"LUPAKAN MASA LALU, AYO KORUPSI SEKARANG" ~ ("ENAKNYA JADI PRESIDEN")

.
Opini Oleh: (SPMC) Suhindro Wibisono.
.

.
Mendengar Pidato SBY tentang jangan suka mengritik Pemerintahan sebelumnya, sungguh perlu diperjelas supaya tidak multi tafsir. Apakah ketika seandainya ada yang mempertanyakan masalah Century, apakah itu termasuk bagian dari mengkritik masa lalu? Bagaimana kalau misalnya ada yang mempertanyakan kebijakan hibah pesawat tempur dari AS yang salah satunya terbakar belum lama ini, yang katanya hibah tapi Negara harus keluar duit sampai 800 Juta US$ untuk mendapatkan pesawat-pesawat rongsokkan itu, apakah juga tidak boleh dipertanyakan karena itu termasuk bagian dari pemerintahan sebelumnya?
.
Kalau bagian masa lalu tidak boleh dikritik, tidak boleh dipermasalahkan, apakah Negara ini tidak akan semakin terpuruk?
.
Demokrasi kita adalah tergantung dari kepemilikan jumlah suara terbanyak, itu berarti juga kepemimpinan ditentukan siapa yang terpilih oleh suara terbanyak. Tak terkecuali tentang hal baik atau jelek, benar atau salah, bahkan bukan tidak mungkin Negara juga bisa dirampok oleh mereka secara berjamaah, dan itu bisa sah karena semua pemegang mandat setuju untuk merampok. Dan itu biasanya ditentukan oleh rezim yang sedang berkuasa, karena bukankah berkuasanya rezim itu disebabkan oleh kepemilikan suara terbanyak? Itu berarti suara terbanyak juga bisa mengotak-atik hal-hal yang perlu persetujuan pemegang suara (DPR/DPRD). Tak terkecuali untuk hal-hal yang menyimpang, yang bisa meperkaya kelompoknya untuk menumpuk modal bekal kampanye-kampanye berikutnya ... dan seterusnya ....
.
Kepala Pemerintahan atau Presiden punya begitu banyak hak prerogatif, termasuk diantaranya adalah menentukan pimpinan semua lembaga penegak hukum, bukankah hal itu juga rawan menciptakan rasa ewuh-pekewuh antara yang dilantik terhadap yang melantik, hal rawan terjadinya masalah keadilan hukum. Jadi kalau Pemerintahan sebelumnya tidak boleh dikritik atau dipermasalahkan, apa jadinya Negeri ini? Apakah tidak hanya akan jadi sapi perah para pemegang kekuasaan? Bukankah seharusnya Pemerintahan sebelumnya maupun Pemerintahan yang sedang berjalan harus mau dikritik dan terutama harus mempertanggung jawabkan kepemerintahannya. Pertanggung jawaban ini perlu terutama untuk Pemeritahan yang sudah selesai, supaya Pemerintah yang menggantikan bisa mawas diri tidak menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya.
.
MIKUL DUWUR MENDEM JERO, bagus dan layak, tapi bukan membutakan kenyataan, kalau memang terjadi penyimpangan terhadap pemerintahan hasil kepemimpinannya, seharusnya tetap diusut, karena bukankah semua warga negara sama kedudukannya didepan hukum? Korea pernah mengadili dan menghukum mantan Presidennya bukan? Jadi menurut saya justru ayo ditelisik semua kebijakan yang pernah dibuat, adakah kebijakan yang dibuat menimbulkan kerugian negara? Juga bukan tidak mungkin melibatkan anggota DPR karena seperti yang saya urai diatas, semua kebijakan tidak sedikit yang mengharuskan persetujuan DPR, jadi bukan tidak mungkin Pemerintahan dan DPR bekerja sama merampok uang negara, terlebih kalau suara DPR juga mayoritas pro Pemerintah.
.
Inti artikel ini adalah, mengingatkan kepada semua warga negara bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan untuk mantan Presiden sekalipun! Supaya Presiden yang sedang berkuasa bisa berhati-hati dan tidak korupsi, karena juga harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya. Semoga ada keberanian lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga lain untuk mengusut penyimpangan-penyimpangan era Pemerintah sebelumnya jika memang ada. Bersihkan Koruptor dari NKRI tanpa pandang bulu, buktikan bahwa semuanya sama dan setara didepan hukum. AYO TERUS SUARAKAN KEBENARAN DAN KEJUJURAN. (SPMC SW, 19 Juni 2015)
.
.
Sumber gambar: rencanatrading.com