article.wn.com
Blogspot. Saat ini anggota DPR sedang berebut jabatan “Ketua Komisi”, sementara itu DPR memutuskan belum ada perubahan tentang jumlah Komisi, yakni tetap 11. Jadi walaupun seolah-olah akan meng-akomodasi musyawarah-mufakat, sebaiknya jangan pernah berharap, tebakan saya itu hanya lips-service untuk tampak elok menornya dan menghindari wacana serakah, atau maksimal kalian akan diberi hadiah hiburan mendapat jatah ketua komisi kering-kerontang. Sementara Demokrat tampaknya sudah mulai malu tereak sebagai partai penyeimbang atau justru tidak punya malu? Itu berarti Koalisi Merah Putih (KMP) plus Demokrat tentu akan menyapu habis semua Ketua Komisi, maka pemilihannya akan tetap seperti pemilihan ketua DPR, jadi besar kemungkinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan gigit jari lagi, dan dengan dalih apapun, memang itulah yang dimau KMP, membalas sakit hati, atau memalukan sampai titik darah penghabisan, dan itu semua didukung oleh kumpulan mantra dalam primbon UU MD3 yang memang sakti mandra guna, dan akan sangat jantan seandainya UU MD3 tersebut TIDAK dirubah lagi menyesuaikan kebutuhannya lima tahun yang akan datang.
Yang unik adalah PPP, kasihan terombang-ambing dalam kegalauan nasibnya. Setelah di internal-nya sendiri “masih” gonjang-ganjing dan sesungguhnya itu adalah awal bencana “musibah” yang berkepanjangan. PPP dan Gerindra adalah cikal bakal adanya KMP, bahkan jalinan itu sudah terjadi pada masa kampanye Pemilu Legislatif, tapi ngenesnya tidak dapat jatah pimpinan ketua DPR, tergusur oleh Demokrat yang padahal dipermukaan tidak pernah menyatakan bergabung dengan KMP. Lalu ketika pemilihan Ketua MPR, PPP pun tetap tidak mendapat jatah, sehingga “terpaksa” harus gabung ke KIH demi memburu jabatan, dan ngenes sekali lagi juga kalah, sehingga PPP tetap belum mendapat jatah pimpinan. Kini PPP lebih realistis, lebih baik mendapat jatah Menteri yang sudah pasti dari pada dipermainkan bak boneka di KMP.
Untuk KIH kalau memang benar tulus ingin menyejahterakan rakyat, dan tetap mengawal agar para Menteri tidak korup yang membuat rakyat gedeg alias sangat muak, ide “gila” menurut saya adalah: Santai saja dalam pemilihan Ketua Komisi dan turunannya, lebih baik menggalang persatuan se-solit-solit-nya untuk persiapan menjadi pasukan intel atau pengawas. Maksudnya menjadi oposisi didalam oposisi, atau oposisi didalam tubuh DPR itu sendiri. Bukankah hal itu belum pernah dilakukan selama ini? Dan hal itu pasti hebat, karena itu berarti tidak ada jalan lain bagi Legislatif dan Eksekutif selain jalan untuk kesejahteraan rakyat.
tribunnews.com
Jadi kalau ada anggota DPR yang melenceng, seperti misalnya meminta uang THR kepada Menteri seperti yang pernah kita dengar sebelumnya, segera saja melaporkannya ke KPK, dan hal itu tentu lebih mudah dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Intinya adalah mengawasi anggota DPR yang mengarah ke arah tidak benar, termasuk meng-otak-atik masalah absen, kunjungan ke LN yang cenderung ber-foya-foya, juga termasuk penghamburan uang rakyat yang tidak semestinya, dan lain-lain kesalahan atau keburukan. Bukankah kalian tidak bisa dipecat bahkan oleh Ketua DPR sekalipun, silahkan mengkritisi kedalam tubuh DPR sendiri, utamanya terhadap kebobrokan anggota DPR dari KMP, untuk hal tersebut KIH sungguh butuh pasukan (anggota) DPR yang vokal dan idealis. Tapi itu tidak mudah karena berarti diri sendiri harus juga memberi contoh tentang kebaikan, dan rela “puasa” uang haram yang selama ini sering kali untuk bancaan. Tapi intinya adalah silahkan para anggota DPR berantem menegakkan kebaikan, gunakan media sebagai ajang saling mempermalukan, maka rakyat justru akan diuntungkan! Jadi KIH jangan mendiamkan saja setelah dikalahkan telak oleh KMP, ayo kalian balas dendam, setidaknya pastikan KMP yang walaupun sudah menjadi penguasa Legislatif harus juga “gigit jari”, dan itu berarti KIH akan tetap diuntungkan, karena akan dicatat sejarah sebagai Koalisi Bersih pendukung Pemerintahan yang menyejahterakan rakyat! (SPMC SW, Oktober 2014)
waspada.co.id
No comments:
Post a Comment