.
"TEMBUS PANDANG"
.
Greget Opini: (SPMC) Suhindro Wibisono
.
Beberapa waktu yang lalu, karena waktu melesat begitu cepat, saya tidak
ingat pasti sudah ada satu tahun atau belum ketika saya begitu sering
mendapat SMS iklan penawaran kacamata tembus pandang. Pastinya ada juga
para pembaca yang pernah mendapat iklan tersebut bukan? Sebaiknya jangan
diteruskan dengan imajinasi liar apa yang terjadi andai kacamata
tersebut benar berfungsi seperti imajinasi Anda, terlebih kalau anak
remaja dengan libido tinggi yang memakainya.
.
Menteri ESDM
(Energi dan Sumber Daya Mineral) Sudirman Said, Senin, 16 Nopember 2015
pagi, mengadukan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI masalah
pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk masalah perpanjangan kontrak
PT Freeport yang akan berakhir pada 2021 mendatang, nama yang diadukan
adalah pimpinan DPR SN, pucuk pimpinan lembaga yang merasa terhormat dan
merasa mewakili seluruh rakyat negeri ini. Padahal apakah tidak tahu
bahwa UU mengatakan perpanjangan hanya boleh dilakukan dua tahun sebelum
masa kontrak itu berakhir? Itu artinya tahun 2019. Calo spekulasi, atau
memang merasa sakti? Apakah tidak menyadari bahwa era kepemimpinan
sudah berubah? Apakah itu tidak menggambarkan bahwa begitulah kelakuan
sang calo sebelum-sebelumnya?
.
Andai Anda dan saya dulunya
adalah kelompok bandit lalu sekarang menjadi orang-orang yang memegang
jabatan terhormat, kita tentu saja saling tahu semua tingkah laku
masing-masing atau "borok-borok" kita bukan? Itulah yang namanya saling
memegang rahasia, kita sama-sama tahu kartu truf masing-masing, dan kita
biasanya akan saling menyandera satu sama lain, buntutnya adalah TST
saja agar kita merasa sama-sama terhormat.
.
Segera setelah
adanya pelaporan ke MKD DPR, SN sowan ke Istana Wapres, kok begitu
longgar ya protokolernya? Apakah sudah ada daftar acaranya? Atau karena
insidentil dan merasa sangat penting? Kenapa ke Wapres? Apakah karena
satu almamater jaket kuning? Apakah minta perlindungan karena sesama
kader? Lalu menyodorkan alibi terlebih dahulu sebelum rame digunjingkan,
dan terbukti lumayan ampuh ketika Wapres memberi keterangan pers yang
bernada seolah-olah tidak ada masalah yang menjurus salah. Padahal
sebelumnya Wapres seolah juga mendukung pengungkapan masalah ketika
diinfokan namanya ikut dicatut untuk dimintakan upeti saham. Apakah ada
kartu truf yang diingatkan sehingga Wapres harus mengikuti skenario
untuk berubah wacana dan menganggap tidak ada masalah penting yang
serius? Adu sakti dan strategi, permainan catur baru dimulai. Siapa
jagoan Anda? Semoga seperti kasus PSSI, Wapres tidak jadi terus ikut
cawe-cawe lagi. Andai saya punya kesempatan dan boleh menghimbau Pak
Presiden, saya akan minta Pak Presiden menugaskan Menko Rizal Ramli
untuk mendukung Menteri ESDM agar dapat membongkar kasus "pencatutan"
nama dengan seterang-terangnya. Atau semoga ada yang mbisiki Pak
Presiden setelah baca artikel saya ini. GR dot com .... Lalu saya
berandai lagi, coba Wapres-nya Ahok? Sikat semua .....
.
Sudahkah pembaca memperhatikan apa tanggapan yang diberikan oleh para
(wakil) pimpinan DPR yang lain atas kasus pencatutan nama tersebut?
Wakil pimpinan justru menyalahkan yang melaporkan, mengungkit
kesalahan-kesalahan lain atas ijin yang sudah diberikan kepada PT
Freeport, lalu yang lainnya mengatakan Menteri ESDM mengada-ada,
menganggap justru akan merusak negara kalau pembicaraan dibelakang layar
dianggap dapat mempengaruhi hal-hal penting. Aneh dan menggelikan .....
Anggota DPR apalagi sudah menjabat wakil pemimpin kok sepertinya tidak
paham tentang lobby? Padahal pada kasus lain ketika disorot kinerja DPR,
ingat saya yang bersangkutan pernah mengatakan bahwa "kerjanya DPR itu
juga termasuk lobby-lobby jadi jangan hanya dilihat di sidangnya saja."
Apakah konsisten? Kenapa jadi terkesan memaksa hingga harus
mencla-mencle? Atau apakah itu semua menggambarkan musang juga akan
berkumpul dengan musang? Tikus juga akan mengelompok dengan tikus?
Mengenaskan. Mengenaskan ketika ada yang ingin mengungkap kesalahan
justru dibalas dengan mengungkap kesalahan yang ingin mengungkap, itulah
contoh nyata cara berpikirnya preman, karena bukan untuk mengutamakan
perbaikan keadaan negara, tapi lebih mengedepankan alibi pembenaran
borok dengan mengungkap apa yang juga dianggapnya borok. Padahal kalau
memang tahu sebelumnya ada borok, kenapa mendiamkan saja? Bukankah tugas
DPR untuk mengawasi agar borok-borok itu tidak terjadi? Kenapa justru
seperti berpendapat: "Kalau kamu boleh membuat borok, ya jangan
ribut-ribut kalau kami juga membuat borok." Mau dibawa kemana negiri ini
kalau para wakilnya berpikir seperti preman?
.
Jadi apakah ada
yang berani berpendapat bahwa rekam jejak kejujuran itu tidak penting
untuk pemimpin (maupun wakil rakyat)? Dan salah satu unsur keberanian
pemimpin adalah karena rekam jejaknya jujur, sejarah kejujuran itu tidak
menjadi beban, karena tidak takut kartu trufnya diketahui lawan untuk
digunakan menekan atau menyandera pemimpin.
.
Bola sudah
ditendang ke MKD DPR, dan itu langsung mengingatkan atas kasus dukungan
kampanye Capres Amerika Donald Trump saat kunjungan ke Amerika, maaf
saya kok tidak mendengar lagi bagaimana kasus itu akhirnya setelah
pemanggilan MKD dicuekin saja? Sudah menguap begitu saja, atau hanya
hangat-hangat tahi ayam? Atau saya yang terlewatkan pemberitaannya
karena terlalu sering debat-kusir di facebook? Apakah itu yang
diistilahkan MKD mandul dalam banyak pemberitaan? Dan apakah kali ini,
kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres MKD juga akan mandul? Apalagi
saat ini toh tidak sampai menerima upeti, baru wacana, jadi ya jangan
heran kalau akan berlalu dengan begitu saja, karena seperti biasa di
kita, kita akan segera melupakan, apalagi kalau ada kasus apapun itu
yang heboh, pemberitaan media akan segera berganti, dan berita heboh itu
pasti akan ada karena memang begitu besar dan kompleknya negeri ini.
Padahal kalau ada kocok ulang semua pimpinan DPR, sejujurnya saya
termasuk yang akan tersenyum sambil bertepuk tangan. Tapi sepertinya kok
MKD akan mandul lagi .....! Capek deh. (SPMC SW, Selasa, 17 Nop 2015)
.
.
Sumber gambar:
nasional.tempo .co
.
.
Mbatin:
Jangan-jangan MKD DPR yang harusnya dibubarkan saja kalau selalu mandul
dan tidak punya gigi? Atau DPR-nya sekalian? Saya tanya kepada para
pembaca. (SW)
No comments:
Post a Comment