"PEMERINTAH BARU BERANI DITATARAN MENGHIMBAU"

"PEMERINTAH BARU BERANI DITATARAN MENGHIMBAU"
.
Opini Sensi Hidup Bernegara(#2) #SPMC Suhindro Wibisono.
.
Ketika Presiden membuat pernyataan setelah demo 4 Nopemper 2016 "demo juga ditunggangi aktor politik", maka tokoh politik ada juga yang mengancam presiden bisa di-impeach! (dimakzulkan/dilengserkan). LEBAI, CAPER, atau BIAR TAMPAK HEBAT?
.
Ketika Presiden dalam pernyataan tentang hal yang sama (demo 4 Nopember 2016) juga menyatakan "boleh demo tapi jangan memaksakan kehendak dan jangan merusak", lalu saya lihat dan dengar video Habib yang mengartikan bahwa Presiden sudah salah karena dianggap menganggap Presiden telah menuduh para demonstran memaksakan kehendak dan akan membuat rusuh. Sama saja, apakah itu bukan LEBAI, CAPER, atau BIAR TAMPAK HEBAT?
.
Ketika ada rencana demo besar-besaran jilid III pada 2 Desember 2016, Pemerintah melalui Presiden, Pangab, Kapolri, Kapolda DKI, dan juga banyak tokoh agama diseluruh pelosok nusantara menghimbau agar tidak melakukan demo, "karena bukankah kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok sudah ditangani, disegerakan dan Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai keinginan pendemo? Menurut kacamata saya, itu adalah "himbauan" yang sangat memprihatinkan. Jadi apakah keadilan itu sejatinya tergantung dari tekanan massa?
.
Kacamata saya (semoga salah pakai kacamata), menangkap makna bahwa Ahok harus salah dan dipenjara, bahkan saat inipun juga sudah menghendaki Ahok ditahan, itulah tekanan yang dibuat dengan menggalang massa. Jadi buntutnya hanya jumlah massa saja, jumlah massa yang dianggap harus menyiratkan keadilan, lalu adakah nanti hakim yang berani independen? Hakim yang yakin se yakin-yakinnya menemukan kesalahan dalam mengadili Ahok, seperti keinginan jumlah massa yang dikerahkan?
.
Karena menurut saya, sekali lagi saya nyatakan disini, Ahok tidak ada menghina agama. Ahok memang menyebut ayat al-maida, dan itu sangat jelas bahwa Ahok mengkritik penggunaan ayat tersebut oleh banyak oknum untuk tidak memilih dirinya di Pilkada nanti. Jadi sebetulnya tinggal membuktikan saja, apakah sebenarnya ayat tersebut tidak pernah dipakai oleh oknum untuk tujuan penolakan Ahok (non muslim) jadi pemimpin pemerintahan? Semoga Tim pengacara Ahok dapat mengumpulkan bukti-bukti itu untuk menyanggah tuduhan, karena sepemahaman saya Ahok hanya mengkritik maraknya oknum pengguna sebelumnya, bukan mencemarkan agama.
.
Ketika Presiden banyak anjang sana ke markas ABRI juga BRIMOB, itu baik-baik saja, cuekin saja kalau ada politisi atau pengamat yang nyinyir menganggap presiden mengancam rakyatnya sendiri. Karena mereka LEBAI, CAPER, atau BIAR TAMPAK HEBAT? Tapi ketika Presiden juga jumpa dengan pemimpin-pemimpin partai, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai hal tersebut mengartikan (menjadikan) Presiden juga tidak akan berani menindak Ketua Partai yang salah bahkan tokoh-tokoh partai yang adalah anak buahnya ketua partai tersebut.
.
Memang tidak mudah jadi Presiden, pasti akan sangat sering dalam posisi dilematis. Kalau memang pemerintah belum berani menindak "ada tokoh partai yang menunggangi demo 4/11" karena takut dampak yang akan terjadi, kenapa tidak berani menindak mereka tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama yang sudah sangat jelas menyerukan penghasutan agar massanya cenderung makar terhadap pemerintahan yang sah? Sangat banyak beredar bukti video-video itu, dan organisasinya juga jelas, tapi kenapa tidak pernah dilakukan tindakan tegas? Apakah pemerintah takut? Ketika saya juga pernah melihat video pelarangan pengibaran bendera merah putih pada anak-anak sekolah, tak ada aparat yang berani memproses atau manangkap oknum tersebut. Sungguh aparat sepertinya takut menegakkan aturan, itu seperti menyimpan bara dalam sekam, maka ketika baranya semakin meluas lalu jika tertiup angin ribut, pastilah akan memakan korban lebih banyak.
.
Menurut kacamata saya, "preventif" itu adalah mencegah agar kerusakan tidak semakin banyak. Dalam hal menjaga ketentraman rakyat yang memang plural, preventif adalah berani menindak dengan tegas atas bukti-bukti yang ada, karena tanpa ditindak atas hasutan makar dan nuansa membenturkan massa dalam agamanya terhadap pemerintahan yang sah, itu bermakna pemerintah membiarkan api dalam sekam bertambah banyak. Tidak dilakukan tindakan apa-apa, artinya rakyat awam yang lebih mudah terprovokasi akan berpikir bahwa hal itu tidak ada yang salah, sementara video-video hasutan untuk makar dan melawan pemerintahan terus menyebar dan bukan tidak mungkin akan semakin banyak yang mengamininya. Bukankah kalau sampai tersulut dan meledak akan menimbulkan lebih banyak korban, dan kenyataannya semua adalah anak bangsa sendiri? Masih kurang jelaskan PREVENTIF yang saya maksudkan, preventif yang juga menumpas cikal bakal makar, menumpas tunas-tunas potensi memecah belah bangsa.
.
MENGHIMBAU agar demo tidak dilakukan apakah akan ada hasilnya? Saya kok yakin himbauan semacam itu tidak ada manfaatnya. Kalau dilain pihak pemerintah mengakui bahwa demo adalah juga hak yang sesuai UU, lalu kenapa harus menghimbau agar demo tidak perlu dilakukan? Apakah hal itu tidak terkesan pemerintah takut? Masih versi kacamata saya, harusnya demo yang berijin ya didiamkan saja, asal demo tersebut tidak melanggar aturan sesuai UU, kalau mereka ijin demo untuk sholat sepanjang jalan, ya dilihat saja sesuai UU atau tidak, kalau tidak sesuai ya jangan dikasih ijin atau jika masih tetap ngotot ya dibubarkan saja, atau siapa penanggung jawab demo (yang minta ijin) diberitahu dengan sangat jelas waktu meminta ijin, bila perlu diminta buat surat pernyataan diatas meterai, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau jumlah massanya yang demo sebanyak waktu 4/11, ya biarkan saja kalau mau sholat, kan sama saja, sama menutupnya jalanan bukan?
.
Intinya sebaiknya pemerintah berani tegas menindak hal-hal yang anarkis, karena hanya dengan ketegasan tanpa pandang bulu maka pemeritahan akan disegani. Tapi ketika waktu demo 4/11 yang juga ada penjarahan waktu malamnya, dan andai tidak terberitakan dengan jelas apa sanksinya, bukankah hal itu akan terulang lagi karena tidak adanya contoh ketegasan oleh pemerintah melalui aparat keamanannya? Sekali lagi, membiarkan nuansa makar itu artinya pemerintah juga merestui hal itu. MENGHIMBAU agar rakyat/tokoh/politisi untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dianggap buruk oleh pemerintah, itu TIDAK AKAN MENGHASILKAN APA-APA.
.
Himbauan untuk tidak buang sampah,
himbauan untuk tidak merokok,
himbauan untuk tidak mencopet,
himbauan untuk tidak maling,
himbauan untuk tidak nyopet,
himbauan untuk tidak korupsi,
himbauan untuk tidak memperkosa,
himbauan untuk tidak narkoba,
himbauan untuk tidak KKN, ...

Dan segala macam tetek-bengek lain soal himbauan, bisakah tunjukkan kesaya yang pernah berhasil? Percayalah, tanpa tindakan yang tegas, berani dan adil, "himbauan" itu adalah menggelikan. Jadi kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan Ahok itu sudah sangat betul, pegawai Pemda yang maling ya harus dipecat, yang tidak mau melayani rakyat ya harus digeser. Jadi ketika begitu banyak rakyat yang tidak setuju dengan Ahok, bukankah sebetulnya mereka itu yang ingin melanggengkan kebobrokan di negeri ini? Jadi masihkah Anda heran kenapa negara ini jadi selalu terbelakang? Salah satu hal terpenting adalah karena pemerintahnya tidak berani bertindak tegas, baru sampai tataran beraninya hanya menghimbau. Maaf atas kenyinyiran saya yang mengkhawatiran keadaan bangsa dan negara ini. (#SPMCSW, Minggu, 20 Nopember 2016)
.
.
Sumber gambar:
Merdeka .com