"ADA KETERLIBATAN ASING, MK-PUN DISUAP! AYO BENTUK PANSUS MK!"
(Rencana judul sebelum artikel selesai dibuat)
Blogspot. KETIKA itu Capres No.1 meluncurkan Quick Count tandingan untuk menyaingi Quick Count yang ada, dan digunakan mendukung klaim kemenangannya. Maka dengan begitu tampak punya pijakan yang meyakinkan, sambil tereak: "Yang terpenting adalah tanggal 22 Juli nanti kita buktikan Quick Count mana yang benar". Ditambah dukungan partai koalisi yang juga tereak: "Kami sudah menyebarkan 2juta relawan yang memantau dan sekaligus mencatat semua rekapitulasi di TPS seluruh Indonesia." Sambil menggambarkan betapa militannya relawan-relawan yang dimilikinya. Menjelang sampai dengan tanggal 22 yang dijanjikan, Real Count partai kubu koalisi yang menyebut memiliki pendukung fanatik tersebut masih yakin berdasar hitungan mereka, Capres no.1 menang. Lalu sekitar jam 14 siang tanggal 22 Juli 2014, ada pidato kejutan dari Capres no.1 "Mengundurkan diri dari proses penghitungan Pilpres yang sedang berlangsung di KPU". Sungguh absurd menurut saya.
PERTANYAANNYA ADALAH:
- Dari segitu banyak Quick Count yang ada, kanapa hanya Quick Count yang "dituduh" kelompoknya saja yang menyatakan Capres no.1 menang, lalu kenapa klaim pernyataan yang tujuannya untuk umum tapi memakai dasar Quick Count yang jelas memihaknya? Rasionalnya dimana? Demokratisnya dimana? Demokratis kok pakai ukurannya sendiri.
- Katanya tunggu pengumuman KPU untuk pembuktiannya, dan akan mematuhi apapun hasil keputusan KPU, lalu pada tgl 21 Juli, dimana posisi Capres No.1 masih unggul lebih 1 juta suara, tidak ada klaim kecurangan. Dan saya lihat berita di tipi yang dihadiri kedua kubu, sama-sama tidak mempermasalahkan. Bahkan kubu Capres No.2 yang posisinya tertinggal menyatakan masih sesuai dengan hasil hitungan mereka. Walau tetap meyakini rekapitulasi propinsi yang belum selesai dikupas akan dapat menyalip suara Capres No.1. Lalu kenapa tanggal 22 Juli sekitar Jam 14 siang tiba-tiba menyatakan "Mengundurkan diri" dan menuduh KPU curang dan sebagainya? Apakah kecurangannya baru ditemukan tanggal 22 itu? Waktu ribut Quick Count, semua diminta tunggu pembuktiannya tanggal 22, setelah sampai tanggal 22 maka KPU yang dituduh curang, dan mengundurkan diri dari keikutsertaan rekapitulasi yang sedang berlangsung. Saya menduga setelah ini MK juga akan kebagian cacian: "Memihak Capres No.2 - Pro Jokowi - Disuap - Adanya keterlibatan asing - Tidak netral - Tidak adil - dan lain-lain."
KETIKA Quick Count RRI hasilnya ternyata juga tidak memenangkan Capres no.1, maka akan membentuk Pansus di DPR guna mengusut karena RRI dibiayai oleh APBN, tapi ketika sebelumnya RRI juga melakukan Quick Count pada Pemilu Legislatif, maka tidak ada masalah. Apakah salah kalau banyak rakyat memberi label koalisi itu penuh dengan tokoh-tokoh yang tidak rasional? Kalau Pansus tersebut bergulir dan kenyataan hasilnya benar sesuai dengan hasil akhir KPU, lalu yang dipermasalahkan apanya? Dananya? Memangnya RRI bisa langsung ambil dana sendiri dari laci APBN? Bukankah itu berarti memang dananya sudah dialokasikan oleh Negara? Sungguh saya kurang dapat memahami ukuran rasionalitas yang digunakan, maaf mungkin bisa jadi saya yang kurang paham permasalahan. Tapi setidaknya kalau ada kesalahan dengan yang dilakukan RRI, ujungnya adalah kesalahan Pemerintah, dan Pemerintahan ini tentu ada komandannya bukan?
KETIKA juga ada pernyataan akan dibentuk PANSUS Pilpres, tentu saja paling utama adalah menyelidiki kecurangan KPU, saya berharap ini betul dilaksanakan, supaya tidak hanya terkesan gertak sambal. Pasti seru menyaksikan prosesnya, apalagi kalau melibatkan Pemerintah sebagai pihak yang paling disorot dalam pelaksanaan Pilpres. Ayo segera lakukan, supaya makin seru keadaan, siapa tahu juga akan menuai caci maki rakyat atas anggota DPR yang terlibat didalamnya. Sekalian menguji kewarasan kita semua, semoga tidak ada anggota DPR yang menjadi korbannya. Setidaknya akan menunjukkan kepada kita semua, Partai apa saja yang layak kita beri dukungan selanjutnya. Saya justru kawatir Pansus ini tidak jadi terjadi, maaf. Jangan lupa setelah ini bisa jadi juga akan ada Pansus MK wkwkwkwk...
KETIKA peristiwa-peristiwa itu terjadi, sepertinya kemenangan adalah upaya keharusan yang tidak boleh diubah, pantang menyerah sebodo amat rakyat gelisah, dan usaha meyakinkan rakyat akan adanya kecurangan adalah jalan pintas yang tersisa, walau saya berdoa semoga tidak banyak rakyat yang terprovokasi. Berjuta macam gosip sudah dilempar, sayangnya banyak yang sudah saya lupa, jadi saya hanya bisa menuliskan beberapa saja: Jokowi korupsi bus karatan(bawa buktinya ke KPK kalau ada) ; Adanya Keterlibatan Asing(memang asing punya hak suara?) ; Ratusan triliun uang cash masuk dari luar negeri untuk penyuapan Pilpres(duit semua atau capur daun? Padahal bawa uang cash sejumlah tertentu antar Negara harus ada ijinnya. Kalau pembuat gosipnya tahu, apa iya aparat keamanannya tidak tahu? Kalu gitu kenapa tidak dilaporkan?) ; JK membayar 10 T untuk bisa jadi Cawapres (kekayaannya saja jauh dari itu) ; Ketua KPU iparnya JK(memang hanya ketua KPU saja yang kerja?) ; Apa lagi ya? Maaf sudah tidak ingat. Sebetulnya gosip-gosip itu adalah bagian dari upaya kemenangan, saya dapat memahami. Tapi kalau pertandingannya sudah selesai, dan gosip-gosip itu "misalnya" masih terus ditiupkan, apa tujuan mulianya? Apakah supaya rakyat terprovokasi? Atau .....jangan-jangan Capres-nya sendiri yang termakan gosip, sampai lupa menyadari antara gosip dan kenyataan, bingung membedakan gosipnya sendiri berubah diyakini sebagai kebenaran, kebenaran mutlak yang harus disebarkan, supaya semua pendukungnya juga terhipnotis meyakini kebenaran gosip-gosip itu. Semoga ada yang menepuk membangunkan kesadaran itu. Kasihan kalau harus berlarut-larut, apakah kini itu merupakan zona nyamannya, justru disadarkanpun lebih memilih terhipnotis saja. Itulah sebabnya saya katakan kasihan. Dan yang pasti itu semua hanya ocehan saya yang tidak punya makna apa-apa. Jadi jangan dimasukkan hati ya .... Sering kali kalau saya merancu jadi lupa titik koma, ngocehnya suka susah dipahami. Jadi mohon maaf kalau Anda tidak paham.
KETIKA saya tiba-tiba juga teringat pembicaraan di banyak tipi beberapa waktu yang lalu, waktu menjelang Pemilu Legislatif akan dan sedang dimulai, bukankah waktu itu marak di promosikan orang-orang yang bisa membantu menjadikan Anggota DPR ; Walikota ; Bupati ; Gubernur ; Presiden, saya yakin banyak pembaca yang ingat bukan? Orang tersebut ingat saya tidak mau disebut dukun, jadi apa ya sebutannya? Terserah Anda sajalah, tapi ingat saya tarif untuk jadi Presiden adalah 1T Rupiah, dan hebatnya ingat saya bergaransi, lalu yang ingin iseng saya tanyakan, kenapa dulu tidak pakai jasanya saja kalau prinsipnya harus menang? Saya harap tidak ada yang iseng memberi tanggapan "sudah pakai jasanya kok" .....nanti penjual jasa itu tidak laku lagi lho! (SPMC SW, Juli 2014)
No comments:
Post a Comment