(Image source : ceritawayang.blogspot.com ~ Srikandi PDIP)
.
b l o g s p o t, Menyambung surat-surat saya untuk PDIP sebelumnya, maka surat ini saya harapkan sedikit menggugah tokoh-tokoh PDIP, dan Ibu Mega terutamanya.
Pertama tentu saja memohon kembali yang sudah saya tulis, mohon men-CAPRES-kan Pak Jokowi sebelum pemilu legislatif, karena memang banyak rakyat juga para GOLPUT yang tidak percaya pada partai apapun itu, dan kebetulan PDIP punya Pak Jokowi yang sedang diinginkan rakyat dan para golput untuk memimpin negeri ini.
Karena dengan men-CAPRES-kan pak Jokowi sebelum pemilu legislatif, saya yakin PDIP akan menjadi pemenang pemilu secara mayoritas, juga diuntungkan menampung para golput yang berdasarkan pengamatan saya, banyak yang akan turun gunung memilihnya.
Karena dengan men-CAPRES-kan pak Jokowi sebelum pemilu legislatif, saya yakin PDIP akan menjadi pemenang pemilu secara mayoritas, juga diuntungkan menampung para golput yang berdasarkan pengamatan saya, banyak yang akan turun gunung memilihnya.
Berdasarkan pertimbangan tsb, maka seandainya PDIP berani tidak perlu berkoalisi terlebih dahulu dengan partai apapun termasuk juga tidak janji akan berkoalisi, tentu akan lebih menguntungkan.
Saat ini rakyat sudah sangat ingin mempunyai pemimpin yang menganggap jabatan adalah palayanan, jujur, bersih, berani, dan tidak punya sejarah kelam ttg dirinya. Dan saat ini kriteria itu semua yang terbaca oleh rakyat ada pada sosok Jokowi.
Kalau PDIP dan Ibu Mega berkehendak dicatat sejarah dengan tinta emas, inilah saatnya, karena Ibu Mega punya kesempatan untuk itu, dan sejatinya hanya sedikit orang yang punya kesempatan. Kali ini Ibu Mega punya kesempatan merubah Indonesia menjadi luar biasa. Bahkan Ibu Mega punya kesempatan merubah perpolitikan di Indonesia menjadi barometer dunia. Itu berarti Ibu Mega adalah wanita satu-satunya di Indonesia yang punya kesempatan untuk itu dan bisa mewujudkannya.
Begini uraiannya kalau menurut pandangan saya sebagai orang awam.
Dengan men-CAPRES-kan Pak Jokowi sebelum pemilu legislatif, tentu saja harus optimis PDIP dapat memperoleh suara mayoritas. Untuk lebih meyakinkan lagi, bisa saja diumumkan juga CAWAPRES-nya, tentu saja cawapres yang dipilih adalah sekaliber Pak Jokowi. Misal : Mahfud MD, Dahlan Iskan, dll, tapi untuk Dahlan Iskan tidak bisa karena ybs ikut konvensi partai Demokrat. Kriteria pemilihannya selain jujur dan bersih, haruslah yang TIDAK TERIKAT oleh partai lain.
Tentu saja dengan perjanjian yang tidak perlu dipublikasikan ( atau bahkan harus dipublikasikan sekalian sebagai iklan untuk minta dukungan masyarakat ), bahwa kalau hasil pemilu legislatif PDIP tidak menang mayoritas, maka CAWAPRES-nya kemungkinan akan diganti karena butuh koalisi dengan partai lain, tapi kalau menang s/d pemilihan presiden, maka CAWAPRES-nya harus masuk PDIP. ( Harus masuk PDIP-nya ini yang tidak perlu publikasi )
Kemudian setelah menang sampai dengan pemilu presidennya, dan saya sangat percaya pasti menang, Pak Jokowi dipersilahkan bebas memilih menteri-menterinya tanpa ada titipan apapun dan tidak tersandera oleh partai manapun. Supaya Pak Jokowi bisa memilih menteri-menteri yang jujur.
Mengingat sejarah terjadinya banyak korupsi di negeri ini adalah karena kebutuhan biaya untuk partai, maka pesan tugas untuk presiden dan wakil-nya adalah merubah system perpolitikan yang ada di Indonesia, bahwa partai akan dibiayai oleh negara dengan proporsi sesuai perolehan suaranya, dan hal itu sangat mungkin karena PDIP memenangkan mayoritas kursi parlemen.
Lalu mengurangi jumlah partai yang ada, dengan cara misalnya ditentukan HANYA untuk pemilu 2019 hasil suara kurang dari 10 persen, maka partai tsb harus bubar, tidak ada merger lagi. Maka dengan begitu jumlah partai otomatis akan berkurang setelah pemilu 2019.
Kalau memungkinkan penggantian UU untuk selamanya tidak boleh ada pendirian partai politik baru lagi tentu akan lebih bagus, kalau tidak mungkin, maka peraturannya harus dipersulit, seperti ….. partai baru tidak dibiayai oleh negara sampai semua tahapan pemilu pertama yang diikutinya selesai, dan jika hasilnya kurang dari sepuluh persen maka partai baru tsb harus bubar.
Lalu mengurangi jumlah partai yang ada, dengan cara misalnya ditentukan HANYA untuk pemilu 2019 hasil suara kurang dari 10 persen, maka partai tsb harus bubar, tidak ada merger lagi. Maka dengan begitu jumlah partai otomatis akan berkurang setelah pemilu 2019.
Kalau memungkinkan penggantian UU untuk selamanya tidak boleh ada pendirian partai politik baru lagi tentu akan lebih bagus, kalau tidak mungkin, maka peraturannya harus dipersulit, seperti ….. partai baru tidak dibiayai oleh negara sampai semua tahapan pemilu pertama yang diikutinya selesai, dan jika hasilnya kurang dari sepuluh persen maka partai baru tsb harus bubar.
Karena terbukti selama ini makin banyak partai, korupsi makin meraja lela.
Kalau PDIP mempelopori hal tsb, dan terlaksana, betul-betul torehan tinta emas sejarah.
Kalau PDIP mempelopori hal tsb, dan terlaksana, betul-betul torehan tinta emas sejarah.
Dan kalau PDIP berpikir peraturan tsb dibuat bukan karena saat itu PDIP sedang mayoritas, tapi demi kebaikan bangsa, ya mestinya tidak perlu takut diprotes, dan sejarah yang akan membuktikannya. Karena peraturan tersebut juga berlaku untuk PDIP bukan ?. Harus berpikirnya seperti membuat peraturan sepak bola, dimana offside, hand ball, kartu kuning, kartu merah, dll., bukan untuk kepentingan sesaat karena partai sedang mayoritas diparlemen.
Untuk hal tsb, sepertinya Pak Mahfud MD banyak memahami dan bisa membantu.
Untuk hal tsb, sepertinya Pak Mahfud MD banyak memahami dan bisa membantu.
Semoga uraian artikel ini masuk akal.
Artikel Ini adalah ”Surat untuk PDIP #5” yang saya tujukan untuk :
Yth Ibu MEGAWATI,
Semoga Ibu banyak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini.
Mohon maaf kalau kurang berkenan.
Semoga Ibu banyak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini.
Mohon maaf kalau kurang berkenan.
Wassallam,
kompasiana, Minggu 22 September 2013.
(© By SPMC SW, All rights reserved)
kompasiana, Minggu 22 September 2013.
(© By SPMC SW, All rights reserved)
*************************
RINGKASAN SURAT-SURAT SEBELUMNYA
Surat #1
————–
.
( SURAT UNTUK PDIP )
————–
.
( SURAT UNTUK PDIP )
http://t.co/5unOnFiBCT
Oleh: Suhindro Wibisono | 01 July 2013 | 10:15 WIB
.
Salut akan ketokohan Pak Jokowi.
Momentum penting untuk PDIP men-CAPRES-kan Pak Jokowi supaya tidak lagi menjadi partai oposisi, dan mengusulkan pengumuman pen-CAPRES-annya jangan terlalu cepat, sekitar bulan Desember 2013, atau intinya adalah sebelum pemilu legeslatif supaya perolehan suaranya mayoritas, karena kalau terlalu cepat akan rentan penjegalan, juga memberi kesempatan pak Jokowi berbuat banyak untuk DKI dengan lebih tenang yang tentu saja merupakan tambahan promosi tersendiri.
.
Salut akan ketokohan Pak Jokowi.
Momentum penting untuk PDIP men-CAPRES-kan Pak Jokowi supaya tidak lagi menjadi partai oposisi, dan mengusulkan pengumuman pen-CAPRES-annya jangan terlalu cepat, sekitar bulan Desember 2013, atau intinya adalah sebelum pemilu legeslatif supaya perolehan suaranya mayoritas, karena kalau terlalu cepat akan rentan penjegalan, juga memberi kesempatan pak Jokowi berbuat banyak untuk DKI dengan lebih tenang yang tentu saja merupakan tambahan promosi tersendiri.
Surat #2
————-
.
JOKOWI Bikin BANGKRUT-nya Politikus Rakus
————-
.
JOKOWI Bikin BANGKRUT-nya Politikus Rakus
http://t.co/deH74wLKFO
Oleh: Suhindro Wibisono | 15 July 2013 | 20:17 WIB
.
Kalau PDIP men-CAPRES-kan Pak Jokowi, kemungkinan biayanya jauh lebih murah karena kepopuleran Pak Jokowi itu sendiri. Dan memberikan banyak pelajaran per-politik-an Indonesia, karena akan banyak politikus yang menghamburkan hartanya tapi malah menghasilkan kekalahan.
Kemudian Pak Jokowi sangat mungkin menjabat presiden untuk kedua kalinya, dan biayanya akan jauh lebih murah jika Pak Jokowi berhasil pada periode pertama kepresidenannya. Berkaca dari jabatan walikota Solo periode ke-dua.
Tapi yang perlu dijaga kewibawaan Pak Jokowi oleh partai PDIP adalah, anggota DPR/DPRD dari partai PDIP jangan melibatkan diri pada korupsi !
.
Kalau PDIP men-CAPRES-kan Pak Jokowi, kemungkinan biayanya jauh lebih murah karena kepopuleran Pak Jokowi itu sendiri. Dan memberikan banyak pelajaran per-politik-an Indonesia, karena akan banyak politikus yang menghamburkan hartanya tapi malah menghasilkan kekalahan.
Kemudian Pak Jokowi sangat mungkin menjabat presiden untuk kedua kalinya, dan biayanya akan jauh lebih murah jika Pak Jokowi berhasil pada periode pertama kepresidenannya. Berkaca dari jabatan walikota Solo periode ke-dua.
Tapi yang perlu dijaga kewibawaan Pak Jokowi oleh partai PDIP adalah, anggota DPR/DPRD dari partai PDIP jangan melibatkan diri pada korupsi !
Surat #3
————-
.
“dik JOKOWI ojo lali mengko desember ngumumin nyapres . . . . .”
————-
.
“dik JOKOWI ojo lali mengko desember ngumumin nyapres . . . . .”
http://t.co/xuF69RJytb
Oleh: Suhindro Wibisono | 19 July 2013 | 18:42 WIB
.
Memimpikian Ibu Mega sudah memberi tahu Pak Jokowi tentang rencana pen-CAPRES-an-nya dan akan di-umum-kan sekitar Desember karena dengan begitu Pak Jokowi berkesempatan melakukan banyak hal untuk DKI.
.
Memimpikian Ibu Mega sudah memberi tahu Pak Jokowi tentang rencana pen-CAPRES-an-nya dan akan di-umum-kan sekitar Desember karena dengan begitu Pak Jokowi berkesempatan melakukan banyak hal untuk DKI.
Surat #4
————-
.
Catatan Sejarah BUNG KARNO ; MEGAWATI ; JOKOWI
————-
.
Catatan Sejarah BUNG KARNO ; MEGAWATI ; JOKOWI
http://t.co/VzxerHwnNw
Oleh: Suhindro Wibisono | 21 July 2013 | 10:36 WIB
.
Memberikan pandangan ulang tentang pen-CAPRES-an Pak Jokowi, BUKAN-CAWAPRES.
Memberikan gambaran ulang tentang banyaknya rakyat diluar sana yang tidak peduli dengan calon-calon anggota DPR bahkan juga banyaknya GOLPUT yang tentu saja itu menggambarkan kurangnya perhatian terhadap partai sekalipun. Dan fenomena Jokowi kali ini merubah pandangan semua itu.
.
Memberikan pandangan ulang tentang pen-CAPRES-an Pak Jokowi, BUKAN-CAWAPRES.
Memberikan gambaran ulang tentang banyaknya rakyat diluar sana yang tidak peduli dengan calon-calon anggota DPR bahkan juga banyaknya GOLPUT yang tentu saja itu menggambarkan kurangnya perhatian terhadap partai sekalipun. Dan fenomena Jokowi kali ini merubah pandangan semua itu.
Memohon Ibu Mega berkenan mengumumkan pen-CAPRES-an Pak Jokowi sebelum pemilu legislatif dan lebih baik tidak berkoalisi dengan partai lain dalam penentuan CAWAPRES-nya, jadi tidak perlu mengumumkan CAWAPRES.
***********************
No comments:
Post a Comment