.
PELAT GANJIL GENAP,
GARANSI GAGAL TOTAL!!
===================
.
(Pak Ahok, jangan ambil kebijakan itu)
.
Opini #SPMC : Suhindro Wibisono
.
"Jika" Pemprov DKI benar ambil kebijakan kendaraan yang boleh jalan
sesuai hari apa untuk nomor polisi kendaraan genap atau nomor ganjil,
saya garansi kebijakan itu akan gagal total.
.
Pak Ahok, jangan
lupa belajar kegagalan negara lain yang pernah coba melakukan hal itu,
seingat saya Filiphina pernah gagal total. Dan kegagalannya "mungkin"
begini:
.
1. Yang kaya akan beli mobil baru lagi.
2. Yang setengah kaya (menengah) akan beli mobil bekas.
3. Lalu oknum Polisi (atau yang mengeluarkan/memberi nomor kendaraan)
akan memperdagangkan nomor-nomor itu agar sesuai ganjil-genap-nya dengan
yang diinginkan oleh pemilik mobil.
.
Dan kalau di berlakukan
di DKI Jakarta, sangat mungkin hampir separonya akan pakai nomor palsu,
resikonya kecil, probabilita adanya operasi pemeriksaan nomor kendaraan
sangat jarang. Bagaimana mau diadakan operasi, akan seperti apa macetnya
menghentikan banyak kendaraan di jalanan DKI? Kalau terjadi kecelakaan
ternyata nomornya tidak sesuai, memang apa hukum terberatnya yang pernah
terjadi? Ini negeri "gila" bung, mereka anggap "apes" saja kalau itu
semua terjadi. Itulah sebab saya garansi kebijakan itu akan GAGAL
TOTAL!!
.
Kebijakan "Ganjil-Genap" adalah kebijakan yang akan
sangat disenangi oleh produsen mobil dan "oknum" Polisi nakal. Coba
bayangkan kalau ada satu atau beberapa mobil yang nomornya genap pada
hari jadwalnya nomor ganjil, sementara kendaraan itu ada di
tengah-tengah kemacetan yang luar biasa? Mau di stop justru malah bikin
macet toh? Sudah dibayangkan belum, andai menerima surat keluhan warga
gara-gara ada keluarganya warga yang meninggal karena mau antar kerumah
sakit tidak bisa jalan karena plat nomornya tidak sesuai? Lalu mobil
dari luar kota bagaimana, apakah juga tidak boleh lewat karena nomornya
tidak sesuai hari ganjil genapnya? Masih akan sangat banyak lagi
kemungkinan-kemungkinan lain Pak Ahok, mohon jangan diberlakukan
kebijakan ganjil-genap tersebut, karena kebijakan tersebut justru akan
menambah jumlah kendaraan di DKI Jakarta, bukan menguranginya. Belum
kalau nanti ada fitnah bahwa kebijakan itu "dibisikin" oleh juragan
produsen mobil.
.
Kalau mau serius mengurangi jumlah kendaraan
agar jalanan tidak terlalu padat dan macet, caranya adalah mengumumkan
dari sekarang, bahwa pemilik mobil harus punya garasi dan hal itu akan
diberlakukan 1 tahun atau 2 tahun lagi, terserah bagaimana
pertimbangannya. Pengumumannya yang harus disegerakan agar rakyat bisa
bersiap-siap, yang mau benerin rumahnya agar punya garasi jadi punya
waktu, yang rencana mau beli mobil bisa mikir ulang, dan pemerintah juga
punya waktu mempersiapkan angkutan umum yang lebih banyak di banyak
jurusan dengan lebih baik, sekaligus bertepatan dengan selesainya
angkutan massal MRT / LRT. Jadi pemberlakuannya disesuaikan dengan
kesiapan Pemprov DKI, bukankah itu lebih adil dan bagus untuk semuanya?
.
Membatasi nomor genap-ganjil atau melarang orang membeli mobil adalah
sangat tidak etis kalau tidak boleh dibilang melanggar HAM, tapi
mensyaratkan harus punya garasi untuk setiap kendaraan yang dimilikinya,
bukankah sudah seharusnya dan layak?
.
Pernahkah Pak Ahok
jalan-jalan masuk kampung di DKI bakdo magrib atau malam hari? Berderet
mobil warga diparkir dipinggir jalan, banyak yang menyita kiri dan kanan
jalan, sehingga jalanan yang seharusnya luas menjadi sangat sempit.
Kalau kebijakan pemilik mobil harus punya garasi dilaksanakan, perkiraan
saya setidaknya kendaraan di DKI Jakarta akan berkurang 30~40 persen.
Membuat peraturan itu memang gampang, tapi melaksanakannya yang tidak
gampang, kecuali kerja sama dengan PM (Polisi Militer), kepolisian dan
ABRI, karena bukankah tidak lucu kalau pada saat waktu penertiban tiba
lalu ada mobilnya anggota ABRI / Polisi yang justru tidak mau
ditertibkan dan yang menertibkan juga takut? Mumpung Pak Ahok terkenal
tegas, sangat mungkin akan berhasil melaksanakannya.
.
Tapi
rencana itu memang sangat rawan penolakan warga, kecuali yakin dapat
menyediakan sarana angkutan umum ketika waktunya tiba. Harus benar-benar
dikalkulasi apalagi menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang. Apakah pak
Ahok berani? (SPMC SW , Minggu, 15 Mei 2016)
.
.
Catatan:
Artikel dengan wacana "Pemilik kendaraan harus punya garasi", seingat
saya juga pernah saya tulis pada April 2013 yang lalu (SW).
.
Sumber gambar:
Metro.news.viva .co .id
"NESTAPA PDIP AKIBAT GERAM TERPENDAM PADA AHOK"
.
.
Opini SPMC versi "Rasa Saya" oleh: Suhindro Wibisono
.
.
(Kejutan)
"MELAWAN AHOK, PDIP PILIH Prof. NURDIN ABDULLAH (Bupati Bantaeng)"
.
.
PDIP menjaring Balon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017, supaya terlihat
serius dan keren para Balon (bakal calon) di test dahulu, ada banyak
macam testnya termasuk didalamnya test psikologi, wawasan, motifasi,
dll. Biaya test-nya Rp. 5 juta perpeserta, itulah yang juga ingin saya
rumpi disini, tentu saja versi saya ya, versi orang ndeso yang tidak
paham pakem apa-apa selain menurut "rasa saya", sori untuk semuanya,
utamanya juga untuk PDIP.
.
Pemprov DKI yang dipimpin oleh
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru saja memboyong 4 piala
penghargaan dari 7 yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), piala dianugrahkan saat acara penutupan
Musrenbangnas 2016, di Istana Negara pada Rabu, 11 Mei 2016. Dan empat
penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta adalah: Terbaik I Kategori
Provinsi dengan Perencanaan Terbaik ; Terbaik I Kategori Provinsi dengan
Perencanaan Inovatif ; Terbaik I Kategori Tingkat Pencapaian Millenium
Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015 ; Terbaik I Kategori
Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015. Kalau
ada yang menyatakan bahwa itu semua bukan karena kepemimpinan Gubernur
Ahok, lalu karena kepemimpinan siape bos? Nggreges dan mbrebes mili ya
melihat kenyataan kehebatan Ahok? Wong sudah menggalang persatuan untuk
fitnah menjatuhkan kok malah terungkap kehebatan. Saya rasa itu mungkin
pencapaian yang pertama kali diperoleh oleh Pemprov di negeri ini. Sori
kalau ngawur karena mungkin ada Pemprov yang pernah menyamai bahkan
melebihi? Perolehan penghargaan yang sekaligus membuat "galau" para
bakal penantang Ahok pada kompetisi Pilkada Gubernur DKI 2017 yang akan
datang, semakin "hopeless" untuk bisa menang bagi Balon Gubernur DKI
2017.
.
Nama Balon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017 yang masih (pernah) beredar adalah:
Ridwan Kamil (pernah)
Ahmad Dhani
H. Lulung (PPP, Wakil Ketua DPRD DKI)
Adhyaksa Dault (mantan Menpora)
Mischa Hasnaeni Moein
Menteri Susi P (pernah)
Sandiaga Uno
Yusril Ihza Mahendra
Tri Rismaharini (Risma) (?)
Djarot (Wagub DKI saat ini)
Sanusi (pernah)
M.Taufik (Gerindra)
Suyoto (Bupati Bojonegoro)
Dessy Ratnasari
Muhammad Idrus (PKS)
Yoyok (Bupati Batang)
DLL
.
Dari semua nama yang beredar itu, yang ada "kemungkinan" seru untuk
tanding lawan Ahok & Heru (Ahok Heru sudah menyatakan maju lewat
jalur independen / perseorangan) untuk Pilkada DKI 2017 yang akan
datang, menurut saya hanya nama Risma jika dipasangkan dengan Yoyok atau
Ridwan Kamil+Yoyok.
.
Ridwan Kamil+Risma, kecil kemungkinan
bisa terlaksana, siapa yang mau dijadikan Cawagubnya? Keduanya sama-sama
kecil kemungkinan untuk mau jadi nomor 2, lagian ngapain untuk jadi
nomor dua kalau didaerahnya saat ini sudah jadi nomor satu? Berbeda
dengan Yoyok, karena Yoyok masa kerjanya sudah akan berakhir dan juga
merasa banyak belajar dari Risma, jadi Yoyok besar kemungkinan untuk
bersedia menjadi nomor 2 jika dipasangkan untuk Risma maupun untuk
Ridwan Kamil.
.
Karena Ridwan Kamil sudah menyatakan tidak akan
maju untuk Pilkada DKI 2017, maka kita lupakan saja tokoh yang satu itu,
walau saya melihatnya itu adalah pilihan realistis yang waras oleh RK,
taruhannya adalah "anak dipangku dilepaskan", sementara besar
kemungkinan kekalahan berdasarkan data yang ada waktu keputusan tersebut
diambil oleh RK, jadi memang RK mengambil keputusan yang paling waras
saat itu.
.
Calon yang lain lupakan saja, menurut "rasa saya"
tidak akan menang lawan inkamben Ahok, termasuk Profesor Yusril IM.
Memang apa pengalaman hebatnya YIM untuk layak jadi Gubernur? Bukankah
yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai Capres dan tidak laku,
bahkan partai pimpinannya saja (PBB) tidak mendapat suara untuk dapat
duduk di DPR/D, masih menurut rasa saya, nama yang bersangkutan kadarnya
mirip-mirip dengan Prof. AR, sama-sama hebat karena sama-sama Profesor,
tapi tidak lebih dari itu. Padahal ujarnya pada Februari lalu ingat
saya sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai untuk mencalonkan dirinya
maju sebagai Cagub, mana buktinya? Yusril IM apakah tidak malu jika
diposisikan sebagai Balon Wagub oleh PDIP? Jadi itulah sebabnya bisa
punya tiket untuk maju saja menurut saya masih susah kalau harus lewat
PDIP, kecuali PDIP secara internal hanya ingin posisi Cawagub, apakah
itu mungkin sebagai pemilik suara mayoritas di DPRD DKI? Apa PDIP tidak
malu? Logika warasnya apa ketika sebagai "pemimpin" suatu partai (maaf,
apakah partainya YIM sudah dibubarkan atau belum?) lalu melamar sebagai
kandidat Cagub lewat partai lain? Tentu saja beda seandainya yang
bersangkutan diminta atau dipinang oleh partai lain untuk maju, dan
karena tidak punya kendaraan jadi masih elok pinjam kendaraan partai
lain yang memintanya, bukan dengan cara "memohon" kalau tidak boleh saya
katakan "mengemis", banyak sekali tokoh-tokoh kita yang sudah
meninggalkan "logika waras" dengan melupakan rasa malu bahkan sangat
memalukan tapi tidak bisa dirasakan sendiri, out of control, maruk,
kebas, atau memang kita semua sudah banyak yang menjadi monster? Jangan
lupa, untuk menjadi pemimpin rakyat bukan hanya dilihat dari pendidikan,
tapi terlebih juga adalah rekam jejak. Dan rekam jejak itu bercerita
tentang sangat banyak hal yang terlalu sangat panjang kalau harus diurai
satu persatu disini, itulah cara ngeles saya untuk menutupi ketidak
tahuan yang ingin saya utarakan, sori, karena semuanya memang hanya
versi "rasa saya".
.
PDIP jelas salah kalkulasi kalau harus
memajukan Risma untuk melawan Ahok, boleh saja PDIP punya prisip
"petugas partai" atau "harus bersedia ditugaskan dimana saja" jika
partai menghendaki. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal-hal itu tidak
terkesan kediktatoran? Lalu unsur demokratisnya didalam partai itu
dimana?
.
Petugas Partai atau "harus bersedia ditugaskan dimana
saja", apakah iya harus mengutamakan tameng kepentingan partai? Lalu
sejatinya kepentingan partai itu apa? Bukankah kepentingan partai adalah
seaspirasi kepentingan rakyat (setidaknya rakyat pemilihnya)? Lalu
apakah seandainya menugaskan Risma itu demi rakyat atau demi keegoisan
partai? Menurut saya, yang terpenting kalau ingin memajukan Risma untuk
ikut Pilkada DKI 2017 adalah mendengarkan suara keinginan Risma sendiri,
itu adalah porsi terpentingnya, karena Risma memang sudah bukan hanya
menjadi "petugas partai" saja yang bisa di tugaskan kemanapun sesuai
keinginan partai. Sangat berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo ketika
ditugaskan untuk maju menjadi Cagub Jawa Tengah waktu itu, karena memang
waktu itu Ganjar Pranowo sedang tidak memegang jabatan publik, dan yang
terpenting GP bersedia maju. Jadi alasan rasional dan masuk akal adalah
unsur terpenting dari Balon itu sendiri, tentu saja partai boleh
memberi dukungan dan bujukan, tapi bukan tekanan yang menjurus
pemaksaan, apa lagi pemaksaan yang menjurus mencederai keinginan rakyat
utamanya rakyat konstituen PDIP itu sendiri. Kalau rakyat yang memang
dasarnya bukan penyuka PDIP tentu akan semakin bertepuk tangan ketika
PDIP terkesan ngawur dan salah kaprah bukan?
.
Ketika (andai)
Risma "dipaksa" maju untuk Pilkada DKI 2017, tentu saja unsur paksa itu
tidak akan tampak, karena Risma pasti juga tidak akan berani mengakui
bahwa iya dipaksa, karena itu citra yang sangat tidak bagus untuk masa
kampanyenya. Jadi pada akhirnya unsur paksa hanya akan diterima dan
ditanggung sendiri oleh Risma apapun hasil akhirnya, kalau menang ya
syukur, kalau kalah ya nasib. Kemenangan itu banyak saudaranya sedangkan
kekalahan itu yatim, tapi kalau sampai Risma maju dan kalah, PDIP juga
akan menerima getah, dituding punya agenda tersembunyi untuk
menyingkirkan Risma karena untuk maju sebagai Cagub DKI maka calon harus
melepaskan jabatannya, dan yang akan menggantikan adalah wakilnya, dan
wakilnya Risma saat ini dari PDIP juga. Bukankah pada periode pertama
sebagai Walikota Risma pernah berniat mengundurkan diri karena ada gosip
mendapat tekanan dari partainya? Kalau ditilik sejarahnya, Risma
orangnya mirip Ahok juga, keterikatan pada partai bukanlah yang utama.
Berikutnya jika kekalahan dengan mengajukan Risma tentu juga akan
berimbas suara "kecewa" khususnya dari rakyat Surabaya kepada PDIP, dan
Jatim lingkup besarnya, kecewa juga akan dituai dari rakyat DKI, dan
bukan tidak mungkin gabungan semua itu gaungnya juga sampai ke seluruh
negeri. Dan itu baru akan terasa pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang,
tapi PDIP boleh saja menghibur diri karena punya Jokowi sebagai jurkam
untuk kampanye 2019, dan semoga rakyat tidak dendam pada PDIP atau tidak
banyak partai yang lebih baik saat itu. Tapi menurut kalkulasi saya
NASDEM yang akan semakin berkibar, Hanura hanya sedikit kecipratan walau
juga sesama mendukung Ahok saat ini, jangan lupa NASDEM punya tipi yang
lebih waras dari "tipi beda" yang justru tidak mampu mengangkat
pemiliknya (ARB) walau sudah mengkampanyekan beberapa tahun sebelumnya
...... Ngenes, sekaligus memberi pelajaran kepada kita semua, pencitraan
tanpa fakta itu hanya akan menuai kehebatan kosong melompong, apa
dipikir semua rakyat masih terlalu bodoh? Itulah juga yang terjadi saat
ini, Ahok diserang oleh hampir semua tipi, semoga rakyat masih banyak
yang punya logika waras, sehingga dapat membedakan mana emas murni atau
hanya besi rongsokan yang disepuh emas!
.
Menurut tebakan saya
PDIP tidak akan memajukan Risma untuk ikut Pilkada DKI 2017, bukan juga
karena Risma dan Ahok pernah dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi
belum lama ini. Memangnya masih "model sendiko dawuh gusti?"
Pertimbangan Risma masih sewaras pertimbangan Ridwan Kamil, dan jangan
lupa Jokowi adalah juga kader PDIP yang tidak mungkin mengkhianati
partainya sendiri. Semuanya masih pakai pertimbangan logika waras, dan
bersyukur masih ada beberapa tokoh yang waras di negeri ini, dan semoga
kewarasan itu semakin banyak baranak pinak. Saya menyatakan Risma tidak
menjadi Cagub PDIP pada Pilkada DKI 2017 karena menerka memang Risma
tidak ingin maju, dan bukankah kenyataannya Risma tidak ikut test yang
diadakan PDIP untuk Balon Cagub yang mendaftar seperti yang contohnya
diikuti oleh Djarot (Wagub DKI saat ini), kalau tidak ikut test lalu
tiba-tiba nyodok dengan kartu truf dicalonkan, apa kata peserta lain?
Itulah sebab saya "yakin" Risma tidak akan ikut maju sebagai peserta
pertandingan yang akan datang.
.
Jadi sebetulnya apa yang
diharapkan oleh PDIP dengan mengadakan test Balon Gubernur DKI itu?
(diikuti 26 peserta?). Apalagi test itu dengan berbayar? Apakah tidak
semakin berakibat membenamkan diri ke lumpur jika nantinya semua yang
ikut test ternyata tidak ada yang diloloskan? Apakah juga sudah
dipikirkan orang sekelas Profesor Yusril atau Sandiaga Uno, jika
dinyatakan tidak lulus test? Siapa yang akan dipermalukan, Profesornya
atau partai penyelenggaranya? Yakin semua hal sudah dipertimbangkan oleh
para tokoh partai PDIP? Mau terkesan hebat dengan mengadakan test atau
justru menuai blunder? Hemmm .... Maaf Bu Mega, saya hanya milihat pakai
kacamata versi saya, dan berusaha menyampaikan apa adanya, tentu saja
sekali lagi versi "rasa saya". Menurut saya harusnya test itu
ditiadakan, dan nantinya siapa yang sreg untuk diusung baru dipanggil
untuk wawancara janji dan kontrak persetujuannya, karena apa artinya
test kalau ujung akhirnya semua terserah hak veto ketua partai? Kalau
mau ya dibalik, yang sreg betul mau dicalonkan saja yang di test, karena
test itu memang bukan test penjaringan beneran, karena test penjaringan
tentu tidak ada hak veto pimpinan. Kenapa harus menuai masalah yang
tidak perlu?
.
Kenapa harus malu kalau memang ingin mengusung
Ahok? Lakukan saja seperti apa yang dilakukan Nasdem, karena itu lebih
waras menyesuaikan keinginan rakyat utamanya membenarkan yang memang
benar. Kalau menurut Partai PDIP memang Ahok ada salah karena korupsi
misalnya, ya silahkan dilanjut menuju ke medan laga dengan konsekuensi
menang atau kalah. Tapi kalau menilai Ahok karena dianggap hanya bisa
mencaci-maki dan ucapan-ucapannya selalu kotor, itu artinya PDIP justru
termakan gosip murahan dan menjadi korban penggiringan berita, dan itu
justru sangat melas. Sekaligus mengingatkan saya pada Prof. Tjipta L.,
profesor komunikasi, yang juga pernah saya lihat di tipi sebagai salah
satu nara sumber yang menyatakan Ahok seolah hanya bisa bersuara kotor
atau caci-maki saja. Penilaiannya atas dasar apa Pak profesor? Pakar
komunikasi kok tampak seperti menjadi korban pemberitaan juga? Logika
warasnya bagaimana ketika menyatakan Gubernur Ahok isinya hanya
caci-maki saja? Kalau itu yang terjadi, pastinya Ahok sudah masuk rumah
sakit jiwa dong Pak Tjipta. Pasti hanya orang gila yang hanya
marah-marah tanpa sebab bukan? Apakah Bapak tidak paham hal yang
sesimpel itu saja? Atau apakah Bapak Tjipta dan semua tokoh partai PDIP
dapat membuktikan Ahok marah-marah tanpa sebab? Sehingga Ahok pantas
kita juluki sebagai orang gila? Yakin kalian semua memberi penilaian
tanpa bermaksud punya kepentingan? Andai Ahok tanpa pernah terlihat
marah dan lalu langsung melengserkan banyak anak buahnya? Bukankah itu
juga akan rawan fitnah? Bukankah itu juga akan rawan diplintir suatu
keanehan yang lain lagi? Kok aneh anak buah tidak pernah dipersalahkan
tiba-tiba dipecatin semua? Pasti itu Gubernur gila! Jadi itu semua
tergantung kepentingan keberpihakan bukan? Bapak - ibu!
.
Menurut saya sekali lagi ukurannya sangat jelas, buktikan Ahok pernah
marah-marah tanpa sebab, jadi jangan hanya melihat
pemberitaan-pemberitaan tipi yang hanya sepenggal yang terlihat
marah-marahnya saja, apa iya yang begitu saja tidak tahu, apa tidak
berpikir seandainya Bapak diminta harus selalu marah, dan dibolehkan
untuk marah, apa Bapak sanggup untuk hanya marah-marah terus sepanjang
harinya? Sanggupkah melakukan itu dalam waktu seminggu, sebulan,
setahun, ...... Apa mungkin belum masuk RS Jiwa kalau melakukan itu?
Ingat ketegasan adalah keharusan untuk memimpin rakyat, tanpa ketegasan
dan keadilan jangan berharap bisa menegakkan bernegara, dan itu semua
hanya bisa dilakukan oleh orang yang jujur. Tanpa dasar kejujuran,
bagaimana Anda berani tegas, tanpa kejujuran pada diri sendiri,
bagaimana mungkin Anda bisa adil? Hanya orang jujur yang berani lantang
menyuarakan kebenaran, karena tidak ada beban kemunafikan, beban rahasia
yang ditertawakan oleh orang lain karena mengetahui ketidak jujurannya.
Apakah Anda tidak nyengir seperti kuda sakit perut, ketika Anda
mengetahui bahwa orang yang pernah menerima suap dari Anda tiba-tiba
Anda lihat koar-koar untuk memberantas penyuapan atau korupsi? Kalau itu
yang terjadi, Anda pasti ceritakan betapa lucunya "badut" itu kepada
anak, istri/suami, saudara, sahabat Anda, lalu mereka yang mendapat
cerita dari Anda juga akan menceritakannya serupa kepada komunitasnya
masing-masing, yang akhirnya semua menjadi rahasia publik, TST! (tau
sama tau)
.
Dapatkah Anda membuktikan Ahok korupsi? Siapa yang
pernah atau dapat membuktikan Ahok terima duit dari kalian semua, baik
kalian sebagai pengusaha atau pejabat yang pernah menyuap Ahok? Yang
ingin menjatuhkannya banyak, tapi hanya gosip tanpa bukti! Bahkan bukti
Ahok menumpuk kekayaan saja tidak ada? Buktikan secara terbalik kekayaan
semua pejabat yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI kalau berani,
atau semua Gubernur diseluruh negeri ini kalau itu mungkin, berapa
banyak yang akan terbukti bersih, yang akan bisa membuktikan asal usul
harta kekayaannya? Sori, jadi terbawa emosi ngelantur kemana-mana. Maaf
juga kalau dianggap menyinggung Pak Tjipta sebagai profesor komunikasi,
juga kepada partai PDIP, tapi menyatakan pendapat masih boleh toh
dinegeri ini? Maaf kalau dianggap tidak sopan dalam penyampaian, karena
memang saya bukan pakar apa-apa dan hanya bisa menyampaikan berdasarkan
"rasa saya" saja.
.
Apakah mungkin PDIP gabung dengan Gerindra
untuk agar dapat mengalahkan Ahok? Apa yang tidak mungkin dalam politik?
Kepentingan adalah soko-gurunya. Sejujurnya munurut "rasa saya", kalau
gabung memang mungkin, tapi untuk mengalahkan Ahok? Hehehehe .. Kecil
kemungkinan itu bapak ibu saudara sekalian ..... (Sori)
.
Sepertinya saya pakai kacamata kuda, atau ngefans berat sama Ahok, atau
bahkan terkesan membabi-buta dalam membela Ahok, tuduhan itu memang
layak untuk saya dari Anda yang memang tidak suka Ahok, ayo kita kupas
lebih dalam ya landasan logikanya ....
.
Saya tidak kenal Ahok,
ketemu saja belum pernah, saya dilahirkan dinegeri ini, saya cinta
negeri ini sangat iya, karena saya cinta negeri ini, tentu saja saya
ingin negeri ini menjadi lebih baik, utamanya tidak digarong justru oleh
banyak pejabatnya. Kalau pengusaha yang berniat menggarong uang negara
atau menjarah kekayaan alam negeri ini, menurutku itu masih waras
logikanya, siapa yang tidak ingin cepat kaya? Apa lagi kalau ada jalan
pintas untuk menjadi kaya bukan? Itulah landasan dasar setiap manusia
yang ingin cepat kaya pada umumnya, keinginan instan untuk kaya raya,
jadi menurut saya masih tergolong waras walau tidak ideal, tidak elok,
menyebalkan dan tidak wise. Untuk mencegah ketamakan manusia-manusia
itu, oknum manusia-manusia pengusaha itu, itulah tugasnya pemerintahan
negera, baik dilingkup pusat maupun pemerintah daerah diseluruh negeri,
dan itu meliputi semua pegawai institusi dan instansi yang pegawainya
dibayar oleh uang negara, uang hasil pengumpulan pajak atau pungutan
maupun hasil alam negeri ini.
.
Bukankah sangat kebangetan
sekaligus memuakkan dan membuat banyak orang waras geregetan, pegawai
yang dibayar pakai uang negara, yang semua itu bertujuan menyejahterakan
seluruh rakyat, menjaga kepemilikan negara, JUSTRU menggarong uang dan
kepemilikan negara (milik seluruh rakyat negeri ini) baik itu secara
kelompok pegawai negara maupun kerjasama dengan swasta? Itu sungguh
sangat memilukan dan terlebih lagi semuanya itu dibawah sumpah dengan
mengatasnamakan Tuhannya masing-masing untuk janji akan berkelakuan
jujur! Tidak masalah swasta ingin berbuat curang, kalau penjaganya tidak
ikut berbuat curang, dan berani memberantas dengan tegas semua yang
berbuat curang! Dan ketegasan pemberantasan korupsi itulah yang
ditunjukkan oleh Gubernur Ahok yang ngenesnya justru ingin dijatuhkan
oleh begitu banyak orang yang justru juga mengaku paling waras dan
merasa lebih bersih dari Gubernur Ahok. Kenapa tidak menyeret saja ke
depan pengadilan kalau memang Ahok juga terlibat penggarongan uang
negara??
.
Pada prinsipnya, swasta tidak mungkin bisa menjarah
kekayaan negara jika tidak direstui oleh oknum pegawai negara itu
sendiri! Jadi jangan dibalik-balik, apalagi menyalahkan pihak swasta
yang tidak jujur. Yang ada memang justru swasta boleh saja dianggap
selalu mencari celah untuk tidak jujur agar pengawas (pegawai negara)
selalu waspada dan cermat dalam bekerja sebagai pengawas dan merangkap
juri keberlangsungan kepemerintahan itu sendiri, sehingga negara semakin
cepat mendekati cita-citanya, mengurangi atau kalau mungkin melenyapkan
pengiriman TKW / TKI sebagai buruh tanpa keahlian yang sangat melas
dibanyak negara, menyejahterakan semua rakyatnya. Langkah besar yang
tidak mudah, tapi harus ada progres untuk memulainya, dan awal dari
langkah itu adalah "stop" korupsi! Jadi kalau mau menjadi kaya raya,
atau utamanya tidak sanggup berlaku jujur, ya jangan jadi pegawai yang
dibayar pakai uang negara! PAGAR MAKAN TANAMAN, dan itu sangat memuakkan
bukan? Semoga negeri ini berani memberantas dengan tegas oknum yang
korupsi, baik melalui perubahan UU untuk mendukung itu, maupun
keberanian petugasnya. Sedih, tampaknya itu jauh panggang dari api.
NGENES!
.
Ide untuk PDIP kalau mau memaksakan Risma ikut
kompetisi Pilkada DKI 2017, meminta Presiden Jokowi memberikan jaminan
akan memberikan "job" (jika kalah), entah sebagai Menteri atau apa saja
sebagai ganti jabatan Walikota yang ditinggalkan, memang itu sepertinya
tidak elok, tapi tidak elok jika tersiar, kalau tidak tersiar toh tidak
apa-apa bukan? Apalagi kalau pada kenyataannya justru nantinya Risma
punya kinerja sebaik Menteri Susi ..... Hayo ..... Monggo saja ....
Karena menurut saya memang hanya pilihan salah satu nama dari: Risma,
Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prof. Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng)
sebagai Balon Gubernur untuk bisa ada greget jika melawan inkamben Ahok,
dan itupun harus didampingi oleh Balon Wagub dengan pilihan nama:
Yoyok, Suyoto, Yusril, Musthofa (Bupati Kudus), Enthus (Bupati Tegal),
Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Sandiaga Uno. Hanya kemungkinan
pasangan itu yang menurut saya akan seru kalau "dipertandingkan", walau
sejujurnya saya masih pegang Ahok-Heru sebagai jagoan saya, sori. (SPMC
SW, dibuat mulai Kamis, 12 Mei 2016, until after midnight, Jumat, 13 Mei
2016)
.
.
CATATAN PLUS TAMBAHAN:
Jangan lupa, judul
artikel adalah juga sarana untuk penglaris dagangan artikelnya, jadi
agar tidak terjebak pada sesuatu yang sesungguhnya satir, sarkas, ironi,
anti tesis, paradoks, harap biasakan baca artikelnya sebelum memberi
tanggapan. Dan kali ini entah yang keberapa saya sulit menemukan kata
yang pas untuk judul artikelnya, awalnya artikel ini hanya akan saya
beri judul:
(Kejutan)
"MELAWAN AHOK, PDIP PILIH Prof. NURDIN ABDULLAH (Bupati Bantaeng)"
.
Sori kalau judulnya tidak nyambung, karena judulnya memang sengaja
memprovokasi PDIP siapa tahu berminat atau malah segera kembali
merenungkan, rakyat kebanyakan sesungguhnya menginginkan Gubernur siapa?
Dan yang terpenting diatas semuanya itu, untuk kebaikan negara ini
apakah memang Ahok "sejatinya" banyak berlumur dosa sehingga tidak layak
menjadi pemimpin DKI? Semoga partai-partai utamanya PDIP bukan
mengambil keputusan karena "benci", karena memang partai diadakan untuk
menopang negara, bukan malah mengacak-acak kenegaraan dengan
keputusan-keputusan yang semakin menjauhkan negara dari kebaikan.
.
Apakah PDIP lupa begitu banyak tokoh (juga politisi) di negeri ini yang
justru tertangkap KPK karena korupsi? Lalu tokoh Ahok menurut PDIP
posisinya ada dimana? Karena saya banyak memperhatikan diskusi di
tipi-tipi, juga ada tokoh dari PDIP yang beranggapan seolah Ahok sudah
melakukan korupsi, sengaja melempar wacana agar rakyat awam berasumsi
Ahok adalah koruptor, apakah itu model kampanye yang sehat untuk negara
ini? Kalau memang Ahok korupsi, rakyat akan lebih suka kalau segera
ditetapkan sebagai tersangka lalu segera dijebloskan ke penjara, jangan
sampai ngenes seperti kasus Sanusi, justru OTT oleh KPK, dan sejatinya
itu semakin membuat rakyat jadi muak, muak kepada semua politisi. Saya
tidak mempermasalahkan sudah waktunya kampanye atau belum. (SW)
.
Sumber gambar:
www.jitunews .com
"KPK TAKUT TERSANGKAKAN AHOK, BUKTI PRESIDEN LINDUNGI !?"
.
.
Opini Amatan: SPMC Suhindro Wibisono
.
Kemarin, pada acara diskusi dengan tema "Fenomena Pilgub DKI 2017" di
Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, yang juga dihadiri Ahmad Dhani,
Hasnaeni "wanita emas", Boni Hargen, dll. Heboh ketika pulangnya
Hasnaeni menebar uang puluhan ribu .....
.
Ketika di tipi melihat pernyataan Ahmad Dhani yang intinya menyatakan
"Jika KPK sampai September nanti tidak berani menyatakan Ahok sebagai
tersangka atas kasus Sumber Waras atau Reklamasi ~ itu artinya Ahok
dilindungi Jokowi, saya sarankan semua kandidat Gubernur untuk
mengundurkan diri, saya juga akan mengundurkan diri ...."
.
Hehehehehehe ..... mendengar pernyataan tersebut saya langsung mbatin:
Emang ente jadi dicalonkan ama siape bro? Kok melas begitu rasa PD-nya,
kok lupa nengok kedalam, emangnya ente bisa maju sebagai Cagub? Pakai
kendaraan apa? Repot kalau banyak yang tidak peka dan merasa yang paling
hebat didunia .... Kalau yang begitu jadi Gubernur beneran, apa tidak
justru merusak negara?
.
Pernyataan Ahmad Dhani itu, apakah tidak sama saja dengan menyatakan:
"Jika matahari tidak terbit dari barat sampai September yad, itu artinya
Tuhan tidak sakti atau bahkan memang Tuhan tidak ada" (?) KEBACUT .....
Harusnya Ahmad Dhani dijadikan ketua KPK saja supaya "lebih" bisa
menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menyeret Ahok untuk dijebloskan
kepenjara. KOCAK dan tidak punya kemaluan .....
.
Begitu juga ketika semalam nonton JAKTV dalam acara PRO KONTRA yang
menghadirkan nara sumber dari PDIP - GERINDRA - PENGAMAT dan pembawa
acaranya adalah Rahma Sarita, kupasannya juga tentang Calon Gubernur DKI
2017. Agar sesuai dengan judul acara PRO KONTRA, lalu siapa yang "PRO"
kalau semua pembicara mengharapkan AHOK ditetapkan sebagai tersangka?
.
Kalau hampir semua tipi dalam negeri ini sudah begitu condong menyerang
Ahok, padahal katanya pemberitaan yang baik adalah "cover both side",
lalu nanti Ahok tetap terpilih menjadi Gubernur DKI, itu artinya rakyat
masih banyak yang waras dan menginginkan DKI semakin bersih, bersih dari
para penjarah, penjarah kelas bawah sampai penjarah berkedok pejabat.
Terus berkarya Pak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), masih banyak rakyat
waras ber KTP DKI menginginkan Anda tetap menjadi Gubernur DKI. GBU
(SPMC SW, Rabu, 11 Mei 2016)
.
.
CATATAN:
Judulnya dalam tanda petik ya, masih ada tanda tanyanya juga.
.
Sumber gambar:
www.youtube .com
"POLITISASI PEMBEBASAN SANDERA ALA INDONESIA"
.
.
Opini Amatan Berita: SPMC Suhindro Wibisono.
.
.
Sebagai warga negara dan rakyat biasa senang tahu berita bebasnya
saudara sebangsa kita, 10 WNI ABK Brahma12 tawanan kelompok bersenjata
pimpinan Abu Sayyaf di Philipina.
.
Tiga tipi beda sempat saya simak beritanya: KompasTV, MetroTV dan TVONE.
.
.
KompasTV
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak.
.
MetroTV
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak. "JUGA" kepedulian Owner
MetroTV, Yayasan Sukma, Media Grup dan Partai Nasdem yang telah mulai
ikut terlibat perundingan sejak 4 April 2016 dan menamainya "tim
kemanusiaan" yang anggotanya adalah juga Anggota Komisi Satu DPR dari
Nasdem: Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra, Victor Laiskodat, .....
(Maaf, anggota yang lain saya tidak tahu, dan jangan lupa ini versi
MetroTV). Jurnalis MetroTV dan tim kemanusiaan (Victor Laiskodat Ketua
Fraksi Nasdem di DPR) tampak ikut satu pesawat dengan para WNI yang
kembali ke tanah air. (Pakai pesawat bosnya?)
.
TVONE
Nyatakan pembebasan hasil kerja banyak pihak. Mayjen TNI (Purn) Kivlan
Zein (sohibnya Prabowo partai Gerindra) sangkal keterlibatan tim yang
merasa ikut membebaskan (sangat jelas yang dimaksud adalah "Owner
MetroTV, Yayasan Sukma, dll itu") dengan menyatakan tanggal 27 April
2016 "mereka" baru masuk ke Philipina, mustahil waktu 4 hari dapat
membebaskan tawanan sandera. (Wawancara berita lewat telepon Minggu
malam 1 Mei 2016 yang saya lihat di TVONE)
.
.
Begitulah
"hebatnya" Indonesia, kasus penyanderaan WNI juga bisa dikaitkan keranah
politik, rebutan pahala dan saling cela, pamer pamrih agar banyak
rakyat memilih, sangkal pamrih agar tidak banyak rakyat memilih, semoga
hal itu tidak mempengaruhi proses pembebasan 4 tawanan lain WNI yang
masih disandera (ABK TB Henry). Pamrih, pencitraan atau kenyataan biar
sang waktu yang akan menelanjangi. (SPMC SW, 2 Mei 2016)
.
.
Sumber gambar:
nasional.kompas .com
.
"TUHAN YESUS, TUHAN yang HIDUP"
.
.
Puisi PASKAH ala (SPMC) Suhindro Wibisono.
.
.
Beribu~ratus tahun sebelum kedatangan
Kehadiran-Nya sudah dinubuatkan
Oleh para nabi utusan Tuhan
Tak mungkin para nabi itu janjian
Apa lagi mereka sekongkolan
Semua pasti bukan kebetulan
.
Kelahiran-Nya juga dinubuatkan
Tanda keillahian ditampakkan
Dikandung Ibunda Perawan
Nama Yesus itupun dinubuatkan
Dicari para ahli ketika dilahirkan
Bayi disembah sebagai Tuhan
.
Jika bukan kehendak Tuhan
Apa selamat dalam perburuan?
Ketika semua batita dilenyapkan
Kehendak Tuhan untuk penyelamatan
Penyelamatan manusia dalam kedamaian
Hadapi iblis yang iming-iming kenikmatan
.
Kehadiran-Nya anugrah kemanusiaan
Kehidupan-Nya adalah pelajaran
Petunjuk-Nya adalah tuntunan
Pendapat-Nya membawa keadilan
Ajaran-Nya muara perdamaian
Cinta Kasih-Nya intisari ajaran kehidupan
.
Banyak kesaksian Yesus siratkan juga Tuhan
Kenapa tidak benderang disabdakan?
Hingga timbulkan tanya dan keraguan
Bagi mereka yang tak akui Yesus itu Tuhan
Mereka lupa logika, apa makna Tuhan?!
Saudara, Tuhan tak paksa pengakuan
.
Andai ada manusia ngaku Tuhan
Walau itu sudah dinubuatkan
Apa yang kalian pikirkan?
Pengingkaran atau pengakuan?
Sementara tertanam dalam ingatan
Tuhan tidak akan mungkin kelihatan
.
Yesus tak pernah dusta, tak punya dosa
Mungkin Anda tak percaya
Tapi memang tidak tertulis di kitab kita
Atau dapat buktikan sebaliknya?
Mungkinkah ada manusia serupa?
Tidak, Yesus bagian Tuhan yang jadi manusia
.
Tak mungkin manusia menjadi Tuhan
Tuhan juga tidak beranak diperanakkan
Tuhan juga hadir jadi manusia sungguhan
Agar manusia tak takut berdekatan
Kali terakhir Tuhan ingin ajarkan
Tangkal sesat ajaran kekerasan setan
.
Dia tak sangkal ketika disangka Tuhan
Itulah sebab bertebaran ayat pengakuan
Yesus membenarkan bahwa Iya Tuhan
Kesaksian semacam itu terkumpulkan
Yesus disalib karena tidak ingkar sebagai Tuhan
PASKAH, awal sejarah ungkap Yesus itu Tuhan
.
Mana mungkin Tuhan jelma manusia
Lalu siapa duduki tahta keillahian-Nya?
Itulah tolak mereka yang tak percaya
Walau ditunjukkan ayat-ayat pembuktinya
Yesus adalah juga Tuhan yang sama
Tetap hujat trinitas sebagai dogma
.
Jangan hujat jika tak percaya
Karena itu namanya menista
Apakah Anda lupa Tuhan itu Esa?
Tapi Tuhan juga ada di mana-mana
Karena Tuhan ada di sanubari Anda
Mencatat hujat dan caci maki Anda
.
Nama Yesus disebut pada Alkitab Tuhan
Dogma Nasrani Yesus adalah Tuhan
Daripada kepo mempertanyakan
Biarkan kalau Anda anggap salah jalan
Tanggung jawab sendiri Anda tidak dilibatkan
Apakah nama Yesus ada di lain ajaran?
.
.
(SPMC SW, NKRI, Minggu~Senin, 27/28 Maret 2016)
.
Sumber gambar:
i-pelita.blogspot .com
.
~~~~~
.
[Mendagri Risau]
.
"AHOK BIANGKEROK DEPARPOLISASI"
.
.
Opini Logika : (SPMC) Suhindro Wibisono.
.
.
Maaf Pak Mendagri.
Tentang siapa tanggung jawab jika pejabat dari independen,
usik saya juga tanya dalam pendapat.
Siapa tanggung jawab Gubernur ditangkap KPK karena korupsi?
Lalu apa tanggung jawab partainya?
Bukankah mentoknya juga menghitamkan "oknum"?
Jadi apa beda dengan pejabat dari independen?
Semua hanya sudut pandang Pak Mendagri,
lebih bijak jika "anggap" independen juga partai,
partai rakyat "sementara" sesama beli kucing dalam karung,
itupun jika bapak anggap rakyat lebih parah dari partai.
Apa bapak tidak pernah bilang suara rakyat suara Tuhan?
.
Wakil Rakyat yang blom terhormat.
Menggelikan ketika ingin perberat syarat maju independen,
bikin aturan kok sesuai kepentingan.
Masih ingat UU MD3?
Lalu kalian rasa hebat sebagai penyelenggara negara?
Syukur Presiden tolak kemauan kekanak-kanak'an itu.
Kenapa tidak suarakan sebelum Ahok putuskan maju perseorangan?
Hanya gara-gara ingin jegal Ahok lalu UU mau diganti?
Sungguh itu amat sangat menggelikan dan telanjang dimata kami.
.
~~~~~~~~~~
.
Menurut saya, kalau mau buat UU, Peraturan, Tatib dan sejenisnya,
buatlah bukan untuk kepentingan kalian saja, bukan dengan cara di voting
untuk menang-menangan demi kepentingannya, tapi untuk "selamanya".
Memang tidak mungkin membuat UU adalah keabadian, karena itu hanya ada
di kitab suci, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tapi kalau dari awal
sudah niat UU atau aturan dibuat demi kelompoknya, apa itu boleh
dikatakan UU? Itu semacam perjanjian sepihak mirip yang ada dibelakang
karcis parkir, kehilangan apapun bukan tanggung jawabnya, karena
berdalih hanya menyewakan lahan untuk parkir. Contohlah pembuatan aturan
diolah raga, sepak bola misalnya, kena tangan itu hand ball, bola
keluar lapangan out ball, ada juga offside, hukuman penalti, kartu
kuning, kartu merah dsbnya. Dan aturan itu berlaku bagi kedua belah
pihak, tidak ada nuansa diuntungkan karena sedang tandang atau kandang.
Apakah UU MD3 yang kalian buat juga bisa berlaku dalam waktu beberapa
dasa warsa? Atau kalian akan tereak-tereak minta diganti andai setelah
Pemilu Legislatif periode yang akan datang komposisi perkawanan berbalik
posisi? Semoga saya masih sempat menyaksikan hal-hal semacam itu, dan
yang ingin saya tanyakan, apakah di negara-negara maju juga seperti
dinegara ini? Atau justru berdalih karena blom negara maju maka sudah
sangat benar membuat aturan suka-suka? Lalu itu semua atas biaya rakyat
semesta negeri ini melalui pajak yang dibayarnya? Kenapa kebangetan
semacam itu selalu kalian pertontonkan? Salahkah "musim" independen
kemauan rakyat? Kenapa tidak instropeksi kedalam bahwa rakyat sangat
muak? Apakah setelah kalian kadali dalam memilih kalian untuk menduduki
kursi terhormat, menentukan calon pemimpinnyapun juga harus kalian
rampok? (SPMC SW, Jumat, 25 Maret 2015)
.
.
CATATAN :
Calon independen = calon "perseorangan".
.
Sumber gambar:
www.netralnews .com
-------------
:::::: AHOK “ANGOT” LAGI ::::::
.
.
Opini "Angot" : (SPMC) Suhindro Wibisono.
.
Ahok ‘ultimatum’ PDIP untuk menyerahkan nama calon Wagub untuk Pilkada
DKI 2017 yang akan datang dalam seminggu ini, luar biasa “gile”! Hal
itu menurut kacamata saya bacaannya ada dua :
.
PERTAMA
Ahok
adalah orang yang tahu berterimakasih, menghargai jerih payah “Teman
Ahok” yang sudah mengumpulkan dukungan dan copy KTP warga DKI, walaupun
memang belum mencapai satu juta, tapi itu sudah lebih dari cukup, dan
bukan tidak mungkin satu juta dukungan akan dapat terkumpul mengingat
waktunya masih ada, tapi syarat untuk dukungan calon independen Pilkada
DKI sebetulnya hanya dikisaran 550 ribu, berita yang pernah saya tahu
sudah terkumpul lebih 780 ribu. Salut dengan kepekaan Ahok, padahal
pemberitaan yang saya juga tahu PDIP memberi pilihan dicalonkan via
partainya yang berarti akan berimbas menomor duakan “Teman Ahok”, karena
PDIP sendiri memang sudah cukup untuk mencalonkan seseorang maju
sebagai calon Gubernur DKI, PDIP memang punya suara (kursi) di DPRD DKI
yang cukup untuk hal itu. Tapi apa yang dilakukan Ahok itulah cara
elegan untuk merebut jabatan yang bukan menggunakan aji mumpung. SALUT !
.
KEDUA
Berarti PDIP belum memberi kepastian kepada Ahok untuk memberi dukungan,
salut untuk keberanian Ahok memberi ‘ultimatum’ dan sekaligus
memberitahukan posisi yang harus diambil oleh partai PDIP, sekali lagi
menunjukkan “keberanian” Anda Pak Ahok, dan pemimpin seperti Andalah
yang dibutuhkan negeri ini. Pemimpin yang berani karena punya dasar
untuk berani, dan tidak harus “ngemis” demi jabatan. Saya yakin Anda
punya nurani yang tidak seperti umumnya pejabat lain di negeri ini, dan
itu luar biasa. Dibalik itu semua, menurut “rasa” saya, Ahok adalah
lebih mengutamakan moral dan kejujuran, manusia yang punya iman tangguh
dan sangat rasional. Karena tanpa rasa itu, saya akan sangat yakin akan
lebih tergoda untuk nurut saja disetir partai yang punya suara
menjanjikan. Dan Anda termasuk yang percaya tak ada yang kebetulan Pak
Ahok, tapi bukan orang yang pasrah, Anda terlihat sangat mengimani “YANG
DIATAS SONO”, lalu selebihnya Anda melakukan sesuai nurani kepatutan
yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman. SALUT !
.
.
.
Untuk partai PDIP tentu saja tujuannya ke Ibu Mega sebagai Ketumnya ya,
semoga cepat bersikap bukan karena nafsu atau gengsi, pemberian pilihan
untuk menyodorkan nama calon Wagub yang diminta petahana adalah suatu
penghormatan, bukankah hal itu tidak disodorkan pada partai lain oleh
Ahok? Andai PDIP memberi dukungan pada Ahok untuk maju tapi meminta Ahok
untuk menomor duakan Teman Ahok apakah hal itu sangat elok untuk Ahok
sendiri juga untuk PDIP? Bukankah Teman Ahok sudah berjuang cukup lama
dan tanpa pamrih? Pengkhianatan adalah hal yang paling tidak disuka oleh
siapapun bukan? Ahok lebih memilih Teman Ahok, itu artinya Ahok tidak
suka berkhianat hanya demi jabatan. Dan hal ini pasti berbeda dengan
peristiwa Ahok meninggalkan partai Gerindra karena waktu itu Ahok lebih
memilih sesuai panggilan nuraninya, idealisme tanpa kompromi. Jarang ada
orang seperti itu, maka jika Ibu Mega mengharap dengan memberi dukungan
pada Ahok lalu mengharap embel-embel yang bukan porsi untuk kebenaran
sesuai nurani, Ibu Mega pasti akan kecewa. Tapi kalau Ibu mengharap
dengan memberi dukungan pada Ahok untuk kebaikan Bangsa dan Negara ini
pada umumnya, dan DKI pada khususnya, inilah kesempatan yang Ibu miliki
dan belum tentu kesempatan serupa itu datang lagi. Saya masih ingat
ketika waktu itu pernah mengirim email artikel saya ke Ibu Mega untuk
meminta mencalonkan Pak Jokowi sebagai Capres dan diumumkan sebelum
Pemilu Legislatif berlangsung, terimakasih.
.
Ketika partai
Nasdem memberi dukungan tanpa pamrih, lalu sekarang PAN juga baru
berwacana untuk ikut memberi dukungan pada Ahok, saya secara pribadi
mengharap Ibu Mega meminta PDIP juga memberi dukungan pada Ahok, dan
jauh lebih baik untuk semuanya jika Ahok tetap dimajukan oleh Teman Ahok
lalu didukung oleh partai-partai. Karena memang yang memilih Gubernur
adalah rakyat, dan mengecewakan Teman Ahok tentulah hal yang sangat
tidak elok bagi Ahok utamanya dan PDIP kalau menjadi penyebabnya. Dengan
memberi dukungan tanpa pamrih, itu artinya juga menyenangkan semuanya,
meringankan kerja team pemenangan, kecuali Ibu yakin seyakin-yakinnya
punya jagoan yang bisa mengalahkan Ahok. Tapi maaf Ibu Mega, siapapun
yang di ajukan oleh PDIP sebagai Cagub DKI pada Pilkada 2017 yang akan
datang, saya akan tetap memilih Ahok jika Ahok ikut dalam kompetisi itu,
dan banyak teman-teman saya yang serupa dengan pilihan saya, karena
kami harus realistis, saat ini kami masih lebih mengutamakan tokoh baru
kemudian partai. Semoga Ibu Mega banyak mendapat kabahagiaan dalam hidup
ini, dan artikel ini juga akan saya email ke Ibu Mega. MAAF. (SPMC SW,
Sabtu 05 Maret 2016.)
.
.
Sumber gambar:
rimanews .com
