Blogspot. Selamat atas terpilihnya Jokowi-JK menjadi Presiden & Wapres ke 7 RI. Pada kompetisi Pilpres kali ini, karena memang tidak dikriteriakan untuk kemungkinan menang bersama, maka menang atau kalah tidak dapat dihindarkan bagi perserta kompetisinya. Menerima kekalahan dengan kebesaran hati jauh lebih susah dari pada merayakan kemenangan, dan itu terbukti dengan pernyataan Capres No.1 kemarin “Penarikan diri dari proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres”. Kalau ternyata ada ketidak puasan atau menganggap adanya kecurangan, MK adalah salurannya. Dan akan sangat elok kalau pengaduan ke MK-nya disertai bukti dan logika yang mumpuni akan kemungkinan merubah keadaan, bukan karena emosi yang semakin memperlihatkan “tidak bisa menerima kekalahan”. Contohnya …. ketika membawa bukti bahwa adanya pemilih yang hanya menunjukkan KTP tanpa adanya form A-5, bukankah UU-nya hanya memungkinkan pemilihan ulang di TPS tersebut maksimal 10 hari dari hari resmi pemungutan suara? Berarti itu basi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, apakah yang ikut coblosan dengan hanya berbekal KTP tersebut sudah pasti memilih lawan? Mohon jangan lupa instropeksi kedalam, sudah jujurkah dalam Pilpres kali ini? Termasuk jujur dalam kampanye, karena membohongi diri sendiri sama dengan membohongi Tuhan bukan? Dan biasanya yang tidak jujur adalah mereka yang lupa malu dan lupa berlogika, bahkan lupa bahwa sebetulnya sudah sangat memalukan-pun tapi tidak merasa. Lupa KEBANGETAN!
Bagi pemenang Pilpres, melaksanakan tugas selama satu periode kepresidenan bukanlah perkara mudah, terutama sekali kalau ingin menjadi Presiden hebat, Presiden yang akan dicatat dengan tinta emas sejarah bahkan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Rakyat kita adalah bhineka, dan itu tidak mudah penanganannya, godaan untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu dalam banyak hal mungkin dianggap wajar, apa lagi dengan iming-iming dukungan baik secara politik maupun di-elu-elu-kan. Walau godaan tampaknya menguntungkan secara sesaat, semoga Pak Jokowi tetap berani berpegang pada konstitusi. Hasil akhir adalah yang terpenting, dan itu akan dinilai oleh sejarah, tegaknya Negara ini setara Negara-Negara demokrasi di dunia. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi kiblat Negara demokrasi di Asia.
Sungguh dalam bayangan saya menjadi Presiden yang hebat tidaklah semudah yang terlihat, awal dari itu semua adalah susunan Kabinet yang akan dibentuknya. Sebelum pembuktian kerja Kabinetnya, para pengamat dan banyak tokoh akan mencermati siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri, dan itu pasti akan heboh, bukan tidak mungkin mereka-mereka yang sudah memberi stempel “Presiden Boneka” maupun yang mencurigai “Politik Dagang Sapi” akan sangat menghubung-hubungkan kewilayah tersebut atas siapa-siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri.
Semua Kementerian memang sangat penting, tapi ada beberapa yang paling sensi saat ini, antara lain adalah: Kementerian AGAMA: Ada uang ummat puluhan triliun disana(bahkan akan mencapai ratusan triliun), sungguh rawan untuk diselewengkan, dan itu terbukti mantan Menterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal secara nurani, itu sangat mencederai seluruh ummat, menjelekkan citra Agama mayoritas, dan sungguh sangat disayangkan. Itulah sebabnya, mungkin akan lebih bijak kalau menunjuk Menteri Agama bukan dari orang Politik, karena hal itu sangat rawan karena tokoh politik bukan tidak mungkin akan tersandera kepentingan oleh partainya. Dan saya menominasikan DR. IMAM B. PRASODJO, Ph.D.
Kementerian ESDM dan Menko EKUIN: Perlu kerja sama yang erat, bahu-membahu demi kepentingan Indonesia dan memberantas mafia migas yang konon sangat menggurita. Selain RR mantan kepala SKK MIGAS yang sudah dipenjarakan, bukan tidak mungkin akan menyeret yang lain. Itulah sangat penting menunjuk Menteri yang mumpuni dan “gila”, gila Idealisme kejujuran dan gila keberanian memberantas mafia. Dan saya menominasikan DR. RIZAL RAMLI, Ph.D sebagai Menteri ESDM, dan DR. ICHSANUDDIN NOORSY, BSc, SH, MSi sebagai MENKO EKUIN.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Janji Pak Presiden waktu kampanye adalah “revolusi mental”, dan untuk menyonsong kemakmuran rakyat yang bermartabat, memang Kementerian ini sangat penting, lalu ada anak bangsa yang masih tinggal di Jepang dan Kementerian Pendidikan Jepang-pun menempatkan beliau sebagai penasehatnya, kalau mereka saja begitu menaruh hormat untuk memanfaatkan kehebatannya, bukankah sangat layak kalau yang bersangkutan diberi tugas mencerdaskan Bangsa sendiri? Dan saya menominasikan Prof. DR. KEN KAWAN SOETANTO, tokoh yang saya maksud tersebut sebagai MENDIKBUD.
Kementerian Dalam Negeri: Ada kabar beredar, bagi mereka yang sudah mempunyai E-KTP, hati-hati jangan sampai hilang, karena konon khabarnya kalau hilang tidak bisa diganti, bisanya diganti dengan kembali ke-model yang lama. Dan saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, takutnya menyebarkan gosip yang belum tentu benar, karena KTP saya memang tidak hilang. Tapi seandainya kependudukan negeri ini tercatat dengan baik, “semua” penduduk punya NIK (Nomor Identitas Kependudukan) sejak lahir, saya yakin pelaksanaan Pemilu juga termasuk yang akan sangat terbantu. Perlu orang cerdas untuk menangani itu, dan memang sangat penting Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. ANIES R BASWEDAN.
Kementerian Pekerjaan Umum: Jarang yang membicarakan, padahal perlu revolusi pemikiran, cobalah sejenak menengok mumpung lagi musimnya mudik. Kenapa proyek pembenahan jalan hanya gencar dilakukan saat-saat menjelang musimnya orang mudik? Kejadian menjengkelkan yang sudah membudaya dan dianggap sudah sepatutnya begitu. Percayalah, perlu pemecahan yang berbeda, entah kualitas atau metode-nya. Bukankah Ahok pernah memotong anggarannya PU-DKI 30 persen ya? (lupa), bukan tidak mungkin adanya banyak penyimpangan rutin pada Kementerian ini. Dan saya menominasikan Prof. YOHANES SURYA, Ph.D, jangan Anda pikir tidak nyambung ya, percayalah perlu orang yang mau berpikir hebat untuk merubah budaya korupsi yang sudah membudaya.
Yang tidak kalah pentingnya dari pembentukan Kabinet oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasti sangat hebat kalau tidak lupa membuat perjanjian tertulis dengan Menteri-Menteri yang akan menjabat, termasuk isi perjanjiannya adalah: Perjanjian tentang dilarangnya anak / ortu / mertua / saudara / ipar / sepupu / keponakan Menteri untuk terlibat bisnis apapun yang berhubungan dengan Kementrian yang dipimpinnya, tentu saja harus ada sanksi pengunduran diri-nya. Apakah hal itu melanggar HAM? Kalau perjanjian itu dilakukan diawal dan disetujui oleh calon Menteri, saya tidak melihat pelanggaran itu, lalu saya teringat kehebatan Pak Hoegeng mantan Kapolri, dan menyayangkan kasus Videotron yang melibatkan anaknya Menteri Syarief Hasan. Dan hal tersebut tentu sangat elok kalau juga dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan tentu saja harus terus terang dibicarakan atau dibuat hitam-putih-nya, bukan atas dasar yang penting TST saja.
Pemilihan Menteri jangan lupa memperhatikan “kebudayaan” korupsi yang sudah terjadi, karena korupsi bahkan sangat mungkin bukan dilakukan oleh Menteri, tapi oleh pejabat-pejabat dibawahnya. Bukankah begitu yang banyak terjadi di Dirjen Pajak? Juga di tempat-tempat lainnya. Itulah sebabnya, kejujuran saja tidaklah cukup untuk seorang Menteri, akan lebih hebat kalau juga cerdik membabat habis korupsi dilingkungan kerjanya. Dan itu tidak mudah! Karena yang sudah sering terjadi adalah justru sang Menteri yang tercebur kekubangan korupsi itu sendiri, lalu sesudahnya menyalahkan menjadi korban sistem! Sungguh kebangetan, kenapa tidak memperbaiki kalau memang sistemnya tidak benar, memang begitulah sifat-sifat maling bukan?
Penetapan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tapi kalau akhirnya Menteri yang dipilihnya ternyata gagal menjalankan tugas atau bahkan menjadi maling, setidaknya rakyat juga akan menilai bahwa Presiden telah salah, tidak becus atau gagal memilih anggota Kabinetnya. Jadi semoga Pak Presiden memilih anggota Kabinet sendiri bukan karena di-dekte orang lain, karena tanggung jawab akhir ada dipundak Presiden.
Akhirnya sekali lagi SELAMAT Pak Presiden, dan juga selamat bekerja mengemban tugas yang amat berat, saya mendoakan Bapak berhasil, tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya sekaligus juga akan mengkritisi Bapak dikemudian hari.
Tidak lupa SELAMAT juga untuk Pak Basuki, Anda memang “ditakdirkan” jadi Gubernur DKI, saya yakin Indonesia akan lebih baik dengan adanya RI-1 Jokowi dan DKI-1 Basuki. Bravo! (SPMC SW, Juli 2014)
.
——————–
Catatan:
Demi kembalinya persatuan dan kesatuan Bangsa, tidak terlalu salah kalau harus memilih Menteri bahkan dari Partai mantan kompetitor.
Pilihan bagus adalah: Prof. DR.Ir.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr., Bupati Bantaeng, Makasar.
Pilihan “Gendheng” adalah: Prof. DR. M. Mahfud MD, SH, SU., dan yang terakhir ini adalah catatan paling gendheng yang pernah saya usulkan dalam artikel. Sepertinya memang sangat ngawur, tapi sungguh tidak ngelindur, dan penjabarannya akan sangat panjang kalau harus ditulis disini. Maaf.
Dan kalau memilih Menteri dari Partai mantan kompetitor, sebaiknya tidak perlu dinegosiasikan untuk minta dukungan di Parlemen, selain akan ada berita miring, kalau memang kebijakan berpihak demi kepentingan seluruh rakyat, tidak perlu khawatir. Nawaitu Lillahi Ta’ala aja Pak Presiden. (SW)
.
“INILAH RENCANA SUSUNAN KABINET KEDUA CAPRES”
.
http://t.co/8JOGcpAcid
.
——————
.
BASUKI, Selain KRISTEN, CINA Lu !
.
http://t.co/0duYoZiEvW
.
——————————
No comments:
Post a Comment