunnews.com)

Blogspot. Terungkap kenyataan Pak SBY menolak menaikkan harga BBM menjelang akhir Pemerintahannya. Wajar menurut saya, bahkan rasanya siapapun yang ada diposisinya juga akan melakukan hal itu, tentu saja siapapun ingin mengakhiri masa tugasnya dengan tidak meninggalkan jejak akhir yang kurang disuka rakyat.

Kurang bisanya membaca situasi tersebut justru menurut saya sangat disayangkan, karena sebelum adanya pertemuan Pak Presiden SBY dan Pak Presiden terpilih Jokowi di Bali pada Rabu, 27 Agustus 2014, banyak tokoh utamanya Pak JK Wapres terpilih dan juga anggota tim Kantor Transisi Jokowi - JK, juga banyak tokoh dari PDIP maupun NASDEM masih ditambah para pengamat yang semuanya menyuarakan agar Pemerintahan yang sekarang ikut menanggung beban untuk menaikkan harga BBM. Kenapa mesti memohon-mohon ke Pak SBY? Tidak perlu itu, akan membuat sejarah tidak bagus. Justru biarkan saja Pak SBY maunya apa,  transisi-transisi saja …..tidak perlu memohon-mohon. Hutang budi itu akan membayar plus bunganya lho, jangan lupa. Termasuk sepertinya Pak Jokowi dan koalisinya kok sangat sekali mengharap Koalisi Merah Putih bubar dan gabung ke koalisi Pak Jokowi, kalau begitu yang terjadi …..apa bedanya dengan pemerintahannya Pak SBY? Kalau mau berkoalisi, berkoalisi dengan rakyat saja, garansi tidak akan bubar jalan.

Melihat begitu banyaknya suara yang mengeluhkan tentang sempitnya APBN untuk ruang gerak Pemerintahan yang akan datang, termasuk tidak logisnya pos-pos anggaran yang justru ditambah dan pos-pos yang justru dikurangi. Memang susah diprediksi apa maksud dasar pemikirannya, dan selayaknya karena APBN 2015 penggunanya adalah pemerintahan yang akan datang, semestinya waktu penyusunan adalah melibatkan tim Presiden dan Wapres terpilih Jokowi - JK. Tapi kalau toh tidak dilibatkan, sebaiknya diurai saja sejelas-jelasnya dan dipublikasikan seluas-luasnya apa kesalahan dan logika yang dimaksudkan sehingga APBN yang dimaksud tergambar gamblang kekurang tepat-nya yang dimaksud. Tentu saja bertujuan melibatkan masyarakat secara luas untuk tujuan keberpihak’an atau keinginan revisi misalnya.

Waktu kampanye yang lalu Pak Jokowi menjanjikan tentang infrastruktur lebih merata, bantuan untuk nelayan, petani, pendidikan, kesehatan, tol laut, revolusi mental, dan lain-lain. Tapi dalam janji tersebut saya kok sepertinya tidak mendengar tentang kenaikan BBM untuk biaya itu semua. Jadi kalau Pak Jokowi nanti harus manaikan harga BBM dengan alasan untuk biaya program-program tersebut, saya garansi demo akan sangat marak dan panas, terlebih lagi sudah dapat diduga akan dikompori oleh partai-partai lawan yang memang sudah berencana untuk menghadang apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi - JK.

Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, siapapun pemimpin pemerintahan itu, setiap akan menaikkan harga BBM selalu berjanji untuk pembenahan infrastruktur, bantuan nelayan, petani, pedesaan, dan banyak sekali hal-hal indah yang lain termasuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itulah sebabnya kalau itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi seperti yang sudah tersirat bahwa beliau “siap tidak populer”, apa bedanya dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya?

Jadi apakah dilema harga BBM yang disubsidi ini akan menjadi ujian awal yang maha berat untuk Pemerintahan Jokowi - JK yang akan datang? Apakah akan menaikkan harga BBM lalu menuai demo yang pastinya akan melanda banyak wilayah di Negeri ini? Saya pikir inilah justru kesempatan luar biasa untuk Pak Jokowi tercatat dengan tinta emas dalam sejarah tokoh hebat Indonesia khususnya, dan Dunia pada umumnya.

Ayo Pak Jokowi, jangan kedepankan atau tonjolkan alasan infrastruktur, subsidi nelayan, petani, pembangunan pedesaan, dan lain-lain yang sudah sangat kuno itu. Jangan terjebak pada kubangan yang sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita sudah lebih 50 tahun memberi subsidi BBM, dan nyatanya Negeri ini tidak makmur juga, justru utangnya yang semakin menggunung. Menurut saya Bapak akan sangat hebat kalau langsung menghilangkan subsidi BBM, lalu gunakan uang itu untuk hal yang bisa langsung dirasakan rakyat. Kalau Bapak menghilangkan subsidi BBM, akan ada sekurangnya 400 Triliun anggaran extra, rakyat tidak akan protes kalau uang itu digunakan untuk membuat BUMN baru “Asuransi Rakyat Indonesia”, BUMN yang akan menjamin kesehatan seluruh rakyat tanpa kecuali, dibawah komisaris MENDAGRI, MENKES, MENSOS dan MENKO KESRA dengan kucuran dana dari APBN 60 triliun rupiah setiap tahunnya, itu adalah uang iuran kita anggap 300 juta penduduk dikali 200 ribu iuran setiap tahun. Jadi tidak usah repot-repot pakai “Kartu Indonesia Sehat” segala, semua penduduk di asuransikan kesehatannya tanpa kecuali. Tentu saja dengan standard yang telah ditentukan, kalau mau kelas lebih nikmat ya silahkan saja berobat di RS Swasta atau ke LN dengan biaya sendiri. Berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap?

Jadi ketika menaikkan harga BBM, langsung saja harganya dilepas tanpa subsidi lagi, seterusnya harga mengambang sesuai dengan harga pasar. Dan yang diargumenkan kepada rakyat adalah hal tersebut diatas, itulah hal pasti yang langsung mengena keseluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, tidak pilih kasih dan adil. Karena ketika Bapak ber-argumen membantu Nelayan, tidak semua rakyat kita adalah Nelayan, begitu juga ketika Bapak ber-argumen membantu Petani. Dan saya tidak bermaksud mengatakan tidak boleh membantu Nelayan atau Petani, tapi untuk kebijaksanaan umum akan lebih mengena dihati rakyat kalau yang dijangkau adalah keseluruhan rakyat, atau setidaknya secara umum rakyat secara keseluruhan dapat merasakan keadilan itu. Juga terlihat nyata langsung dirasakan bukan hanya sekedar janji yang sudah sangat membosankan, dan itu sebetulnya tidak salah rakyatnya, karena kalau selama ini janjinya betul ditepati, bukankah Negeri ini sudah sangat makmur?

Ada lagi yang layak dibantu, pengangguran yang kalau menurut statistik ada sekitar 7~8 juta orang, karena takutnya data itu kurang tepat, kita anggap 10 juta jiwa, maka kalau pengganguran itu diberi uang makan oleh Negara 100 ribu setiap minggunya, maka dana yang dibutuhkan setahun adalah 10 juta X 100 ribu X 56 minggu = 56 Triliun.

Terakhir yang layak dibantu adalah Manula, dan ini selayaknya merombak aturan pensiun yang sudah ada, semua manusia Indonesia “bisa” mendapat uang pensiun dengan persyaratan tertentu, hitungannya adalah per-jiwa bukan per keluarga, karena bagaimana kalau ternyata mereka bercerai kalau perkeluarga uang pensiunnya diberikan siapa? Selain memudahkan perhitungan, juga adil. Uang pensiun ini dirombak aturannya, termasuk penetapan nominal uang pensiun adalah 1 juta perjiwa Manula, kalau misalnya dengan persyaratan yang ketat Manula yang berhak mendapat uang pensiun adalah 10 juta orang, maka biaya uang pensiun setahun adalah: 1 juta X 10 juta X 12 = 120 Triliun.

Kelebihan uang extra yang 400 triliun tadi ditambah angggaran di APBN yang sudah dianggarkan, barulah digunakan memenuhi janji pembangunan infrastruktur, bantuan untuk Nelayan, Petani, Tol laut dan lain-lain. Saya yakin se-yakin-yakin-nya, kalau hal itu yang dilakukan, ditambah canggih meng-komunikasikan kepada rakyat, rasanya tidak ada alasan rakyat akan menolak harga BBM dinaikkan.

Tapi justru sangat tidak efektif kalau Pemerintahan berniat hanya menaikkan harga BBM tapi masih memberi subsidi. Karena ada banyak wacana yang mengatakan, sebaiknya harga BBM menjadi dikisaran 9000 rupiah saja per liter, atau juga ada yang mewacanakan subsidinya saja yang di-fix-kan diangka 2000 per liter, dan lain-lain. Kalau itu yang dilakukan, percayalah itu tetap saja memelihara “bara dalam sekam”, selain jangan-jangan efek gejolak ekonominya (inflasi) tidak beda jika BBM langsung dilepas tanpa subsidi lagi. Jadi intinya stop subsidi BBM, karena dengan mencabut subsidi BBM, aparat keamanan juga dihilangkan pekerjaan menjaga penyelundupan, tidak menuduh terlibat lho ya. Maaf, sekali lagi jangan sampai menghilangkan subsidi BBM dengan cara cicilan, karena kalau itu dilakukan, efek ekonomi(inflasi)nya dan juga sosialisasinya akan merepotkan dan lebih merugikan. Yang terpenting lainnya adalah keseragaman harga BBM diseluruh pelosok Nusantara, juga dari Aceh sampai Papua.

Hitungan BBM yang disubsidi per tahun kurang lebih dikisaran 48 juta kilo liter, itu sama dengan 48 milyar liter, dan itupun masih diwacanakan “kurang”, maka dalam waktu dekat akan segera menjadi 50 milyar liter mengingat penjualan kendaraan bermotor terus melaju dengan kencang. Apakah hal itu akan menjadi bencana? Tergantung dari mana sudut pandangnya, itulah sebabnya tidak pernah bosan saya mengatakan cabut subsidi-nya, karena hal itu sangat penting, penting untuk berpikir sebaliknya dari kata subsidi.

Pernahkah Anda berangan-angan bahwa banyak hal hebat yang bisa kita buat kalau itu dilakukan secara bersama-sama alias gotong-royong? Coba kita bayangkan, setelah harga BBM dilepas, lalu setahun kemudian kita minta sumbangan kepada rakyat pembeli BBM seratus rupiah saja perliternya, mungkin tidak terlalu terasa untuk pembelinya, paling hanya 300 rupiah untuk pengendara motor bebek yang biasanya mengisi 3 liter BBM, dan 3000 rupiah yang disumbangkan oleh pemilik mobil pribadi yang mengisi BBM biasanya ada dikisaran 30 liter, begitu seterusnya, apakah itu memberatkan? Rasanya kok tidak! Tapi kalau dikumpulkan selama 1 tahun, itu artinya 50 milyar liter X 100 rupiah, itu terkumpul 5 triliun rupiah. Bisa untuk membayar hutang LN Negeri ini supaya cepat lunas. Atau kalau mau membuat Jembatan Selat Sunda, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra sepanjang 29 KM dan waktu pengerjaan sekitar 10 tahun yang diperkirakan menelan biaya US$ 9 Billion atau kita anggap US$ 10 Billion, dikali kursnya 12 ribu = 120 Triliun rupiah. Bukankah jembatan tersebut bisa langsung dikerjakan tanpa harus menunggu uangnya terkumpul? Kekurangannya bisa saja dicarikan dari hal yang lainnya karena 10 tahun pengerjaan itu baru terkumpul 50 triliun. Bukan tidak mungkin kalau korupsi benar-benar dihukum mati pelakunya, rakyat juga rela harga BBM dinaikkan 250 rupiah supaya bisa membiayai pembuatan Jembatan Selat Sunda tersebut. Lebih “gila” lagi kalau seandainya setelah jembatan itu jadi, yang lewat tidak dipungut bayaran karena memang hasil swadaya sumbangan rakyat pembeli BBM. Dan kita juga masih bisa banyak berbuat “gila” lain yang akan segera mencengangkan Dunia, seperti misalnya membuat stadion sekelas Stadion Wembley – The Venue of Legends hanya dengan kumpulan uang Rp.100,- saja! Bukankah itu “Gila” yang membanggakan? Ayo kita laksanakan!

Pada intinya, banyak hal yang bisa kita lihat dari sudut positif, itulah sebabnya saya katakan kali ini justru kesempatan untuk Pak Jokowi, sangat beruntung kalau Pak SBY tidak mau menaikkan harga BBM, dan justru jangan ditekan-tekan untuk minta beliau menaikkan harga BBM. Kesempatan emas Pak Jokowi, hanya dibutuhkan keberanian, keberanian untuk berpihak kepada rakyat secara keseluruhan dan masuk akal. Tidak perlu Kartu Indonesia Sehat kalau itu berlaku untuk seluruh rakyat. Yang terpenting adalah jangan sampai salah memilih Mendagri, karena terbukti selama ini tidak berhasil mengidentifikasi seluruh Warga Negara Indonesia, padahal itulah kunci terpenting untuk menyejahterakan rakyat dan mengambil kebijaksanaan serta implementasinya supaya tidak amburadul, juga untuk kepentingan Pemilu dan lain-lain. Dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) adalah keniscayaan bagi seluruh manusia Warga Negara Indonesia.

Karena ternyata BBM ini sangat penting, memilih menteri ESDM dan MENKO EKUIN juga sangat penting, juga Direktur Pertamina. Sungguh kalau tidak ada korupsi Indonesia akan segera hebat! (SPMC. SW, Agustus 2014)

.
————–
Catatan:
Waktu paling tepat untuk melepas subsidi BBM adalah awal Januari 2015 dimulai pukul 00:00, sehingga sudah ada kesempatan semua Menteri menguasai pos-nya masing-masing. Dan ada kesempatan segera persiapan membuat BUMN “Asuransi Rakyat Indonesia”.
.
—————
Link-link artikel terkait.
.
LAGI, MIMPI NYATA KE-SURGA!
(untuk ke-surga-pun ternyata butuh BBM)
.
http://t.co/s9blIa7LyR
.
——————
.

MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
——————

"MUHAMMAD SANUSI ATAU FADLI ZON LAYAK JADI WAGUB DKI?"

                            (Image source: izoruhai.wordpress.com)

Blogspot. Kemarin pelantikan anggota DPRD DKI periode 2014~2019, gosip menariknya tentu saja pemilihan Ketua DPRD-nya itu sendiri. Lalu setelah itu, gosip yang juga sensi adalah menerima atau menolak “Permohonan pengunduran diri Gubernur Jokowi”. Gosip inilah yang akan digoreng oleh banyak media dan menjadi sarana unjuk gigi para tokoh vokal, siapa tahu menjadi sarana gratis supaya eksis. Tapi logika waras mestinya tidak akan jadi masalah, karena bukankah tidak ada dasarnya dan akan sangat memalukan kalau ada yang menolak, tapi kalau urat malu bahkan sudah tidak punya lagi, apapun bisa terjadi bukan? Akan menuai hujatan kalau sampai ditolak, karena bisa dianggap menghalangi suksesi pemerintahan, dan tuduhan itu mestinya ya tidak bisa disepelekan. Moga-moga tidak ada yang lupa berpikir waras ya.

Yang paling seru adalah siapa akan menjadi Wagub DKI menggantikan Ahok yang otomatis naik pangkat jadi Gubernur karena Jokowi mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Presiden. Wacana yang berkembang Gerindra menghendaki Wagub adalah hak-nya dengan alasan karena memang sesuai perjanjian waktu koalisi untuk siapa mencalonkan DKI-1 dan siapa mencalonkan DKI-2, konon ketika Pilkada tahun 2012 yang lalu begitulah kesepakatannya. Sepintas sepertinya masuk akal, bagaimana menurut Anda para pembaca?

Kalau menurut saya berdasarkan Sudut Pandang Mata Capung (SPMC), jika memang benar ada perjanjian itu, perjanjian koalisi PDIP dan Gerindra untuk DKI-1 dan DKI-2, maka hak Wagub DKI sekarang ini selayaknya menjadi hak PDIP. Pemikirannya begini, bagaimana kalau seandainya PDIP juga ngeyel, perjanjiannya adalah Gerindra berhak sebagai Wagub, jadi kalau gitu sekarang Gubernurnya ya jangan diisi dari Gerindra. Bagaimana hayo? Lucu kan? Tapi kan dasarnya perjanjian yang sama juga? Jadi Gerindra ternyata juga bergeser dari perjanjian tersebut karena keadaan yang hak awalnya adalah DKI-2 kini otomatis jadi DKI-1, bukankah juga tidak ada yang salah kalau DKI-2 menjadi hak-nya PDIP karena Jokowi terpilih jadi Presiden. Dan yang namanya koalisi ya tentu saja harus ada keduanya bukan?

Selain dari hal tersebut diatas, ada yang lebih penting semoga para tokoh partai tidak hanya karena serakah jabatan sampai harus melupakan tujuan kebaikan. Kalau misalnya Wagub juga diisi oleh tokoh dari Gerindra, bukankah justru paket kerja DKI-1 dan DKI-2 terancam tidak efektif? Jika Wagub-nya dari Gerindra, itu berarti PDIP digiring terpaksa harus jadi “oposisi” bukan? Lalu bisa jadi akan berlanjut ke hal-hal lain, misalnya Jokowi memang pernah berjanji untuk membantu DKI kalau menjadi Presiden, tapi kalau keadaan tersebut sehingga membuat Jokowi hanya membantu DKI dengan setengah hati, bagaimana? Apakah bisa disalahkan? Bukankah itu semua tidak ada kepastian ukurannya? Lalu ketika itu misal Ketua DPRD-nya adalah tokoh dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD-nya dari Gerindra(sekarang belum fix), lengkap sudah kacaunya keadaan karena konflik politik saling silang kepentingan.

Semoga para tokoh yang terkait berpikir waras, jangan karena serakah jabatan justru menyengsarakan rakyat banyak. Padahal kalau Wagub-nya dipilih dari PDIP, Ahok akan segera hebat sebagai Gubernur DKI, bahkan bukan tidak mungkin DKI akan segera lebih hebat dibanding waktu Ahok masih di posisi DKI-2. Karena kalau DKI-2 dari PDIP dan kemudian ditarik benang merah sampai dengan “Koalisi Permanen Merah Putih”, bukankah oposisi bahkan mungkin jadi tidak ada lagi di DPRD DKI? Wow …betapa akan segera hebatnya DKI ….. (SPMC SW, Agustus 2014)
.

              (Image source: politik.kompasiana.com)

—————–
.
Catatan:
Berikuti perolehan suara dan kursi 10 partai politik untuk DPRD DKI Jakarta:

1. PDIP: 1.231.843 suara (28 kursi)
2. Gerindra: 592.568 suara (15 kursi)
3. PPP: 452.224 suara (10 kursi)
4. PKS: 424.400 suara (11 kursi)
5. Golkar: 376.221 suara (9 kursi)
6. Demokrat: 360.929 suara (10 kursi)
7. Hanura: 357.006 suara (10 kursi)
8. PKB: 260.159 suara (6 kursi)
9. NasDem: 206.117 suara (5 kursi)
10. PAN: 172.784 suara (2 kursi)

Total kursi: 106

( Sumber data di Catatan: http://t.co/SqI66ypEhX )

************************

HAKIM MK: "MENG-ADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR!" || HENTIKAN CITRA BURUK BERLANJUT!

                            (Image source: solopos.com)

Blogspot. Kali pertama resmi JANJI “Siap Menang - Siap Kalah” adalah ketika menanda tangani perjanjian tersebut di KPU setelah penetapan resmi calon dan sebelum masa kampanye dimulai. Lalu JANJI kali ke dua adalah untuk pengumuman resmi KPU pada 22 Juli 2014. Dan JANJI kali ke tiga adalah untuk hasil MK, Kamis, 21 Agustus 2014. Janji-janji pada masa kampanye dan lain-lain tidak perlu kita hitung, terlebih sekarang kalau toh masih ada janji-janji itu, pastinya sudah tidak direken.

Padahal sebelumnya begitu yakin akan kemenangan, tapi anehnya “sebelum” keputusan MK dibacakan, berwacana menggugat PILPRES sampai ke sepeluh lembaga jika MK menolak permohonan Pemohon. Kesepuluh lembaga tersebut adalah: DKPP - MK - BAWASLU - PTUN - MABES POLRI - MA - DPRD - DPR - MPR - OMBUDSMAN. Entah itu sebagai strategi tekanan untuk MK dan DKPP(waktu belum baca keputusan) atau ancaman untuk kubu Capres lawan sebagai daya tawar, atau memang benar akan dilaksanakan? Semoga bukan karena kalap ya …….? Konon “legenda” keputusan akhir MK setebal 4.392 halaman, dan yang dibacakan sekitar 300 halaman, tapi ketika menyimak waktu dibacakan bergantian oleh anggota hakim MK sering terucap kata-kata: “Meng-ada-ada dan tidak berdasar!” Atas banyak hal tentang tuntutan Pemohon, maka sudah dapat ditebak hasil akhirnya. Adakah para pembaca yang juga memperhatikan hal tersebut?

Ketika banyak demonstran mengepung KPU sampai dengan hari pengumuman, diwacanakan “memberi dukungan KPU”, lalu ketika demonstran mengrudug MK, diwacanakan “mengamankan MK”. Silahkan bingung sendiri, bagaimana Anda menilai, memberi dukungan KPU atau memberi tekanan? Mengamankan MK atau justru bermaksud meneror? Kalau yakin menang bukankah seharusnya dirumah masing-masing saja sambil memperhatikan siapa kira-kira yang mengancam KPU atau yang menekan MK? Dan dari usaha itu saja, sebetulnya sudah dapat tergambarkan tentang kebenaran atau kehendak memaksakan kebenaran.

Sungguh pertandingan kali ini adalah pertandingan yang sangat dramatis. Dramatis dalam semua hal, tenaga, emosi, strategi, dan tentu saja biaya tinggi! Setelah pesta/gawe/hajat semacam itu selesai, yang kalah biasanya baru merasa kelelahan apa lagi menyadari perjuangan yang sepertinya sia-sia. Dan …… biasanya diikuti oleh “rentetan” TAGIHAN yang mengagetkan bahwa ternyata biayanya sangat menggunung, semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, termasuk tidak bisa membayangkan berapa besar jumlah tagihan biaya Pengacara sebanyak itu? Atau siapa tahu gratis karena merasa seperjuangan, alias memperjuangkan keyakinannya juga? Semoga yang ter baik untuk semuanya. Dan tidak ada yang meributkan soal tunggakan tagihan seperti yang gosipnya pernah saya baca selesai pemilu waktu itu.

Berharap tidak diperpanjang lagi wacana gugatan yang direncanakan, selain menyiratkan tidak siap kalah, percayalah semakin berdampak negatif terhadap penggugat kalau hal itu dilanjutkan. Kenapa setelah kalah baru semua gugatan itu akan dilakukan? Bukankah menjadi “oposisi” juga tidak kalah mulianya menurut banyak pengamat yang pro penggugat? Sedang menurut saya, “pro rakyat” adalah sumber kehebatan, tapi pro rakyat adalah lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada ego pribadi dan kelompoknya sendiri. Ayo nanti kita tolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat, dan kita dukung kalau bertujuan demi kebaikan rakyat secara bersama. Silahkan pertahankan Koalisi Merah Putih secara permanen asal bertujuan demi kesejahteraan dan keadilan rakyat secara keseluruhan, tapi kalau tetap ngeyel mencari-cari masalah agar lawan terhalang jadi Presiden, cobalah ngaca dulu, instropeksi diri, atau yakinkah prinsipal-nya bukan dijerumuskan semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam lagi …. sampai terlupa jalan kembali, dan jangan mengeluh kalau akhirnya kalian semua yang menjerumuskan mendapat jatah DI-GRATIS-KAN!  (SPMC SW, Agustus 2014)
.
————————-
.
CATATAN:
Semoga banyak tokoh yang tampak hebat dan cukup vokal lebih mengutamakan Indonesia Raya.

Karena banyak rakyat melihat, semua gugatan yang diwacanakan dan didalihkan, entah itu tentang keabsahan pen-Capres’an, penolakan mundur Gubernur di DPRD dan lain sebagainya, justru sangat gamblang terlihat sangat meng-ada-ada dan menelanjangi diri sendiri untuk tidak siap kalah, apakah tindakan semacam itu yang akan dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang untuk pemerintahan yang akan datang? Ayolah jangan mencitrakan keburukan yang justru membuat rakyat tidak bersimpati, apa lagi semua itu didalihkan demi enam puluh juta sekian rakyat pemilihnya. Ingat, jangan lupa efek samping bisa mengadu domba rakyat lho ya, itulah sebabnya STOP saja! (SW)

LAGI ... MIMPI NYATA KE-SURGA! (ternyata ke-surga-pun butuh BBM)

               (Image source: fadlybachtiar.blogspot.com)

Blogspot. Pernahkah Anda mimpi yang begitu nyata ke Surga? Apakah kalau saya memimpikan hal itu, pertanda saya akan segera kesana? Dan apakah sebab-sebab tersebut sehingga Surga itu sebetulnya hanya enak diwacanakan, tapi justru sangat dihindari untuk segera dituju? Dan apakah pemikiran semacam itu yang menyebabkan kita semua sebagai suatu Bangsa lebih terasa nikmat untuk tidak segera ke Surga sana? Mimpi saya ke Surga gemesnya justru terpicu oleh pernyataan …..

“Pengaturan distribusi BBM  adalah sementara sampai dengan akhir tahun karena setelah itu akan di berlakukan APBN baru, jadi tidak benar kalau Pemerintah menghentikan subsidi BBM, tapi mengendalikan supaya cukup sampai akhir tahun. Begitulah kurang lebih suara dari Pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Jero Wacik.”

Menilik kekurangan jatah subsidi BBM yang ternyata tidak cukup sampai akhir tahun, dan melihat kenyataan bertambahnya akumulasi penjualan kendaraan setiap tahunnya, terus ditambah kurs nilai rupiah yang tetap saja melemah, supaya mencukupi subsidi untuk tahun 2015 setidaknya dibutuhkan alokasi tambahan dana subsidi BBM paling kecil 20 persen dari anggaran subsidi BBM tahun 2014. Jadi kalau ternyata di APBN untuk subsidi BBM tidak bertambah untuk tahun 2015, bukankah itu penjerumusan untuk Pemerintahan yang akan datang?

Dana subsidi BBM tahun 2012 / 2013 / 2014 ada di kisaran Rp.200T per tahun, maka jika ditambah 20% menjadi Rp.240T, nilai yang fantastis untuk subsidi, dan itu diberikan setiap tahunnya. Setiap liter pembelian BBM bersubsidi di Negeri ini akan mendapat bantuan dari Pemerintah sebesar harga sesungguhnya dikurang harga jual di Indonesia, saat ini kurang lebihnya 12.000 - 5.500 = 6.500 untuk Solar, dan sekitar 11.500 - 6.500 = 5.000 untuk Premium, itu setiap liternya. Padahal pembeli BBM kebanyakan adalah pemilik kendaraan bermotor, dan pemilik kendaraan bermotor pastinya ya bukan orang yang teramat susah di Negeri ini. Dan itu kenyataan yang sudah sangat banyak dibicarakan orang. SUBSIDI TIDAK TEPAT SASARAN!

Lalu kenapa Pemerintah dari jaman dahulu sampai sekarang selalu mempertahankan kebijakan seperti itu? Apakah Pemerintah tidak paham? Mustahil karena semua orang sudah membicarakan. Bisa jadi BBM ini sangat menggiurkan banyak kepentingan didalamnya, konon mafia migas punya power yang sangat luar biasa. Jadi kalau gitu apakah Presiden-Presiden yang pernah berkuasa di Negeri ini tidak tahu kalau ada mafia migas? Atau takut? Jawabnya tentu akan beragam dan bisa jadi sangat sensi. Tapi jawaban paling moderat versi saya, karena memang memberantas mafia bukanlah perkara mudah, butuh kekuatan mental untuk tidak silau materi, jujur, berani dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Karena sebetulnya mafia migas ini jaringannya cukup panjang dan bisa jadi mungkin tidak saling terkait langsung. Seperti misalnya, dengan adanya disparitas harga maka memungkinkan terjadinya penyelundupan untuk dijual ke Luar Negeri, dan itu keuntungan yang sangat menggiurkan, bukan tidak mungkin melibatkan oknum penegak keadilan didalamnya. Karena biasanya penyelundup kelas kakap tidak akan gegabah berspekulasi buta kalau tidak mendapatkan kepastian akan aman, dan rasa aman itu bukankah biasanya akan melibatkan petugas?

Kebijakan penjualan BBM bersubsidi saat ini diatur ke jam-jam tertentu dan wilayah-wilayah tertentu, itulah kebijakan blunder yang menurut saya justru berdampak langsung ke semrawutnya roda perekonomian. Berapa rupiah selisih harga kalau kendaraan besar harus mengisi BBM yang rata-rata bisa sampai 100 liter setiap mengisi BBM? Juga para nelayan yang sekali melaut hampir satu minggu lamanya dan tentu saja juga membutuhkan BBM sekitar 100 liter. Jadi apakah mereka tidak akan tetap mencari harga yang lebih murah? Jadi sebetulnya justru akan lebih memboroskan karena harus kesana-kemari mencari BBM subsidi, lalu setelah mendapatkan BBM subsidi sekalipun, harga jasa maupun barang juga akan tetap dinaikkan karena mumpung ada alasannya. Dan perkiraan saya, kebijakan ini akan ber-imbas semrawutnya tatanan keadaan, demo pasti akan ada, lalu harga-harga barang dan jasa juga akan naik, padahal harga BBM belum benar-benar naik, dan kalau toh akan ber-ujung dinaikkan, maka harga-harga juga akan berlomba adu cepat untuk naik lagi, jadi kebimbangan mengambil keputusan justru merugikan rakyat banyak secara keseluruhan, dan hal itu sangat sering terjadi. MENJENGKELKAN!

Penjualan ke Pabrik-Pabrik pengguna BBM dalam skala besar yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi juga sangat rawan penyelewengan, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada oknum yang terlibat didalamnya. Masih banyak lagi kalau mau meneliti penyelewengan-penyelewengan akibat harga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, terlebih lagi kita semua merasakan bahwa hukum di Negeri ini “belum” bisa diimplementasikan dengan tegas dan adil sebagaimana mestinya.

Karena rakyat sudah menganggap subsidi BBM adalah kewajaran, bayangan bahwa kenaikan harga BBM akan menaikkan semua harga barang dan bahkan juga jasa, maka akan terjadi demo besar-besaran oleh rakyat kalau hal itu dilakukan. Walau kenyataannya demo itu kebanyakan hanya terjadi di Ibukota Propinsi dan sangat sedikit terjadi di Kota Kabupaten. Tapi itu semua bukan tidak mungkin membuat Pemerintah menjadi gamang, takut tidak populer dan bahkan takut pemerintahannya jatuh jika harus menaikkan harga BBM. Apalagi “penurunan” harga BBM juga pernah dijadikan tag line kampanye sebagai sesuatu yang heroik, yang tidak ada padanannya, padahal sebelumnya dinaikkan terlebih dahulu misal seratus lalu diturunkan dua puluh, dan itu di klaim sebagai pemerintahan yang hebat tiada tara karena pernah menurunkan harga BBM. Ayolah jangan gunakan cara-cara yang tidak berpihak kepada rakyat, apalagi meng-akali rakyat.

Padahal menurut pengamatan saya, pengamatan dari Sudut Pandang Mata Capung (SPMC) kalau pemerintah mau jujur dan berpihak kepada rakyat secara keseluruhan dengan adil tanpa unsur lain dalam pengambilan kebijakan, hasilnya akan sangat berbeda. Tidak perlu khawatir berlebihan, apalagi takut tidak populer, atau bahkan takut pemerintahannya jatuh. Yang ada justru kepemimpinannya akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah kepemimpinan Negeri ini.

Jika subsidi BBM 200T setiap tahun, maka jika harga BBM dijual sesuai harga yang semestinya tanpa subsidi, berarti Pemerintah tidak jadi menggunakan uang subsidi itu ditambah pemasukan hasil penjualan harga baru, maka Pemerintah ada dana extra sedikitnya 200T X 2 = 400 Triliun Rupiah.

Kalau dengan BPJS yang sekarang ini Pemerintah masih memungut iuran per-bulan untuk: Kelas 3: 25.500.- ; Kelas 2: 42.500.- ; Kelas 1: 59.500.- tapi asuransi itu mungkin tidak meng-cover semua masalah kesehatan pemegang kartu BPJS-nya, maka sudah semestinya Pemerintah meng-asuransikan SEMUA Warga Negara Indonesia untuk berobat di dalam Negeri secara gratis, dan meng-cover apapun masalah kesehatannya. Karena masif-nya peserta, saya perkirakan dana asuransinya cukup 200 ribu per tahun per-jiwa, kalau dikali 250 juta atau dalam waktu dekat menjadi 300 juta penduduk, itu berarti 300 juta X 200 ribu = Rp.60.000.000.000.000,- (60 Triliun) Saya sangat percaya kalau asuransi itu diupayakan sendiri oleh pemerintah secara profesional dan benar, membuat puskesmas setiap kelurahan dan RS standard setiap kecamatan, lalu RS yang lebih lengkap setiap kota Kabupaten, dan seterusnya. Bukankah itu merupakan proyek luar biasa yang akan banyak menyerap tenaga kerja? Kalau dilakukan serentak, rasanya dua tahun kedepan Indonesia akan jadi luar biasa.

Hak pensiun seharusnya dikasih per jiwa bukan per keluarga, selain memang tujuannya untuk individu, juga lebih mudah hitungan dan penanganannya. Semua rakyat punya hak pensiun setelah memasuki umur 60 tahun, peraturan pensiun bagi mantan pegawai negeri diubah, karena kalau dulunya yang mendapat pensiun hanya yang pernah bekerja maka harus diganti “semua warga negara” berhak mendapatkan uang pensiun asal sudah mencapai usia 60, jadi suami dapat uang pensiun, istri juga bisa dapat, tapi nilai nominal uang pensiunnya adalah 1 juta per-jiwa untuk semua WNI yang tinggal di NKRI. Itu sungguh luar biasa, Negara adil terhadap semua Warga Negaranya, bahkan secara otomatis akan sangat signifikan mengurangi gelandangan. Di artikel ini tentu saja hitungannya menjadi tidak mudah, karena kebutuhan uang pensiun harus digabung dengan anggaran uang pensiun yang sudah ada selama ini. Padahal pengelolaan dana pensiun juga masih jadi sorotan menuai banyak pertanyaan, dan di APBN-pun juga tidak terlalu jelas tersirat. Data kependudukan Negeri ini sangat penting dan vital, SELURUH penduduk Negeri harusnya punya Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Mendagri punya peranan sangat penting untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jangan lupa adanya batasan yang jelas untuk penerima uang pensiun, misalnya: WNI yang akan meminta uang pensiun harus yang tidak punya pekerjaan, dan tidak punya mobil, serta maksimal hanya memiliki rumah yang sedang ditinggali. Khusus untuk mantan penerima gaji dari Negara boleh menerima uang pensiun tanpa syarat. Syukur kalau yang sudah kaya tidak butuh uang pensiun lagi karena mungkin dipikir terlalu sedikit.

Mungkin akan dipertanyakan, kenapa para pensiunan hanya mendapat Rp. 1 juta, sementara yang tidak pernah bekerja atau yang bekerja bukan di Pemerintahan juga mendapat Rp.1 juta, nilainya kenapa sama, dimana keadilannya? Uang pensiun memang ditujukan untuk biaya hidup dan ucapan terimakasih, sedangkan sumber uang tersebut adalah dari pajak dan hasil alam Ibu Pertiwi, jadi memang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan rakyat adalah semua Warga Negara tanpa dilihat statusnya bukan? Bukankah yang pernah bekerja di Pemerintahan ataupun sebagai TNI, POLRI, Guru, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden dan lain-lain, ketika masih aktif sudah menerima gaji sesuai dengan jabatannya, pastinya juga sudah punya tabungan untuk hari tuanya bukan? Dan …..semua gaji yang diterima itu, bukankah diistilahkan dari uangnya rakyat? Jadi kalau para pensiunannya dapat uang pensiun, kenapa rakyatnya yang juga pernah menggaji tidak boleh mendapat uang pensiun? Boleh Anda rasa-rasakan lagi, dan Anda akan meresapi keadilan itu. Juga jangan lupa bahwa sangat banyak yang ingin jadi pegawai Pemerintah maupun jadi semua pegawai yang saya sebutkan diatas, jadi bukan karena rakyat yang lain tidak mau bekerja, hanya kebetulan kalian para pensiunan yang lebih beruntung. Sudah saatnya cara berpikir kita yang harus diubah, bahkan tidak harus meng-ekor negara maju, tapi tidak ada salahnya kalau bisa melewatinya.

Menurut data statistik, para manula WNI atau yang menginjak usia 60 tahun dan lebih, ada dikisaran jumlah 23 juta. Kita anggap sampai 10 juta yang memenuhi syarat ketat tersebut untuk punya hak meminta uang pensiun yang diberikan secara bulanan. Maka hitungan dana yang dibutuhkan adalah 1 juta X 10 juta X 12 bulan = Rp.120.000.000.000.000,- (Rp.120 T)

Pengangguran di Indonesia jumlahnya cukup banyak, sebagai gambaran dan untuk memudahkan perhitungan, maka saya bulatkan keatas jauh lebih banyak, juga siapa tahu selama ini sengaja disedikitkan untuk mengatrol wacana kesuksesan? Bolehlah dianggap 10juta jiwa, dan umur pengangguran adalah 20 s/d 59 tahun, maka kalau misalnya pengangguran ini diberi biaya hidup oleh negara Rp.100ribu per minggu, maka kalkulasinya untuk setahun adalah: 56 X 100.000 X 10.000.000 = Rp.56.000.000.000.000,- (Rp.56Triliun) kenapa hitungannya per-minggu, karena ini juga ada trik pembuktian bahwa pernerimanya memang benar nganggur, seperti misalnya, pengambilan jatahnya mungkin harus di Kantor Pos terdekat domisili atau bank terdekat domisili, dan waktunya adalah hari Senin s/d Rabu, lewat hari tersebut tidak bisa diambil alias hangus, dan tidak bisa diwakilkan, tentu saja ada catatan tertentu untuk mereka yang cacat sehingga memang bila perlu harus diantarkan oleh petugas yang dibentuk untuk itu. Maka dengan bisa datang tiap minggu pada jam kerja, besar kemungkinan penerimanya adalah benar penggangguran, dan siapa tahu rasa malu akan memicu gairah untuk mencari atau justru menciptakan lapangan kerja? Itupun dengan harapan para Pemulung sudah termasuk dalam hitungannya, hitungan untuk mendapat jatah maksud saya. Dan jangan lupa batasan kriteria lain untuk bisa mendapat uang mingguan ini, misalnya bukan sebagai siswa-i/mahasiswa-i yang sedang menuntut ilmu, juga para pengangguran yang boleh mendapat uang mingguan adalah mereka yang tidak punya kendaraan bermotor. Sepertinya itu sepele tapi sangat penting, maka dengan begitu batasan kepemilikan kendaraan bermotor juga sedikit bisa dikontrol, setidaknya tidak begitu mudah meminjamkan KTP ke orang lain untuk beli kendaraan bukan? Termasuk mengikis kasus Ignatius Ryan Tumiwa seorang genius yang mohon ke MK ingin bunuh diri karena ketakutan akan masa depannya, karena kebutuhan dasar hidup dijamin oleh Negara.

Kalau itu semua dapat terlaksana di Indonesia, banyak hal yang akan segera berubah, dan pembuat kebijakan, utamanya adalah Sang Presiden, akan dicatat sebagai Presiden terhebat di Dunia. Inilah dampak-dampak lain yang dapat saya imajinasikan:

Kenaikan harga pasti membuat goncangan perekonomian di Negeri ini, tapi percayalah itu tidak lama. Kalau Negeri ini dikelola dengan bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Contoh ringannya adalah, ketika saat ini harga BBM masih mendapat subsidi Pemerintah, harga mobil di negeri ini konon justru lebih mahal dari pada harga mobil di Luar Negeri, banyak juga harga makanan di restoran-restoran tertentu juga lebih mahal di sini dibanding harga di LN, dan masih banyak lagi yang lain kalau mau mencermati. Padahal perbandingan gaji pekerja di Dalam Negeri justru lebih murah bukan? Jadi tidak perlu dirisaukan, percayalah harga-harga akan mencari equilibrium-nya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan itu semua tidak lebih dari 3 bulan akan normal tidak berbekas. Tapi kesalahan terbesar adalah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan cara cicilan, seperti misalnya waktu itu Premium dari harga 4.500 menjadi 6.500, coba waktu itu langsung dinaikkan mengikuti harga pasar dan selanjutnya mengambang sesuai harga pasar yang tiap hari bisa naik maupun turun, pasti tidak akan ada kehebohan lagi, dan dianggap wajar. Dan yang terpenting ….jangan-jangan harga-harga barang dan jasa dipasar juga seperti harga-harga yang sekarang terjadi. Tapi kalau sekarang dinaikkan lagi, maka akan ada penyesuaian harga lagi ….. begitulah kalau serba setengah-setengah, ketakutan pada apapun tidak akan menyelesaikan masalah dengan benar, tapi justru menimbulkan banyak biaya atau kerugian yang justru tidak seharusnya, itu kata-kata bijak yang sudah cukup kuno, tapi tetap relevan bukan? Jadi peringatannya adalah, jangan naikkan harga BBM subsidi lagi dengan cara-cara yang sudah terbukti hanya menunda masalah, kalau mau naikkan ya hayo langsung lepas saja subsidinya, lalu jalankan rencana-rencana “gila” yang sudah saya urai diatas, dan saya sangat yakin akan keberhasilannya. Yang terpenting adalah kita butuh Pemimpin yang jujur dan berani, tapi perlu di-ingat bahwa Pemimpin itu bukan hanya Presiden bukan?

Percayakah Anda, bahwa rasa takut itu adalah penghambat segalanya. Maka ketika kita takut besok akan makan apa? Ketika kita takut kalau sakit bagaimana? Juga kalau anak kita sakit biayanya dari mana? Itulah “hantu” yang membuat kita tidak bisa merdeka, perasaan terkekang yang menghambat orang-orang yang seharusnya bisa berbuat/berkarya hebat jadi terhambat. Jadi kalau kebutuhan dasar itu “bisa” ditanggung oleh Negara, oleh Ibu Pertiwi, percayalah kita semua akan terkagum-kagum, dan untuk sejajar dengan Amerika tidak harus menunggu sudah merdeka ratusan tahun seperti yang sering di ucapkan para pengamat profesional itu.

Kita hanya butuh kejujuran dan ketegasan tanpa pandang bulu, karena itulah era-nya, era keterbukaan, era kesetaraan. Demokrasi adalah kesetaraan tanpa membedakan SARA, dan itu harus di laksanakan dengan tegas, setegas-tegasnya!

Anggaran Subsidi BBM: 200 Triliun
Jual BBM Non Subsidi : 200 Triliun +
                          —————————————-
Total Dana Extra:        400 Triliun + Dana untuk pensiun rutin di APBN (?)

PENGGUNAAN DANA EXTRA:
Asuransi Kesehatan: 60 Triliun
Pensiun Manula:     120 Triliun
Pengangguran:         56 Triliun
                         —————————
Total:               Rp.236 Triliun

Dengan uraian tersebut diatas, mana yang Anda harus pilih, subsidi BBM tetap di teruskan atau menjalankan program-program “gila” yang di-uraikan diatas? Dan sebagai ramalan kedepannya, jika memilih subsidi maka kemajuan Negara seperti yang sudah kita jalani selama ini, tapi dengan menghentikan subsidi maka Negara akan segera hebat, minimal sebanding dengan Negara-Negara hebat lainnya. (SPMC SW, Agustus 2014)

.
———————–
.
CATATAN:
Harga BBM harus sama untuk seluruh Indonesia, tak terkecuali di Papua, bukankah kita juga mengakui bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia Raya? Dan itu merupakan implementasi kesetaraan yang justru selama ini hanya diwacanakan.

Harga BBM tidak ada pengecualian, termasuk untuk angkutan umum. Lebih baik sedikit repot dengan menghitung ulang gaji buruh toh itu juga dilakukan setiap tahun ketika mereka demo menuntut kenaikan, dari pada terus terbelenggu dikubangan yang sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi, dan terbukti kita tetap di Neraka keprihatinan karena tidak berani bertekad melihat Surga yang tampak nyata. Ketika subsidi diberikan untuk angkutan umum atau nelayan misalnya, akan banyak yang beralih profesi menjadi penjual BBM dari pada harus susah payah mencari penumpang atau melaut. Karena dengan mendapat jaminan kesehatan, pensiun, saya yakin mereka yang bekerja sesuai profesinya akan bersemangat karena tidak ada rasa was-was lagi.

Bagaimana cara meminimalisir gejolak demo seandainya ingin menghilangkan subsidi BBM, baca artikel berikut:
.
MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
——————————–

"ISRAEL VS HAMAS, DEMI SESAME MUSLIM KITE JABANIN AMPE NERAKE!"

                           (Image source: gazanews.worpress.com)

Blogspot. Kegeraman memuncak ketika mengetahui korban begitu banyak pada pihak rakyat sipil di Jalur Gaza, Palestina. Mengetahui perkembangan yang terjadi, bukan tidak mungin korban dipihak Palestina akan segera mencapai 1.500 manusia. Di pihak Israel sekitar 50 manusia. Itulah hitungan angka korban atas peperangan, sementara yang luka-luka hitungannya sudah lebih 6.000, juga bukan tidak mungkin akan menjadi 10.000 dan kalau bisa diselamatkan, tidak sedikit yang akan cacat seumur hidup, dan dibalik kegeraman atas kejadian itu, yang sangat ingin saya tahu adalah peperangan itu Palestina lawan Israel atau Hamas lawan Israel?

Melihat pemberitaan yang ada, dimana selalu dikabarkan Hamas meluncurkan roket ke Israel bukan Palestina, mohon maaf kalau salah data, sepertinya peperangan itu adalah Hamas lawan Israel, lalu bagaimana kita seharusnya menyikapi? Pemberitaan tentang kebiadapan Israel sangatlah masif, dari semua pemberitaan yang memang sudah masif itu, kebetulan saya memperhatikan TVONE yang extra lebih dari tipi yang lain, inipun juga mohon maaf kalau salah data.

Dan pemberitaan-pemberitaan tersebut menurut hati kecil saya tidak banyak menyelesaikan masalah, tapi berdampak kegeraman tanpa pamrih terhadap Israel yang utama dan walau kenyataannya Amerika tidak ikut berperang disana, Amerika juga kebagian bonus kegeraman karena Amerika adalah sekutunya Israel. Hal tersebut sungguh sangat mudah diprediksi terlebih sangat banyak unsur agama sengaja dimasukkan bukan hanya sebagai pelengkap berita, tapi sebagai pengobar rasa senasib dan sepenanggungan. Apakah hal itu salah, atau tidak boleh? Itulah yang paling susah dijawab, karena jawaban menentang akan dianggap melawan arus dan pasti dimusuhi atau dicaci maki bukan?

Kalau kita memperhatikan lingkungan dimana peperangan itu terjadi, kenapa Negara sekitarnya tidak ada yang membela Palestina untuk berperang? Bukankah mereka juga sesama Muslim yang tentu ajaran agamanya tidak beda dengan mayoritas penduduk Negeri kita ini bukan? Sementara di kita begitu masif kegeraman dan sangat banyak yang ingin berjihat kesana? Saya tidak mengatakan hanya kita saja yang demo menentang kekejaman Israel, tapi hampir diseluruh dunia, termasuk didalam negeri Israel juga ada, bahkan juga dilapangan sepak bola ketika sedang berlangsung pertandingan intenational ada yang nyelonong masuk mengibarkan bendera Palestina. Tapi semua sepertinya melupakan peranan Hamas dalam peperangan tersebut. Lalu ketika saya juga melihat ditipi ada Ustad atau Da’i yang menyatakan sumbangan Anda sebagai sesama Muslim masih terlalu sedikit untuk bisa dibelikan roket, sambil menyebutkan harga sebuah roket sekian puluh ribu dolar, sungguh saya semakin trenyuh, dan maaf saya mungkin salah berpendapat kalau itu adalah penyesatan semakin dalam, penyesatan atas rasa kegeraman, tapi tidak menyelesaikan masalah.

Ketika Mesir merancang Fakta Perdamaian, Hamas menolak, padahal rakyat yang menjadi korban ingin damai. Begitulah yang sempat saya perhatikan pemberitaannya. Lalu Palestina berposisi sebagai apa? Ketika rakyatnya begitu banyak menjadi korban kekejaman Israel, apa yang sudah dilakukan? Atau ….jangan-jangan kebanyakan rakyat yang menjadi korban adalah rakyatnya Hamas? Jadi Pemerintah Palestina kalau toh misalnya ada, tidak terlalu perlu untuk bertanggung jawab karena merasa bukan rakyatnya? Maaf itu pertanyaan-pertanyaan jengkel… Dan ada yang memberitakan bagian lain dari Palestina terhindar serangan Israel karena diwilayah tersebut bukan daerah kekuasaan Hamas, apakah kita semua juga memperhatikan itu?

Ketika gencatan senjata sering kali diadakan untuk beberapa saat atau beberapa jam, Hamas sering kali melanggarnya, dan itu sepertinya agak dihindari diberitakan disini, tapi ketika Israel membalasnya berkali-kali lipat, maka beritanya adalah pembantaian. Padahal …kalau Hamas boleh melanggar perjanjian gencatan senjata, bukankah harusnya maklum juga ketika misalnya Israel juga melanggar gencatan senjata? Ketika begitu banyak korban rakyat sipil di pihak Palestina, kenapa tidak saya dengar tuntutan kepada Hamas untuk menghentikan peperangan? Bukankah peperangan itu dua belah pihak? Dan kita selalu mengecam kekejaman Israel atas korban peperangan itu, apakah itu akan mengubah keadaan? Mana mungkin dengan mengecam Israel maka peperangan akan berhenti kalau Hamas masih tetap meluncurkan roket ke wilayah Israel? Yang namanya peperangan itu tidak mungkin sendirian, jadi kalau mau suruh berhenti ya mesti keduanya bukan? Logika-logika itulah yang tidak dibangun disini, tapi rakyat selalu didoktrin untuk membenci Israel dan menganggapnya “laknatulloh”, percayalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lupakah kita semua tentang Piagam Madinah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang juga berisi tentang kaum Yahudi?

Peperangan itu memang tidak berimbang, kalau di tinju seperti kelas berat profesional diadu dengan kelas bulu amatir pula, dan konyolnya yang kelas bulu tidak mau menyudahinya. Sudah teramat banyak kita dengar kegeraman terhadap Israel dan memberinya julukan Israel Negara Zionis pembantai, biadap, dan lain-lain.  Dan disini jarang disebut soal Hamas, tapi yang sering diberitakan Hamas adalah militan, itupun julukan dari Palestina sendiri juga menurut Israel dan banyak lagi yang mengatakan begitu, maka seperti stempel militan pada umumnya, bisa jadi korban rakyat dianggap pengorbanan yang sudah selayaknya. Bukankah begitu juga wawancara terhadap pernyataan Imam Samudra ketika ada korban rakyat Muslim yang tidak berdosa atas bom Bali? KORBAN vs PENGORBANAN, dua kata yang sepertinya mirip tapi bermakna sangat berbeda. Kita geram atas banyaknya korban manusia-manusia yang tidak berdosa, sementara militan menganggapnya pengorbanan! Hamas begitu kekehnya tidak mau menghentikan peperangan, sementara rakyat sipil begitu banyak yang menjadi korban? Kenapa tidak banyak diberitakan apa tanggapannya? Atau sudah tahu jawabannya akan seperti Imam Samudra? Percayalah militan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, maka ketika kita mengerahkan semua daya upaya untuk membantu Palestina melalui jalan militansi atau membantu pihak militan, korban rakyat sipil akan masih banyak lagi hitungannya. Dan itu berarti kita justru membantu terciptanya korban-korban berikutnya. Bukankah membantu memang dibutuhkan wawasan kecerdasan? Karena bukan tidak mungkin dengan salahnya memberi bantuan, maka sebetulnya kita justru masuk neraka. Dalam artikel ini juga sekali lagi ingin saya katakan, membantu Palestina memang perlu, tapi bukan untuk beli roket karena itu justru akan menciptakan korban lebih banyak lagi di pihak rakyat Palestina, justru ayo kita kampanyekan stop bantuan untuk Hamas kepada seluruh Dunia kalau ingin segera mengakhiri peperangan untuk lebih langgeng. Setelah itu mintalah kepada PBB untuk menempatkan pasukannya, bukankah juga begitu yang terjadi di TIM TIM ketika baru lepas dari Indonesia?

Beberapa waktu yang lalu saya mendapat Link Address via BBM, setelah saya coba buka, menuju ke artikel yang berisi rencana penghapusan Indonesia dan Pakistan yang dimulai tahun 2010 ~ 2025 oleh Israel dan Amerika. Dengan penyuguhan data yang diawali bahwa rencana tersebut adalah dokumen rahasia pihak Amerika yang bocor dan bla-bla-bla yang lain. Sungguh luar biasa, penanaman rasa benci yang terstruktur dan masif digerilyakan sedemikian rupa, menilik susunan kata-kata dan logika dalam artikelnya yang seolah-olah nyata dan masuk akal bagi orang awam, dibumbui sedikit doktrin agama, lengkaplah sudah pematrian kebencian tentang Amerika dan Israel itu akan terjadi dan berkembang. Jadi jangan heran kalau rakyat kita banyak yang begitu fanatik bahkan senang kearah militansi. Dan berkaca pada Palestina, semoga pemerintah Negara ini menyadari kebakaran hutan kalau dipadamkan ketika api masih kecil akan jauh lebih mudah, sama dengan militansi, ketika tidak sigap ditangani dari awal, takutnya kita semua nanti terkaget-kaget melihat kenyataan, bukankah Palestina sendiri tidak sanggup manangani Hamas? Apakah juga akan terjadi dengan ISIS cabang Indonesia yang sedang heboh? Apakah dengan berdalih Negera Demokrasi maka semuanya tidak bisa ditindak? Atau menunggu besar terlebih dahulu dan menimbulkan masalah baru akan dilakukan tindakan? Kenapa tidak berkaca dari negara dimana ISIS itu bersumber, Pemerintah Irak-pun menyatakan perang terhadap ISIS dan sedang dilakukan penumpasan. Padahal kalau kita menengok sejarah kebelakang, stempel PKI amat menakutkan kita, tapi keterusterangan kelompok ISIS ini kok justru seolah-olah punya hak legitimasi? Demokrasi inikah yang memang kita pilih? Dan saya ternyata sudah ngelantur entah kemana saja, walau ternyata masih ada satu keingin tahuan saya, kenapa ISIS tidak membantu Hamas, bukankah juga sesama Muslim? Saya butuh pencerahan untuk semua tanda tanya yang banyak saya gunakan, dapatkah Anda membantu memberi pencerahan itu? TQ, maaf kalau banyak yang tidak berkenan. (SPMC SW, Agustus 2014) (#2)
.
————————
.
Catatan:
- Minal ‘aidin wal-Faizin
- Artikel ini bisa jadi sangat sensi, sebelum Anda memutuskan untuk menghakiminya, mohon baca dulu artikel sebelumnya:
.
“PALESTINA LUPA CERDAS ATAU MEMANG KEBANGETAN?” (#1)
.
http://t.co/lthWDJoD06
.
Lalu jika Anda mesih geram dan “banyak” diantara pembaca yang tetap ingin artikel ini di hapus, saya akan lakukan itu dengan tetap terlebih dahulu memohon maaf.
—————-