LAGI ... MIMPI NYATA KE-SURGA! (ternyata ke-surga-pun butuh BBM)

               (Image source: fadlybachtiar.blogspot.com)

Blogspot. Pernahkah Anda mimpi yang begitu nyata ke Surga? Apakah kalau saya memimpikan hal itu, pertanda saya akan segera kesana? Dan apakah sebab-sebab tersebut sehingga Surga itu sebetulnya hanya enak diwacanakan, tapi justru sangat dihindari untuk segera dituju? Dan apakah pemikiran semacam itu yang menyebabkan kita semua sebagai suatu Bangsa lebih terasa nikmat untuk tidak segera ke Surga sana? Mimpi saya ke Surga gemesnya justru terpicu oleh pernyataan …..

“Pengaturan distribusi BBM  adalah sementara sampai dengan akhir tahun karena setelah itu akan di berlakukan APBN baru, jadi tidak benar kalau Pemerintah menghentikan subsidi BBM, tapi mengendalikan supaya cukup sampai akhir tahun. Begitulah kurang lebih suara dari Pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Jero Wacik.”

Menilik kekurangan jatah subsidi BBM yang ternyata tidak cukup sampai akhir tahun, dan melihat kenyataan bertambahnya akumulasi penjualan kendaraan setiap tahunnya, terus ditambah kurs nilai rupiah yang tetap saja melemah, supaya mencukupi subsidi untuk tahun 2015 setidaknya dibutuhkan alokasi tambahan dana subsidi BBM paling kecil 20 persen dari anggaran subsidi BBM tahun 2014. Jadi kalau ternyata di APBN untuk subsidi BBM tidak bertambah untuk tahun 2015, bukankah itu penjerumusan untuk Pemerintahan yang akan datang?

Dana subsidi BBM tahun 2012 / 2013 / 2014 ada di kisaran Rp.200T per tahun, maka jika ditambah 20% menjadi Rp.240T, nilai yang fantastis untuk subsidi, dan itu diberikan setiap tahunnya. Setiap liter pembelian BBM bersubsidi di Negeri ini akan mendapat bantuan dari Pemerintah sebesar harga sesungguhnya dikurang harga jual di Indonesia, saat ini kurang lebihnya 12.000 - 5.500 = 6.500 untuk Solar, dan sekitar 11.500 - 6.500 = 5.000 untuk Premium, itu setiap liternya. Padahal pembeli BBM kebanyakan adalah pemilik kendaraan bermotor, dan pemilik kendaraan bermotor pastinya ya bukan orang yang teramat susah di Negeri ini. Dan itu kenyataan yang sudah sangat banyak dibicarakan orang. SUBSIDI TIDAK TEPAT SASARAN!

Lalu kenapa Pemerintah dari jaman dahulu sampai sekarang selalu mempertahankan kebijakan seperti itu? Apakah Pemerintah tidak paham? Mustahil karena semua orang sudah membicarakan. Bisa jadi BBM ini sangat menggiurkan banyak kepentingan didalamnya, konon mafia migas punya power yang sangat luar biasa. Jadi kalau gitu apakah Presiden-Presiden yang pernah berkuasa di Negeri ini tidak tahu kalau ada mafia migas? Atau takut? Jawabnya tentu akan beragam dan bisa jadi sangat sensi. Tapi jawaban paling moderat versi saya, karena memang memberantas mafia bukanlah perkara mudah, butuh kekuatan mental untuk tidak silau materi, jujur, berani dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Karena sebetulnya mafia migas ini jaringannya cukup panjang dan bisa jadi mungkin tidak saling terkait langsung. Seperti misalnya, dengan adanya disparitas harga maka memungkinkan terjadinya penyelundupan untuk dijual ke Luar Negeri, dan itu keuntungan yang sangat menggiurkan, bukan tidak mungkin melibatkan oknum penegak keadilan didalamnya. Karena biasanya penyelundup kelas kakap tidak akan gegabah berspekulasi buta kalau tidak mendapatkan kepastian akan aman, dan rasa aman itu bukankah biasanya akan melibatkan petugas?

Kebijakan penjualan BBM bersubsidi saat ini diatur ke jam-jam tertentu dan wilayah-wilayah tertentu, itulah kebijakan blunder yang menurut saya justru berdampak langsung ke semrawutnya roda perekonomian. Berapa rupiah selisih harga kalau kendaraan besar harus mengisi BBM yang rata-rata bisa sampai 100 liter setiap mengisi BBM? Juga para nelayan yang sekali melaut hampir satu minggu lamanya dan tentu saja juga membutuhkan BBM sekitar 100 liter. Jadi apakah mereka tidak akan tetap mencari harga yang lebih murah? Jadi sebetulnya justru akan lebih memboroskan karena harus kesana-kemari mencari BBM subsidi, lalu setelah mendapatkan BBM subsidi sekalipun, harga jasa maupun barang juga akan tetap dinaikkan karena mumpung ada alasannya. Dan perkiraan saya, kebijakan ini akan ber-imbas semrawutnya tatanan keadaan, demo pasti akan ada, lalu harga-harga barang dan jasa juga akan naik, padahal harga BBM belum benar-benar naik, dan kalau toh akan ber-ujung dinaikkan, maka harga-harga juga akan berlomba adu cepat untuk naik lagi, jadi kebimbangan mengambil keputusan justru merugikan rakyat banyak secara keseluruhan, dan hal itu sangat sering terjadi. MENJENGKELKAN!

Penjualan ke Pabrik-Pabrik pengguna BBM dalam skala besar yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi juga sangat rawan penyelewengan, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada oknum yang terlibat didalamnya. Masih banyak lagi kalau mau meneliti penyelewengan-penyelewengan akibat harga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, terlebih lagi kita semua merasakan bahwa hukum di Negeri ini “belum” bisa diimplementasikan dengan tegas dan adil sebagaimana mestinya.

Karena rakyat sudah menganggap subsidi BBM adalah kewajaran, bayangan bahwa kenaikan harga BBM akan menaikkan semua harga barang dan bahkan juga jasa, maka akan terjadi demo besar-besaran oleh rakyat kalau hal itu dilakukan. Walau kenyataannya demo itu kebanyakan hanya terjadi di Ibukota Propinsi dan sangat sedikit terjadi di Kota Kabupaten. Tapi itu semua bukan tidak mungkin membuat Pemerintah menjadi gamang, takut tidak populer dan bahkan takut pemerintahannya jatuh jika harus menaikkan harga BBM. Apalagi “penurunan” harga BBM juga pernah dijadikan tag line kampanye sebagai sesuatu yang heroik, yang tidak ada padanannya, padahal sebelumnya dinaikkan terlebih dahulu misal seratus lalu diturunkan dua puluh, dan itu di klaim sebagai pemerintahan yang hebat tiada tara karena pernah menurunkan harga BBM. Ayolah jangan gunakan cara-cara yang tidak berpihak kepada rakyat, apalagi meng-akali rakyat.

Padahal menurut pengamatan saya, pengamatan dari Sudut Pandang Mata Capung (SPMC) kalau pemerintah mau jujur dan berpihak kepada rakyat secara keseluruhan dengan adil tanpa unsur lain dalam pengambilan kebijakan, hasilnya akan sangat berbeda. Tidak perlu khawatir berlebihan, apalagi takut tidak populer, atau bahkan takut pemerintahannya jatuh. Yang ada justru kepemimpinannya akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah kepemimpinan Negeri ini.

Jika subsidi BBM 200T setiap tahun, maka jika harga BBM dijual sesuai harga yang semestinya tanpa subsidi, berarti Pemerintah tidak jadi menggunakan uang subsidi itu ditambah pemasukan hasil penjualan harga baru, maka Pemerintah ada dana extra sedikitnya 200T X 2 = 400 Triliun Rupiah.

Kalau dengan BPJS yang sekarang ini Pemerintah masih memungut iuran per-bulan untuk: Kelas 3: 25.500.- ; Kelas 2: 42.500.- ; Kelas 1: 59.500.- tapi asuransi itu mungkin tidak meng-cover semua masalah kesehatan pemegang kartu BPJS-nya, maka sudah semestinya Pemerintah meng-asuransikan SEMUA Warga Negara Indonesia untuk berobat di dalam Negeri secara gratis, dan meng-cover apapun masalah kesehatannya. Karena masif-nya peserta, saya perkirakan dana asuransinya cukup 200 ribu per tahun per-jiwa, kalau dikali 250 juta atau dalam waktu dekat menjadi 300 juta penduduk, itu berarti 300 juta X 200 ribu = Rp.60.000.000.000.000,- (60 Triliun) Saya sangat percaya kalau asuransi itu diupayakan sendiri oleh pemerintah secara profesional dan benar, membuat puskesmas setiap kelurahan dan RS standard setiap kecamatan, lalu RS yang lebih lengkap setiap kota Kabupaten, dan seterusnya. Bukankah itu merupakan proyek luar biasa yang akan banyak menyerap tenaga kerja? Kalau dilakukan serentak, rasanya dua tahun kedepan Indonesia akan jadi luar biasa.

Hak pensiun seharusnya dikasih per jiwa bukan per keluarga, selain memang tujuannya untuk individu, juga lebih mudah hitungan dan penanganannya. Semua rakyat punya hak pensiun setelah memasuki umur 60 tahun, peraturan pensiun bagi mantan pegawai negeri diubah, karena kalau dulunya yang mendapat pensiun hanya yang pernah bekerja maka harus diganti “semua warga negara” berhak mendapatkan uang pensiun asal sudah mencapai usia 60, jadi suami dapat uang pensiun, istri juga bisa dapat, tapi nilai nominal uang pensiunnya adalah 1 juta per-jiwa untuk semua WNI yang tinggal di NKRI. Itu sungguh luar biasa, Negara adil terhadap semua Warga Negaranya, bahkan secara otomatis akan sangat signifikan mengurangi gelandangan. Di artikel ini tentu saja hitungannya menjadi tidak mudah, karena kebutuhan uang pensiun harus digabung dengan anggaran uang pensiun yang sudah ada selama ini. Padahal pengelolaan dana pensiun juga masih jadi sorotan menuai banyak pertanyaan, dan di APBN-pun juga tidak terlalu jelas tersirat. Data kependudukan Negeri ini sangat penting dan vital, SELURUH penduduk Negeri harusnya punya Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Mendagri punya peranan sangat penting untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jangan lupa adanya batasan yang jelas untuk penerima uang pensiun, misalnya: WNI yang akan meminta uang pensiun harus yang tidak punya pekerjaan, dan tidak punya mobil, serta maksimal hanya memiliki rumah yang sedang ditinggali. Khusus untuk mantan penerima gaji dari Negara boleh menerima uang pensiun tanpa syarat. Syukur kalau yang sudah kaya tidak butuh uang pensiun lagi karena mungkin dipikir terlalu sedikit.

Mungkin akan dipertanyakan, kenapa para pensiunan hanya mendapat Rp. 1 juta, sementara yang tidak pernah bekerja atau yang bekerja bukan di Pemerintahan juga mendapat Rp.1 juta, nilainya kenapa sama, dimana keadilannya? Uang pensiun memang ditujukan untuk biaya hidup dan ucapan terimakasih, sedangkan sumber uang tersebut adalah dari pajak dan hasil alam Ibu Pertiwi, jadi memang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan rakyat adalah semua Warga Negara tanpa dilihat statusnya bukan? Bukankah yang pernah bekerja di Pemerintahan ataupun sebagai TNI, POLRI, Guru, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden dan lain-lain, ketika masih aktif sudah menerima gaji sesuai dengan jabatannya, pastinya juga sudah punya tabungan untuk hari tuanya bukan? Dan …..semua gaji yang diterima itu, bukankah diistilahkan dari uangnya rakyat? Jadi kalau para pensiunannya dapat uang pensiun, kenapa rakyatnya yang juga pernah menggaji tidak boleh mendapat uang pensiun? Boleh Anda rasa-rasakan lagi, dan Anda akan meresapi keadilan itu. Juga jangan lupa bahwa sangat banyak yang ingin jadi pegawai Pemerintah maupun jadi semua pegawai yang saya sebutkan diatas, jadi bukan karena rakyat yang lain tidak mau bekerja, hanya kebetulan kalian para pensiunan yang lebih beruntung. Sudah saatnya cara berpikir kita yang harus diubah, bahkan tidak harus meng-ekor negara maju, tapi tidak ada salahnya kalau bisa melewatinya.

Menurut data statistik, para manula WNI atau yang menginjak usia 60 tahun dan lebih, ada dikisaran jumlah 23 juta. Kita anggap sampai 10 juta yang memenuhi syarat ketat tersebut untuk punya hak meminta uang pensiun yang diberikan secara bulanan. Maka hitungan dana yang dibutuhkan adalah 1 juta X 10 juta X 12 bulan = Rp.120.000.000.000.000,- (Rp.120 T)

Pengangguran di Indonesia jumlahnya cukup banyak, sebagai gambaran dan untuk memudahkan perhitungan, maka saya bulatkan keatas jauh lebih banyak, juga siapa tahu selama ini sengaja disedikitkan untuk mengatrol wacana kesuksesan? Bolehlah dianggap 10juta jiwa, dan umur pengangguran adalah 20 s/d 59 tahun, maka kalau misalnya pengangguran ini diberi biaya hidup oleh negara Rp.100ribu per minggu, maka kalkulasinya untuk setahun adalah: 56 X 100.000 X 10.000.000 = Rp.56.000.000.000.000,- (Rp.56Triliun) kenapa hitungannya per-minggu, karena ini juga ada trik pembuktian bahwa pernerimanya memang benar nganggur, seperti misalnya, pengambilan jatahnya mungkin harus di Kantor Pos terdekat domisili atau bank terdekat domisili, dan waktunya adalah hari Senin s/d Rabu, lewat hari tersebut tidak bisa diambil alias hangus, dan tidak bisa diwakilkan, tentu saja ada catatan tertentu untuk mereka yang cacat sehingga memang bila perlu harus diantarkan oleh petugas yang dibentuk untuk itu. Maka dengan bisa datang tiap minggu pada jam kerja, besar kemungkinan penerimanya adalah benar penggangguran, dan siapa tahu rasa malu akan memicu gairah untuk mencari atau justru menciptakan lapangan kerja? Itupun dengan harapan para Pemulung sudah termasuk dalam hitungannya, hitungan untuk mendapat jatah maksud saya. Dan jangan lupa batasan kriteria lain untuk bisa mendapat uang mingguan ini, misalnya bukan sebagai siswa-i/mahasiswa-i yang sedang menuntut ilmu, juga para pengangguran yang boleh mendapat uang mingguan adalah mereka yang tidak punya kendaraan bermotor. Sepertinya itu sepele tapi sangat penting, maka dengan begitu batasan kepemilikan kendaraan bermotor juga sedikit bisa dikontrol, setidaknya tidak begitu mudah meminjamkan KTP ke orang lain untuk beli kendaraan bukan? Termasuk mengikis kasus Ignatius Ryan Tumiwa seorang genius yang mohon ke MK ingin bunuh diri karena ketakutan akan masa depannya, karena kebutuhan dasar hidup dijamin oleh Negara.

Kalau itu semua dapat terlaksana di Indonesia, banyak hal yang akan segera berubah, dan pembuat kebijakan, utamanya adalah Sang Presiden, akan dicatat sebagai Presiden terhebat di Dunia. Inilah dampak-dampak lain yang dapat saya imajinasikan:

Kenaikan harga pasti membuat goncangan perekonomian di Negeri ini, tapi percayalah itu tidak lama. Kalau Negeri ini dikelola dengan bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Contoh ringannya adalah, ketika saat ini harga BBM masih mendapat subsidi Pemerintah, harga mobil di negeri ini konon justru lebih mahal dari pada harga mobil di Luar Negeri, banyak juga harga makanan di restoran-restoran tertentu juga lebih mahal di sini dibanding harga di LN, dan masih banyak lagi yang lain kalau mau mencermati. Padahal perbandingan gaji pekerja di Dalam Negeri justru lebih murah bukan? Jadi tidak perlu dirisaukan, percayalah harga-harga akan mencari equilibrium-nya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan itu semua tidak lebih dari 3 bulan akan normal tidak berbekas. Tapi kesalahan terbesar adalah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan cara cicilan, seperti misalnya waktu itu Premium dari harga 4.500 menjadi 6.500, coba waktu itu langsung dinaikkan mengikuti harga pasar dan selanjutnya mengambang sesuai harga pasar yang tiap hari bisa naik maupun turun, pasti tidak akan ada kehebohan lagi, dan dianggap wajar. Dan yang terpenting ….jangan-jangan harga-harga barang dan jasa dipasar juga seperti harga-harga yang sekarang terjadi. Tapi kalau sekarang dinaikkan lagi, maka akan ada penyesuaian harga lagi ….. begitulah kalau serba setengah-setengah, ketakutan pada apapun tidak akan menyelesaikan masalah dengan benar, tapi justru menimbulkan banyak biaya atau kerugian yang justru tidak seharusnya, itu kata-kata bijak yang sudah cukup kuno, tapi tetap relevan bukan? Jadi peringatannya adalah, jangan naikkan harga BBM subsidi lagi dengan cara-cara yang sudah terbukti hanya menunda masalah, kalau mau naikkan ya hayo langsung lepas saja subsidinya, lalu jalankan rencana-rencana “gila” yang sudah saya urai diatas, dan saya sangat yakin akan keberhasilannya. Yang terpenting adalah kita butuh Pemimpin yang jujur dan berani, tapi perlu di-ingat bahwa Pemimpin itu bukan hanya Presiden bukan?

Percayakah Anda, bahwa rasa takut itu adalah penghambat segalanya. Maka ketika kita takut besok akan makan apa? Ketika kita takut kalau sakit bagaimana? Juga kalau anak kita sakit biayanya dari mana? Itulah “hantu” yang membuat kita tidak bisa merdeka, perasaan terkekang yang menghambat orang-orang yang seharusnya bisa berbuat/berkarya hebat jadi terhambat. Jadi kalau kebutuhan dasar itu “bisa” ditanggung oleh Negara, oleh Ibu Pertiwi, percayalah kita semua akan terkagum-kagum, dan untuk sejajar dengan Amerika tidak harus menunggu sudah merdeka ratusan tahun seperti yang sering di ucapkan para pengamat profesional itu.

Kita hanya butuh kejujuran dan ketegasan tanpa pandang bulu, karena itulah era-nya, era keterbukaan, era kesetaraan. Demokrasi adalah kesetaraan tanpa membedakan SARA, dan itu harus di laksanakan dengan tegas, setegas-tegasnya!

Anggaran Subsidi BBM: 200 Triliun
Jual BBM Non Subsidi : 200 Triliun +
                          —————————————-
Total Dana Extra:        400 Triliun + Dana untuk pensiun rutin di APBN (?)

PENGGUNAAN DANA EXTRA:
Asuransi Kesehatan: 60 Triliun
Pensiun Manula:     120 Triliun
Pengangguran:         56 Triliun
                         —————————
Total:               Rp.236 Triliun

Dengan uraian tersebut diatas, mana yang Anda harus pilih, subsidi BBM tetap di teruskan atau menjalankan program-program “gila” yang di-uraikan diatas? Dan sebagai ramalan kedepannya, jika memilih subsidi maka kemajuan Negara seperti yang sudah kita jalani selama ini, tapi dengan menghentikan subsidi maka Negara akan segera hebat, minimal sebanding dengan Negara-Negara hebat lainnya. (SPMC SW, Agustus 2014)

.
———————–
.
CATATAN:
Harga BBM harus sama untuk seluruh Indonesia, tak terkecuali di Papua, bukankah kita juga mengakui bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia Raya? Dan itu merupakan implementasi kesetaraan yang justru selama ini hanya diwacanakan.

Harga BBM tidak ada pengecualian, termasuk untuk angkutan umum. Lebih baik sedikit repot dengan menghitung ulang gaji buruh toh itu juga dilakukan setiap tahun ketika mereka demo menuntut kenaikan, dari pada terus terbelenggu dikubangan yang sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi, dan terbukti kita tetap di Neraka keprihatinan karena tidak berani bertekad melihat Surga yang tampak nyata. Ketika subsidi diberikan untuk angkutan umum atau nelayan misalnya, akan banyak yang beralih profesi menjadi penjual BBM dari pada harus susah payah mencari penumpang atau melaut. Karena dengan mendapat jaminan kesehatan, pensiun, saya yakin mereka yang bekerja sesuai profesinya akan bersemangat karena tidak ada rasa was-was lagi.

Bagaimana cara meminimalisir gejolak demo seandainya ingin menghilangkan subsidi BBM, baca artikel berikut:
.
MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
——————————–