“AHOK AJAIB“
===========
Tanggal Masehi : 29 Juni 1966, Rabu Budha
Tanggal Jawa : 10 Mulud 1898, Rebo Pahing
Tanggal Hijriah : 10 Rabiul Awal 1386
=================== ================== #SPMC ala Suhindro Wibisono
.
Mungkin sudah basi membicarakan Pilkada DKI 2017 yang menghasilkan
kekalahan pasangan petahana BADJA, padahal katanya kepuasan publik atas
petahana diatas 70 persen. Fenomena baru yang patut dipelajari, dan
menurut kacamata saya, Pilkada DKI sangat kental bernuansa SARA. Tapi
sangat menarik perhatian ketika blom lama ada tokoh justru menyatakan
jika ada yang menyatakan bahwa Pilkada DKI bernuansa SARA, itu adalah
orang “munafik”. Dan saya memilih untuk dikatakan manafik itu jika
pilihannya diminta untuk mengingkari kenyataan bahwa Pilkada DKI ada
muatan SARA. Sekali lagi menurut kacamata saya, Pilkada DKI “sangat
kental” bermuatan SARA.
.
Yang paling miris adalah kenyataan
bahwa Ahok justru juga harus dipenjara gara-gara pernyataannya di
kepulauan seribu pada 2016 yang lalu, pernyataan yang “MENCERITAKAN”
adanya oknum tokoh yang menyitir ayat Quran agar tidak memilih dirinya
sebagai Gubernur. Sungguh itu fenomena ajaib di negeri yang katanya
adalah negeri dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia.
“Menceritakan” suatu kejadian bisa berujung dipenjara, kalau yang
diceritakan tidak pernah ada kejadiannya, mungkin bisa dipahami bahwa
itu adalah fitnah, tapi menceritakan suatu kejadian yang bahkan sudah
menjadi rahasia umum, dan berujung dipenjara? Ruar biasa ajaibnya
menurut saya.
.
Jadi Ahok sudah kalah bahkan berujung dipenjara,
sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi dibalik peristiwa semua itu, menurut
kacamata saya, maaf kalau salah mengamati, Ahok bukan saja diserang
melalui SARA dalam Pilkada DKI, tapi juga tidak diperlakukan setara
didepan tatanan hukum negeri ini.
.
Hukum sudah dipelintir
sedemikian rupa agar Ahok bisa dipenjara, mulai dari pengingkaran
ketentuan bahwa Paslon peserta Pilkada seharusnya tidak boleh
diperkarakan sampai dengan Pilkada selesai dan itu dilanggar oleh aparat
penegak hukum walaupun menyatakan karena desakan massa, sampai dengan
percepatan proses hukumnya Ahok (saja) yang luar biasa ajaibnya.
Pertanyaan saya, kemana proses hukum Paslon lain yang bukankah
kenyataannya juga dilaporkan berperkara juga? Terlebih setelah Paslon
lain yang menang justru semakin tidak terdengar perkaranya, apakah hukum
tidak berlaku karena menyandang kemenangan itu, atau karena memang
hukum hanya mentargetkan Ahok dipenjara walau dengan kasus ajaibnya?
Semoga kasusnya Buni Yani juga bukan karena ogah-ogahan sehingga tampak
sangat lelet jika dibanding kasus Ahok. Semuanya begitu terasa berbeda
karena tidak adanya tekanan massa yang meminta, sungguh miris dan betapa
kemirisan itu sangat gamblang didepan mata.
.
Jadi kalau
sebelumnya ada heboh tudingan begitu gencar bahwa Ahok dibacking aparat
keamanan karena dianggap dekat dengan Kapolri juga bahkan dengan
Presiden, maka agar tampak dan juga membuktikan bahwa Ahok tidak
mendapat dukungan itu, semua aturan yang ada harus ditabrak dan
diobrak-abrik sedemikian rupakah? Jadi apakah sebetulnya Ahok
dikorbankan hanya agar citra kenetralan aparat penegak hukum dan
pemerintahan pada umumnya supaya tampak jelas? Atau yang terpenting agar
negara tentram dari protes massa yang digalang? Bukankah adagium
tentang hukum adalah “Tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh” ~
“Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang
tidak bersalah”, lha kok kenyataannya hukum justru takut dengan tuntutan
massa? Seandainya benar pengamatan saya itu, masihkan negara ini layak
menyandang negara berdasarkan hukum yang sebenar-benarnya? Kalau
pemerintah (aparat hukum) takut menegakkan aturan karena desakan massa,
bukankah itu artinya pemerintah (aparat hukum) tidak punya patokan mana
yang benar dan mana yang salah? Maaf kalau saya banyak membuat tanda
tanya yang ngawur, saya sungguh salah satu rakyat yang miris melihat
keadaan negeri ini pada dasa warsa terakhir.
.
Kebenaran
harusnya ditegakkan dengan tidak pandang bulu, tidak takut dengan
tekanan massa, apalagi juga sudah rahasia umum bahwa demo itu pada
umumnya ada penggerak koordinatornya dan berbayar. Bukankah sudah bukan
hal baru sampai ada julukan kampung demo karena warganya sering disewa
untuk melakukan demo? Jadi kalau anarkis ya digebuk saja, karena
sebetulnya menurut saya, pemerintah memang harus tegas dan berani, tapi
tetap menjaga keadilan. Karena demo bayaran tidak akan bisa dihilangkan
(lama saya pernah baca di Jerman sudah ada sejak luama bingit), saya
blom paham kalau ada UU-nya larangan koordinasi untuk demo, bayangan
saya tidak ada hal itu, karena justru demo menurut yang sering saya
dengar adalah hak setiap warga negara. Jadi kalau para penyandang dana
demo tidak tampak dipermukaan, menurut saya itu bukan karena takut
aparat keamanan, tapi takut diberitakan oleh para jurnalis, takut
imagenya jadi jelek dimata rakyat dalam pemberitaan, walau memang tidak
ada UU yang dilanggar. Jadi ya sebaiknya aparat penegak hukum berani
keras terhadap pendemo itu jika mereka sudah anarkis, pembiaran adalah
biang kerusuhan lebih besar. Aparat keamanan memang tugas utamanya
adalah sebagai wasit, dan wasit itu akan menjadi terhormat jika benar,
adil, tidak memihak dan disiplin (keras) menindak siapapun pemain
(rakyat) yang memang melanggar statuta negara yang telah ditetapkan.
.
Ahok mencabut haknya untuk naik banding dalam berperkara dan menerima
hukumannya. Secara kasat mata menurut sudut pandang saya, hal itu sangat
saya sayangkan, walau saya tahu sangat mungkin jika tetap naik banding
juga bisa diputus hukum lebih lama lagi, tapi juga bisa bebas, hukum di
negeri ini memang sudah bercampur dengan politik yang penuh intrik, juga
rasa SARA dan tekanan massa, itu menurut rasa saya yang juga mungkin
bisa salah. Tapi saya berpikir demi keadilan seharusnya (waktu itu) Ahok
tetap naik banding, bukan dengan alasan demi ketertiban maka harus
merelakan diri di penjara. Karena Ahok memang sedang berperkara,
ketertiban adalah urusan aparat keamanan. Bila perlu jika memang naik
bandingnya kalah, ya naik lagi sampai batas maksimal yang dibolehkan
oleh UU. Menurut rasa saya itu adalah hal yang terbaik agar preseden
peradilan karena tekanan massa tidak mempunyai legitimasi di negeri
ini. Sungguh kasus Ahok menurut kacamata saya sangat ceto welo-welo
bahwa Ahok dikorbankan demi ketertiban, yang artinya juga bisa bermakna
bahwa aparat keamanan kurang siap menghadapi massa (potensi kerusuhan)
yang bisa dikoordinir oleh siapapun penyandang dana terlebih ditunggangi
sentimen agama. Hal itu justru membahayakan negara dan preseden tidak
baik dimasa mendatang.
.
Sangat mungkin sudut pandang saya
salah, utamanya sudut pandang rohani dibalik perkara Ahok dan juga
batalnya Ahok untuk naik banding. Dan saya rela salah kalau memang itu
adalah yang terbaik bagi Ahok. Gusti mboten nate sare, karena
kenyataannya selalu ada yang terjaga dan tidak tertidur semua manusia
penghuni bumi ini bukan? Dan saya yakin Ahok adalah salah satu manusia
yang tidak biasa-biasa saja yang dimiliki negeri ini, sejarah akan
semakin membuktikan, semoga Tuhan memberi jalan kemudahan ......
.
Ada yang mengganjal di benak saya di balik kekalahan Paslon BADJA pada
Pilkada DKI yang baru berlalu itu, tapi sungguh susah mengutarakannya,
terlebih masalahnya ini bukan perkara eksakta atau matematika yang mana 4
x 4 = 16, tapi masalah dalam proses demokrasi dan kehidupan yang juga
sangat mungkin bahwa manusia akan berubah setiap waktu karena
terpengaruh oleh kejadian apapun yang dialaminya nanti.
.
Saya
menyayangkan “seandainya” kekalahan Paslon BADJA dalam Pilkada adalah
bukan hanya karena kentalnya SARA, tapi juga karena ulah penyelenggara
Pilkada. Dan saya tidak menuduh lho ya, sekali lagi saya hanya
menyayangkan seandainya itu yang terjadi. Penyelenggara yang saya maksud
adalah “rantai” dari proses kampanye sampai dengan penyelenggara DITIAP
TPS juga sampai finalnya.
.
Ingat kehendak rakyat adalah
kehendak Tuhan, itu katanya, tapi tentu saja bukan rakyat yang
dikondisikan bukan? Nah untuk merasakan bahwa Pilkada itu “kental” atau
banyak bernuansa curang atau tidak , menurut rasa saya juga bisa diamati
dari suara rakyat atau suara Tuhan itu tadi. Jika pada akhirnya banyak
rakyat tidak mengeluh dengan HASIL pilihannya tadi, maka artinya
kecurangan rantai penyelenggara adalah minimal, tapi jika rakyat lebih
banyak yang mengeluh, maknanya rantai penyelenggara Pilkada sudah kental
berbuat curang. Akankah mereka yang berbuat curang “merasa” berdosa
terhadap rakyat, Gusti mboten nate sare, hukum sebab akibat itu blom
pernah gagal, walau mungkin tidak langsung terjadi akibat dari sebabnya
..... Sengaja selalu saya imbuhkan kata kental, karena berdasar
pemberitaan-pemberitaan yang ada rasanya mustahil di negeri ini ada
Pilkada yang seratus persen tidak ada kecurangannya. Kecuali memang mau
menggunakan sarana elektronik yang serba otomatis dan langsung suara
pemilih terekam didata base pusat dan terakumulasi secara otomatis tanpa
campur tangan manusia agar tidak terjadi manipulasi. (ala USA misalnya)
.
Saya memilih siapa, Anda memilih siapa, dia memilih siapa, mereka
memilih siapa, akan tidak bisa dilacak lagi jika sudah diakumulasi dalam
kalkulasi, masalahnya bukan hanya soal bisa dibuktikan dengan kertas
asli hasil tusukan pemilunya, karena juga sangat mungkin adanya oknum
yang menukar hasil tusukan agar sesuai dengan yang diinginkan, atau
bahkan juga tidak mungkin diperiksa lagi semua hasil perhitungan dengan
kertas hasil tusukan kecuali dimasalahkan bukan? Maka rakyat seolah
pasrah karena memang merasa kalah dengan kenyataan hasil akhirnya, tapi
jika pada akhirnya hasilnya mengecewakan dan rakyat akhirnya banyak
bersuara merasa tidak memilih, itulah kenyataan bahwa Pilkada juga
terjadi kental kecurangan.
.
Semoga hal itu tidak terjadi,
semoga pemenangnya punya keberanian extra untuk menyejahterakan
rakyatnya (dapat hidayah dadadkan geto) dan korupsi juga minimalis demi
kebaikan ibu kota negara tercinta, semuanya sangat mungkin karena kita
berbicara tentang sifat manusia, bukan kalkulasi angka-angka belaka, dan
segala kemungkinan bisa memicu manusia untuk berbuat diluar kalkulasi
sebelumnya, seperti juga Ahok menurut saya sangat mungkin tidak
merencanakan dari semula kalau akan keluar dari Gerindra, juga tidak
menyangka saat ini ada didalam penjara. SELAMAT ULANG TAHUN Pak Ahok,
semoga banyak mendapat kebahagiaan dalam hidup ini. Kamis, 29 Juni 2017,
artikel ini ditulis sebelum tengah malam menjelang dan berakhir setelah
tiba dini hari, jadi saya unggah di facebook besok saja. (SW)
.
.
(Sumber gambar tertulis digambarnya.)
"APA KITA SEJATINYA BANGSA EGOIS & JAHAT?"
.
.
Opini Ulasan Berita ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Musim hujan kali ini memang anomali, semua kota atau wilayah di NKRI
rawan banjir. Dan paling sensi tentu saja kondisi DKI, karena DKI sedang
PILKADA.
.
PILKADA sungguh membuat kita melek, bahwa ternyata
banyak sekali orang jahat di negeri ini ..... oknum penjahat itu
sejatinya raja tega, karena sengaja mencelakai publik.
.
Waktoe
itoe, ketika Jakarta dilanda banjir, Gubernur DKI sempat kelabakan,
masalahnya laut tidak sedang pasang, kenapa air genangan begitu tinggi,
lalu Pak Ahok mempertanyakan kenapa pompa buangan tidak diaktifkan,
petugasnya menyatakan bahwa pompanyapun terendam air, dan Pak Ahok-pun
tercenung, agak memahami situasinya, tapi beruntung Pak Ahok tidak
percaya begitu saja yang akhirnya ditemukan bahwa itu adalah kesengajaan
agar kerja Gubernur terlihat tidak becus, karena memang pompanya tidak
sedang terendam. OKNUM RAJA TEGA yang mengorbankan publik demi jejaring
ambisi politik.
.
Ketika itu Istana juga kebanjiran, ternyata
ada gunungan kulit kabel di gorong-gorong, lalu heboh didalihkan adanya
pencurian kabel, semuanya tidak harus dirasionalkan, percayai saja
pemberitaan yang tersiar, padahal saya mikir, memang mengupas kabel
didalam gorong-gorong itu pekerjaan yang mudah? Dan saya kok lebih yakin
jauh lebih mudah memasukkan kulit kabel itu didalam gorong-gorongnya.
Karena pasti jauh lebih singkat waktunya. OKNUM RAJA TEGA yang
mengorbankan publik demi jejaring ambisi politik.
.
Pernah juga
ditemukan ban-ban digorong-gorong, bahkan juga ada kano, apakah itu
semua bukan kesengajaan? OKNUM RAJA TEGA yang mengorbankan publik demi
jejaring ambisi politik.
.
Yang paling gress, wilayah-wilayah
yang sudah pernah dinyatakan bebas banjir, ternyata belakangan ini
dilanda banjir, sungguh itu membuat Gubernur Ahok kelabakan, dan usut
punya usut, "salah satu" penyebab banjir ternyata ditemukan tumpukan
kulit kabel. Lagi dan lagi, mungkin juga akan dipercayai itu adalah
kerjaan oknum pencuri kabel, walau saya sekali lagi mbatin, kemungkinan
itu sebetulnya sangat kecil, kerja didalam gorong-gorong itu betapa
ribet, panas dan susah. Kalau ada kabel dicolong, kabel apa? Kabel
listrik kan artinya akan ada pemadaman lampu, kabel telepon? Kan artinya
juga akan ada telepon mati? Kabel tidak terpakai? Kan lebih mudah
ditarik semua dan di kupas ditempat terbuka toh? Mbok ya jangan
membodohi publik dengan hal-hal yang agak kurang rasional napa. OKNUM
RAJA TEGA yang mengorbankan publik demi jejaring ambisi politik.
.
Pilkada DKI memang sungguh sangat seksi, begitu banyak oknum yang ingin
merampok anggaran APBD DKI yang sangat gemuk, sehingga terkesan
menghalalkan segala cara dan upaya untuk menjegal petahana agar tidak
terpilih lagi. Semua jalur digunakan, termasuk jalur agama walau itu
terkesan membodohi ummat seagamanya, begitulah menurut kacamata rasa
saya, apakah menurut Anda bukan begitu kenyataannya? Masih menurut rasa
saya, kita sedang disuguhi cerita kisah nyata KEJUJURAN SEDANG
DIBINASAKAN DINEGERI INI, sayangnya mereka menunggangi agama untuk
membunuh kejujuran itu, sungguh sangat miris. OKNUM RAJA TEGA yang
mengorbankan publik demi jejaring ambisi politik.
.
ANDAI
petahana tidak terpilih lagi, sekali lagi Anda semua akan disuguhi
pameran riuh dan girangnya tokoh-tokoh yang akan bersuka sangat ria
seolah terbebas dari keterpaksaan puasa, catatlah mereka siapa saja,
ingat-ingatlah dalam benak, karena merekalah andil besar estafet
perjalanan dan tatanan Ibu Kota negara dikendalikan, semoga janji-janji
kampanyenya dapat dilaksanakan, karena saya juga blom nemu contoh
pelengseran pejabat karena tidak menepati janji kampanyenya. Itulah
makna nasib rakyat ada ditangan rakyat sendiri, dan memang itulah
"permainan" demokrasi, akan merasa dicelakai bagi yang kalah, jadi
jangan menyesali keadaan yang akan terjadi, terima saja dan nikmati buah
dari hasil sebagian yang lebih banyak dari sebagian yang lebih sedikit
karena terbukti kalah. (#SPMCSW, Minggu, 5 Maret 2017)
.
.
Sumber gambar:
Megapolitan - Kompas .com
"KAMU JUGA KAPIR KELEUS!"
.
.
Opini "Puisi Rumpi Kafir" ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Agamaku kepercayaanku
Agamamu kepercayaanmu
Ketika kamu sesumbar
Agamamu untuk semua orang
Mang ada agama bukan untuk semua?
Mbok ya'o cerdas dikit napa keleus ...
.
Kebenaran hakiki agama itu universal
Walau ada beda aturan tiap agama
Itu hanya untuk ummat agamanya
Bukan untuk ummat lain agama
Apalagi mengadili agama lain
Itu pasti dilakukan karena keblinger
.
Pean bilang ...
"Kapir Ahok tidak boleh jadi pemimpin"
Kapir itu ukurannya opo?
Pean bilang ...
"Kapir itu jika tidak percaya Tuhan Esa"
Yang bilang Tuhan ada banyak sopo?
.
Pean bilang "kapir adalah" ...
Jika tidak akui nabimu utusan Tuhan
Artinya semua nabi lain "kapir" toh?
Pean bingung lalu ngeles .....
"Semua nabi utusan Tuhan"
Jadi semua nabi sama derajat kan?
.
Lalu kalau orang lain ikuti "nabinya"
Napa pean bilang kapir?
Pean mentok sambil sebel bilang...
"Ahok kapir karena bukan muslim"
Semua nabi lain juga bukan muslim
"Kapir itu sebutan karena beda agama"
.
Pan semua nabi juga beda agama
"Pokoknya bukan muslim itu kapir titik"
Kalau gitu #SPMCSW ikuti dalilmu
Semua nabi lain kapir
Beda agama adalah kapir, dari sudutku
artinya "KAMU JUGA KAPIR KELEUS!"
.
Jadi bukankah kita sesama kapir?
Sesama kapir kok menuduh
Coba punya nalar dikit saja
Agar tidak dimanfaatkan penyesat
Agar pean terlihat moderat
Agar pean terlihat bermartabat
.
Semua agama sama benar
Jika punya kebenaran universal
Karena Tuhannya satu
Mencipta semua kehidupan
Kenyataan ada banyak agama
Jangan adili umat lain pakai agamamu
.
Pemilihan pemimpin pemerintahan
Napa pean bawa keurusan agama?
Lalu pean bilang...
"Agamaku emang urusi semuanya"
Tapi ini bukan pilih pemimpin agama
NKRI juga bukan negara agama
.
"Kita mayoritas tidak mau dipimpin minoritas"
Negara ini negara demokrasi
Punya aturan "kitab suci" sendiri
Bukan soal kamu MAU atau TIDAK MAU
Semua Warga Negara dilindungi UU
Punya hak dan kewajiban yang sama
.
(SW, Selasa Wage Gumbreg, 28 Februari 2017)
.
.
CATATAN:
Ini hanya PUISI, jadi ya jangan tambah emosi. (SW)
.
Sumber gambar:
F! Makeup
.
SURAT BLAK-BLAK’AN UNTUK:
PAK PRESIDEN ;
MENTRI AGAMA ;
Juga sekalian MUI
.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
Opini Dalam Surat Terbuka ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
.
Yth. Pak Presiden Jokowi ; Pak Menag. Lukman Hakim Saifuddin,
Saat ini Ahok diperkarakan dengan tuduhan “menista agama” sebab
utamanya adalah fatwa MUI, dan diawali oleh pernyataan Ahok sendiri yang
saya pahami adalah juga karena gonjang-ganjingnya kenyataan di negeri
ini tentang: “BOLEH ATAU TIDAKNYA UMMAT MUSLIM MEMILIH PEMIMPIN
PEMERINTAHAN DARI KALANGAN NON MUSLIM”
.
Kalau MUI sudah begitu
sigapnya membuat Fatwa untuk stempel Ahok sebagai menista agama Islam,
kenapa MUI tidak sekalian menelaah sebab musababnya? Bukankah sebab
musababnya itu sendiri adalah karena persoalan BOLEH atau TIDAK BOLEH
ummat Islam memilih pemimpin pemerintahan dari non muslim yang mereka
sering sebut “KAFIR” itu bukan? Apakah butuh kejeniusan untuk memahami
hal itu? Saya rasa tidak, itu adalah hal yang sederhana saja, sepertinya
lebih jenius yang memintakan fatwa kepada MUI (sejatinya entah ada atau
tidak yang minta fatwa? Maaf.) soal pernyataan Ahok sehingga memperoleh
predikat “menista” itu.
.
Yth. Pak Presiden Jokowi ; Pak Menag. Lukman Hakim Saifuddin,
Agar negeri ini tidak selalu gaduh, apalagi “seolah” biang gaduh itu
adalah soal “goreng-menggoreng” yang mencatut agama dalam hajatan setiap
Pemilu apapun itu di negeri ini (sekarang sedang menggoreng untuk
Pilkada DKI), apakah Bapak-Bapak berkenan memohonkan untuk saya (juga
mungkin “kami", jika seandainya ada yang se ide dengan surat saya ini)
rakyat negeri ini, agar MUI mengeluarkan FATWA tentang “BOLEH atau TIDAK
ummat muslim memilih pemimpin pemerintahan yang tidak seiman (non
muslim)”.
.
Saya bukan tidak memahami bahwa konstitusi negeri
ini kurang lebih menyatakan "Semua warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang sama", tapi bukankah mereka semua yang menggoreng dengan
bahan bakar agama juga seharusnya telah memahami? Dan kenyataannya juga
tetap menyulut rakyat lewat bahan bakar agama bukan? Jadi bukankah
permintaan Fatwa MUI itu sebetulnya juga dibutuhkan untuk "mungkin"
menguatkan syiar konstitusi negara? Siapa tahu hasil Fatwa MUI juga akan
mencerahkan rakyat yang begitu gampang dimanfaatkan oleh para oknum
yang berharap mengambil keuntungan dari terombang-ambingnya rakyat
kebanyakan itu.
.
Karena sepertinya sungguh miris kenyataan yang
ada, ketika belakangan topik yang menjadi viral di dumay tentang
spanduk yang berisi : “Masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung
dan pembela Penista Agama” , apakah menurut Bapak-Bapak hal itu tidak
kelewatan? Apakah mungkin spanduk itu dibuat jika tidak saat Pilkada DKI
seperti saat ini, dan kebetulan salah satu calon (Ahok) sedang
berperkara dengan tuduhan “Menista Agama”?
.
Jika persoalan
goreng-menggoreng dengan bahan bakar utama agama (Islam, maaf) itu tidak
segera dihentikan, bukankah akan selalu menghabiskan waktu, tenaga dan
juga biaya? (Kasus yang akan selalu berulang). Dan menurut “rasa” saya,
debat soal BOLEH atau TIDAK yang menyeret agama sebagai bahan bakarnya,
justru mencitrakan negatif tentang bahan bakarnya itu sendiri. Dan saya
juga paham tentang adanya pernyataan-pernyataan bahwa FATWA MUI itu
tidak mengikat, tapi bukankah kenyataannya Fatwa MUI itu yang saat ini
dipegang teguh oleh banyak kepentingan guna memperkarakan Ahok ke
pengadilan?
.
Yth. Pak Presiden Jokowi ; Pak Menag. Lukman Hakim Saifuddin,
Mungkin permintaan saya dalam surat ini sepertinya sangat sederhana
(HANYA MEMINTA FATWA MUI), tapi akan dapat menjadikan rujukan bagi
semuanya hasil dari FATWA MUI tersebut, dan perlu juga saya infokan
bahwa permintaan yang sederhana itu belum tentu tidak berefek prahara.
Walau memang ada pertaruhan untuk hal itu, memang itu semua tergantung
dari isi fatwa yang akan diberikan oleh MUI, tapi menurut saya itu perlu
untuk mengakhiri selamanya demi demokrasi dan ketentraman di negeri
tercinta ini. Dan saya yakin Bapak-Bapak akan berani mengambil resiko
itu, utamanya Pak Presiden Jokowi yang juga saya kagumi akan memberikan
restu ke Pak Menteri Agama yang memintakan Fatwa MUI-nya. Mohon maaf
jika surat terbuka ini kurang berkenan atau di tuding tidak sopan. Salam
Persatuan dalam Kebhinnekaan. (#SPMCSW, Sabtu, 25 Februri 2017)
.
.
Sumber gambar:
foto.okezone .com
(Dalam foto: Menteri Agama juga ikut mendampingi Pak Presiden)
"HAYO KITA TUNDUKKAN KESOMBONGAN FREEPORT !"
.
Opini Sensi Bela Negeri ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Saya bukan tidak percaya cerita sejarah tentang awal mula freeport,
mulai dari penemuan sampai ada yang mengaitkan tentang terbentuknya
perusahaan tersebut di Papua sampai ke masalah gosip PKI, serunya
seperti cerita petualangan indiana jones atau cerita agatha christie,
juga seperti cerita spionase ala flim barat, atau seperti cerita
mission-nya film 007, atau justru semuanya kalah seru karena freeport
gosipnya banyak tipu daya, sogok'an, trik juga intrik yang dibumbui
iming-iming kekuasaan dan entah apa lagi? Anggap saja cerita itu memang
ada dan pernah terjadi, tapi eranya bukankah sudah sangat jadul?
.
Jadi jangan terbelenggu sejarah, apalagi menakut-nakuti pengambil
kebijakan saat ini. Justru kini saatnya kita membuktikan diri mumpung
pemimpinnya terkenal bersih dan berani, kita sebagai rakyat bukankah
harusnya "MENDUKUNG PENUH" pemerintahan saat ini untuk berani tegas,
jangan hanya menjadi bagian yang hanya koar-koar mengkritik pemerintah
dengan tuduhan pro asing, giliran dibutuhkan kebulatan tekad untuk
memberi dukungan agar pemerintah berani bersikap tegas terhadap hegemoni
asing, malah pada belagak membisu seolah tidak paham masalah. Mana
mereka yang sok nasionalis dan garang mengkritik pemerintah atas nama
nasionalisme bangsa kok tidak segarang biasanya? Kalau dibilang tidak
paham apakah bukan menggelikan? Saya ada melihat pemimpin NU memberi
support dan menyatakan ada dibelakang kementrian ESDM, berharap semua
tokoh yang merasa punya masa atau punya pengagum juga memberi dukungan
pada pemerintah, termasuk semua ketua partai, semua ulama, semua habib,
semua pengamat, dan semua-muanya deh .....
.
Sebetulnya, inilah
kesempatan emas yang Tuhan sodorkan pada bangsa ini, jika kita dapat
bersatu untuk bersuara dan tidak menyalahkan apapun yang akan terjadi
atas kasus freeport ini, maka tak ada yang tidak dapat diselesaikan
dengan hasil manis.
.
Menurut duga saya, justru akan sangat
hebat jika semua karyawan freeport yang sudah dirumahkan maupun yang
rencana akan dirumahkan, menunjukkan rasa nasionalismenya terlebih
dahulu. Tentu saja saya berpikir merekalah yang harusnya bersatu dan
bersuara mendukung pemerintahan agar tidak surut langkah dalam
menegakkan peraturan (UU negara), "kalau itu bisa terjadi", saya sangat
yakin freeport langsung akan ciut nyalinya dan pasti itu adalah
penjungkir balik'an prediksi kalkulasi mereka. Lalu diikuti oleh
pemerintahan daerah setempat, utamanya digerakkan oleh rakyat Papua sana
untuk memberi dukungan kepada pemerintah pusat, bisa dibayangkan akan
terjadi revolusi yang sesungguhnya.
.
Inilah kesempatan emas
untuk mengambil alih gunung emas kita yang sudah dikuasai 50 tahun oleh
freeport, yang kita tidak pernah mendapat data real berapa keuntungan
yang sudah dikeruk oleh mereka? Sudah 50 tahun kita terasa sangat bodoh,
dan sebetulnya hal itu juga bisa terjadi karena ulah serakah
oknum-oknum tokoh kita sendiri yang telah mengkhianati bangsanya
sendiri.
.
Hayo semua rakyat, sudah saatnya kita tunjukkan pada
dunia, bahwa kita juga bisa bersatu padu untuk menunjukkan bahwa kita
tidak takut akan ancaman, dan negara ini juga tidak memperlakukan
semena-mena terhadap para investor bisnis dari manapun datangnya. Dan
ingat pemerintah sedang bermasalah dengan PT Freeport, bukan dengan
negara Amerika, jadi jangan terlalu lebai untuk menakut-nakuti seolah
kita akan berperang dengan Amerika.
.
Sungguh akan sangat
dramatis dan akan membelalakkan mata dunia jika perjuangan ini diawali
terlebih dahulu justru oleh semua karyawan freeport sendiri yang terkena
imbas dirumahkan, percayalah hal itu juga akan menarik simpati seluruh
rakyat negeri ini, sangat mungkin kalau diadakan buka rekening dompet #PeduliKorbanFreeport (#PKF)
untuk menanggulangi masa krisis akibat berperkara dengan freeport,
berjibun rakyat juga akan terpanggil dan memberikan donasi, hal itu juga
bisa dibuat membantu mereka semua yang terimbas karena kasus freeport
dan yang memang benar butuh bantuan, kalau benar terjadi harap dikelola
secara resmi dengan profesional dan transparan ya.
.
Dan yang
tidak kalah pentingnya adalah tugas dari kementerian komunikasi, agar
mengumpulkan pemilik atau pemimpin semua corong sumber pemberitaan, baik
itu tipi, radio, surat kabar, dan pewarta dumay lainnya, MENGHIMBAU
mereka agar membantu pemerintah dengan ikut bersatu padu dengan rakyat
untuk menyuarakan ketegasan. Maksud yang terutama adalah tidak
memberitakan apapun yang sifatnya melemahkan perjuangan ketegasan yang
dilakukan pemerintah, jadi jangan beri panggung kesempatan untuk para
tokoh yang berseberangan dengan kehendak rakyat, apalagi malah sengaja
mewawancarainya seperti biasa disetiap kasus di negeri ini, seolah
corong pewarta sengaja mengadu domba agar gegap gempita, pada case ini
kita memang harus berbeda, kita harus bersatu padu demi nusa dan bangsa
karena memang kita menghadapi kesewenang-wenangan asing yang mencoba
mendekte pemerintah yang artinya itu melecehkan kita semua sebagai
bangsa.
.
Percayalah kalau freeport tidak mengikuti peraturan
yang ada di negara ini, harus dibuat membayar lebih mahal lagi. Jangan
takut dia akan menjadi bangrut, bila perlu kita buat bangkrut atas
kesombongannya sendiri.
.
Tahukah Anda ketika pihak freeport
menyatakan sejak 1991 telah memberi pemasukan untuk NKRI dari segala hal
sehubungan aktifitas freeport di NKRI (termasuk deviden, yang padahal
NKRI hanya pegang saham kurang dari 10%) senilai US$16,5 miliar, artinya
2017 - 1991 = 26 tahun, jadi pertahunnya = 16,5M : 26 = ±US $ 635jt.
Sementara Freeport-McMoRan telah menerima US$10,8 miliar dalam bentuk
"DEVIDEN". Maaf saya tidak paham masalah ekonomi, juga tentang bursa
saham, dan lain-lain, tapi saya sepintas sering dengar bukankah biasanya
deviden itu dibagikan hanya sekian persennya (sedikit sekali) dari
keuntungan perusahaan?
.
Menurut rasa saya yang banyak tidak
paham apa-apa, pernyataan yang diutarakan oleh perwakilan freeport belum
lama ini di Jakarta, memang disengaja tidak jelas dan terkesan
menyamarkan wacana agar terlihat freeport tidak serakah, seolah menerima
lebih sedikit dengan menyamarkan dibalik kata "deviden"? Karenanya saya
mengira, keuntungan terbesar freeport itu diinvestasikan lagi sesuai
pernyataannya. (US $ 12M + 15M), padahal freeport adalah perusahaan yang
sudah menjual saham bukan?
.
Masih menurut pengertian saya yang
tidak paham apa-apa, ketika ada penggelontoran dana untuk memperbanyak
modal usaha pada perusahaan yang sudah go public, baik itu dari
keuntungan yang di investasikan, artinya secara catatan pembukuan aset
perusahaan akan menggelembung bukan? Lalu bagaimana dengan saham
freeport yang dimiliki NKRI yang kabarnya belum mencapai 10% sementara
menurut UU secara bertahap NKRI harusnya memiliki 51%? Kapan
terlaksananya? Kalau aset perusahaan digelembungkan terus sedemikian
rupa oleh freeport, sementara perusahaan itu sudah menjual saham,
bukankah juga sering kita dengar, perusahaan yang "go public" itu adalah
juga sarana perusahaan tersebut untuk menghimpun dana publik guna
membiayai usaha perusahaan? Dan hal itu rawan "digoreng" toh? Maksud
saya jika perusahaan itu misalnya jika dicatat total semua aset
sesungguhnya hanya 1 juta, maka kalau dinilai berdasarkan lembar saham
dan perlembarnya dianggap bernilai 1, bukan berarti perusahaan penerbit
saham hanya boleh menerbitkan 1juta lebar saham bukan? Sepengetahuan
saya perusahaan tidak hanya menghitung aset yang dimiliki, tapi juga
potensi keuntungan, hak kekayaan intelektual, manajemen, dan segala
macam tetek bengek lainnya, yang terutama pamer potensi keuntungan untuk
waktu yang akan datang. Jadi sangat mungkin perusahaan tersebut akan
mengeluarkan lembar saham sebanyak 5 juta lembar atau bahkan mungkin 10
juta lembar saham jika dianggap perumpamaan tersebut menganggap nilai
aset sesungguhnya sekalipun hanya 1 juta (bukankah begitu kenyataan
kenapa banyak perusahaan berlomba-lomba untuk bisa menerbitkan saham
alias go public?) Apalagi dalam hal kekayaan alam, yang tentu saja
sangat fluktutif perkiraan keuntungannya dengan modal biaya pengolahan
yang tetap rata-rata sama.
.
Yang ingin saya utarakan adalah,
ketika hal itu semua dilakukan freeport, dan semakin digelembungkannya
(kesengajaan) aset perusahaan! Bahkan bisa jadi cara penggelembungan
selain menanamkan keuntungan hasil usaha (mumpung sahamnya mayoritas
masih dimilikinya) juga sangat mungkin pakai skema kredit bank , dan
ngenesnya "mungkin" bisa saja pakai anggunan perusahaan freeport itu
sendiri, padahal bukankah perusahaan itu (freeport) sejatinya hanya
namanya saja, tapi lahan lokasi atau potensi kekayaan itu sejati-jatinya
adalah milik Bangsa Indonesia? Kalau itu terjadi, artinya aset lahan
yang masih milik bangsa ini juga dipinjam pakai untuk anggunan kredit
bukan? ENAK BENER.
.
Apakah bukan karena hal itu kenapa proses
divestasi kepemilikan saham untuk NKRI sengaja diperlambat? Karena pihak
freeport mau "berternak" uang dulu didalam perusahaannya, sehingga
ketika tiba waktu batas akhir NKRI harus membeli jatah saham agar
mencapai 51% sesuai yang dipersyaratkan ketentuan perjanjian, maka NKRI
akan semakin kelabakan untuk dapat membeli saham tersebut karena sudah
pasti harganya sudah selangit. Kalau pembelian saham itu tetap terjadi,
freeport tentu sudah mengeruk laba yang sangat luar biasa, itulah
bayangan saya untuk dapat mempertahanan kontrol manajemen oleh mereka
karena tetap menguasai saham mayoritasnya. (Usaha tipu daya agar tetap
mempertahankan sebagai pemegang saham mayoritas, atau kalau tidak bisa
maka akan mengeruk keuntungan sebanyak mungkin ketika sahamnya dibeli
oleh NKRI)
.
Karena kepemilikan saham 51% oleh NKRI, jelas
Indonesia berhak setidaknya mengetahui jeroannya freeport. Padahal
bukankah freeport sengaja tidak membangun smelter di Indonesia itu
dicurigai agar jeroan data kandungan sesungguhnya tidak dapat diketahui
oleh NKRI?
.
Maka saya curiga Tuhan memberi kesempatan untuk
Bangsa Indonesia, karena bukan tidak mungkin justru inilah saatnya NKRI
diberi kesempatan untuk membeli saham freeport dengan murah, caranya
menurut strategi tik-tak catur saya yang ngawur, pemerintah harus tetap
kekeh mempertahankan peraturan yang ada, tidak perlu takut ancaman
dibawa ke arbitrase internasional sepanjang kita yakin kita betul,
termasuk ya itu tadi, tidak perlu takut adanya pengangguran pada semua
karyawan freeport, justru negara harus memanfaatkan momentum itu agar
karyawan yang dirumahkan itu menjadi pahlawan bersama demi bangsanya,
agar mendukung pemerintah. Maka dengan tidak beroperasinya perusahaan
freeport itu, saham freeport akan terjun bebas, biarkan saja dahulu
sampai ada dititik paling nadir, lalu baru beli sahamnya, bila perlu
jauh lebih besar dari 51% sesuai ketentuan, yang lainnya bisa saja
BUMN-BUMN bidang pertambangan kita ikut membeli 5~10% sesuai
kemampuannya, yang penting negara harus menguasai mayoritas tunggal
terlebih dahulu (sedikitnya 51% sesuai ketentuan).
.
Lalu kalau
saham mayoritas sudah dikuasai negara, agar perusahaan dapat beroperasi
kembali, bukankah negara boleh saja meminta persetujuan DPR untuk
memberi kesempatan perpanjangan waktu ekspor lagi konsentratnya freeport
barang satu dua tahun sambil membuat smelter itu?
.
Dan saya
baca ulang artikel ini, panjangnya kok ngadubilahi, mana ceritanya
sangat mungkin ngawur dan tidak sesuai kaidah ekonomi, lha wong aku
memang cuman pengangguran iseng doang yang sangat minim makan
pendidikan sekolahan, boro-boro paham ekonomi, modalnya hanya logika
nekat wkwkwkwkwk ..... Artikel ini memang artikel berbumbu aroma
kegeraman dalam masakan rasa kebangsaan, MAAF ..... (#SPMCSW, Kamis, 23 Februari 2017)
.
PS.
Jika ternyata artikel ini sangat ngawur dan sangat melenceng dari kaidah-kaidah rasional ekonomi, MAKA AKAN SAYA HAPUS.
.
Lalu dari mana saya tau itu melencemg dan nguwawur pol, tentu saja dari
tanggapan-tanggapan para pembacanya bukan? Maka saya nantikan
pencerahannya. Suwun (SW)
.
.
CATATAN:
(Pernyataan President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, "copas dikit" dari detikFinance, Senin 20 Feb 2017)
.
Berdasarkan Kontrak Karya, Freeport telah melakukan investasi US$12
miliar dan sedang melakukan investasi sebesar $15 miliar guna
mengembangkan cadangan bawah tanah kami.
.
Berdasarkan Kontrak
Karya, pemerintah telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari
operasi kami. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen yang
dibayarkan kepada Pemerintah sejak 1991 telah melebihi US$16,5 miliar
sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima US$10,8 miliar dalam bentuk
dividen.
.
.
Sumber gambar:
SI MOMOT
**********
"KARTU MATI USAI ELIMINASI PILKADA DKI"
.
. Opini Nekat ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Walau blom resmi diumumkan, besar kemungkinan terjadi babak eliminasi
untuk Pilkada DKI, melihat kenyataan semua survei hampir serupa
hasilnya, maka Paslon No. 1 mengibarkan bendera putih tanda menyerah
kalah, syiar legowo menerima kekalahannya sambil mengucapkan terimakasih
dan meminta maaf kepada tim sukses dan para pendukung yang sudah
memilihnya. Lalu seperti keajaiban di negeri ini, hal semacam itu banyak
dimaknai sesuatu yang "ruar biasa", sifat ksatria, patriot, pejuang
sejati, dan entah sebutan heroik apa lagi dilabelkan utamanya oleh
banyak tokoh petinggi pertai pengusung utama? Lalu saya jadi tanya dalam
benak: "MEMANGNYA ADA JALAN LAIN LEBIH ELEGAN SELAIN PERNYATAAN ITU?"
Lebai, dan sama lebainya ketika begitu bungah dan berbunga-bunga sampai
menjadi headline berita disemua pemberitaan waktu Obama datang dan hanya
mengucapkan "Pulang kampung nih, mudik ; Baso... Sate ... Enak..."
Itulah rasa haus pujian, "mungkin" secara tidak sadar banyak yang merasa
betapa hausnya kita semua diberi pernyataan-pernyataan sentimentil
semacam itu.
.
Pertarungan Pilkada DKI memang serasa Pilpres,
semua partai sengit bertarung mempertaruhkan kredibilitasnya
masing-masing, ibarat main poker (maaf, piye cara mainnya? hhhhh ...)
maka usai eliminasi menghasilkan "kartu mati" (KM) di wilayah DKI atas
partai DEMOKRAT - PAN - PKB - PPP. Jadi kartu mereka sudah mati lho ya,
ya jangan diminta untuk diangkat dan dihidupkan lagi.
.
Seandainya saya boleh menjadi "pembisik" tim sukses Paslon No. 2 (BADJA)
maupun pembisik tim sukses Paslon No. 3 (Anies - Sandi), atau
seandainya juga boleh menjadi "pembisik" ketua partai tim pendukung
Paslon BADJA saja, apalagi boleh akting sejenak memerankan Ahok dalam
bersuara untuk menanggapi maraknya status hoax di dumay seolah AHY
menyerukan agar pendukungnya memberikan suaranya untuk Paslon BADJA,
saya tentu akan bersuara agar "menolak" wacana penggiringan untuk
mengikuti selera gosip hoax tersebut. Tidak perlu meminta apalagi
merengek ke partai-partai pendukung Paslon No. 1 yang sudah mati
kartunya. Tidak perlu mendekati mereka, karena itu ibarat mengangkat KM
mereka yang sudah di tengkurepkan dimeja permainan poker untuk
dihidupkan kembali. UNTUK APA?
.
Bukankah Pilkada itu
dilakukan secara langsung dan hitungan suaranya tergantung pilihan
rakyat? Memangnya AHY pasti bisa mengalihkan suara dukungan untuknya dan
dipindahkan sesukanya? Jangankan AHY, seluruh ketua partai sekalipun
juga tidak akan mampu mengalihkan dukungan rakyat untuk memindahkan
kelain Paslon bukan? Memangnya perolehan suara itu seperti nominal
rekening tabungan yang bisa ditransfer begitu saja? Engga toh? Jadi
lupakan saja, karena menghidupkan KM mereka itu justru masuk jebakan
batman. Lebih baik langsung kampanye untuk merebut hati rakyat pemilih,
karena memang rakyatlah yang punya suara, bukan ketua partai atau Paslon
No. 1 (AHY - Silvy) yang kartunya sudah mati (KM) kalau diibaratkan
permainan poker tadi.
.
Sama seperti saya, dan mungkin juga
banyak yang lain, saya memilih Paslon itu bukan karena partai atau
agamanya, tapi karena individu Paslon tersebut. Jadi sekali lagi semoga
Paslon BADJA dan tim pendukungnya tidak sampai masuk jebakan batman
meminta dukungan partai yang sudah KM karena eliminasi. Itu akan blunder
yang bukan tidak mungkin akan membuat kabur para pendukung sebelumnya
karena gregetan. Tahukah Anda, menurut duga saya, membludaknya para
pemilih yang tersiarkan lewat banyak video amatiran di dumay yang
terkesan Paslon BADJA dicurangi secara sistemik itu, selain memang kuat
menyiratkan adanya kecurangan, banyak juga yang terpanggil ikut
pemungutan suara karena tokoh individu yang saya duga adalah Cagub Ahok.
Sebelum ada tokoh Pak Jokowi dan Pak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
diblantika perpolitikan negeri ini (utamanya di DKI), saya tidak terlalu
peduli dengan Pemilu apapun itu, karena sudah bisa ditebak hasilnya,
tidak akan mengubah apapun untuk rakyat kebanyakan siapapun pemenangnya.
Mereka berdualah (Jokowi-Ahok) yang sejatinya mengubah Indonesia secara
dramatis, dan itu semua padahal kuncinya sangat sederhana, TIDAK
KORUPSI dan BERANI MENGHENTIKAN KUCURAN KRAN UANG RAKYAT YANG DIKORUPSI.
.
Kenyataan yang kita saksikan saat ini, ketika begitu banyak beredar
video-video amatir tentang carut-marutnya pelaksanaan pemungutan suara,
kenapa selain Paslon No. 2 tidak terkesan ada yang mengeluh? Atau
setelah baca artikel ini akan membuat keluhan agar terkesan juga menjadi
korban agar tidak tersudutkan sebagai biang keladi? Sangat ngenes
setelah ditelisik seolah kesalahan ada pada calon pemilih dan petugas
TPS yang salah tafsir. Tapi kenapa tidak ada yang diberi sanksi? Kalau
TPS dinyatakan selesai pkl. 13:00, kenapa yang mulainya siang tidak
apa-apa? Dan kenapa semua masalah di TPS-TPS apapun penyebabnya itu,
sangat jelas tergambar dan mudah diduga adalah kantong suara yang besar
kemungkinan calon pemilih Paslon BADJA? Yakin tidak ada kecurangan
sistemik?
.
Dengan kenyataan tersebut, semoga Paslon BADJA dan
tim pemenangannya menyadari dan sesadar-sadarnya, bahwa sesuatu kalau
sudah terlanjur terjadi akan susah diperbaiki. Sama seperti kejadian
apapun didunia, utamanya di negeri ini, paling mentok mereka semua akan
membuat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah (semoga) : menjadi
pembelajaran ; yang terakhir terjadi ; tidak terulang lagi ; salah paham
; dll. Bukankah maksimal hanya begitu? Kalau hanya resiko maksimal
dipecat sebagai petugas TPS, yakin tidak akan terulang lagi? Harusnya
penanggung jawab utama (pucuk pimpinan) harus juga mendapat sanksi.
.
Ingat saya beberapa waktu setelah deklarasi pengumuman Paslon, partai
pendukung akan mengerahkan anggotanya untuk mengawasi TPS-TPS yang ada
di DKI, ingat saya hal itu dinyatakan oleh NASDEM, GOLKAR, PDIP, HANURA.
Lalu pada kejadian aroma kecurangan waktu coblosan Rabu, 15 Februari
2017 kemaren itu, mana suara mereka yang ditugaskan? Kenapa yang
terdengar nyaring di dumay hanya suara rakyat pemilih? Terus saksi resmi
dari partai itu tugasnya apa? Kalau partainya terkesan dicurangi kenapa
bukan yang bersangkutan yang membela dan tereak lebih kencang? Ada apa
ini? Apakah saksinya juga masuk angin semua? Kemana "TEMAN AHOK" yang
begitu populer waktu itu?
.
MENYIKAPI pemberitaan adanya TPS
yang 100 persen dimenangkan Paslon BADJA, lalu dihembuskan nuansa
terjadi rekayasa karena alibi "kemana suara saksi dari Paslon
kompetitor?" Hal semacam itu sudah pernah saya kupas "kemungkinan
terjadinya" diartikel ketika terjadi pada Pilpres dulu. Hal 100% itu
bisa terjadi karena menyadari bahwa TPS tersebut rakyatnya tidak akan
memilih untuk Paslon selain BADJA, sangat mungkin para saksi yang juga
mencoblos di TPS itu sengaja ikutan coblos Paslon BADJA atau sengaja
coblos kartu suara agar tidak sah, dengan kalkulasi hilang satu dua
suara tapi bisa memberi citra Paslon BADJA dicurigai merekayasa
(curang), jadi ya cuekin saja, politik memang banyak triknya untuk
saling mengakali, jadi yang terpenting tetaplah berlaku jujur, walau
lambat pada akhirnya kejujuran itu juga akan sampai kemasyarakat. Itulah
alasan penting kenapa Paslon BADJA harus mengirim "tim" pemantau yang
lebih kredibel di TPS yang justru merupakan lumbung suara untuk Paslon
BADJA.
.
Pada putaran berikutnya yang dijadwalkan 19 April 2017,
semoga Paslon BADJA benar-benar memperhatikan saksi-saksi yang dikirim
kesetiap TPS yang ada, jangan hanya satu orang bos, sedikitnya tiga
orang gitu lho, bukankah saksi tidak harus resmi yang duduk sebagai
bagian tim petugas TPS yang ternyata "mandul" dan tidak membela
kepentingan Paslon-nya? Untuk TPS-TPS yang diprediksi kantong-kantong
tambun suara BADJA, menurut saya setidaknya mengirim saksi "sedikitnya" 5
orang per TPS-nya, dan dipilih yang tangguh dan berani bersuara, tapi
juga memahami tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Dari sedikitnya 5
orang saksi tersebut, sebaiknya jangan lupa ada yang bagian dokumentasi
dengan perlengkapan video recorder untuk penguat kesaksian kejadian jika
diperlukan. Lalu semua saksi itu sebaiknya juga membentuk kelompok
rayon sesuai wilayah, sehingga kalau terjadi sesuatu yang kelihatannya
akan menjadi blunder dan runyam, bisa menghubungi ketua tim rayon yang
sudah menyiapkan bala bantuan (stand by) di markasnya.
.
Hayo
serius untuk menangkal kejadian yang tidak diinginkan. Dan yang tidak
kalah pentingnya adalah gerilya mendatangi rumah warga sekitar TPS yang
kemaren ini terjadi banyak masalah, tanyakan ke warga apakah persiapan
untuk mencoblos pada 19 April sudah benar atau memenuhi syarat? Lalu
berikan kartu nama tim pembantu untuk advokasi kemana harus menghubungi
jika terjadi ada kendala beberapa hari sebelum hari H itu tiba. Sungguh
itu membutuhkan kerja tim yang sepertinya simpel tapi penuh tantangan
dan harus terkendali dengan baik dan benar, tapi harus ramah terhadap
warga calon pemberi suara, jangan sampai waktu mendatangi rumah warga
justru dituding mau nyogok atau membeli suara rakyat calon pemilih. Maka
sekali lagi saya ingin bilang, akan banyak tantangan!
.
Menurut
rasa saya, pemilih Paslon BADJA adalah mereka yang mandiri atau yang
telah diuntungkan oleh kebijakan Gubernur DKI selama hampir 5 tahun
terakhir ini. Jadi seandainya BADJA kalah, percayalah mayoritas para
pemilih tidak akan terkena dampaknya langsung, karena jika
kebijakan-kebijakan "Gubernur baru" tidak pro rakyat, sebagian besar
mereka para pemilih Paslon BADJA tidak akan merasakan apa-apa. Dalam
kata lain, secara individu saya ya tidak mendapat keuntungan secara
personal siapapun Gubernurnya, tapi saya ikut kebagian merasakan ketika
DKI menjadi lebih baik, entah itu karena tidak banjir, tertata lebih
rapi, pelayanan umum tidak ada pungli, angkutan masal lebih murah dan
lebih baik, dll. JADI JANGAN RISAU KALAU PASLON BADJA KALAH,
hitung-hitung kita bisa manyaksikan dan ikut melihat pembuktiannya
apakah benar kredit rumah tanpa DP dan tanpa bunga itu benar bisa
terlaksana di DKI? Walau kalkulasinya memang "tidak mungkin", lalu kita
juga bisa menyaksikan, kalau tidak terbukti memangnya rakyat bisa apa?
Bukankah sangat mudah membuat pernyataan bahwa hal itu tidak disetujui
oleh DPRD-nya (karena memang tidak bisa disetujui), kita cukup jadi
penonton saja apakah rakyat bisa melengserkan Gubernur yang tidak
menepati janji kampanyenya? Bukankah itu sesuatu yang menarik? (#SPMCSW, Sabtu, 17 Februari 2017)
.
.
Sumber gambar:
Kumparan
.
. CATATAN:
Pembuat artikel sedang tidak bisa masuk facebook sehubungan jaringan
internetnya bermasalah, ybs meminta saya untuk bantu mempostingnya. Dan
kebetulan saya baca artikelnya, ternyata memang isinya sepemikiran
dengan saya. (Elen Soegi)
"MIRISNYA EGOIS"
.
.
Opini Sensi ala #SPMC Suhindro Wibisono
.
Seandainya kita ikuti alibi mereka, suara banyak tokoh yang manampik
kecurigaan politisasi, bahwa gelar demo berseri utamanya di DKI pada
beberapa bulan terakhir ini adalah "murni" bela agama, menuntut Ahok
dipenjara, bahkan ada yang bersuara untuk membunuhnya, hayo kita
diskusikan dengan kepala dingin, tapi rasional waras, dan tidak
mengedepankan egois abis !
.
~~~
.
Berikut pernyataan Ahok yang dianggap menghebohkan itu:
“Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak
ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51
macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa). Itu hak bapak ibu, ya.”
.
Lalu ini menurut saksi yang anggap Ahok menista:
Frase 'dibohongi pakai Surat Al-Maidah', itu memiliki nilai yang merendahkan isi Alquran.
.
"Apalagi dalam konteks umat Islam, Alquran itu memiliki nilai mutlak kebenarannya" kata Muadz.
.
~~~
.
Menurut rasa saya:
Jika kita anggap "Surat Al-Maidah" adalah sesuatu yang pasif, kita
asumsikan yang harus kita hormati, kita hargai karena itu adalah ayat
Tuhan, lalu salahnya pernyataan Ahok dimana ketika andai saya jabarkan
pernyataannya adalah sbb:
(Versi saya dalam kupasan) Ahok
bermaksud menceritakan ADA OKNUM YANG MENGGUNAKAN (PAKAI) "Surat
Al-Maidah" UNTUK MEMBOHONGI UMMAT AGAR TIDAK MEMILIHNYA. Dan saya dapat
merasakan jika dianggap bahwa para ulama yang menggunakan ayat tersebut
untuk menyatakan jangan memilih "kafir" Ahok, TIDAK MAU DIANGGAP
MEMBOHONGI, bukankah begitu maksudnya?
.
Kalau memang begitu,
bukankah pengalaman Ahok tidak menyiratkan hal itu sehingga Ahok
menganggap "dibohongi" dan para tokoh itu marah karena dituduh
membohongi ummatnya dengan menggunakan ayat tersebut? Jadi itu merupakan
identik debat kusir ketika ada yang menyatakan BOLEH vs TIDAK "kafir"
Ahok untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Padahal pelabelan "KAFIR"
untuk semua ummat yang non muslim saja juga tidak pernah tuntas DEBAT
KUSIR-nya, dan itu berdasar pencermatan saya atas debat mereka sesama
muslim sendiri.
.
Jadi saya ulang lagi, BOLEH atau TIDAK "kafir"
menjadi pemimpin pemerintahan MASIH kontroversial sesama muslim
sendiri, bahkan pelabelan KAFIR itupun juga masih kontroversial menurut
sesama muslim sendiri. Dan Ahok kenapa seolah menganggap ayat tersebut
dipakai untuk membohongi, karena memang Ahok punya pengalaman empiris
ketika Gus Dur memberi "sponsor" dirinya untuk maju sebagai Cagub
beberapa tahun yang lalu. Bukankah kenyataan bahwa Gus Dur adalah juga
ulama di negeri ini?
.
Maka ketika dinyatakan: "Apalagi dalam
konteks umat Islam, Alquran itu memiliki nilai mutlak kebenarannya". Apa
yang dimaksud mutlak itu? Mutlak kebenaran yang bagaimana maksudnya?
Bukankah kenyataan bahwa menurut Gus Dur boleh tapi menurut Habib tidak
boleh, jadi mutlak seperti apa yang dimaksud?
.
JADI SALAHNYA
AHOK DIMANA? Kok begitu masifnya tokoh dan ummat muslim menganggap Ahok
menghina agamanya, menghina kitab sucinya? Dan begitu yakinnya bahwa
masalah ini murni menganggap Ahok menista dan tidak ada kaitannya dengan
politik. Kalau berani jujur berpendapat, ketika melihat video habib
orasi atau tausiah itu namanya, ketika dengan nada tanya dan nuansa
melecehkan mempertanyakan siapa bidan yang menolong kelahiran Yesus.
Apakah itu bukan lebih menghina? Lalu kemana menguapnya kasus tersebut?
Apakah itu bukan kesewenang-wenangan yang menyenangkan? APA JADINYA JIKA
"SEANDAINYA" AHOK YANG MENYATAKAN PERNYATAAN SEPERTI YANG DINYATAKAN
HABIB TAPI MEMBICARAKAN INDIVIDU MUHAMMAD? Apa tidak langsung perang
saudara yang terjadi di negeri ini? APAKAH ITU SEMUA BUKAN KARENA EGOIS?
Lalu tereak-tereak menyatakan hukum tidak adil, Ahok dilindungi (saya
merasa seolah samar mengarah menunjuk Presiden), Ahok kebal hukum, dan
hal-hal sejenisnya. Dan maaf saya juga melihat ada rasa gamang aparat
keamanan untuk mengusut semua hal jika itu menyangkut tokoh yang
utamanya berkaitan dengan mayoritas banyaknya massa, sekali lagi maaf,
mungkin saya salah rasa. (#SMPCSW, Senin, 13 Februari 2017)
.
.
Sumber gambar:
Berita Teratas
