(Image source: kabarnet.in)
Blogspot. Setelah Senin, 21 April 2014 KPK menetapkan Hadi Poernomo mantan Dirjen Pajak, lalu disusul Selasa, 22 April 2014 penetapan Sugiharto Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pembuat komitmen Proyek E-KTP, keduanya di-sangka terlibat korupsi. Dalam benak saya terngiang pernyataan-pernyataan para tokoh “Masih banyak warga negeri ini yang baik, yang bersih”. Mungkin yang dimaksud adalah yang belum ketahuan borok-nya ya? Mengenaskan sekali Negeri ini, tak ada yang malu lagi berkorupsi, bahkan kebanyakan para koruptor bertereak akan memberantas korupsi atau mencitrakan diri sebersih pakaian yang baru di laundry, tapi dikemudian hari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lupa telah berwacana sangat bersih, dan tidak malu…..huh!
Blogspot. Setelah Senin, 21 April 2014 KPK menetapkan Hadi Poernomo mantan Dirjen Pajak, lalu disusul Selasa, 22 April 2014 penetapan Sugiharto Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pembuat komitmen Proyek E-KTP, keduanya di-sangka terlibat korupsi. Dalam benak saya terngiang pernyataan-pernyataan para tokoh “Masih banyak warga negeri ini yang baik, yang bersih”. Mungkin yang dimaksud adalah yang belum ketahuan borok-nya ya? Mengenaskan sekali Negeri ini, tak ada yang malu lagi berkorupsi, bahkan kebanyakan para koruptor bertereak akan memberantas korupsi atau mencitrakan diri sebersih pakaian yang baru di laundry, tapi dikemudian hari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lupa telah berwacana sangat bersih, dan tidak malu…..huh!
Saat ini, HP lebih menuai heboh karena tingkatan jabatan yang diemban lebih tinggi, tapi sepertinya para pemburu berita lupa …..bisa jadi proyek E-KTP tidak kalah seksi, karena dalam kedua kasus korupsi tersebut, KPK menapakinya dengan cara yang berlawanan arah. Pada proyek E-KTP, KPK menapak dari tangga bawah jadi sepertinya kalah heboh dalam pemberitaan wartawan. Tapi kalau mereka ingat akan pernyataan Nazaruddin tentang korupsi di proyek E-KTP, dan yang sempat dijawab oleh petinggi di Depdagri bahwa proyek E-KTP belum ada ketika Nazaruddin di tangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Sepertinya Pak Menteri menganggap kami para pemerhati tidak mengerti tentang “ijon” proyek.
Semoga Pak Menteri tidak terlibat dalam kasus tersebut, supaya tidak menerima hadiah “tersangka” oleh KPK karena bisa jadi waktunya akan juga sangat bertepatan dengan demisioner kabinet yang sekarang sedang berkuasa. Perkiraan saya, kalau korupsi-nya ternyata kelas “teri”, besar kemungkinan Menteri tidak tahu-menahu masalahnya, tapi kalau kelas “kakap”, setidaknya akan tersangkut pejabat dibawah menteri walau sangat mungkin sang Menteri juga akan tersebut, dan kalau korupsinya kelas “paus”, mustahil Menteri tidak tahu menahu. Jadi ayo kita saksikan drama yang menggemaskan itu, walau teringat Nazaruddin pernah menyebut dan ternyata apa yang disebut banyak yang terbukti, tapi saya tetap berharap Pak Menteri bersih, karena Pak Menteri merupakan penerima penghargaan Bung Hatta Anti-Korupsi Award (BHACA) 2004. (SPMC SW, April 2014)
———————————
No comments:
Post a Comment