Blogspot. Sebagai Cawapres dari Jokowi, pernyataan JK tentang adanya perpecahan di Golkar ditanggapinya dengan cerdas, kurang lebih begini: “Sangat waras kalau ada kader Golkar memilih kader-nya sendiri, apalagi kader tersebut pernah menjadi ketua partainya. Justru lebih masuk akal dari pada memilih ketua partai lain.” Pernyataan tersebut mau atau tidak menjadi tamparan tersendiri, perpecahan tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak sedikit kader yang rela meletakkan jabatan di Golkar.
Mendengarkan ketenangan wawancara ARB di TVONE (tipinya sendiri) kemarin(21/5/14) yang dapat saya tangkap menyatakan bahwa tidak ada politik dagang sapi atas koalisi dengan partai Gerindra, dukungan kepada Prabowo untuk memenangkan pemilihan Presiden karena kita(Golkar) telah menemukan bahwa Prabowo-lah yang paling pas untuk menjadi pemimpin Negeri ini. Saya berpolitik memperjuangkan “keyakinan” saya, dan yakin Prabowo yang terbaik untuk Negeri ini. Senada dengan pernyataan Idrus Marham waktu pedeklarasian pasangan Prabowo dan Hatta.
Lalu saya berpikir, syukurlah kalau menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata tidak layak jadi pemimpin Negeri ini. Ngapain juga sebelumnya mengiklankan diri begitu lama?
Sementara Prabowo sendiri memberikan pernyataan untuk ARB akan diberikan jabatan Menteri Utama, intinya jika Prabowo jadi Presiden, ada 3 orang sangat penting di Negeri ini, Presiden - Wakil Presiden - Menteri Utama. Lalu pada acara tipi, Fadel Muhammad juga mengakui adanya beberapa jabatan Menteri yang dinegosiasikan, dan ketika ditanya oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti juga pembawa acara tipinya, “Bagaimana kalau Prabowo hanya berpikir yang penting saya menang, lalu semuanya terserah saya nantinya.” Fadel Muhammad memberi tanggapan, “Kan masih ada Parlemen.” Dan itu berarti bisa kita artikan, jika Gerindra berani ingkar janji, akan ada pembantaian di parlemen bukan? Pada acara tipi tersebut, Fadel Muhammad lebih berani menyiratkan berpolitik adalah “siapa dapat apa”, sedang kalau kita kejar lebih jauh pada PDIP yang mengatakan “kerja sama tanpa syarat”, maka akan didapatkan pernyataan, tidak menampik akan adanya jatah Menteri kepada partai pendukung pada akhirnya, tapi bukan itu yang kita negosiasikan. Sementara Golkar maunya sesuatu yang pasti dari awal. Dan Parlemen adalah ajang balas dendam bagi semua partai yang merasa tidak puas atau dikianati, entah oleh karena kolisi atau kerja sama.
Jadi …..dimana posisi rakyat? Sementara kalau kita dengarkan semua tokoh partai berbicara, yang sudah tampak nyata “dagang sapi” saja masih mengatakan dengan gagah dan muluk “Demi rakyat dan kemaslahatan Bangsa”. Pada saat mereka belum menemukan koalisi atau kerjasama, selalu diutarakan sedang menjalin komunikasi dan menjajaki visi & misi, serta menyamakan platform demi kemaslahatan Rakyat - Bangsa dan Negara. Sekali lagi demi Rakyat - Bangsa dan Negara. Sungguh muluk dan mulia.
PLATFORM, VISI & MISI. Walau semua tokoh bahkan juga para pengamat politik membicarakan tentang hal itu, dan tampak membenarkan, tapi maaf kalau menurut saya hal itu adalah “dagelan” politik yang dibungkus dengan keseriusan yang mengatas namakan rakyat. Bahkan saya memaknainya sebagai jargon untuk menghisap & memperkosa rakyat dengan rasa mulia dan beradab.
Coba kita renungkan lebih dalam, juga tengok sejarah, Partai Demokrat dalam pemerintahan bisa berkoalisi dengan hampir semua partai, lalu sekarang partai Gerindra berkoalisi dengan partai siapa saja? Begitu juga dengan PDIP. Jadi ……partai apa yang punya platform tidak sama? Visi & Misi apa yang tidak bagus? Apa lagi kalau kita mencermati tentang Pengumuman penunjukan Cawapres yang serba mepet atau injury time, lalu dikaitkan dengan Visi & Misi yang harus juga diserahkan ketika mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres di KPU, Visi & Misi apa yang mereka samakan atau diskusikan sebelumnya? Lagi-lagi semuanya itu diatas namakan demi kemaslahatan rakyat bukan?
Itulah pada beberapa artikel saya mengatakan, jangan terlalu hiraukan kampanye, visi & misi, janji-janji, bahkan debat kandidat sekalipun. Semua itu hasil kerja team dan konsultan politik, jadi bisa dipastikan tidak ada yang jelek. Bahkan menang debat juga tidak akan memberi kepastian apa-apa, Presiden yang terpilih karena menang debat justru akan mudah menipu rakyat, karena apapun kesalahan yang akan dilakukan nanti ataupun karena tidak melakukan apapun nanti sewaktu jadi Presiden akan ada alibinya karena merasa jago debat. Rakyat ini butuh Presiden yang mau memberi teladan kebaikan dan utamanya JUJUR. Punya REKAM JEJAK sebagai pribadi yang layak menjadi pemimpin. Kebutuhan yang lainnya banyak sekali tenaga ahlinya dan juga pasti mau masuk membantu. Jadi kalau kita misalkan Presiden-Presiden kita setelah Habibie adalah karena punya Visi & Misi serta juga karena menang debat, apakah kita puas dengan kenyataan hasil Pemerintahannya? Bukankah korupsi semakin merebak dan meraja-lela dipartainya juga walau pun Visi & Misi-nya anti Korupsi? Ayolah jangan terjebak jualan kecap, badut-badut itu bisa jadi menghisap & memperkosa kita sebagai rakyat dengan iklan muluk demi Rakyat, Bangsa dan Negara. Masihkah kurang lama kita dihisap & diperkosa? (SPMC SW, 22 Mei 2014)
No comments:
Post a Comment